Anggota DPRD Ogan Ilir Dapil IV Serap Aspirasi Warga dalam Reses Tahap II di Muara Kuang
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV menggelar kegiatan Reses Tahap II Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi konstituen ini dipusatkan di Kelurahan Muara Kuang, tepatnya di Lingkungan 3, RT 06, pada Kamis (12/02/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di parlemen mengenai berbagai kendala pembangunan di wilayah tersebut.
Hadir dalam kegiatan tersebut tiga legislator dari lintas fraksi, yakni Hipni dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hernawan dari Partai Gerindra, serta Sayuti, SH dari Fraksi PKS. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut langsung oleh pihak Kelurahan Muara Kuang beserta staf dan puluhan warga setempat. Kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai partai politik ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal pembangunan di Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat.
Dalam sambutannya, Sayuti, SH memberikan penekanan moral yang mendalam dengan mengingatkan kembali bahwa amanah yang ia emban didasari oleh sumpah di atas Al-Qur’an. Hal ini ia sampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa tanggung jawab sebagai anggota dewan bukan sekadar jabatan formal, melainkan janji suci kepada Tuhan dan rakyat yang harus ditunaikan dengan penuh integritas dan kejujuran dalam memperjuangkan kesejahteraan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Sayuti memaparkan sejumlah permasalahan mendesak (urgent) yang menjadi fokus utama dalam reses kali ini, di antaranya adalah usulan pengerukan kanal, perbaikan infrastruktur jalan,penguat sinyal, PDAM serta kegiatan tebas bayang di bahu jalan. Menurutnya, pembenahan akses jalan dan normalisasi aliran air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda lagi demi kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kelurahan Muara Kuang.
Menanggapi harapan warga, Sayuti menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi tersebut bukan sekadar wacana atau imajinasi belaka, melainkan representasi nyata dari suara rakyat di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh usulan yang diterima telah dicatat dengan seksama dan sebelumnya pun sudah disampaikan secara resmi dalam forum Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir. Ia menekankan bahwa dirinya tetap mengingat dengan jelas setiap detail keluhan yang masuk sebagai dasar perjuangan anggaran ke depan.
Kegiatan reses ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara warga dan para anggota dewan. Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pihak kelurahan, masyarakat, dan DPRD dapat semakin solid sehingga realisasi pembangunan infrastruktur yang telah diusulkan dapat segera dianggarkan oleh pemerintah daerah. Para anggota dewan berjanji akan terus mengawal hasil reses ini hingga masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahun mendatang.
Report : JILIYAN
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Cabang kios Pupuk Bersubsidi 3 Saudara menggelar pertemuan strategis guna mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan prosedur penebusan pupuk bersubsidi pada Senin (16/02/2026). Acara ini di hadiri jajaran PPL yang mewakili korlu yang tak bisa hadir di karenakan sakit,serta hadir seluruh Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Turut hadir pula perwakilan dari Kecamatan Lubuk Keliat yang diwakili oleh Koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia (TMI).
Dalam arahannya, Hasan selaku perwakilan dari pihak penyalur menekankan bahwa pendistribusian pupuk subsidi tahun ini harus dilakukan dengan tertib administrasi. Ia menegaskan bahwa setiap pengambilan pupuk wajib didasari oleh syarat tertentu, yakni adanya surat pernyataan dan surat kuasa dari masing-masing anggota kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak dan terdaftar secara resmi.
Hasan menjelaskan lebih lanjut bahwa validitas data pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi kunci utama dalam proses penebusan. Petani yang ingin mengambil jatah pupuk secara mandiri diwajibkan membawa KTP asli sebagai bukti identitas. Prosedur ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pendistribusian yang tidak tepat sasaran di tingkat lapangan.
