BREBES, DN-II Kunjungan kerja mendadak yang dilakukan oleh Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (diidentifikasi sebagai rombongan atau utusan Wakil Gubernur Jawa Tengah/pihak terkait) ke SDN 2 Brebes di wilayah Kabupaten Brebes memicu tanda tanya besar.
Pasalnya, agenda penting yang menyangkut persoalan dunia pendidikan di daerah tersebut terkesan berjalan tanpa koordinasi dan sama sekali tidak didampingi oleh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes.
Pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya kehadiran Penjabat Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli, maupun perwakilan Korwilcam setempat untuk menyambut atau mendampingi kunjungan tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Imron Adami Adji selalu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi pada Sabtu (23 /5/2026).
“Saya melihat langsung di lokasi. Sama sekali tidak ada pendampingan dari dinas terkait, asisten, Sekda, bahkan staf ahli maupun Korwilcam. Semuanya tidak ada (laka kabeh). Ini tentu menjadi pertanyaan besar mengenai bagaimana pola sinergi dan koordinasi administrasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Brebes,” ujar sumber dari Dewan Pendidikan tersebut saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berawal dari “Instruksi” Penyelesaian Masalah Pendidikan
Menurut keterangan yang dihimpun, kunjungan dari pihak luar daerah ini kabarnya dilakukan atas instruksi atau dawuh langsung untuk meredam dan menyelesaikan sebuah insiden atau persoalan mendasar yang tengah terjadi di SDN 2 tersebut.
Ironisnya, momentum persoalan ini mencuat di bulan Mei, yang notabene merupakan bulan penting bagi dunia pendidikan nasional karena bertepatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
Ketika dikonfirmasi kepada staf sekretaris pribadi (sekpri) yang mendampingi rombongan mengenai minimnya kehadiran pejabat lokal, pihak sekpri mengaku tidak mengetahui secara teknis alur koordinasi vertikal yang telah dibangun ke Pemkab Brebes.
Etika Birokrasi Dipertanyakan
Dewan Pendidikan menilai insiden minimnya pengawalan dari instansi sektoral ini kurang etis secara birokrasi pemerintahan. Menurutnya, Dewan Pendidikan secara kelembagaan berada di luar jalur sektoral eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai lembaga penasihat (advisory body).
“Secara etika birokrasi, yang mestinya mendampingi masuk ke ruangan dan menyelesaikan masalah teknis itu adalah dinas terkait, karena mereka adalah instansi sektoralnya. Saya hadir di sana murni kapasitasnya sebagai Dewan Pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketidakhadiran para pejabat teras Pemkab Brebes dalam agenda krusial ini berpotensi memicu reaksi keras dari pimpinan daerah jika persoalan ini tidak dikomunikasikan dengan transparan sejak awal.
Pejabat Dinas Khawatir?
Dinamika di lapangan rupanya sempat memicu kekhawatiran di internal birokrasi instansi terkait. Sumber menyebutkan, salah satu Kepala Bidang (Kabid) di dinas terkait sempat menghubungi dirinya via telepon untuk menanyakan potensi dampak dari kunjungan tanpa koordinasi ini jika sampai didengar oleh Bupati. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ada salah satu Kabid yang menelepon dan mengungkapkan kekhawatirannya jika Bupati Brebes mengetahui hal ini. Saya tegaskan bahwa itu bukan urusan saya secara sektoral. Mestinya pihak dinas yang memiliki atasan langsung yang lebih tahu dan mengoordinasikannya,” pungkas perwakilan Dewan Pendidikan tersebut.
Sutardyono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, melalui Kepala Bidang pendidikan dasar dan menengah Aditya Pradana, mengatakan mungkin terkait lemahnya koordinasi protokol serta substansi masalah yang terjadi di SDN 2 Brebes tersebut, sehari sebelum kunjungan dari Kadinas provinsi Jawa Tengah yaknya sudah mengadakan asistensi ke sekolah, dan hasilnya sudah dilaporkan ke atasan dan ke provinsi.
