Luwu Utara, DN-II Praktik pengelolaan keuangan di Desa Bone Subur, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, kini berada di bawah radar pengawasan publik. Penyaluran penyertaan modal sebesar Rp151 juta kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat dinilai sebagai langkah gegabah yang mengabaikan prinsip supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).
Kritik keras datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Comunity Rakyat Anti Korupsi “CORAK”. Berdasarkan investigasi mereka, dana jumbo yang bersumber dari APBDes 2025 tersebut disetorkan kepada entitas yang secara de jure belum eksis karena belum memiliki legalitas hukum yang sah.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes bukanlah sekadar perkumpulan warga, melainkan badan hukum yang wajib memiliki:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1. Sertifikat Badan Hukum dari Kemenkumham.
2. Akta Pendirian yang tervalidasi.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat operasional.
Menyalurkan uang negara kepada lembaga yang belum terverifikasi bukan hanya kesalahan administrasi, tapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan aset publik, tegas Sul, Ketua Harian CORAK, Selasa (21/04/2026).
Sorotan tajam tertuju pada lemahnya mitigasi risiko finansial. Tanpa status hukum yang sempurna, BUMDes Bone Subur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perikatan atau mengelola dana negara secara formal.
Jika terjadi kerugian negara atau penyimpangan di kemudian hari, siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum? Entitasnya saja tidak diakui negara. Ini adalah celah gelap yang membahayakan keuangan desa, tambah Sul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah Pemerintah Desa Bone Subur dianggap telah mengangkangi prinsip Prudential (kehati-hatian) dan mengabaikan asas akuntabilitas yang diatur secara ketat dalam UU Desa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Bone Subur memberikan jawaban yang justru semakin mempertegas adanya ketidaksiapan administratif. Melalui pesan singkat, Kades mengakui bahwa dokumen BUMDes masih dalam tahap perbaikan.
Sementara perbaikan lagi, karena bulan lalu sudah mi perbaikan dokumen. Nanti kita cek lagi ke pendamping. Dana BUMDes 151 juta untuk Ketahanan Pangan, BUMDes sendiri yang kelola melalui transfer langsung, tulis Kades dalam pesan WhatsApp.
Pengakuan Kades mengenai transfer langsung ke rekening BUMDes yang dokumennya masih diperbaiki menjadi bukti nyata adanya indikasi pelanggaran prosedur. Dana negara telah berpindah tangan sebelum landasan hukumnya kokoh.
Publik menanti, apakah ini sekadar kelalaian administratif ataukah skema terstruktur untuk menyalahgunakan dana desa di tengah lemahnya pengawasan.
(Tim/Red)
JAKARTA, DN-II Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum strategis untuk menjamin kepastian dan pemerataan infrastruktur pangan di seluruh pelosok Indonesia. (21/4/2026).
Langkah ini diambil guna mengantisipasi fluktuasi stok serta menjaga stabilitas harga pangan nasional melalui tata kelola pascapanen yang lebih modern dan terintegrasi.
Penugasan Strategis Perum BULOG
Dalam beleid tersebut, Pemerintah secara resmi menugaskan Perum BULOG sebagai motor utama dalam penyediaan infrastruktur pascapanen. Penugasan ini mencakup pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi:
Pengadaan pangan yang lebih efisien.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengelolaan dan penyimpanan dengan teknologi terkini.
Penyaluran dan pelayanan pangan yang menjangkau seluruh wilayah.
Intervensi ini diharapkan mampu meminimalisir tingkat kehilangan hasil panen (food loss) dan memperkuat mata rantai sistem pangan nasional, mulai dari tingkat petani hingga ke tangan konsumen. 
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci Utama
Keberhasilan implementasi Perpres ini sangat bergantung pada kolaborasi solid antarinstansi. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan birokrasi di lapangan.
Beberapa poin krusial yang menjadi fokus percepatan antara lain:
Kemudahan Perizinan: Percepatan proses administratif, baik perizinan maupun non-perizinan.
Penyediaan Lahan: Fasilitasi lahan yang sesuai untuk pembangunan pusat-pusat logistik pangan.
Penyelesaian Hambatan: Pendampingan dalam mengatasi kendala teknis dan sosial di lapangan secara responsif.
Dengan hadirnya Perpres 14/2026, diharapkan sistem ketahanan pangan Indonesia semakin tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber Informasi: JDIH Kementerian Sekretariat Negara RI
#KemensetnegRI
#SetnegJDIH
#KetahananPangan
#InfrastrukturPangan
#Perpres14Tahun2026
#InfoHukum
NABIRE, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Senin (20/04/2026). Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau langsung progres pengembangan Bandara Douw Aturure guna memastikan infrastruktur transportasi udara siap menopang mobilitas warga dan memacu denyut ekonomi di wilayah tersebut.
