LAHAT, DN-II Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, pada Senin (13/7/2026), membawa harapan baru bagi warga setempat. Momen ini menjadi sangat bersejarah, mengingat sejak program transmigrasi pertama kali dimulai di wilayah tersebut pada tahun 1982, baru kali ini kawasan mereka ditinjau langsung oleh pejabat setingkat Menteri.
Kehadiran Viva Yoga di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, disambut antusias oleh masyarakat transmigran, jajaran guru dan siswa, serta unsur pemerintah daerah, termasuk Bupati Lahat Bursah Sarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih.
Dalam kunjungan tersebut, Viva Yoga meresmikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi. Ia mengenang perjalanan panjang para transmigran asal Jawa yang mulai menempati wilayah Lahat sejak 44 tahun lalu.
”Dahulu, transmigrasi dilakukan dengan pendekatan top-down oleh pemerintah pusat. Kini, polanya telah berubah menjadi bottom-up dan desentralisasi, di mana program ini berjalan atas inisiatif pemerintah daerah,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, kesuksesan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terbukti dari tingginya minat kepala daerah. Saat ini, terdapat 60 proposal dari berbagai bupati yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Namun, Viva Yoga menegaskan bahwa setiap lahan yang disiapkan harus memenuhi kriteria clear, clean, and free untuk menghindari sengketa di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program “Trans Tuntas” untuk Kepastian Hukum
Menanggapi aspirasi warga terkait tumpang tindih lahan dan sertifikasi hak atas tanah, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi tengah menggeber program “Trans Tuntas”.
”Program ini difokuskan untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan transmigrasi dan mempercepat sertifikasi lahan milik warga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kami akan terus bekerja sampai seluruh persoalan lahan ini selesai,” tegasnya.
Sinergi Pembangunan Pendidikan
Guna memaksimalkan dampak, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
”Kemendikdasmen memiliki target pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. Ribuan sekolah di kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perbaikan akan kami integrasikan dalam program kerja sama ini, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar,” jelasnya.
Mengakhiri kunjungannya, Viva Yoga menyampaikan optimisme terhadap masa depan anak-anak di kawasan transmigrasi. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompetitif dari pelosok desa.
”Saya melihat anak-anak di sini sangat cerdas dan ceria. Mereka adalah aset masa depan yang harus kita dukung dengan fasilitas pendidikan yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., memimpin upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Telaga, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Rabu (15/07/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Brebes, pimpinan perangkat daerah terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, serta unsur masyarakat dan perangkat Desa Telaga.
Program TMMD Sengkuyung Tahap III ini akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur mulai dari pembukaan akses jalan 1.080 Meter, rabat beton, pembangunan Drainase dan Talud, rehabilitasi 3 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, pelatihan, bakti sosial, pemberian bantuan sembako, donor darah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya Dr. Tahroni, M.Pd. menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 0713/Brebes atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. “TMMD merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, terima kasih kepada jajaran Kodim 0713/Brebes yang terus hadir sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mendorong desa-desa di Kabupaten Brebes untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. “Desa harus semakin kreatif dalam menggali potensi, mengembangkan UMKM, serta mengelola sumber daya secara inovatif, Pemerintah Kabupaten Brebes akan selalu memberikan dukungan penuh bagi desa-desa yang berkomitmen untuk maju,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD. Ia menjelaskan bahwa selain sasaran fisik berupa pembukaan akses dan pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH, TMMD juga menyasar kegiatan nonfisik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Melalui TMMD, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kebersamaan TNI dan rakyat,” ungkapnya.
Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH sebagai bagian dari program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Telaga.
Seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini juga mendukung program prioritas TNI Angkatan Darat, antara lain ketahanan pangan, rehabilitasi RTLH, program TNI Manunggal Air dan pembangunan MCK, percepatan penurunan stunting, serta pelestarian lingkungan.
Melalui TMMD, diharapkan tidak hanya terbangun infrastruktur desa, tetapi juga tumbuh semangat gotong royong, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Red
Brebes, DN-II Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menghadiri tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Cabang Brebes yang digelar di Pendopo Kabupaten Brebes, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Polri dan para purnawirawan.
Dalam kapasitasnya sebagai Pembina PP Polri Cabang Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Ia mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para purnawirawan yang dinilai tetap konsisten memberikan perhatian, dukungan, serta kontribusi bagi kemajuan institusi Polri meski telah menyelesaikan masa dinas aktif.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Polres Brebes, saya mengucapkan selamat HUT ke-27 kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Semoga PP Polri semakin solid, kompak, dan terus memberikan kontribusi positif dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian serta pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kapolres saat memberikan sambutan.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga memohon doa, arahan, dan bimbingan dari para senior PP Polri. Menurutnya, tantangan tugas kepolisian saat ini semakin kompleks dan dinamis sehingga pengalaman, kebijaksanaan, serta nasihat para purnawirawan menjadi bekal yang sangat berharga bagi anggota Polri yang masih aktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memohon doa dan bimbingan dari para senior agar dapat terus menjalankan tugas dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mewujudkan Polri yang Presisi dan semakin dipercaya publik,” katanya.