Pihak distributor juga sangat menyarankan agar para petani yang telah terdaftar di RDKK dapat melakukan penebusan secara langsung ke Kios Pupuk 3 Saudara. Selain meminimalisir kesalahan administrasi, pengambilan langsung juga menjamin transparansi harga. Adapun harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah adalah Rp90.000 untuk pupuk jenis Urea dan Rp92.000 untuk pupuk Phonska per karungnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain fokus pada ketersediaan pupuk, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi mengenai aspek teknis pertanian. Yudi Dwinata, selaku Ketua Korcam Tani Merdeka Indonesia (TMI) Lubuk Keliat, secara resmi membuka sesi pembahasan mengenai masa tanam pertama reguler. Koordinasi ini dinilai krusial agar jadwal pemupukan dapat selaras dengan siklus tanam yang akan segera dimulai oleh para petani di wilayah tersebut.
Pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara distributor, penyuluh, dan kelompok tani. Dengan pemahaman yang jelas mengenai HET dan syarat administrasi, diharapkan tidak ada kendala berarti bagi petani dalam mendapatkan asupan nutrisi tanaman. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memastikan musim tanam reguler tahun 2026 dapat berjalan sukses demi tercapainya target ketahanan pangan daerah.
REPORT : JULIYAN
DETIK-NASIONAL.COM – Di era digital yang serba terbuka, batas antara ruang privasi dan opini publik kian kabur. Banyak individu kini terjebak dalam “penjara tak kasat mata” bernama ekspektasi orang lain. Namun, di balik bisingnya notifikasi dan riuhnya kolom komentar, satu kebenaran psikologis tetap tegak: Masa depan Anda adalah tanggung jawab personal yang mutlak.
Keberhasilan sejati tidak lagi diukur dari metrik likes atau validasi semu di media sosial. Sebaliknya, ia tumbuh dari keteguhan hati untuk tidak membiarkan arah hidup didikte oleh “jempol” orang asing yang tidak memahami proses di balik layar.
Memahami Internal Locus of Control
Dalam diskursus psikologi modern, kemampuan untuk merasa berdaulat atas nasib sendiri dikenal sebagai Internal Locus of Control. Individu dengan mentalitas ini percaya bahwa kesuksesan maupun kegagalan adalah murni hasil dari keputusan dan tindakan mereka sendiri, bukan faktor keberuntungan atau apalagi sekadar opini lingkungan.
Individu yang terlalu “setia” mendengarkan suara luar cenderung mengalami kecemasan kronis dan kehilangan kompas diri. Menjadikan netizen sebagai navigasi hidup hanya akan membawa Anda pada destinasi yang sebenarnya bukan milik Anda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tiga Pilar Kedaulatan Diri di Era Digital
Untuk tetap produktif dan menjaga kesehatan mental di tengah arus informasi, berikut adalah tiga prinsip kemandirian hidup yang harus diadopsi:
Self-Reliance (Kemandirian Radikal): Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan syarat fundamental untuk bertahan. Kesuksesan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika fondasinya dibangun oleh tangan sendiri, bukan dari hasil “pinjaman” validasi orang lain.
Filter Kognitif terhadap Kritik: Di dunia yang semua orang bisa bicara, tidak semua masukan adalah ilmu. Anda wajib membedakan mana kritik konstruktif yang membangun dan mana “kebisingan” yang hanya bertujuan menjatuhkan mental. Memiliki filter sosial yang ketat adalah keterampilan wajib di abad ke-21.
Radical Responsibility (Tanggung Jawab Radikal): Berhenti mencari kambing hitam atau menyalahkan algoritma atas stagnasi hidup. Kesuksesan dimulai di detik Anda berhenti mengeluh dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi dari keputusan yang diambil.
Kesimpulan: Hidup Bukanlah Konsumsi Publik
Pada akhirnya, hidup adalah perjalanan privat yang tidak membutuhkan persetujuan publik untuk dianggap berhasil. Keberhasilan yang autentik tidak memerlukan tepuk tangan dari mereka yang tidak tahu seberapa besar keringat yang Anda kucurkan.
Pesan utamanya jelas: Ini adalah hidup Anda, dan nasibnya ada sepenuhnya di tangan Anda. Jangan biarkan orang asing yang tidak berkontribusi pada proses Anda, justru menjadi pihak yang paling vokal mendikte hasil akhir Anda.
