Aceh Tamiang, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka tergabung dalam gelombang ketiga penugasan praja IPDN yang terdiri dari 731 praja pratama atau tingkat satu dan 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Apel Pembukaan Gelombang III Satuan Tugas IPDN Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang. Apel berlangsung di Halaman Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Dalam keterangannya, Mendagri menjelaskan, pada penugasan praja gelombang pertama fokus utama penanganan yaitu pembersihan kawasan perkantoran. Sementara gelombang kedua memperluas cakupan hingga ke lingkungan masyarakat. Adapun gelombang ketiga difokuskan pada penanganan lokasi yang masih terdampak berat, terutama akibat endapan lumpur. Hal ini seperti pembersihan di permukiman masyarakat termasuk lingkungan Istana Benua Raja yang merupakan situs bersejarah.
“Target utamanya lah, tadi, menyelesaikan persoalan-persoalan di titik yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, ya,” jelasnya.
Menurut Mendagri, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak bencana cukup berat, khususnya akibat banjir yang menyisakan lumpur dengan ketinggian mencapai beberapa meter. Karena itu, kondisi tersebut perlu penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pelaksanaan tugas gelombang ketiga ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan target sejumlah dusun terdampak. “Kalau bisa lebih cepat, mereka akan digeser ke tempat yang lainnya, yang memerlukan bantuan,” ujarnya.
Mendagri berpesan kepada para praja agar mencontoh keberhasilan penugasan dua gelombang sebelumnya dengan bekerja keras, tulus, serta menjaga kesehatan dan disiplin selama bertugas. “Jaga kesehatan mereka masing-masing, dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran,” tegasnya.
Guna mendukung kerja di lapangan, Kemendagri telah menyiapkan berbagai peralatan, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop hingga alat berat dan dump truck. Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang yang turut membantu penyediaan sarana dan prasarana.
Turut hadir dalam kesempatan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Red/Puspen Kemendagri
ACEH TAMIANG, DN-II Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada ratusan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bekerja ekstra dalam memulihkan lingkungan pemukiman di Kabupaten Aceh Tamiang.
Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin apel pembukaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) gelombang ketiga di Istana Benua Raja, Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026). Sebanyak 731 praja diterjunkan secara khusus untuk menangani endapan lumpur yang masih melumpuhkan sejumlah titik vital.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Situs Sejarah
Tito menjelaskan bahwa penugasan gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari fase pemulihan awal. Jika gelombang pertama berfokus pada perkantoran pemerintah dan gelombang kedua pada fasilitas umum, maka gelombang ketiga ini diarahkan langsung ke jantung pemukiman warga.
”Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan sisa lumpur, termasuk yang sudah mengeras. Ini mencakup situs sejarah Istana Benua Raja, rumah masyarakat, hingga drainase. Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah terdampak terberat dengan endapan lumpur akibat banjir yang mencapai 4 hingga 5 meter,” ujar Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Target Kerja Terukur
Selama satu bulan masa penugasan, para praja ditargetkan untuk menuntaskan pembersihan di 42 titik strategis, yang terdiri dari:
10 unit rumah warga.
22 titik drainase (saluran air).
7 akses jalan desa.
3 fasilitas sosial dan umum.
Tito juga menekankan fleksibilitas dalam penugasan. Jika target tersebut selesai lebih cepat dari jadwal, personel akan segera digeser untuk membantu wilayah lain yang masih tertimbun lumpur.
Pesan Disiplin dan Nilai Pembelajaran
Selain aspek teknis, Tito mengingatkan para praja bahwa kegiatan ini bukan sekadar kerja bakti, melainkan laboratorium nyata bagi calon birokrat.