Wapres menegaskan bahwa keberadaan bandara yang mumpuni adalah kunci bagi efektivitas pemerintahan dan aktivitas sosial di provinsi baru ini. Ia menyoroti perlunya percepatan pengembangan agar fasilitas bandara mampu mengimbangi tren peningkatan penumpang dan kargo yang terus tumbuh di Papua Tengah.
”Pengembangan Bandara Douw Aturure harus dipercepat. Kita ingin memastikan aksesibilitas masyarakat tidak terhambat dan distribusi logistik semakin lancar hingga ke wilayah pedalaman,” ujar Wapres dalam peninjauannya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Selain meninjau fisik bangunan dan fasilitas landasan pacu, Wapres Gibran mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah. Sinergi ini dianggap krusial agar pembangunan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga pada optimalisasi operasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam peninjauan ini meliputi:
Peningkatan Konektivitas: Menghubungkan Nabire sebagai hub strategis bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Ketahanan Logistik: Memangkas biaya pengiriman barang untuk menekan laju inflasi di Papua.
Investasi dan Ekonomi: Membuka pintu bagi para investor dengan ketersediaan akses transportasi yang modern dan aman.
Kunjungan ini diakhiri dengan penegasan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua demi pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.
RedBPMI Setwapres
Tag: #KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
#PapuaTengah
#BandaraNabire
#KonektivitasIndonesia
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan kerja Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin malam (20/4/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada pemantauan progres pendaftaran nasional 30.000 Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Progres Rekrutmen Nasional
Pendaftaran yang telah dibuka sejak 15 April hingga 24 April 2026 ini merupakan langkah awal pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui unit koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Manajer yang terpilih nantinya tidak hanya bertugas sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi para pegawai koperasi yang direkrut dari warga desa setempat.
Tahapan Seleksi dan Pelatihan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah masa pendaftaran berakhir, para pelamar akan melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Peserta yang lolos diwajibkan mengikuti: 
Pelatihan Manajerial: Fokus pada tata kelola bisnis dan kepemimpinan.
Pelatihan Perkoperasian: Pendalaman regulasi dan prinsip koperasi selama 2 bulan.
Koordinasi Lintas Sektor: Pasca-pelatihan, para manajer akan bekerja di bawah pengawasan lintas kementerian, khususnya Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN.
Dampak Ekonomi: 800.000 Lapangan Kerja Baru
Target besar dari program ini adalah pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara bertahap di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan dampak penyerapan tenaga kerja yang signifikan:
Komponen Estimasi Jumlah
Target Koperasi Desa 80.000 Unit
Rasio Pekerja per Koperasi 1 Manajer + 10 Pekerja
Total Potensi Lapangan Kerja 880.000 Tenaga Kerja
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan adanya koperasi desa ini, diharapkan perputaran ekonomi di setiap desa akan semakin cepat, memangkas rantai distribusi tanpa perantara, dan memastikan harga jual produk warga desa tetap menguntungkan,” ujar narasumber terkait pertemuan tersebut.
Visi Transformasi Desa
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan terarah. Dengan manajemen profesional, koperasi desa diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal secara langsung.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini fokus pada pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas.
Proyek ambisius ini dirancang sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah ini dinilai memiliki peran vital bagi stabilitas ekonomi nasional, mengingat terdapat sekitar 60% kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk yang menggantungkan hidup di zona terdampak tersebut.
Optimalisasi Riset Perguruan Tinggi
Dalam keterangan persnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan dunia akademik secara masif. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berada di balik meja, melainkan terjun langsung melalui kontribusi riset dan inovasi aplikatif.
“Berbagai hasil penelitian yang telah diuji, seperti yang dilakukan di wilayah Demak dan Semarang, akan diintegrasikan untuk mempercepat pembangunan agar lebih efisien dan tepat guna,” ujar Brian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Dikti Saintek akan mengoordinasikan para guru besar dan pakar lintas disiplin. Mereka akan dilibatkan dalam tim pelaksana guna memastikan setiap tahapan proyek didasarkan pada kajian teknis yang presisi.
Tahapan Perencanaan dan Keberlanjutan
Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa saat ini proyek masih berada dalam fase perencanaan mendalam.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah:
Aspek Konstruksi: Memastikan kekuatan struktur dalam jangka panjang.