Sekarang pihaknya sedang menjaga psikologi anak di SDN 2 Brebes, yang mana mereka selama 6 tahun di dididik di Sekolah itu, setelah itu ketika pelepasan mereka ikhlas mengadakan acara yang diadakan sendiri, Namun karena terganjal aturan aturan akhirnya mereka tidak boleh mengadakan acara perpisahan , jelasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
TEGAL, DN-II Dunia pendidikan di tingkat daerah terus mengalami transformasi besar pasca-pandemi Covid-19. Perubahan ini menyentuh berbagai lini, mulai dari penurunan kompetensi siswa, adaptasi kompetensi guru, hingga ketatnya regulasi penataan anggaran operasional sekolah. Dinamika ini menjadi catatan krusial bagi satuan pendidikan, khususnya di wilayah Kota Tegal, dalam menjaga mutu pembelajaran di tengah koridor aturan yang kian ketat. (23/5/2026).
Kepala SMP Negeri 7 Kota Tegal yang baru menjabat sejak 16 Maret lalu, Amir Al-Fauzi, membagikan pandangan mendalamnya mengenai potret realitas di lapangan. Ia menyoroti fluktuasi kualitas siswa, pergeseran paradigma guru, hingga manajemen sensitif terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta larangan pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS).
Daya Juang Siswa Mengendur Akibat “Otomatis Naik Kelas”
Menurut Amir, ditiadakannya ujian kelulusan tingkat nasional sejak masa pandemi Covid-19 (periode 2019–2024) membawa dampak signifikan yang dirasakan hingga saat ini. Tanpa adanya standardisasi ujian sebagai parameter kelulusan, motivasi belajar siswa cenderung mengendur karena adanya rasa aman pasti naik kelas. Fenomena ini setidaknya telah melanda sekitar enam angkatan kelulusan.
“Semenjak 2019 sampai kemarin itu tidak ada ujian. Anak naik, naik, dan naik saja. Ini sudah berjalan sekitar enam angkatan. Jika saya acak dari 10 anak secara acak, pasti ada sekitar 4 anak yang kemampuannya lemah. Dulu kita apa-apa harus melalui ujian, sehingga anak-anak terpacu untuk ‘terpaksa’ bisa,” ujar Amir blak-blakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski begitu, Amir menyambut positif langkah pemerintah yang mulai menguji coba kembali instrumen evaluasi berupa Tes Kemampuan Akademik (TKA). Walaupun bukan lagi menjadi penentu mutlak kelulusan siswa, TKA dinilai sangat krusial sebagai alat ukur pemetaan mutu dan standardisasi pendidikan secara nasional.
Kolaborasi “Rasa” Guru Senior dan “Teknologi” Guru Muda
Selain menyoroti sisi peserta didik, Amir juga menggarisbawahi adanya pergeseran paradigma dan kompetensi antara guru senior (lama) dan guru junior (baru). Menurutnya, kedua generasi pendidik ini memiliki karakteristik tersendiri yang jika dipadukan justru akan saling melengkapi.
Guru lama dinilai memiliki keunggulan dari segi “rasa”, dedikasi mengajar yang tinggi, pendekatan emosional yang matang, serta penguasaan materi konvensional yang kuat, seperti hafalan perkalian dasar. Sebaliknya, guru-guru baru yang masuk saat ini jauh lebih unggul dalam penguasaan Teknologi Informasi (IT) dan adaptasi digital. Namun, Amir mencatat bahwa dari sisi metode pendekatan konvensional dan penguatan konsep dasar, guru muda masih memerlukan penguatan.
Ketegasan Aturan: Buku Paket Gratis, Haram Memaksa LKS
Menanggapi isu sensitif seputar komersialisasi di lingkungan sekolah, Amir menegaskan bahwa aturan dari pemerintah pusat secara eksplisit melarang pihak sekolah, kepala sekolah, guru, maupun komite untuk memperjualbelikan buku paket ataupun LKS.
Untuk buku pelajaran pokok (buku utama), sekolah telah mengalokasikan anggaran khusus melalui dana BOS Pusat berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disubsidi pemerintah. Buku-buku wajib tersebut wajib disediakan dan diberikan kepada seluruh siswa secara gratis.
Sementara untuk LKS atau buku pengayaan, Amir memandang instrumen tersebut bukan materi utama melainkan hanya pelengkap. Sekolah dilarang keras melakukan pemaksaan atau mengondisikan pembelian LKS kepada siswa. Pihak sekolah memberikan kelonggaran penuh kepada orang tua murid, jika secara mandiri ingin membelikan buku tambahan di luar sekolah demi memperkaya pengetahuan anak.