Peringatan HUT ke-27 PP Polri tahun ini mengusung tema “Purna Bhakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Perkokoh Sikap Konsistensi PP Polri dalam Mendukung Tugas Polri yang Presisi”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian seorang insan Bhayangkara tidak berhenti saat memasuki masa purna tugas, melainkan tetap diwujudkan melalui dukungan, pemikiran, dan keteladanan bagi institusi maupun masyarakat.
Melalui momentum tersebut, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan PP Polri semakin erat sehingga mampu memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
Selain Kapolres Brebes, sambutan juga disampaikan oleh Ketua PP Polri Cabang Brebes, perwakilan Bupati Brebes yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, serta sesepuh PP Polri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib sesuai agenda yang telah disusun dengan partisipasi aktif seluruh peserta dan tamu undangan. Red/Hms
PADANG SIDIMPUAN, DN-II Wakil Ketua 1 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa (14/07/2026). Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Dalam lawatannya, Letjen TNI Richard Tampubolon meresmikan groundbreaking pembangunan Huntap di lahan eks PTPN IV, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Kawasan seluas 27 hektare ini diproyeksikan mampu menampung 1.133 unit rumah.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi seluruh pemangku kepentingan. Semula pembangunan massal direncanakan tahun 2027, namun atas permohonan percepatan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan ke tahun 2026,” ujar Richard.
Sebagai tahap awal, sebanyak 200 unit rumah akan dibangun tahun ini, yang didanai melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (100 unit) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (100 unit).
Sinergi Lintas Sektoral
Letjen TNI Richard menegaskan bahwa pembangunan Huntap ini adalah tindak lanjut arahan Presiden RI berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah rampung disusun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar melalui kolaborasi lintas kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Fokus kita adalah memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar keamanan dan ketahanan terhadap bencana,” tambahnya.
Peninjauan di Tapanuli Selatan
Usai dari Padang Sidimpuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi hunian sementara (Huntara) dan calon lokasi Huntap di Desa Hapesongan, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di lokasi tersebut, terdapat 214 kepala keluarga (KK) dari Desa Simatohir dan Desa Panobasan Lombang yang kini menempati hunian sementara.
Pembangunan Huntap di Hapesongan seluas 5 hektare dengan kapasitas 227 unit rumah ini akan dikerjakan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Richard mengapresiasi kontribusi yayasan tersebut sebagai mitra strategis pemerintah.
“Progres di lapangan menunjukkan perkembangan yang baik. Pematangan lahan Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi fisik,” ungkap Jenderal Bintang Tiga yang juga menjabat sebagai Kasum TNI ini.
Richard menekankan agar kawasan hunian ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang berkelanjutan. Ia berharap pemerintah daerah mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan keterampilan bagi warga.
“Tujuannya agar kawasan ini ke depan menjadi permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat,” tutupnya. Red
Gelar Musyawarah Adat, Warga Muara Kuang Desak Peninjauan Ulang HGU PT BRK
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang menggelar musyawarah besar bersama masyarakat pada Selasa (14/07/2026). Pertemuan yang dipusatkan di Aula Kantor Lurah Muara Kuang ini diadakan secara khusus untuk merumuskan langkah strategis dan tindak lanjut hukum terkait tuntutan pelepasan lahan ulayat yang telah dikuasai oleh PT BRK selama puluhan tahun.
Pertemuan krusial ini dihadiri oleh seluruh elemen penting kelurahan demi mencapai mufakat yang berkekuatan hukum adat dan sosial. Terpantau di lokasi, hadir di antaranya Lurah Muara Kuang, jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala lingkungan (kaling), seluruh ketua RT, serta ratusan warga setempat yang antusias mengawal hak atas tanah mereka.
Dalam sambutan pembukanya, Lurah Muara Kuang, Satria Reza Pratama, S.Sos, menegaskan posisi objektif pemerintah kelurahan dalam menjembatani aspirasi ini. Satria mengklarifikasi bahwa pihak kelurahan memposisikan diri sebagai fasilitator penyedia tempat bagi warga untuk bermusyawarah, bukan sebagai mediator formal ataupun narasumber yang mengarahkan jalannya keputusan.