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan material dari dalam negeri.
Keberlanjutan Lingkungan: Menjamin pembangunan tidak merusak ekosistem kelautan dan pesisir.
Sinergi Lintas Sektor
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall bukan sekadar mengejar target waktu, melainkan mengedepankan kualitas perencanaan yang komprehensif. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci utama agar proyek ini tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga layak secara ekonomi dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam keberlangsungan ekonomi di sepanjang jalur Pantura.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
MAGELANG, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjadi motor penggerak pembangunan di daerah melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan materi bertajuk “Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di hadapan para Ketua DPRD seluruh Indonesia.
Acara yang merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (19/4/2026).
TNI Sebagai Akselerator Pembangunan
Dalam arahannya, Panglima TNI menekankan bahwa peran prajurit saat ini melampaui batas penjagaan kedaulatan fisik semata. TNI hadir sebagai mitra strategis bagi kepala daerah dan pimpinan legislatif untuk mengakselerasi proyek-proyek pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Silakan ajak TNI untuk membangun wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kami siap mendukung percepatan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tegas Jenderal Agus Subiyanto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah, lanjut Panglima, memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI memiliki mandat untuk membantu pemerintah di daerah, baik dalam pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, hingga penguatan ketahanan pangan di wilayah terpencil.
“Tugas TNI dalam OMSP salah satunya adalah membantu tugas Pemerintah Daerah (Pemda). Ini adalah bentuk pengabdian kami agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tapi menjangkau seluruh pelosok negeri,” tambahnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Melalui forum KPPD ini, diharapkan tercipta keselarasan pandangan antara TNI dan Ketua DPRD se-Indonesia. Sinergi yang optimal, terarah, dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mendukung visi Asta Cita demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera pada tahun 2045.
Dengan kolaborasi yang solid antara pimpinan daerah dan TNI, berbagai hambatan pembangunan di daerah diharapkan dapat teratasi dengan lebih efisien melalui pemanfaatan sumber daya dan kedisiplinan yang menjadi ciri khas personel TNI.
Red
Tag: #TNIPRIMA
#TNIRakyatKuat
#IndonesiaEmas2045
#PanglimaTNI
#PembangunanDaerah
BREBES, DN-II Persoalan transparansi biaya pendidikan di lingkungan madrasah kembali mencuat. Pihak sekolah MTsN 2 Brebes enggan memberikan penjelasan rinci terkait adanya beban iuran sebesar Rp200.000 bagi siswa reguler dan mengarahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada pihak Komite Sekolah. (20/4/2026).
Saat dikonfirmasi di lingkungan sekolah, Humas MTsN 2 Brebes, Jenab Juniarti, menyatakan bahwa segala bentuk pengelolaan dana iuran yang dipertanyakan tersebut merupakan kewenangan penuh komite. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Madrasah (Kamad) terkait hal ini.
“Tadi saya telepon Pak Syamsul Maarif (Kamad MTsN 2 Brebes), katanya itu urusan komite. Kalau mau jelasnya silakan ke komite. Beliau semua yang mengelola,” ujar Jenab kepada awak media.
Profil Sekolah: Ribuan Siswa dan Dominasi Guru ASN
Di sisi lain, pihak sekolah memaparkan data terkini mengenai populasi siswa dan tenaga pengajar. MTsN 2 Brebes tergolong sebagai sekolah besar dengan total siswa mencapai 1.250 orang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Waka Kesiswaan MTsN 2 Brebes, Mufidah, S.H., merincikan bahwa dari total 1.250 siswa tersebut, kelas 9 terdiri dari 416 siswa, sementara kelas 7 dan 8 masing-masing berjumlah sekitar 390 siswa.
“Angka 1.250 siswa tersebut merupakan rata-rata berdasarkan data mutasi terbaru. Data ini bersifat dinamis karena adanya proses keluar-masuk siswa yang terus diperbarui,” jelas Mufidah. 
Terkait tenaga pendidik, sekolah ini memiliki total hampir 100 personel, termasuk staf administrasi. Khusus untuk tenaga guru berjumlah 80 orang, di mana 90 persen di antaranya sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN).
Komite Sekolah Belum Memberikan Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Komite Sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait peruntukan iuran Rp200.000 yang dipungut dari siswa tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat rincian biaya yang berbeda antara siswa reguler dan siswa yang menetap (mukim). Untuk siswa reguler, terdapat biaya SPP sebesar Rp100.000, sedangkan bagi siswa yang mukim, terdapat biaya tambahan untuk katering dan binatu (laundry) yang mencapai kisaran Rp650.000.