Oleh: Casroni
Selasa, 17 Februari 2026
JAKARTA, DN-II Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan adanya potensi maladministrasi dan konflik kepentingan terkait keterlibatan yayasan yang terafiliasi politik dalam program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini memicu desakan agar pemerintah segera memperketat tata kelola dan transparansi proses verifikasi di lapangan.
Anggota Ombudsman RI, Kusharyanto Kusumaharsa Kepala Pencegahan Maladministrasi dalam sebuah wawancara dengan wakil ketua Golkar Ahmad Doli Oktober 2025 lalu mengungkapkan bahwa berdasarkan Rapid Assessment (Kajian Cepat), ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Gizi Pangan (SPGP) atau SPBG. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya “penundaan berlarut” dalam verifikasi pendaftar umum, sementara ada indikasi kemudahan bagi pihak-pihak tertentu.
Titik Rawan: Dari Pendaftaran hingga Afiliasi
Indraza menjelaskan bahwa skema penyaluran anggaran bantuan pemerintah ini mewajibkan adanya badan hukum berbentuk yayasan yang menaungi mitra teknis (SPBG). Di sinilah celah konflik kepentingan muncul.
“Kami melihat ada SPBG yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Persoalannya bukan pada kebebasan berbisnis, tetapi apakah mereka memenuhi persyaratan teknis? Jangan sampai karena ada afiliasi, standar yang seharusnya ketat malah diperingan. Itulah maladministrasi,” tegas Indraza dalam sebuah diskusi publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ombudsman mengategorikan SPGP dalam tiga golongan:
Kelompok Bermasalah: Mengalami insiden (seperti keracunan atau kendala operasional).
Kelompok Stabil: Sudah berjalan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).
Kelompok Baru: Sudah memiliki izin namun belum beroperasi.
Respons Pemerintah dan Langkah Antisipasi
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengakui bahwa sebagai program masif yang baru berjalan, kendala teknis di lapangan memang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan total.
“Presiden akan segera menerbitkan Perpres tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis. Harapannya, dengan aturan yang lebih ketat, tidak ada lagi ruang untuk ‘error’ atau kesan kepentingan politik dalam penunjukan yayasan,” ujar Doli.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga pasca adanya laporan kasus keracunan di beberapa daerah.
Transparansi Jadi Harga Mati
Ombudsman mendesak Badan Gizi Nasional (BKN) untuk membuka kanal pendaftaran yang transparan dan akuntabel. Tanpa sistem verifikasi berbasis data yang jelas, kekhawatiran masyarakat mengenai “bagi-bagi jatah” proyek melalui yayasan politik akan terus bergulir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Publik berhak tahu mengapa sebuah yayasan terpilih dan yang lainnya mengantre tanpa kejelasan waktu. Standar layanan tidak boleh dikompromikan oleh kedekatan politik,” tutup Kusharyanto Kusumaharsa Kepala Pencegahan Maladministrasi .
Sementara Februari 2026 presiden Prabowo petergetkan semua siswa di seluruh desa di Indonesia harus merasakan program MBG ini, tidak itu saja Bahkan lansia , ibu hamil dan anak-anak.
Reporter: Teguh
KOTA TEGAL, DN-II Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Jawa Tengah 2026 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kompleks Balai Kota Tegal, Sabtu (14/2/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Bupati Pemalang Anom Widyantoro, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Kadiskomdigi) Provinsi Jawa Tengah Agung Hariyadi yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, unsur Forkopimda Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, Ketua TP PKK Kota Tegal Gadis Sephi Febriana Dedy Yon, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, Ketua PWI Kota Tegal Meiwan Dani A, Kepala OPD terkait, serta Perwakilan Pengurus PWi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kota Tegal sebagai tuan rumah puncak HPN tingkat provinsi. Ia berharap momentum ini semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan insan pers dalam mendorong pembangunan serta promosi potensi daerah, termasuk sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan UMKM.
