TEGAL, DN-II Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Senin (16/2/2026). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak berjalan optimal.
Peninjauan Lapangan dan Koordinasi Lintas Sektoral
Rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.00 WIB dan langsung melakukan rangkaian peninjauan yang dimulai dari kompleks Ponpes Al-Adalah 2. Didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Ahmad Muzani melihat langsung titik retakan tanah serta lokasi yang diproyeksikan sebagai lahan huntara.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut jajaran anggota DPR RI, Wakil Bupati Ahmad Kholid, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Rachmat Ferdiantono, serta unsur pengamanan yang dipimpin Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah.
Komitmen Negara: “Rakyat Tidak Sendirian”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud empati dan komitmen negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi cepat antara Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, Polri, dan para relawan.
“Kami datang membawa simpati dan rasa sayang. Saya bangga melihat penanganan yang sangat sigap, terutama kesiapan lahan huntara. Target kita, sebelum bulan Ramadan tiba, warga sudah bisa menempati hunian yang lebih layak,” tegas Muzani. 
Dukungan untuk Sektor Keagamaan dan Logistik
Bencana ini juga berdampak pada sektor pendidikan agama. Pengasuh Ponpes Al-Adalah, KH. Muhammad Tasripin Salim, mengungkapkan bahwa sebagian santri terpaksa mengungsi akibat bangunan pondok yang terdampak pergerakan tanah.
Merespons hal tersebut, Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menyalurkan bantuan signifikan untuk pemulihan, antara lain:
Bantuan Kemenag RI Peduli: Rp250.000.000 untuk Ponpes Al-Adalah.
Direktorat Pesantren: Rp100.000.000 dalam bentuk Al-Qur’an dan logistik pendidikan.
Bantuan Logistik Darurat: Total senilai Rp241.280.000 berupa sembako, selimut, dan kasur lipat untuk warga pengungsian.
Harapan di Tengah Puing Darurat
Kunjungan yang berakhir pada pukul 12.50 WIB ini meninggalkan pesan kuat bagi warga Padasari. Di tengah kondisi tanah yang belum stabil, langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan huntara menjadi secercah harapan bagi warga untuk segera kembali memulai kehidupan yang normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Negara memastikan bahwa proses transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan akan terus dikawal hingga tuntas.
(Bim/Red)
PALU, SULTENG, DN-IIÂ Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PANTAI MEKAR, DN-IIÂ Di tengah klaim kemajuan ekonomi nasional, sebuah borok sistemik terungkap di Desa Pantai Mekar. Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penggelapan hak warga kategori duafa yang berlangsung sejak tahun 2020. (13/2/2026).
Skandal Anggaran di Level Akar Rumput
Sebanyak 276 warga duafa diduga menjadi korban pengabaian sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 284 penerima manfaat yang sah, hanya 8 orang yang baru menerima haknya setelah adanya desakan massa. Sisanya, 276 jiwa, masih berada dalam ketidakpastian.
Indikasi korupsi ini menguat setelah audit sampling menunjukkan bahwa dana sebesar Rp32 juta hanya mampu menutupi 8 orang, menyisakan lubang besar dalam buku alokasi Dana Desa.
Tinjauan Yuridis: Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan oknum perangkat desa ini tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Pasal 82: Warga Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Dugaan penahanan dana BLT masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa:
Penyalahgunaan BLT Dana Desa merupakan pelanggaran berat terhadap instruksi pemanfaatan anggaran prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Prioritas yang Menyimpang
Formades PM menyoroti adanya ketimpangan tajam antara realita lapangan dengan citra yang dibangun desa. Di saat anggaran desa diduga “menguap” untuk kepentingan elite dan formalitas infografis, perut rakyat kecil justru dibiarkan kosong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Video dan data yang beredar bukan sekadar angka, tapi tamparan keras bagi aparat yang sibuk memoles citra,” ujar perwakilan Formades PM dalam pernyataan sikapnya. 
Tuntutan Formades PM (Mosi Tidak Percaya):
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, warga menuntut langkah konkret sebagai berikut:
Audit Investigatif Menyeluruh: Membuka dokumen alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020 secara transparan kepada publik (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik).
Penyelesaian Hak Rakyat: Segera cairkan kekurangan BLT untuk 276 warga duafa sebelum Idul Fitri tanpa syarat.