Ketua Komite MTsN 2 Brebes, Hj. Chulasoh, saat akan dikonfirmasi mengenai kejelasan alokasi dana tersebut, belum memberikan jawaban detail terkait kebijakan penarikan biaya yang dibebankan kepada wali murid.
“Ketua Komite sedang tidak ada di tempat. Informasinya semua sedang sibuk agenda ‘tilik haji’ (menjenguk jemaah haji),” pungkas Andre, petugas keamanan (satpam) sekolah setempat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Desa (Pemdes) Kluwut, Kecamatan Bulakamba, kembali mendistribusikan bantuan pangan berupa beras kepada 2.919 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses penyaluran yang berlangsung di Balai Desa Kluwut ini dipastikan berjalan tertib meskipun dibayangi kendala teknis dan minimnya biaya operasional. (20/4/2026).
Sekretaris Desa Kluwut, Dede Santoso, menjelaskan bahwa penyaluran telah dimulai sejak Rabu lalu dengan sistem undangan yang didistribusikan melalui pengurus RT dan RW. Langkah ini diambil guna menghindari kerumunan serta memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat.
Tegaskan Bebas Pungutan dan Respons Isu Medsos
Menanggapi isu yang berkembang, pihak Pemdes menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Penegasan ini menjadi komitmen utama mengingat tingginya pengawasan dari warga, terutama yang aktif di media sosial.
”Transparansi adalah prioritas kami. Di Desa Kluwut tidak ada pungutan apa pun kepada warga. Beras dari Bulog langsung diberikan kepada KPM. Jika di luar sana ada oknum yang meminta pungutan, berarti itu melanggar instruksi kami,” tegas Dede Santoso.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menyadari dinamika warga Desa Kluwut yang sangat aktif bersosial media. Oleh karena itu, pihaknya berupaya bekerja sesuai prosedur untuk menghindari kegaduhan di ruang publik.
Kendala Teknis dan Minimnya Operasional
Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan menggunakan aplikasi berbasis ponsel yang terhubung langsung dengan sistem pusat. Namun, beban kerja aplikasi yang berat saat memproses ribuan data sempat menyebabkan kendala teknis pada perangkat petugas.
”Tantangannya besar, bahkan HP saya sampai harus ganti tiga kali karena beban aplikasi ini. Kita melibatkan semua unsur desa, termasuk lima kepala dusun (Kadus) untuk pendataan via ponsel masing-masing,” tambahnya.
Selain masalah teknis, Pemdes Kluwut juga menyoroti minimnya anggaran operasional. Dana operasional dari Bulog sebesar Rp1.000 per KPM dinilai tidak mencukupi untuk menutupi biaya kuota internet, tenaga perangkat, hingga biaya bongkar muat (BM).
”Biaya bongkar muat satu truk saja berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000, sementara ada 8 sampai 9 truk yang masuk. Dana Rp1.000 per KPM itu jelas tidak cukup. Kami harus mengelola sumber daya secara mandiri agar beras bisa segera sampai ke masyarakat tepat waktu,” ungkap Dede.
Sempat Tertunda Agenda Kabupaten
Proses distribusi sempat mengalami jeda (off) sementara dikarenakan adanya agenda pelantikan di tingkat Kabupaten Brebes yang melibatkan jajaran terkait. Meski demikian, pelayanan langsung dilanjutkan kembali keesokan harinya untuk memastikan seluruh KPM mendapatkan haknya.
Pemerintah Desa Kluwut berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban ekonomi warga, sembari berharap adanya evaluasi terkait anggaran pendukung operasional bagi petugas di tingkat desa.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 14 Kepala Desa (Kades) definitif hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) tahun 2026. Prosesi khidmat ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Brebes pada Senin (20/4/2026).
Pelantikan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengisi kekosongan jabatan serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan optimal. Para Kades yang dilantik akan mengemban amanah untuk menuntaskan sisa masa jabatan periode berjalan.
Fokus pada Integritas dan Masalah Sosial
Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa jabatan ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan tanggung jawab besar dalam mengelola amanah rakyat. Beliau menitikberatkan empat poin utama bagi para pemimpin desa yang baru:
Transparansi Anggaran: Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari jeratan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi Program: Menyelaraskan pembangunan desa dengan program prioritas daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.
Masalah Sosial dan Kesehatan: Menjadi garda terdepan dalam penanganan kemiskinan ekstrem serta percepatan penurunan angka stunting.