Sinergi BOS Pusat-Daerah dan Jaminan Kesejahteraan Guru
Di sisi lain, keberlangsungan operasional pendidikan di Kota Tegal dinilai relatif stabil berkat adanya sinergi anggaran yang baik. Kota Tegal beruntung karena ditopang oleh kolaborasi antara BOS Pusat (sekitar Rp1 juta lebih per anak/tahun) dan BOS Daerah/Kota (sekitar Rp100 ribu lebih per anak/tahun).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi fiskal pendidikan ini dinilai jauh lebih ideal ketimbang beberapa wilayah tetangga seperti Kabupaten Tegal atau Brebes yang belum mengalokasikan BOS Daerah. Akibat kecukupan dana penunjang ini, seluruh operasional sekolah seperti listrik dan perawatan fasilitas sudah sepenuhnya ter-cover, sehingga seluruh sekolah negeri di Kota Tegal bebas dari biaya SPP ataupun pungutan iuran bulanan.
Kondisi operasional yang sehat ini juga berbanding lurus dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Dari total 58 tenaga pendidik dan kebersihan di SMPN 7 Kota Tegal, mayoritas guru kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K. Sementara untuk tenaga non-P3K, kesejahteraan mereka diakomodasi menjadi tenaga outsourcing yang dibiayai langsung oleh APBD Pemkot Tegal.
Tidak hanya itu, hampir 100 persen guru di sekolah tersebut telah tersertifikasi, sehingga berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok sesuai golongannya.
“Sekolah itu tidak ada yang sempurna. Mungkin di satu sisi pembelajarannya ada yang kurang, tapi di sisi lain kemampuan gurunya bagus. Intinya, semua yang sudah baik saat ini akan terus kami pertahankan dan tingkatkan,” pungkas Amir menyudahi perbincangan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
TEGAL, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tegal. Organisasi ini dinilai telah mengambil peran yang sangat krusial dalam memajukan dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal.
Apresiasi tersebut disampaikan Dedy Yon saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IGTKI-PGRI Kota Tegal yang berlangsung di Gedung Adipura, Komplek Balai Kota Tegal, Jumat (22/5/2026) pagi.
“Di tangan panjenengan (Anda) semua, anak-anak belajar mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santun, kepedulian, kerja sama, serta cinta terhadap sesama dan lingkungan,” ujar Dedy Yon.
Menurut Dedy Yon, guru TK adalah pendidik pertama di lingkungan formal yang memiliki tanggung jawab luar biasa dalam meletakkan fondasi karakter anak sejak usia dini. Oleh karena itu, ia berpesan agar para guru TK tidak lelah untuk terus menjadi pendidik yang penuh cinta, sabar, dan inspiratif.
Ia juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengabdian tulus para guru dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak Tegal pada fase-fase awal kehidupan mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen 76 Tahun Mengabdi
Pada kesempatan yang sama, Ketua IGTKI Kota Tegal, Suginem, menegaskan bahwa sejak didirikan pada 22 Mei 1950, IGTKI-PGRI Kota Tegal selalu konsisten bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman demi mencetak generasi emas bangsa.
Pada peringatan tahun ini, IGTKI mengusung tema “Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun, serta Semangat Cinta dan Peduli Lingkungan”.
“Melalui tema ini, IGTKI-PGRI Kota Tegal ingin membuktikan bahwa guru-guru TK adalah para penggerak yang kreatif, inovatif, adaptif, dan berwawasan luas demi masa depan,” tegas Suginem.
Untuk menyemarakkan HUT ke-76, Suginem menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar serangkaian kegiatan yang berfokus pada stimulasi tumbuh kembang anak sekaligus peningkatan potensi guru. Rangkaian acara tersebut meliputi:
Parade Drumband Anak-anak
Lomba Fashion Show dari Bahan Daur Ulang (sebagai wujud kepedulian lingkungan)
Seminar Motivasi Pendidikan
Apresiasi Guru Senior, yang diberikan khusus kepada para pendidik berprestasi transformatif dengan masa bakti 25 tahun ke atas di jenjang TK.
Acara puncak ini berlangsung khidmat dan meriah, turut dihadiri oleh Bunda PAUD Kota Tegal, Gadis Sephi Dedy Yon; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh; kepala sekolah; guru TK; serta seluruh keluarga besar IGTKI-PGRI se-Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Satuan Binmas (Satbinmas) Polres Brebes menggelar program “Polisi Sahabat Anak” (Polsanak) pada Jumat pagi (22/5/2026). Bertempat di halaman Polres Brebes, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tugas-tugas kepolisian serta menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini.