Sanksi Tegas & Proses Hukum: Menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang terlibat (Sdr. Dahlan dkk) serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, kantor desa masih dalam kondisi disegel warga. Masyarakat menunggu kehadiran pihak inspektorat dan pemerintah daerah untuk menengahi krisis kemanusiaan di Pantai Mekar.
Tim Investigasi Redaksi
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
​Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
​Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
​Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
​Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
CILACAP, detik Nasional – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dayeuhluhur 1 Dapur Kembar Catering 4 yayasan Anagata Tiga Tujuh Delapan menyelenggarakan kegiatan doa bersama dan tradisi munggahan yang berlangsung khidmat di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Dayeuhluhur 1, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Sabtu (14/02/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala SPPG Dayeuhluhur 1, Asisten Lapangan (Aslap), Akuntan, serta seluruh relawan. Tak hanya internal manajemen, acara ini juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat di lingkungan sekitar dapur sebagai bentuk sinergi antara pengelola program dengan warga setempat.
Acara diawali dengan Tawasul dan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz setempat. Suasana tampak religius saat seluruh hadirin menundukkan kepala, memanjatkan harapan agar operasional pelayanan gizi di wilayah Dayeuhluhur senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan.
Kepala SPPG Dayeuhluhur 1, Luqi heistuwino, S.P. menekankan bahwa dedikasi dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan program nasional ini. Ia memperluas pesan mengenai pentingnya kesiapan mental kru dalam menghadapi tantangan distribusi selama bulan puasa.
“Kegiatan doa bersama dan munggahan ini merupakan momentum penting bagi kami untuk membersihkan hati dan menguatkan niat. Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanah besar untuk memastikan generasi muda kita mendapatkan asupan terbaik. Saya meminta seluruh tim dan relawan untuk tetap menjaga performa dan profesionalitas, meski nantinya kita akan bertugas dalam kondisi berpuasa. Mari kita jadikan pekerjaan ini sebagai ladang ibadah yang nyata,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Dayeuhluhur 1, Kaspan, mengapresiasi dukungan masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kondusivitas di lingkungan dapur operasional.
“Kami sangat bersyukur atas dukungan masyarakat lingkungan setempat yang hadir hari ini. Solidaritas antara relawan dan warga adalah kunci keberhasilan kami di lapangan. Dengan hati yang bersih dan semangat kebersamaan yang telah terpupuk melalui tradisi munggahan ini, kami optimis pelayanan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat akan tetap optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran di masa mendatang,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama secara sederhana namun penuh kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, SPPG Dayeuhluhur 1 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pangan demi mewujudkan masyarakat Cilacap yang lebih sehat dan sejahtera.
Reporter: Dani
PEKALONGAN, DN-II Musyawarah Daerah (Musda) Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) Pekalongan Raya sukses digelar di Hotel Istana Pekalongan pada Minggu (15/02/2026).
Dalam sidang pleno yang berlangsung khidmat tersebut, Winoto Jamin resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IPJT Pekalongan Raya periode 2026-2029.
Selain terpilihnya Winoto Jamin dari Media Cakra, forum tersebut juga menetapkan Sri Yanto, S.H. sebagai Sekretaris dan Santi, S.H. sebagai Bendahara. Pemilihan ini menandai babak baru bagi arah organisasi insan pers di wilayah Pekalongan dan sekitarnya untuk tiga tahun ke depan.
Proses Demokratis dan Transparan
Sidang pleno dimulai dengan pemaparan laporan pertanggungjawaban kepengurusan lama, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan. Winoto Jamin, yang dikenal sebagai sosok jurnalis independen, berhasil meraih suara mayoritas melalui mekanisme pemungutan suara yang demokratis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Umum IPJT pusat yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya jajaran pengurus baru. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus dijaga integritasnya.
“Tanpa wartawan yang bebas dan bertanggung jawab, demokrasi bisa retak. Saya berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih maju dan berpengaruh di era digital ini,” tegas Ketua Umum IPJT.
Visi Besar: Perlindungan Hukum dan Etika
Dalam pidato perdananya, Winoto Jamin memaparkan lima pilar utama yang akan menjadi fokus kerjanya, di antaranya:
Penguatan Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi wartawan agar selaras dengan standar jurnalistik modern.
Perlindungan Hukum: Menjalin sinergi dengan lembaga hukum dan pemerintah guna menjamin keamanan anggota saat bertugas di lapangan.
Pengembangan Media Lokal: Mendorong media lokal menjadi sumber informasi utama yang akurat bagi masyarakat.