”Jaga nama baik institusi. Manfaatkan masa penugasan di Aceh Tamiang ini sebagai ruang pembelajaran nyata dalam implementasi ilmu pemerintahan di tengah situasi darurat,” pesannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Tokoh Kunci
Kunjungan Kasatgas PRR ke Aceh Tamiang ini juga dimaksudkan untuk meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lapangan. Turut hadir dalam agenda tersebut:
Safrizal ZA (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri)
Halilul Khairi (Rektor IPDN)
Fadhlullah (Wakil Gubernur Aceh)
Armia Pahmi (Bupati Aceh Tamiang)
Jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.
Pengerahan Praja IPDN ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total akibat bencana banjir bandang.
Red
BREBES, DN-II Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memicu munculnya berbagai gagasan segar terkait efisiensi anggaran di tingkat lokal. Salah satu usulan yang mencuat adalah penyederhanaan manajemen Sekolah Dasar (SD) melalui kebijakan Satu Desa Satu Kepala Sekolah. (4/4/2026).
Usulan ini dilayangkan oleh Rusmono, seorang pegiat tata kelola pendidikan di Kabupaten Brebes. Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, ia mendorong reformasi struktural guna menekan beban belanja pegawai.
Menekan Belanja Pegawai Sesuai Mandat UU
Rusmono menjelaskan bahwa usulannya didasari oleh Pasal 146 UU HKPD yang memandatkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
“Kabupaten Brebes harus melakukan langkah progresif untuk mencapai angka tersebut. Salah satu cara paling konkret adalah dengan melakukan perampingan jabatan struktural kepala sekolah tanpa harus menutup atau melakukan regrouping fisik sekolahnya,” ungkap Rusmono.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia membandingkan beban manajerial SD dengan jenjang pendidikan di atasnya. “Ada ketimpangan manajemen. Jenjang SMP atau SMA yang siswanya mencapai ribuan saja cukup dipimpin satu kepala sekolah. Sementara di tingkat SD, setiap gedung atau unit sekolah memiliki kepala sekolah sendiri-sendiri, padahal lokasinya seringkali berdekatan dalam satu desa,” tambahnya.
Simulasi Penghematan Rp 2,5 Miliar per Bulan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 814 SD di Kabupaten Brebes yang tersebar di 297 desa. Jika kebijakan “Satu Desa Satu Kepala SD” diterapkan, maka jumlah jabatan kepala sekolah dapat dirampingkan secara signifikan dari 814 menjadi hanya 297 orang.
Dalam analisisnya, Rusmono memaparkan hitungan matematis potensi penghematan anggaran daerah:
Pengurangan Jabatan: 517 jabatan kepala sekolah.
Estimasi Tunjangan/Biaya Manajerial: Rp 5.000.000 per bulan.
Total Penghematan: Mencapai Rp 2,58 miliar per bulan atau lebih dari Rp 30 miliar per tahun.
Solusi Kesejahteraan bagi Guru P3K
Menariknya, Rusmono menekankan bahwa hasil efisiensi ini bukan untuk memangkas hak pendidik, melainkan untuk redistribusi kesejahteraan. Dana segar sebesar Rp 2,58 miliar per bulan tersebut dinilai mampu menampung sekitar 861 tenaga P3K baru dengan asumsi gaji Rp3 juta per orang.
“Ini adalah solusi bagi nasib rekan-rekan guru P3K. Dengan manajemen yang lebih ramping, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru-guru honorer atau lulusan baru yang mumpuni,” tegas pria yang akrab dengan jargon Guru Garis Lurus tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tantangan Manajemen Modern
Di era digitalisasi saat ini, Rusmono optimis seorang kepala sekolah mampu mengelola beberapa unit sekolah dalam satu wilayah desa. Apalagi saat ini banyak tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi S2 dengan kompetensi manajerial yang tinggi.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas Pendidikan maupun Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes belum memberikan respons resmi terkait usulan teknis tersebut. Meski demikian, wacana ini menjadi diskursus penting di tengah upaya pemerintah daerah menyinkronkan postur anggaran dengan regulasi pusat yang semakin ketat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Kabupaten Tegal, DN-II Sabtu, 4 April 2026, Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M. bersama Kasat Resnarkoba Polres Tegal melaksanakan pengecekan wahana wisata Rodjo Tater dalam rangka pengamanan long weekend di wilayah hukum Polres Tegal.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata. Dalam pengecekan tersebut, petugas melakukan pemantauan situasi di area wisata, termasuk kepadatan pengunjung, kelayakan wahana, serta kesiapan pengelola dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.