Acara ini diikuti dengan antusias oleh 25 siswa dari RA Al-Ma’mur, yang didampingi langsung oleh Kepala Sekolah, Siti Rokhanah beserta para guru pendamping.
Kehadiran anak-anak tersebut disambut hangat oleh jajaran Satbinmas Polres Brebes yang dipimpin oleh Kaurbinopsnal Ipda Sugiyato, dan Kanit Bintibsos Aipda Bambang Sutrisno.
Dalam kegiatan tersebut, personel Satbinmas memberikan materi edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas dengan metode yang interaktif dan menyenangkan. Anak-anak dikenalkan pada berbagai jenis rambu, mulai dari rambu larangan, peringatan, perintah, hingga rambu petunjuk.
“Edukasi mengenai pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas harus kita gaungkan sejak usia dini. Harapannya, anak-anak ini kelak tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum dan mengutamakan keselamatan di jalan raya,” ujar Ipda Sugiyato. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya belajar soal lalu lintas, para siswa juga diajak melihat langsung Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan sarana prasarana yang digunakan oleh kepolisian dalam menjaga keamanan.
Mereka diperkenalkan pada kendaraan dinas operasional, perlengkapan pengamanan, serta berbagai peralatan pendukung tugas Polri lainnya.
Suasana semakin hidup saat memasuki sesi interaksi dan tanya jawab. Pendekatan yang humanis dari para personel Polres Brebes berhasil mencairkan suasana, menghilangkan rasa takut anak-anak terhadap polisi, dan membangun kedekatan serta kepercayaan kepada institusi Polri.
Sementara itu, secara terpisah, Kasat Binmas Polres Brebes, AKP Rachmat Wibowo Budi Pratama menyampaikan bahwa kegiatan Polisi Sahabat Anak ini akan terus digalakkan secara berkala dengan menyasar berbagai lembaga pendidikan anak di wilayah hukum Polres Brebes.
Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keceriaan terpancar dari wajah anak-anak RA Al-Ma’mur saat sesi foto bersama di akhir kegiatan. Red
PAPUA BARAT, DN-II Satgas RI-PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro pos aroba melaksanakan komsos ke kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kamis, (21/05/2026
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap masyarakat khususnya warga binaan Pos Aroba.
Melalui kegiatan ini, masyarakat sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan kehadiran Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro
Sertu Sukiswandi selaku wadanpos pos aroba memberikan motivasi kepada masyarakat Kegiatan ini Sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah penugasan.
Pos Aroba berupaya untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan, khususnya di wilayah binaan Pos Aroba. Red
JAKARTA, DN-II Kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan dan semakin memperihatinkan. Di tengah situasi ekonomi nasional dan melemahnya nilai tukar rupiah, nasib para pendidik paruh waktu ini justru dinilai kian terhimpit.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/5/2026). According to him, ironi besar masih terjadi di Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya raya, namun belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru honorer sejak puluhan tahun pasca-kemerdekaan.
“Puluhan ribu guru honorer saat ini mengalami persoalan berat. Untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari diri sendiri saja sudah tidak tercukupi,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Krisis Minat Menjadi Pendidik
Ia menambahkan bahwa mencari penghasilan yang layak sebagai guru honorer di Indonesia sangatlah sulit. Pendapatan yang minim dinilai tidak sebanding dengan status Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia dikhawatirkan akan menghadapi krisis ketersediaan masyarakat yang mau mendedikasikan diri menjadi guru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal sangat mengharapkan agar nasib guru honorer mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI. Bagaimanapun, kemajuan dan kecanggihan dunia saat ini tidak lepas dari peran besar seorang guru.
“Ada pameo, dari zaman kuda gigit besi hingga kini zaman gigit keju dan roti bahkan teknologi bisa terbang, nasib guru yang mengajar dari tidak bisa baca hingga melahirkan pejabat pemerintah bahkan Presiden, nyatanya penghasilan mereka masih jauh panggang dari api,” tuturnya.
Ia menilai, rata-rata gaji guru honorer saat ini bahkan masih berada di bawah upah buruh. “Meskipun saat ini ada peningkatan status melalui program PPPK atas perhatian pemerintah, hal tersebut masih sangat perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya,” tambah Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia tersebut.