HPN tahun ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut menegaskan pentingnya pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.
Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Kadiskomdigi Agung Hariyadi menekankan bahwa pers yang sehat adalah pers yang merdeka namun tetap
menjunjung etika dan tanggung jawab. Di tengah arus disinformasi dan perkembangan teknologi digital, pers diharapkan mampu menjadi penjernih informasi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berimbang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengajak insan pers untuk turut mengawal program pembangunan, mulai dari percepatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga digitalisasi birokrasi, melalui pemberitaan yang akurat dan konstruktif.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Tegal dan PWI Kota Tegal atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengingatkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI), insan pers harus tetap menjaga profesionalisme dan integritas.
Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, hiburan, serta kontrol sosial yang berperan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan ekonomi bangsa.
Peringatan HPN 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen insan pers Jawa Tengah untuk terus profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.(* Bim )
TEGAL, DN-II Menjaga konsistensi selama lebih dari 36 tahun di industri travel umroh dan haji bukanlah perkara mudah. Sejak berdiri pada 9 Februari 1990, PT Arminareka Perdana telah mengukuhkan posisinya sebagai pelopor yang tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kematangan spiritual dan kenyamanan jamaah.
Bekali Mental Jamaah Lewat “The Miracle of Baitullah”
Menjelang keberangkatan besar pada 28 Maret 2026 mendatang, Arminareka Perdana menggelar Manasik Umroh eksklusif bertajuk “The Miracle of Baitullah”. Bertempat di Gedung Adhiyasta Grand Dian Hotel, Kabupaten Tegal, puluhan jamaah tampak antusias mengikuti rangkaian pembekalan.
Berbeda dengan manasik konvensional, acara ini menghadirkan Master NLP (Neuro-Linguistic Programming) terkemuka, DR. Subhan Djubaedi Asyirbonie, M.M., PD., MP. Pendekatan NLP digunakan untuk membedah hambatan mental dan memperkuat keyakinan spiritual jamaah.
“Kami ingin jamaah tidak hanya siap secara fisik dan tata cara ibadah (teknis), tetapi juga memiliki ketangguhan mental untuk meraih kekhusyukan total selama di Tanah Suci,” ujar salah satu tim leader di sela acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fasilitas Eksekutif: Standar Bintang Lima
Arminareka memahami bahwa kenyamanan fisik adalah penunjang utama ibadah. Oleh karena itu, biro ini secara konsisten menghadirkan fasilitas kelas atas bagi para tamunya:
Transportasi Udara: Menggunakan maskapai flag carrier Garuda Indonesia untuk menjamin kenyamanan selama perjalanan lintas benua.
Akomodasi: Penempatan jamaah di hotel-hotel bintang lima yang berlokasi strategis di Makkah dan Madinah, memastikan akses cepat menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Pendampingan Profesional: Setiap rombongan dikawal oleh Tour Leader berpengalaman yang bertindak sebagai pemandu teknis sekaligus mentor spiritual.
Integritas dan Pengakuan Nasional
Reputasi Arminareka juga diperkuat dengan kepatuhan administrasi dan kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan prestisius, di antaranya:
Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak: Sebagai bentuk apresiasi atas ketertiban dan transparansi perusahaan.
Penghargaan BAZNAS: Atas kontribusi aktif dalam penyaluran zakat dan kegiatan sosial keagamaan di Indonesia.
Adaptasi Digital di Era Baru
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menghadapi dinamika global, Arminareka terus bertransformasi dengan mengadopsi teknologi informasi. Mulai dari sistem pendaftaran online hingga platform pembelajaran digital untuk manasik mandiri, memastikan calon jamaah tetap mendapatkan informasi real-time dan edukasi berkualitas tanpa sekat jarak.
Dengan rekam jejak panjang sejak 1990, Arminareka Perdana membuktikan bahwa sinergi antara fasilitas premium, bimbingan spiritual yang mendalam, dan integritas perusahaan adalah kunci dalam mengantarkan umat menuju ibadah umroh yang mabrur dan berkesan.