Selain itu, personel juga memberikan imbauan kepada pengunjung agar selalu menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta kepada pengelola agar memastikan standar keamanan wahana tetap terjaga.
Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M. menyampaikan bahwa kehadiran Polri di lokasi wisata merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam momentum long weekend. 
“Polri hadir untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan aman dan nyaman, khususnya di tempat wisata yang mengalami peningkatan pengunjung saat libur panjang. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan serta mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selama kegiatan berlangsung, para pengunjung tampak menikmati waktu liburan dengan aman dan nyaman. Kehadiran personel Polri di lokasi wisata pun mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa lebih tenang dan terlindungi saat beraktivitas bersama keluarga. ( S. Bimantoro )
JAKARTA, DN-II Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (2/4/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden.
Dalam rapat tersebut, Mensesneg menekankan pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan SDM yang mumpuni sebagai tulang punggung keberhasilan program prioritas nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi dan eksekusi kebijakan di lapangan berjalan tanpa hambatan melalui penguatan koordinasi serta sinergi antarinstansi.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat ini menjadi wadah konsolidasi bagi sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menyelaraskan postur SDM aparatur dengan target-target PHTC. Turut hadir mendampingi Mensesneg dalam agenda tersebut:
Menteri PANRB: Rini Widyantini
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
Kepala BPS: Amalia Adininggar Widyasanti
Kepala BKN: Zudan Arif Fakrulloh
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara: Joao Angelo De Sousa Mota
Fokus pada Kecepatan dan Ketepatan Sasaran
Selain jajaran menteri, rapat juga dihadiri oleh para Wakil Menteri yang memegang peran kunci dalam operasionalisasi anggaran dan teknis, di antaranya:
Kemensetneg: Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro
Kementerian PANRB: Purwadi Arianto
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan: Suahasil Nazara
Kementerian Pertahanan: Donny Ermawan Taufanto
Kementerian Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
Kementerian Koperasi: Farida Farichah
Pertemuan ini menyepakati perlunya integrasi data SDM dan percepatan rekrutmen atau penempatan tenaga ahli pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas Presiden dalam jangka pendek.
”Optimalisasi SDM bukan sekadar pemenuhan jumlah, melainkan penempatan kompetensi yang tepat pada pos-pos krusial agar hasil terbaik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Mensesneg dalam arahannya.
Red
JAKARTA, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara resmi melepas peserta Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Kamis (02/04/2026). Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pemerataan kualitas pendidikan melalui teknologi, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Teknologi Sebagai Kebutuhan Mutlak
Dalam arahannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan atau tren semata, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi perubahan zaman yang kian dinamis. Ia menekankan bahwa teknologi harus menjadi jembatan untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan di Indonesia.
”Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan bukan sekadar adopsi perangkat, melainkan perubahan cara berpikir dan cara belajar dalam menyiapkan masa depan bangsa,” ujar Wapres.
Beliau juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus berjalan selaras dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini bertujuan agar literasi digital yang terbentuk mampu memicu produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi baru di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Misi 150 Pejuang Digital
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Fokus utama program ini adalah mendampingi tenaga pendidik dalam mengoptimalkan perangkat digital untuk kegiatan belajar mengajar.
Detail Penugasan Program:
Peserta: 150 orang alumni LPDP terpilih.
Durasi: 3 bulan masa pengabdian.