Kritik Terhadap Realitas Sosial
Lebih lanjut, Prof. Sutan menyentil bahwa sebutan “Negara Kaya Raya” seolah hanya menjadi slogan di dalam buku pelajaran dan majalah, karena dampaknya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ketimpangan keadilan sosial ini dikhawatirkan dapat memicu jurang konflik sosial.
“Kekayaan negara jangan hanya menjadi wacana dan tulisan yang tidak bisa dinikmati masyarakat. Faktanya, untuk bisa makan dua kali sehari saja sudah syukur bagi sebagian besar masyarakat kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sektor pendidikan dan ekonomi yang dinilai gagal mencetak semangat berwirausaha, sehingga masyarakat luas cenderung hanya diarahkan menjadi buruh. Selain itu, masalah papan juga menjadi sorotan, di mana sebagian masyarakat masih bergantung pada rumah kontrakan karena tidak mampu memiliki hunian sendiri.
“Bahkan ada catatan perih, tahun lalu ditemukan kasus guru yang terpaksa menjadi pemulung setelah selesai mengajar demi menyambung hidup. Ini adalah potret pilu dari mereka yang kita sebut sebagai pejuang tanpa tanda jasa,” ungkapnya miris. Padahal, sejarah mencatat bahwa majunya sebuah bangsa dan peradaban lahir dari pikiran serta kerja keras para guru.
Momentum Harkitnas untuk Kesejahteraan Guru
Menutup pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal mengimbau para pakar keilmuan dan ekonom di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebagai gerakan satu komando. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemuliaan guru honorer dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara layak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah konkret ini dinilai mendesak agar masyarakat luas bisa segera lepas dari jerat kemiskinan, sekaligus memastikan Indonesia tidak terjebak menjadi salah satu negara pencetak kemiskinan.
Red
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Call Center 087719021960
BREBES, DN-II Pihak sekolah menegaskan bahwa seluruh urusan dan pengelolaan dana terkait acara perpisahan serta kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada Komite Sekolah. Hal tersebut dilakukan guna menjaga transparansi dan menghindari keterlibatan langsung pihak tenaga pendidik dalam urusan finansial. (21/5/2026).
Hal ini disampaikan oleh salah satu guru kelas 3 , Bu Puji, saat dikonfirmasi hari kamis 21 mei 2026 oleh awak media setelah pelaksanaan ujian selesai. Menurutnya, iuran yang disepakati oleh komite untuk acara perpisahan tergolong sangat meringankan beban orang tua murid.
“Untuk perpisahan itu diurus semuanya sama komite, yaitu Pak Sukiman. Biayanya cuma Rp 40.000 per siswa,” ungkap Bu Puji.
Ia menjelaskan, demi menekan biaya agar tidak membengkak, acara perpisahan rencananya akan dialokasikan di Balai Desa Gandasuli , bukan menyewa gedung atau tenda (tarub) luar yang biayanya jauh lebih mahal. Tercatat ada sekitar 150 siswa yang akan mengikuti prosesi kelulusan tersebut.
“Jadi semuanya guru tidak ikut campur, semua diserahkan ke komite,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Semua kegiatan perpisahan di kelas sekolah yaitu Sukiman
Potret Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Ruang Kelas
Di sisi lain, wawancara tersebut juga mengungkap potret ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Dari total guru yang mengajar, saat ini hanya ada sekitar 4 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Kepala Sekolah, Ibu Endang rayati, yang saat ini juga sedang membagi tugas mengampu di wilayah Banjaranyar . Sisanya, sekolah ditopang oleh 9 guru P3K dan 1 guru paruh waktu.
Mirisnya, salah satu guru paruh waktu yang mengajar kelas 2, Yuriawan, diketahui hanya menerima honor berkisar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, yang bersangkutan sudah mengabdi selama hampir 3 tahun dan mengantongi gelar sarjana (S1).
“Gajinya sekitar Rp300.000 atau Rp400.000 karena diambil dari dana BOS, sedangkan muridnya hanya sekitar 150 anak jadi BOS-nya kecil. Sudah hampir 3 tahun mengajar, kasihan sekali,” tutur Bu Puji prihatin.
Selain masalah kesejahteraan guru honorer, sekolah ini juga tengah mengajukan usulan rehabilitasi gedung. Pasalnya, fasilitas ruang kelas dinilai masih terlalu kecil dan belum memiliki ruang komite khusus maupun ruang multimedia. Guna menyiasati keterbatasan tempat, pihak sekolah terpaksa membagi area perppustakaan untuk dua fungsi sekaligus.