Solidaritas dan Sinergi: Memperkuat jejaring antar anggota dan stakeholder terkait.
Penegakan Etika: Menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan utama profesi.
“Kami ingin menjadikan IPJT Pekalongan Raya sebagai wadah yang memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi wartawan, tetapi juga bagi kemajuan informasi di masyarakat,” ujar Winoto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menghadapi Tantangan Era Digital
Sidang pleno ini juga menjadi ajang diskusi mengenai tantangan pers di daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga ancaman berita bohong (hoax). Penunjukan Sri Yanto, S.H. dan Santi, S.H. diharapkan mampu memperkuat sisi administrasi dan tata kelola keuangan organisasi yang transparan serta akuntabel.
Dengan kepemimpinan baru ini, IPJT Pekalongan Raya optimis dapat menciptakan iklim jurnalistik yang lebih sehat, profesional, dan berintegritas di Jawa Tengah. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan konsolidasi internal untuk menyusun program kerja jangka pendek.
Red/Teguh
PEKALONGAN, DN-II Momentum Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Cabang Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (DPC Sekber IPJT) Pekalongan Raya menjadi panggung penegasan integritas jurnalis. Ketua Umum DPP IPJT, Firdaus, menyerukan agar seluruh wartawan yang bernaung di bawah bendera IPJT kembali ke khitah pers sebagai pilar keempat demokrasi yang sehat dan independen. (15/2/2026).
Dalam sambutannya yang sarat semangat, Firdaus menekankan bahwa profesionalisme bukan sekadar label, melainkan implementasi nyata dari UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Menjaga Independensi dan Marwah Profesi
Firdaus mengingatkan bahwa di tengah arus informasi yang deras, kredibilitas adalah mata uang utama seorang jurnalis. Ia mendorong wartawan untuk tidak ragu menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik.
“Wartawan harus berani menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta. Sajikan karya tulis yang mudah dipahami dan diterima masyarakat. Pers tidak sekadar penyampai berita, tetapi kontrol sosial sekaligus penyambung lidah masyarakat yang jujur,” tegas Firdaus dengan optimis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seruan Kesetaraan: Stop Diskriminasi Organisasi Pers
Salah satu poin krusial yang disampaikan Firdaus adalah pesan menohok bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfotik) di wilayah Kabupaten maupun Kota Pekalongan. Ia meminta pemerintah bersikap adil dan tidak “pilih kasih” terhadap organisasi media tertentu.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pengkotak-kotakan atau perlakuan istimewa hanya karena sebuah organisasi dianggap lebih senior.
Keadilan: Semua organisasi media yang berlegalitas memiliki hak yang sama.
Harmonisasi: Diskriminasi hanya akan memicu konflik internal dan perpecahan antar-insan pers di daerah.
Sinergi: Iklim pers lokal yang kondusif hanya bisa tercipta jika pemerintah daerah merangkul semua pihak secara setara.
Mekanisme Pengawasan yang Ketat
Menjaga kualitas anggota juga menjadi prioritas. Firdaus meminta mitra kerja di Forkopimda untuk tidak segan memberikan teguran jika menemukan oknum anggota IPJT yang melanggar norma atau etika.
“Jika ada anggota yang melenceng, kami minta Forkopimda memberikan teguran resmi kepada DPC atau DPP sesuai mekanisme. Ini adalah bentuk evaluasi agar reputasi organisasi tetap terjaga dan pers tetap dapat diandalkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup rangkaian pesannya, Firdaus menyoroti era disrupsi informasi. Di tengah kepungan hoaks, IPJT berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui:
Literasi Digital: Membekali wartawan dengan kemampuan menangkal disinformasi.
Penguatan Kompetensi: Mendorong pelatihan rutin terkait teknik investigasi dan pengelolaan media sosial yang bertanggung jawab.
Kemitraan Kritis: Menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis.
Dengan kepemimpinan yang solid, DPC Sekber IPJT Pekalongan Raya diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, transparan, dan akuntabel bagi pembangunan daerah.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi pesisir. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026), Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan industri perkapalan nasional melalui skema konsolidasi strategis.
Progres Signifikan di 65 Titik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 65 titik di seluruh Indonesia kini telah mencapai progres 50 persen.
“Kami terus memacu penyelesaian fisik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar membangun hunian, tapi membangun ekosistem kehidupan nelayan yang lebih layak dan produktif,” ujar Trenggono dalam keterangan pers pasca-rapat.