Lokasi Sasaran: 150 sekolah dasar yang tersebar di empat titik strategis:
Sumedang
Kupang
Halmahera Utara
Merauke
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fokus Pendampingan
Selama masa penugasan, para alumni akan berperan sebagai katalisator yang mendampingi para guru dalam pemanfaatan platform teknologi serta penguatan kurikulum berbasis digital. Program ini diharapkan tidak hanya meninggalkan perangkat fisik, tetapi juga mewariskan kemandirian digital bagi sekolah-sekolah di wilayah dengan keterbatasan layanan pendidikan.
Red
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
#PejuangDigital
#IndonesiaMaju
#DigitalisasiPendidikan
BREBES, DN-II Acara Halal Bihalal yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat di Perumahan Surya Residence, Pulosari, pada Kamis (2/4/2026), menyisakan cerita unik sekaligus getir. Meski dihadiri oleh deretan tokoh penting di Kabupaten Brebes, sejumlah wartawan, anggota LSM, dan aktivis yang hadir mengaku pulang dengan tangan hampa atau zonk.
Acara tersebut sejatinya sangat prestisius karena dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, mulai dari Bupati Brebes, Wakil Bupati Wurja, Sekda Brebes, hingga jajaran Anggota DPRD. Tak hanya dari kalangan birokrasi, tokoh pengusaha nasional sekaligus CEO Dedy Jaya Group, H. Muhadi Setiabudi, serta pemilik Surya Residence, Asrofi, turut hadir dalam kegiatan yang diketuai oleh Aris Hada Assaad dan Sekretaris Purwanto tersebut.
Kekecewaan di Balik Meja Tamu
Meski acara berlangsung khidmat dengan sambutan resmi dari Wakil Bupati Wurja, suasana di luar podium justru dipenuhi kasak-kusuk kekecewaan. Beberapa tamu dari kalangan media dan aktivis merasa harapan mereka untuk mendapatkan “buah tangan” atau sekadar pengganti transport tidak sesuai ekspektasi.
“Kie laka apa-apa ne, Wak (Ini tidak ada apa-apanya, Wak),” seloroh salah satu anggota LSM saat berbincang santai di lokasi acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kekecewaan ini kian terasa saat MC acara yang juga merupakan jurnalis media mainstream sempat menyindir panitia. Ia berkelakar bahwa tarif normalnya sebagai pemandu acara adalah Rp700 ribu, namun kali ini ia bersedia memberikan jasanya secara cuma-cuma demi solidaritas rekan-rekan aktivis dan wartawan.
Bandingkan dengan Fasilitas H. Muhadi
Dalam tausiahnya, H. Muhadi Setiabudi sempat melontarkan pernyataan menarik yang seolah menjadi garam di atas luka bagi mereka yang berharap lebih. Ia menawarkan agar acara serupa di masa depan digelar di properti miliknya.
“Kenapa tidak di tempat saya saja? Tinggal pilih hotel mana, mau di Cirebon, Pekalongan, Guci, atau Bumiayu,” ujar Muhadi.
Pernyataan ini memicu ingatan para tamu pada momen sebelumnya. Beberapa wartawan mengenang saat Muhadi mengadakan acara di Hotel Grand Dian Bumiayu atau Guci. Saat itu, mereka tidak hanya mendapatkan fasilitas menginap, tetapi juga uang saku sebesar Rp500 ribu saat pulang.
Nasib Wartawan Jauh: Sewa Mobil demi Hadir
Kondisi kontras terlihat pada wartawan asal Losari yang harus merogoh kocek pribadi untuk menyewa mobil demi menghadiri undangan di Pulosari ini. Meski harus menelan pil pahit karena tidak ada “uang saku”, ia mencoba tetap tegar.
“Kita harus tetap bersyukur, setidaknya bisa makan, minum, dan dapat snack,” tuturnya pasrah.
Hal senada diungkapkan wartawan dari wilayah Brebes Selatan yang menyebut bahwa kali ini mereka harus ikat pinggang karena hasil di lapangan sangat jauh dari ekspektasi biaya operasional yang dikeluarkan.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KABUPATEN TEGAL, DN-II Praktik pelayanan administrasi di Pemerintahan Desa (Pemdes) Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, menuai sorotan tajam. Pasalnya, surat undangan pemanggilan terkait aduan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan pada Kamis (2/4/2026) pukul 08.30 WIB, baru disampaikan kepada pihak pelapor pada pukul 11.00 WIB di hari yang sama.