Kendati menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran, pihak sekolah bersyukur karena pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan ujian sekolah tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala berarti.
Namun dia juga mengakui bahwasanya di sekolah ini tidak ada ruhan komite sekolah, Puji berasal bahwa pihak sekolah sudah mengpusulkan tapi belum turun anggaran , ujarnya
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjelang tahun ajaran baru, SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, resmi mengumumkan pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Pelajaran 2026/2027. Sekolah yang mengusung slogan “JUARA” (Jujur, Unggul, Aman, Religius, Asri) ini siap menjaring talenta-talenta muda terbaik di wilayah Brebes dan sekitarnya.
Sesuai dengan visi sekolah, yaitu “Terwujudnya Peserta Didik Berimtak, Berkarakter, Berprestasi, dan Berbudaya Lingkungan”, SMPN 1 Tanjung tahun ini menyediakan total kuota sebanyak 340 siswa yang akan dibagi ke dalam 10 rombongan belajar (kelas).
Jalur Pendaftaran dan Kuota
Untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata, proses seleksi SPMB tahun ini dibagi menjadi empat jalur resmi dengan persentase sebagai berikut:
Jalur Domisili (Zonasi): 50% dari total kuota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jalur Prestasi: 25% dari total kuota.
Jalur Afirmasi: 20% dari total kuota (khusus siswa dari keluarga kurang mampu).
Jalur Mutasi: 5% dari total kuota (untuk perpindahan tugas orang tua/wali).
Persyaratan Dokumen yang Harus Disiapkan
Bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar, panitia SPMB menyaratkan beberapa dokumen yang wajib dipenuhi, antara lain:
Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Pas foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (latar belakang merah).
Surat Keterangan Lulus (SKL) asli/fotokopi legalisir.
Surat Keterangan Nilai Rapor untuk 2 mata pelajaran (Bahasa Indonesia & Matematika) dari Kelas 4 Semester 1 hingga Kelas 6 Semester 1.
Fotokopi Kartu PIP dan PKH (khusus bagi pendaftar Jalur Afirmasi).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sertifikat TKA (Tanda Kelulusan Al-Qur’an), jika ada.
Surat Rekomendasi dari Dindikpora Kabupaten Brebes (khusus bagi pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Brebes).
Semua berkas pendaftaran wajib dimasukkan ke dalam stopmap dengan ketentuan warna: Merah untuk pendaftar putra dan Biru untuk pendaftar putri.
Jadwal Penting dan Link Pendaftaran Online
Proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) untuk memudahkan masyarakat. Calon siswa dapat mengakses laman resmi pemerintah daerah di:
🌐 Websites: https://spmb.brebeskab.go.id
Berikut adalah agenda pelaksanaan SPMB SMPN 1 Tanjung Tahun 2026 yang wajib dicatat:
Pendaftaran & Verifikasi Berkas: 9 – 12 Juni 2026
Pengumuman Hasil Seleksi: 15 Juni 2026
Daftar Ulang Siswa: 17 – 20 Juni 2026
Hari Pertama Masuk Sekolah: 13 Juli 2026
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS): 13 – 18 Juli 2026
Komitmen Bebas Pungli: Pendaftaran 100% Gratis!
Pihak sekolah menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan transparansi selama proses penerimaan siswa baru. Seluruh rangkaian pendaftaran SPMB ini dipastikan gratis dan sama sekali tidak dipungut biaya.
Peringatan Keras: Panitia melarang keras segala bentuk pemberian maupun penerimaan Pungutan Liar (Pungli). Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang atau panitia jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik pungli di lapangan.
Layanan Informasi & Media Sosial Resmi
Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi kontak layanan informasi (Contact Person) berikut:
Triyo Bagus Frandiko, S.H (📱 0838-3719-9392)
Imanuddin Zuhri, S.Pd (📱 0819-9000-4543)
Masyarakat juga bisa memantau perkembangan informasi terkini melalui akun media sosial resmi sekolah di @smpnegeri1tanjungbrebes (tersedia di platform Instagram, YouTube, dan Facebook).
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Suasana akademik di SMPN 3 Tanjung tampak semakin dinamis menjelang pelaksanaan ujian bagi siswa kelas 9. Pihak sekolah mengonfirmasi bahwa ratusan siswa kini tengah mematangkan persiapan akhir untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya.
