Brebes, DN-II Pembangunan kawasan peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairi Bersama resmi dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama (ground breaking) di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 2.000 undangan tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Brebes bersama unsur TNI dan instansi terkait, sehingga seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Acara dihadiri langsung Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, jajaran Forkopimda, anggota DPR RI, pejabat Kementerian Pertanian, unsur TNI-Polri, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum kegiatan dimulai, jajaran Polres Brebes melaksanakan apel kesiapan pengamanan pada pukul 06.30 WIB yang dipimpin Kabag Ops Polres Brebes Kompol Suraedi. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jalur kedatangan tamu VVIP, lokasi kegiatan, area parkir, hingga pengamanan helipad guna memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana.
Dalam sambutannya, CEO Savoria Group, Ihsan Mulya, menyampaikan bahwa pembangunan PT Global Dairi Bersama merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan susu berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Kawasan peternakan modern tersebut akan dikembangkan di atas lahan seluas 710 hektare dengan kapasitas hingga 30 ribu ekor sapi perah serta target produksi susu segar mencapai 180 ribu ton per tahun. Proyek ini diharapkan menjadi peternakan sapi perah terpadu terbesar di Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mendorong kemajuan industri persusuan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi masuknya investasi di Kabupaten Brebes yang dinilai mampu memperkuat sektor pertanian dan peternakan di Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan capaian produksi gabah sekitar 15,6 juta ton pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus memberikan dukungan melalui berbagai program, termasuk penyediaan pompa air dan penguatan industri peternakan modern agar produktivitas peternak meningkat serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan kawasan peternakan modern merupakan langkah strategis dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut kebutuhan susu nasional hingga saat ini masih didominasi impor sekitar 82 persen, sehingga keberadaan PT Global Dairi Bersama diharapkan mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, Mentan juga mengungkapkan sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen serta prediksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026. Seluruh kebijakan pemerintah, menurutnya, akan terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menekankan pentingnya keterlibatan peternak rakyat dalam pengembangan industri susu nasional. Ia berharap PT Global Dairi Bersama membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak lokal dan koperasi, sekaligus menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan, serta pembinaan generasi muda di bidang peternakan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan melalui pemanfaatan biogas, pupuk organik, dan pengelolaan air yang baik agar investasi tersebut tetap ramah lingkungan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Kabag Ops Polres Brebes Kompol Suraedi menjelaskan, Menteri Pertanian bersama Ketua Komisi IV DPR RI tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan, doa, sambutan para pejabat, minum susu bersama, foto bersama, hingga prosesi peletakan batu pertama.
“Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 10.02 WIB, dilanjutkan keberangkatan rombongan Menteri Pertanian menuju helipad di Lapangan Sepak Bola Desa Karangbale untuk kembali ke Jakarta. Berkat sinergi seluruh personel pengamanan dan instansi terkait, seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan,” terang Kompol Suraedi.
Keberhasilan pengamanan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi wujud kesiapsiagaan Polres Brebes bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin keamanan setiap agenda kenegaraan maupun kegiatan strategis nasional yang berlangsung di wilayah Kabupaten Brebes. Red/Hms
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengikuti nonton bareng (nobar) final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol bersama warga di kawasan Menteng Tenggulun, Kelurahan Menteng, Jakarta, Senin (20/7/2026) dini hari.
Di kawasan padat penduduk tersebut, Mendagri hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Menurut Mendagri, kegiatan nobar menjadi sarana untuk membangun kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar nobar digelar secara luas dengan dukungan stasiun televisi nasional dan pemerintah daerah (Pemda).
Ia menambahkan, pelaksanaan nobar di berbagai daerah telah memberikan dampak nyata. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari para kepala daerah, masyarakat tampak antusias menyaksikan perhelatan sepak bola dunia yang digelar empat tahun sekali tersebut.
“Di daerah-daerah, saya juga dapat laporan dari kepala-kepala daerah, nobarnya ramai. Untuk menunjukkan kebersamaan, hiburan, kekompakan, sekaligus mendorong ekonomi,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait jalannya pertandingan kedua tim, Mendagri menilai Spanyol cukup mendominasi laga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil pertandingan bukanlah hal utama dibandingkan dengan semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan nobar tersebut.