Keterlambatan yang dinilai tidak wajar ini memicu dugaan adanya upaya penghambatan proses musyawarah terkait laporan warga.
Kronologi Kejadian
Menurut keterangan tokoh masyarakat, Surono, pada Jumat (3/4/2026), terdapat kejanggalan dalam prosedur pemanggilan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat undangan sebenarnya sudah dibuat sejak tanggal 31 Maret 2026. Namun, pihak pelapor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru menerima informasi lisan maupun fisik pada Kamis siang, saat acara hampir usai.
“Undangan dibuat tanggal 31 Maret, tapi pelapor dan BPD baru dikabari jam 11.00 WIB hari Kamis. Padahal jadwal acaranya jam 08.30 WIB. Ini sangat janggal,” ujar Mashudi memberikan klarifikasi terkait situasi di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibat keterlambatan informasi tersebut, pelapor yang datang pada pukul 11.00 WIB hanya sempat mengikuti proses konfrontasi singkat. Bahkan, salah satu pihak terkait bernama Drajat dilarang masuk ke ruangan dengan alasan acara telah selesai atau terlambat.
Kelalaian Bendahara Desa
Pihak yang menjadi sorotan dalam masalah ini adalah Bendahara Desa Brekat, Mashudi. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Mashudi berdalih bahwa keterlambatan penyampaian surat tersebut merupakan bentuk “kelalaian”.
Namun, alasan tersebut sulit diterima mengingat urgensi surat tersebut berkaitan dengan tindak lanjut pemeriksaan dari Inspektorat terkait aduan masyarakat. Semestinya, perangkat desa segera mendistribusikan surat tersebut agar kegaduhan di masyarakat dapat segera diredam melalui musyawarah yang transparan.
Tinjauan Hukum
Tindakan menunda atau menyembunyikan surat undangan resmi yang bersifat penting dapat berimplikasi pada ranah hukum. Jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk menghambat proses hukum atau merugikan orang lain, pelaku dapat dijerat pasal penyalahgunaan dokumen.
Dalam konteks hukum pidana, tindakan merusak atau menghilangkan dokumen yang bukan miliknya dapat dikaitkan dengan Pasal 406 KUHP, meskipun dalam kasus administrasi pemerintahan, pelanggaran seperti ini lebih condong pada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik berat.
“Jika surat undangan tersebut sengaja dihilangkan, disembunyikan, atau dimusnahkan untuk menghambat kegiatan yang merugikan orang lain, pelakunya bisa menghadapi ancaman pidana,” tegas seorang praktisi hukum saat dimintai tanggapan mengenai insiden ini.
Masyarakat mendesak pihak Kecamatan Tarub dan Inspektorat Kabupaten Tegal untuk mengevaluasi kinerja perangkat Desa Brekat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SEOUL, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari Pemerintah Republik Korea, The Grand Order of Mugunghwa. Penghargaan prestisius tersebut disematkan langsung oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, dalam acara Friendship Event yang berlangsung khidmat di Garden of Sangchungjae, Kompleks Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae, Rabu (01/04/2026).
Simbol Persahabatan dan Jasa Luar Biasa
The Grand Order of Mugunghwa merupakan tanda kehormatan tertinggi dalam sistem penghargaan nasional Republik Korea. Penghargaan ini secara eksklusif diberikan kepada Kepala Negara atau mantan Kepala Negara sahabat yang dinilai memiliki jasa luar biasa dalam mendukung pembangunan, stabilitas, serta keamanan di Korea Selatan.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1949, tercatat hanya sekitar 100 tokoh dunia yang pernah menerima penghargaan ini, menjadikannya simbol pengakuan internasional yang sangat selektif.