Integrasi Bisnis dan Peran BUMN
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proyek ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis yang dikelola oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan ekonomi nelayan melalui kepastian pasar (offtake).
“Kampung nelayan tidak boleh hanya sekadar fisik, tapi harus siap secara bisnis. PT Agrinas akan berperan sebagai penyerap hasil produksi nelayan, sehingga potensi laut kita benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” jelas Dony.
Konsolidasi Industri Perkapalan di Bawah PT PAL
Selain fokus pada nelayan, pemerintah juga membidik penguatan industri galangan kapal nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal di bawah koordinasi PT PAL.
Langkah ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Kapasitas Nasional: Menyatukan sumber daya galangan kapal agar lebih kompetitif secara global.
Efisiensi Produksi: Mendukung kebutuhan armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan produk dalam negeri.
Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja baru di sektor manufaktur maritim.
Dony menargetkan proses konsolidasi ini rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan industri strategis di bawah Kabinet Merah Putih.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KampungNelayanMerahPutih
#MaritimIndonesia
#KemenKKP #BUMN #IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis media arus utama (mainstream) dalam menjaga kejernihan informasi di tengah masifnya arus digitalisasi. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog “Apa Kabar Indonesia Pagi” pada Sabtu (14/02/2026).
Menjaga Integritas Informasi
Di tengah derasnya persebaran informasi saat ini, Mensesneg menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan konten yang faktual dan akurat. Ia juga berterima kasih kepada seluruh awak media nasional yang selama ini konsisten mengawal serta menginformasikan program dan capaian pemerintah kepada publik.
“Pemerintah mengajak semua pihak untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Mensesneg.
Komitmen Melawan Disinformasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain mengapresiasi kinerja pers, Prasetyo Hadi mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk menjaga ekosistem digital agar tetap sehat. Beliau menyoroti beberapa tantangan utama di dunia siber, antara lain:
Penyebaran hoaks dan disinformasi.
Maraknya fitnah dan ujaran kebencian.
Upaya polarisasi yang mengancam persatuan.
Penguatan Karakter Bangsa
Sebagai penutup, Mensesneg mengajak insan pers untuk tetap teguh dalam menjalankan fungsi edukasi. Media diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pilar yang memperkuat demokrasi, mencerdaskan publik, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air.
Langkah ini dinilai krusial guna membangun karakter bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan memiliki daya saing di kancah global.
Red
#KemensetnegRI
#PrasetyoHadi
#PersIndonesia
#LawanHoaks
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto mempertegas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan infrastruktur gizi nasional. Bertempat di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat (13/02/2026), Kepala Negara meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta melakukan groundbreaking untuk 107 SPPG Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Intervensi Nyata Lawan Stunting
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini lahir sebagai respons konkret atas tantangan besar bangsa, yakni angka stunting yang pernah menyentuh angka 25 persen. Ia menegaskan bahwa krisis gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana di atas kertas. Dibutuhkan intervensi langsung dan nyata dari pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak gizi mereka,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Capaian dan Jangkauan Nasional
Presiden memaparkan perkembangan signifikan Program MBG yang kini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Beberapa poin keberhasilan yang disampaikan antara lain:
Penerima Manfaat: Menjangkau lebih dari 60 juta jiwa di seluruh pelosok negeri.
Infrastruktur: Didukung oleh lebih dari 22.000 unit SPPG yang telah beroperasi secara nasional.
Kemandirian Pangan: Pembangunan gudang ketahanan pangan dan integrasi green house sebagai rantai pasok mandiri untuk memastikan bahan baku tetap segar dan berkualitas.
Sinergi Lintas Institusi
Sebelum prosesi peresmian, Presiden Prabowo didampingi jajaran terkait meninjau area pameran SPPG Polri dan fasilitas green house. Keterlibatan Polri dalam pembangunan 107 SPPG menunjukkan adanya sinergi lintas institusi untuk memastikan distribusi gizi menjangkau wilayah-wilayah strategis dan pelosok.
Peresmian ini menandai babak baru dalam manajemen gizi nasional, di mana pelayanan tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada ketahanan rantai pasok dan keberlanjutan sumber daya lokal.
Sumber: BPMI Setpres / Biro Humas Kemensetneg
Tag: #PresidenPrabowo
#MakanBergiziGratis
#KetahananPangan
#SDMUnggul
#IndonesiaEmas2045
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page