Red
INDRAMAYU, DN-II Aksi meresahkan kelompok geng motor kembali terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu. Sebuah sepeda motor dan sebilah senjata tajam jenis celurit ditemukan tergeletak di sebuah gang di Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Senin (16/2/2026) dini hari. Barang-barang tersebut diduga kuat milik anggota geng motor yang lari kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas kepolisian.
Kronologi Penemuan
Kapolsek Karangampel, AKP Maryudi, mengungkapkan bahwa penemuan ini bermula dari laporan cepat masyarakat melalui layanan darurat 110 sekitar pukul 02.00 WIB. Warga melaporkan adanya kerumunan pemuda bermotor yang terlibat keributan dan mulai meresahkan pengguna jalan di kawasan Desa Mundu.
“Merespons laporan tersebut, unit patroli langsung meluncur ke lokasi. Namun, setibanya petugas di tempat kejadian perkara (TKP), massa yang terlibat keributan langsung membubarkan diri ke berbagai arah,” ujar AKP Maryudi saat dikonfirmasi.
Petugas kemudian melakukan penyisiran intensif hingga ke area pemukiman warga. Di salah satu gang sempit, polisi menemukan satu unit sepeda motor yang ditinggalkan begitu saja beserta sebilah celurit berukuran besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah Hukum dan Penyelidikan
Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Karangampel. Pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman, termasuk memeriksa nomor rangka dan mesin motor tersebut untuk melacak identitas pemiliknya.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi aksi premanisme maupun geng motor yang mengganggu kondusivitas wilayah. Identitas pemilik motor sedang kami selidiki,” tegas AKP Maryudi.
Peningkatan Keamanan
Menyikapi insiden ini, Polsek Karangampel berkomitmen untuk mengintensifkan patroli rutin, terutama pada jam-jam rawan di titik-titik yang dianggap rentan terjadi aksi kriminalitas jalanan.
Pihak kepolisian juga mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama saat malam hari. Warga diminta tetap tenang namun selalu waspada, serta jangan ragu untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 jika melihat potensi gangguan kamtibmas di lingkungannya.
Reporter: Rio
JAKARTA, DN-II Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis regulasi terbaru mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, pemerintah mempertegas aturan main mengenai pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Langkah ini diambil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti,
untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran negara di sektor pendidikan dasar dan menengah. (16/2/2026).
Siapa Saja yang Berhak?
Dalam Pasal 43 aturan tersebut, pemerintah merinci syarat ketat bagi pendidik yang berhak menerima honor bulanan dari dana BOSP. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih pemberian tunjangan di lapangan.
Syarat bagi Guru:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk bisa menerima honor dari dana BOSP, seorang guru wajib memenuhi empat kriteria utama:
Status Non-ASN: Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terdata di Dapodik: Wajib terdaftar secara resmi dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan.
Memiliki NUPTK: Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bukti validasi profesi.
Tanpa Tunjangan Dobel: Belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Nasib Tenaga Kependidikan
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak hanya guru, tenaga kependidikan (seperti staf administrasi, pustakawan, atau operator sekolah) juga mendapat porsi perhatian. Syaratnya cenderung lebih sederhana namun tetap administratif:
Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Memiliki bukti penugasan resmi berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Penyelenggara Satuan Pendidikan.
Mengapa Ini Penting?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan ini menjadi payung hukum bagi kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran sekolah tanpa rasa takut akan pelanggaran administrasi. Pembayaran honor bulanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pendidik ujung tombak yang belum beralih status menjadi ASN.
Catatan Penting: Pembayaran honor dilakukan secara bulanan, menyesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Reporter: Teguh
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
HAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/02/2026). Menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah pertemuan bilateral yang membahas penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin negara tersebut diproyeksikan akan membahas berbagai kerja sama strategis, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas keamanan kawasan.
Dalam rombongan terbatas tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri ESDM mensinyalir adanya pembahasan serius terkait ketahanan energi dan investasi hijau antar kedua negara.(*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page