“Harus diakui bahwa pertandingan ini didominasi oleh Spanyol, dan memang wajar kalau Spanyol yang menang, sportif. Tapi yang lebih penting bagi saya, acara ini dilaksanakan di Menteng Tenggulun, bersama-sama masyarakat. Kemudian oleh Pak Ara Sirait tadi, [Kepala] BPS, itu menunjukkan kebersamaan kita,” ujarnya.
Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui momentum Piala Dunia dapat terus terjaga. Selain itu, ia berharap aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski ajang tersebut telah berakhir.
“Piala Dunia berakhir, kita harapkan ekonomi kita tetap berjalan dengan bagus,” pungkasnya. Red
SRAGEN, DN-II Kepedulian terhadap warga yang mulai terdampak musim kemarau ditunjukkan Babinsa Desa Poleng Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen, Sertu Kokok Juang Nadili, dengan mengawal sekaligus membantu penyaluran bantuan air bersih dari Paguyuban Seduluran Sragen Bersatu (SSB), Senin (20/7/2026).
Sebanyak 16.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan dua truk tangki disalurkan ke empat titik penampungan di Dukuh Grengseng RT 05 serta Dukuh Bendorejo RT 10 dan RT 11, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Bantuan tersebut disambut antusias warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya debit sumber air.
Sertu Kokok Juang Nadili mengatakan kehadiran Babinsa dalam kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.
“Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kami hadir untuk membantu sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Seduluran Sragen Bersatu (SSB) Kabupaten Sragen, Hendry Momon, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas kepada warga yang terdampak kekeringan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap bantuan air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Apabila kondisi kemarau semakin panjang, kami siap berkoordinasi kembali untuk menyalurkan bantuan lanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua RT 05 Dukuh Grengseng, Slamet Riyadi, menyampaikan apresiasi kepada Paguyuban SSB, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh pihak yang telah membantu warganya.
“Atas nama warga, kami mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat berarti karena persediaan air bersih mulai menipis. Kehadiran Babinsa yang ikut mendampingi juga membuat penyaluran berjalan tertib dan lancar,” ungkapnya. Red/Ak
Awali Tahun Ajaran 2026/2027, SDN 04 Rambang Kuang Gelar MPLS Edukatif dan Menyenangkan
AMBANG KUANG, www.detik-nasional.com // Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri 04 Rambang Kuang resmi dimulai pada hari Senin (13/07/2026). Acara pembukaan yang menandai dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 ini berlangsung dengan khidmat, tertib, dan berjalan sangat lancar sejak pagi hari di halaman utama sekolah.
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh seluruh dewan guru beserta jajaran staf kependidikan. Kehadiran Kepala Sekolah SDN 04 Rambang Kuang, Ibu Dimawati, S.Ag., S.Pd., di tengah-tengah upacara turut memberikan suntikan semangat dan rasa hangat tersendiri bagi para siswa baru yang tampak antusias mengikuti jalannya acara.
Dalam sambutannya, Ibu Dimawati menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru yang kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar SDN 04 Rambang Kuang. Beliau menekankan bahwa masa MPLS merupakan jembatan penting bagi anak-anak untuk beradaptasi dari lingkungan taman kanak-kanak menuju jenjang sekolah dasar yang lebih mandiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pihak sekolah memaparkan bahwa rangkaian kegiatan MPLS tahun ini dikemas secara edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Melalui program ini, para siswa baru tidak hanya dikenalkan pada fasilitas fisik sekolah, melainkan juga diperkenalkan dengan nilai-nilai keagamaan, tata tertib, serta pembiasaan karakter baik sejak dini.
Suasana ceria dan penuh kehangatan menyelimuti lapangan sekolah saat dilakukan simbolisasi penerimaan siswa baru. Para orang tua murid yang turut hadir mendampingi di area sekitar sekolah juga terlihat sangat mendukung dan mengapresiasi kesiapan pihak sekolah dalam menyambut anak-anak mereka.
Dengan dimulainya MPLS ini, SDN 04 Rambang Kuang berharap dapat meletakkan fondasi karakter yang kuat dan positif kepada para peserta didik baru. Pihak sekolah optimis bahwa sinergi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua akan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap berprestasi.
REPORT : JULIYAN
LAMPUNG TIMUR, DN-II Setelah hampir satu dekade terkendala akibat pembangunan jembatan yang mangkrak sejak 2016, masyarakat Desa Kali Pasir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (18/07/2026).