Lebih lanjut, Satria meredam spekulasi dengan meluruskan status pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut murni merupakan ajang silaturahmi antara PT BRK, pemerintah kecamatan, dan lima wilayah penyangga—yakni Muara Kuang, Seri Kembang, Suka Cinta, Rama Kasih, dan Sukajadi. Pertemuan itu bukanlah rapat keputusan, melainkan ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan keinginan berdialog langsung dengan kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merespons penjelasan tersebut, Ketua Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang, Sawaludin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kelurahan atas ruang transparansi yang diberikan. Sawaludin menekankan bahwa konsolidasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi warga, sekaligus menjadi benteng agar tidak ada isu-isu liar atau klaim sepihak yang dapat memecah belah kekompakan masyarakat di lapangan.
Suasana musyawarah sempat bergulir dinamis saat membahas sejarah legalitas pemanfaatan lahan oleh korporasi. Mantan Kepala Desa setempat pada masa awal operasional perusahaan, KH. Edison Mulkan, dengan nada tegas membantah isu miring yang menyebutkan bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan. Ia menggarisbawahi bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak pernah ada kesepakatan pelepasan hak milik berupa jual beli.
Secara historis, KH. Edison Mulkan menjabarkan bahwa uang senilai Rp100.000 yang diterima warga puluhan tahun silam merupakan uang kerohiman atau tali asih. Adapun pembubuhan tanda tangan masyarakat saat itu murni sebagai bukti administrasi penerimaan dana atas status “pinjam pakai” lahan demi operasional PT BRK yang kini telah berjalan sekitar kurang lebih 36 tahun dan bukan merupakan bukti pengalihan kepemilikan.
Musyawarah yang berlangsung secara demokratis tersebut akhirnya menelurkan kesepakatan bulat yang dirangkum ke dalam tiga poin komitmen utama. Masyarakat sepakat untuk segera melakukan perintisan dan pemasangan patok batas wilayah, mempercepat pemetaan berkas terintegrasi yang didukung surat pernyataan mantan kepala desa, serta menyurati anggota DPR RI guna menginisiasi pertemuan tripartit bersama pihak perusahaan dan BPN untuk meninjau ulang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BRK.
REPORT : JULIYAN
BREBES, DN-II Penantian panjang masyarakat Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, akhirnya berbuah kebahagiaan. Setelah melalui proses pembangunan yang melibatkan kerja keras TNI, pemerintah desa, tim teknis, dan masyarakat secara bergotong royong selama beberapa bulan, Jembatan Gantung Garuda yang melintasi Sungai Ciraja kini telah rampung. Pada Selasa (14/07/2026).
Wajah-wajah penuh syukur dan senyum bahagia tampak menghiasi masyarakat yang menyaksikan berdirinya jembatan yang selama ini menjadi impian bersama.
Suasana haru begitu terasa di lokasi pembangunan. Warga yang sejak awal turut menyumbangkan tenaga, pikiran, dan doa kini dapat melihat hasil nyata dari perjuangan tersebut. Secercah senyuman yang terpancar dari wajah mereka menjadi gambaran rasa syukur atas hadirnya jembatan yang akan mempermudah aktivitas sehari-hari serta membuka harapan baru bagi kemajuan desa.
Dengan penuh ketulusan, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Bagi warga, rampungnya Jembatan Gantung Garuda merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok desa.
Selama bertahun-tahun, Sungai Ciraja menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat, terutama ketika musim hujan menyebabkan debit air meningkat. Kini, keberadaan Jembatan Gantung Garuda memberikan rasa aman dan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anak dapat menuju sekolah dengan lebih mudah, petani dapat mengangkut hasil panennya dengan lebih cepat, sementara akses menuju pelayanan kesehatan dan pusat perekonomian menjadi semakin lancar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Jembatan Gantung Garuda merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab.
“Rampungnya Jembatan Gantung Garuda merupakan hasil kerja sama yang luar biasa antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menunjukkan semangat gotong royong sejak awal hingga akhir pembangunan. Semoga jembatan ini menjadi manfaat besar bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Bangbayang serta wilayah sekitarnya,” ujar Dandim.
Beliau juga menegaskan bahwa TNI akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di lokasi pembangunan, Babinsa Desa Bangbayang, Pelda Aris, tampak turut merasakan kebahagiaan masyarakat. Selama proses pembangunan berlangsung, ia hampir setiap hari mendampingi warga, memberikan motivasi, mengoordinasikan kegiatan gotong royong, serta memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan dengan baik. Baginya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berdirinya sebuah jembatan, tetapi juga dari tumbuhnya semangat persatuan dan kepedulian di tengah masyarakat.
Pembangunan Jembatan Gantung Garuda menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan mampu dilalui berkat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Kini, jembatan yang kokoh berdiri di atas Sungai Ciraja bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat. Kehadirannya diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mempererat hubungan sosial antarwarga.