Apresiasi Atas Kemitraan Strategis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penganugerahan ini bukan sekadar seremoni protokol, melainkan bentuk apresiasi mendalam atas peran aktif Presiden Prabowo Subianto dalam mempererat hubungan bilateral antara Jakarta dan Seoul. Di bawah kepemimpinannya, hubungan kedua negara berhasil ditingkatkan statusnya menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership.
Beberapa poin utama yang menjadi dasar penganugerahan ini meliputi:
Penguatan Kerja Sama Pertahanan: Komitmen berkelanjutan dalam proyek strategis industri pertahanan.
Stabilitas Kawasan: Peran Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik di Asia Pasifik.
Transformasi Ekonomi: Peningkatan investasi Korea Selatan di sektor teknologi tinggi dan energi terbarukan di Indonesia.
Pernyataan Penutup
Dalam suasana yang hangat di Garden of Sangchungjae, kedua pemimpin negara juga menyempatkan diri berdiskusi mengenai prospek kerja sama masa depan yang lebih inklusif. Penghargaan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Indonesia dan Republik Korea sebagai dua kekuatan ekonomi penting di Asia.
Red
#KemensetnegRI
#PresidenPrabowo
#PersahabatanIndonesiaKorea
#DiplomasiInternasional
JAKARTA, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono berharap dalam rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari Kota Tegal menjadi prioritas di tahun 2026 ini, ada penambahan luas pelabuhan sehingga dapat menampung lebih banyak kapal.
“Saya berharap kalau luasannya, minimal empat kali lipat yang sudah ada. Ada penambahan paling tidak 60 hektar sehingga menjadi 77,2 hektar,” ujar Dedy Yon dalam kesempatanya saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Nelayan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Gedung Mina Bahari II Lantai 12 Jakarta, Kamis (2/4/2026) siang.
Hadir dalam pertemuan tersebut
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif beserta jajaran, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, beserta OPD terkait serta Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Cucuk Daryanto.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tegal menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi di PPN Tegalsari ini sudah lima kali menelan korban dari kebakaran kapal yang hampir terjadi setiap tahun.
Wali Kota menjelaskan bahwa luas pelabuhan di Kota Tegal adalah 17,2 hektar. Sedangkan jika melihat kapasitas, saat awal perencanaanya hanya untuk 500 kapal dengan rata-rata 25 – 150 Gross Tonnage (GT). Sedangkan sekarang sudah mencapai 50 – 200 GT, sehingga dirata-rata mencapai 100 GT.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi pelabuhan yang sekarang ini idealnya cukup hanya 350 kapal. Sedangkan pada waktu-waktu lebaran saat nelayan sedang ramai mendarat dapat dipastikan sampai 1.300 kapal. Ini sudah over kapasitas,” ujar Dedy Yon.
Ia menambahkan karena sudah melebihi kapasitas maka akan menyulitkan kapal untuk parkir. Apalagi ketika terjadi kebakaran maka ketika satu kapal terbakar akan mudah menyebar ke kapal-kapal lain yang saling berdekatan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif dalam pengantarnya menyampaikan bahwa di tahun 2026 kedepan ini pihaknya akan fokus pada pengembangan pelabuhan yang ada di Tegal, Cilacap dan Pekalongan.
“Sejalan dengan proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase II dengan dukungan pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) dan kemarin beberapa bulan Ketua Komisi IV hadir di sana untuk melihat dan menyampaikan kepada kami untuk memprioritaskan dan mengakselerasi percepatan pembangunan Pelabuhan Tegalsari. Jadi diharapkan sesuai jadwal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatannya mendorong Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng untuk segera berkoordinasi dengan Wali Kota Tegal terkait dengan aset pelabuhan sehingga aset dapat terpetakan sekaligus juga dengan pengalihannya.
“Saya tidak ingin pada saat nanti akan dibangun terjadi problem di sana,” tegasnya.(* S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page