Kondusivitas Wilayah: Merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik pasca-pemilihan untuk menjaga persatuan desa.
“Masa jabatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan dedikasi. Saya minta para Kades segera beradaptasi dan bekerja cepat untuk kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.
Daftar 14 Desa yang Memiliki Kades Baru
Berdasarkan SK Bupati Nomor 141/056 hingga 141/363 Tahun 2026, berikut adalah daftar desa yang kini memiliki kepemimpinan definitif: 
Kecamatan Desa
Daftar Desa yang Melaksanakan Pilkades PAW:
1. Desa Indrajaya, Kecamatan Salem
2. Desa Songgom, Kecamatan Songgom
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
3. Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom
4. Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba
5. Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba
6. Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan
7. Desa Randusari, Kecamatan Losari
8. Desa Bentar, Kecamatan Salem
9. Desa Batursari, Kecamatan Sirampog
10. Desa Plompong, Kecamatan Sirampog
11. Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo
12. Desa Benda, Kecamatan Sirampog
13. Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari
14. Desa Ciampel, Kecamatan Kersana
Mekanisme dan Keberlanjutan
Proses pemilihan PAW ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing desa. Hal ini sesuai dengan regulasi yang mengatur pengisian jabatan kepala desa yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Forkopimcam, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari wilayah terkait.
Reporter: Teguh
Kontributor: Berita Kabupaten Brebes
BREBES, DN-II Guna memberikan gambaran nyata mengenai dunia pendidikan tinggi, sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Jawa Tengah mulai mematangkan program outing class bertajuk “Literasi Perguruan Tinggi”. Kegiatan ini dirancang khusus untuk memotivasi siswa, khususnya kelas XI, agar memiliki visi dan perencanaan matang untuk melanjutkan studi ke jenjang universitas setelah lulus sekolah.
Rencana ini disusun secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan wali murid. Pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah guna memperluas wawasan akademik serta membangun ambisi intelektual siswa.
Pedomani SE Disdikbud Jateng
Pelaksanaan outing class ini dipastikan berjalan di atas koridor regulasi yang ketat, yakni mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.8.1/09303 tertanggal 1 September 2025.
Sesuai arahan dalam SE tersebut, lokasi kegiatan dibatasi pada wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pembatasan radius ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pembelajaran, efisiensi waktu, serta faktor keamanan peserta didik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tujuannya sangat esensial. Kami ingin anak-anak memiliki motivasi tinggi dan wawasan luas tentang berbagai fakultas serta jurusan langsung dari sumbernya. Kami ingin mereka berani bercita-cita tinggi untuk masa depan yang lebih baik,” ujar EY (inisial narasumber) saat memberikan keterangan resmi, Senin (20/4/2026).
Opsi Fleksibel dan Terjangkau
Menyadari keberagaman kondisi ekonomi wali murid, pihak sekolah menawarkan beberapa opsi kunjungan yang fleksibel agar tidak menjadi beban finansial bagi keluarga:
Kunjungan Yogyakarta (Fokus UGM & Kampus Sekitar):
Direncanakan pada Mei mendatang. Tersedia paket menginap 3 hari dengan estimasi biaya Rp1.360.000, atau opsi tanpa menginap dengan kisaran biaya Rp900.000.
Kunjungan Kampus Regional:
Bagi siswa yang tidak mengikuti program ke Yogyakarta, sekolah tetap memfasilitasi kunjungan ke perguruan tinggi di wilayah Brebes, Tegal, hingga Cirebon (seperti UPS, UMS, Universitas Terbuka, dan institusi lainnya).
Untuk opsi regional, pihak sekolah tengah mengupayakan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna mendapatkan keringanan biaya atau bantuan fasilitas bus sekolah demi menekan pengeluaran siswa seminimal mungkin.
Menjunjung Prinsip Sukarela
Sesuai dengan poin kedua dalam SE Disdikbud Jateng yang menegaskan bahwa outing class tidak bersifat wajib, EY menekankan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini berasaskan kesukarelaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tidak ada paksaan sama sekali. Kami sangat menjaga agar tidak ada siswa maupun orang tua yang merasa terbebani. Namun, kami mengajak orang tua untuk melihat ini sebagai investasi pendidikan. Pendidikan adalah solusi jangka panjang untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga,” pungkasnya.
Melalui program ini, SMAN se-Jawa Tengah berkomitmen menjalankan amanat pendidikan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga memiliki daya saing akademik di tingkat nasional. ***
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page