Bagi masyarakat Desa Bangbayang, Jembatan Gantung Garuda akan selalu dikenang sebagai hasil perjuangan bersama. Setiap tiang yang berdiri, setiap papan yang terpasang, dan setiap kabel yang membentang menjadi saksi atas kerja keras, pengorbanan, dan semangat kebersamaan yang telah diwujudkan dalam sebuah karya yang bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Rampungnya pembangunan Jembatan Gantung Garuda menjadi penegas bahwa pembangunan yang dilandasi semangat gotong royong, didukung pemerintah, dan didampingi TNI akan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Senyum tulus warga Desa Bangbayang menjadi hadiah terindah atas selesainya pembangunan yang selama ini menjadi impian bersama, sekaligus menjadi simbol hadirnya negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, kuat, dan sejahtera. Red
Brebes, DN-II Dalam rangka mempererat sinergitas dan koordinasi antarinstansi, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes, Muhammad Indra Muda Nasution, S.H., M.H., bersama Kasbrig 4/DR Letkol Inf. Hermawan Setya Budi.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Brebes pada Selasa (14/7/2026) tersebut dihadiri oleh Kapolres Brebes yang didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes.
Dalam suasana penuh keakraban, pertemuan membahas upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polri, Kejaksaan, dan TNI dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Brebes.
Selain itu, pertemuan juga menjadi ajang bertukar informasi serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolres Brebes menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstansi merupakan kunci dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas antarinstansi. TNI, Polri, dan Kejaksaan memiliki peran strategis sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang solid, serta saling mendukung, kami optimistis dapat menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Brebes tetap aman, kondusif, dan memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Lebih lanjut, Kapolres berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan koordinasi maupun kolaborasi di lapangan sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional.
Silaturahmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Polres Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, dan Brigif 4/DR, sehingga sinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai wujud kebersamaan serta komitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang efektif di wilayah Kabupaten Brebes. Red/Hms
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pemberlakuan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Skema Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk kategori kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Menariknya, dukungan harga ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi menjaga disiplin fiskal negara.
Kuota dan Mekanisme Penyaluran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan kuota BBM sebanyak 400.000 ton untuk masa enam bulan ke depan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efektivitas dalam penyaluran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan yang membutuhkan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah membagi peran antarlembaga:
Kementerian ESDM: Bertanggung jawab untuk segera menerbitkan regulasi pelaksana sebagai payung hukum penyaluran BBM khusus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi maritim Indonesia, sekaligus memberikan kepastian usaha yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di masa depan.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis koperasi sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/07/2026).
Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, perhelatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh pelosok tanah air.
Ekonomi Berlandaskan Kekeluargaan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas semangat kekeluargaan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.
”Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa penguatan sektor koperasi bukan berarti mematikan peran sektor usaha lainnya. Sebaliknya, Indonesia memerlukan sinergi yang harmonis antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.
Melawan Jeratan Rentenir
Presiden menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi petani di pedesaan, yakni keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Selama ini, banyak petani terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi dari rentenir untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan hidup selama masa tanam, meskipun hasil panen mereka sebenarnya mengalami peningkatan.
Sebagai solusi konkret, pemerintah menghadirkan KDKMP dengan skema pembiayaan berbunga rendah. KDKMP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk:
Memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Menjadi saluran distribusi yang efektif bagi barang-barang bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dengan hadirnya KDKMP, Presiden optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SEMARANG, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Rakor yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang, Senin (13/7/2026) dihadiri oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, Bupati dan Wali Kota beserta Wakil Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah serta OPD terkait.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa rakor ini membahas tentang revitalisasi lahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 
Gubernur Jawa Tengah menyebut hampir 26 kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah memenuhi LP2B yaitu sebesar 87%.
“Sisanya ada sembilan Kabupaten / Kota masih berproses tetapi dalam bulan ini Insya Allah kita sanggup,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lanjut Gubernur Jawa Tengah, terkait pengelolaan sampah, pihaknya menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar turunan sampah untuk empat kabupaten kota dan disiapkan oleh empat pabrik semen.
Selain itu pihaknya juga menggunakan rayonisasi melalui Danantara dalam hal mengubah sampah menjadi tenaga listrik seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten / kota di Jawa Tengah diantaranya Kota Semarang dan Kendal, Eks Karesidenan Pekalongan, Eks Karesidenan Magelang, dan Tegal Raya yang meliputi Kab Tegal, Kota Tegal dan Kab Brebes.
“Jadi ini semua kita gunakan, mereka yang diatas 1.000 ton menggunakan rayonisasi yang Danantara menjadi listrik dan yang lainnya menggunakan RDF,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari KPK dalam hal ini Stranas PK menyampaikan pihaknya dalam rakor ini lebih banyak mendengar masalah-masalah yang disampaikan oleh bupati / wali kota yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat.(* S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page