Kini segera menikmati akses yang lebih aman dan layak. Melalui Program Jembatan Perintis Garuda, Kodam XXI/Radin Inten menghadirkan jembatan gantung sebagai solusi nyata untuk memulihkan konektivitas, memperlancar mobilitas warga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
Pembangunan Jembatan Perintis di Desa Kali Pasir merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan. Program ini dilaksanakan oleh Kodam XXI/Radin Inten sebagai bentuk komitmen menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Program Jembatan Perintis Garuda menjadi salah satu prioritas strategis Kodam XXI/Radin Inten. Di seluruh Provinsi Lampung, program ini menargetkan pembangunan sebanyak 64 jembatan yang terdiri atas 30 jembatan gantung, 24 jembatan armco, dan 10 jembatan beton. Seluruh proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026 sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses menuju pusat-pusat aktivitas masyarakat.
Pembangunan Jembatan Perintis di Desa Kali Pasir diawali dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 1 April 2026. Kini, jembatan gantung sepanjang 120 meter dengan lebar 2 meter telah berdiri dan menjadi simbol kolaborasi antara prajurit TNI Angkatan Darat, tenaga teknisi, serta masyarakat setempat yang bergotong royong selama proses pembangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya ke lokasi, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian fasilitas tersebut agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, menginformasikan bahwa pembangunan jembatan di Way Bungur telah terbengkalai sejak tahun 2016. Beliau memastikan bahwa jembatan darurat di lokasi tersebut akan selesai dibangun dalam waktu dua minggu.
Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu mengembalikan akses yang selama ini terputus, memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah mobilitas warga, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Kali Pasir dan wilayah sekitarnya.
Melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, Kodam XXI/Radin Inten bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Red
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan oleh 10 Asosiasi Desa se-Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, serta Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.
Mengusung tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”, seminar yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menjadi forum penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam sharing session, Wapang TNI menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari penyiapan lahan, musyawarah desa, hingga pelaksanaan program agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya yakin proses pembangunan tentang KDKMP ini mulai dari penyiapan lahan semuanya ada di Inpres, kemudian pelaksanaan di bawah bagaimana musyawarah desa itu untuk mengajukan lahan yang siap dan dari lahan itulah kita bangun Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa kita realisasikan segera dan kesejahteraan rakyat menjadi ujung tombak perputaran ekonomi ini akan menjadi keinginan kita semuanya,” ucap Wapang TNI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seminar ini diharapkan menghasilkan sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat koperasi desa yang profesional, modern, dan transparan sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Banjarmasin, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berorientasi pada capaian hasil, bukan sekadar administratif. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPRD tidak cukup hanya menilai apakah anggaran telah terserap, tetapi DPRD harus menilai apakah anggaran tersebut memberikan hasil,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan Tahun 2026 di Tree Park Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan data yang ia paparkan, hingga Juni 2026 realisasi belanja modal baru mencapai 12,64 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius DPRD melalui fungsi pengawasan agar Pemda segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan, khususnya belanja infrastruktur. Dengan demikian, anggaran tidak hanya tersimpan di kas daerah maupun perbankan.
Ia juga mendorong agar setiap proses pembahasan dan pengawasan anggaran dilakukan secara lebih substantif dengan mengedepankan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.
“Setiap pembahasan anggaran harus berani menjawab empat pertanyaan, persoalan apa yang hendak diselesaikan, siapa masyarakat yang akan menerima manfaat, hasil apa yang harus dicapai, dan kapan hasil tersebut dapat dirasakan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, bukan sekadar rekomendasi normatif. Ia meminta setiap rencana aksi disusun secara jelas, lengkap dengan target waktu pelaksanaan, penanggung jawab, serta indikator keberhasilannya.
“Susunlah agenda tindak lanjut yang jelas, apa yang akan dilakukan selama 30 hari, apa yang akan dilakukan selama 60 hari, 90 hari, siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga apa indikator keberhasilan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Imam Turmudhi, Direktur Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tiyas Widiarto, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.
“Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Mendagri saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Mendagri menjelaskan, semula pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp2,61 tirilun. Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.
Secara rinci, ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Tak hanya itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” sambungnya.
Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Di antaranya nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A. Tak hanya itu, dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Red
*Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Sistem dan Sikap Integritas*
Jakarta, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
You cannot copy content of this page