Kepala SMPN 3 Tanjung, Basuki, M.Pd., pada Rabu (20/5/2026), menyampaikan rincian data kelembagaan, mulai dari jumlah peserta didik hingga kesiapan tenaga pendidik serta staf yang menjadi motor penggerak sekolah saat ini.
Demografi Siswa: Didominasi Laki-Laki di Kelas 9
Saat ini, SMPN 3 Tanjung menampung total 1.015 siswa yang tersebar dari kelas 7 hingga kelas 9. Khusus untuk kelas 9 yang akan menghadapi ujian, komposisi peserta didominasi oleh siswa laki-laki.
Berikut adalah rincian komposisi siswa di SMPN 3 Tanjung:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tingkat Kelas Laki-Laki Perempuan Total Siswa
Kelas 7 – – 323 orang
Kelas 8 – – 350 orang
Kelas 9 (Peserta Ujian) 191 orang 151 orang 342 orang
Total Keseluruhan 1.015 orang
Kekuatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang optimal, sekolah ini ditopang oleh puluhan guru dan staf dengan berbagai status kepegawaian. Sinergi antara guru senior (PNS) dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pilar utama dalam menjaga mutu pembelajaran menjelang ujian.
Rincian tenaga pendidik dan staf tata usaha di SMPN 3 Tanjung adalah sebagai berikut:
Guru PNS: 16 orang
Guru PPPK: 27 orang
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guru PPPK Paruh Waktu: 8 orang
Guru Tidak Tetap (GTT): 8 orang
Staf Perpustakaan: 1 orang
“Dengan komposisi tenaga pengajar yang solid serta grafik jumlah siswa yang seimbang di setiap tingkatan, kami optimistis bahwa pelaksanaan ujian kelas 9 tahun ini akan berjalan dengan lancar dan melahirkan lulusan yang berdaya saing tinggi,” ujar Basuki penuh optimisme.
REPORTER: Teguh
EDITOR: Casroni
BREBES, DN-II Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada Sabtu, 2 Mei 2026, menjadi momentum krusial untuk menengok kembali arah kompas pendidikan bangsa. Kritik dan refleksi mendalam datang dari Imron Adami Adji Tadjudin Noor, seorang akademisi, intelektual, sekaligus Komisioner Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes periode 2022–2027.
Pria berperawakan tegap dengan garis wajah oriental ini dikenal sebagai sosok pemimpin muda Islam moderat yang humble namun memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Mantan Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) IKIP Negeri Semarang dan eks eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, kini menakhodai Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI) Kabupaten Brebes serta aktif dalam jaringan GusDurian.
Latar belakang keilmuannya sangat kaya. Lulus dari Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan IKIP Negeri Semarang (1990), ia kemudian mengonversi akreditasinya ke Fakultas Teknik Sipil Universitas Tidar Magelang (1992). Tak berhenti di sana, Imron mendalami Ilmu Ekologi Lingkungan dengan fokus manajemen sumber daya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga sempat mengecap program pos-doktoral dengan fokus kajian intelektual dunia ketiga.
Namun, di atas keahlian teknisnya, Imron adalah seorang penggila literasi dan filsafat pendidikan. Pemikirannya dibentuk oleh spektrum tokoh yang luas: mulai dari Ibnu Khaldun dengan Muqaddimah-nya, Paulo Freire, hingga para pemikir bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, Tengku Syafei, Willem Iskandar, Soedjatmoko, Prof. Dr. Daud Yusuf, KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, Gus Dur, hingga Nurcholish Madjid (Cak Nur).
Pendidikan Bukan Eksperimen Rezim
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyoroti dinamika politik kontemporer, Imron mengkritik keras syahwat politik yang kerap mengorbankan sektor pendidikan setiap kali terjadi pergantian rezim. Salah satunya adalah wacana pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Melalui pendidikan, yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia melalui ketepatan fungsionalisasi pembangunan jiwa dan badan anak-anak kita. Jangan jadikan mereka kelinci percobaan aneka ide politis bertopeng pedagogis. Risikonya terlalu besar, bahkan fatal bagi eksistensi Negara-Bangsa kita,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Brebes ini.
Bagi legislator DPRD Kabupaten Brebes periode 2004–2009 ini, membangun sistem pendidikan nasional adalah jawaban atas pertanyaan eksistensial: How should we live? (Bagaimana kita harus hidup?) dan What kind of educated people do we want our citizens to be? (Manusia terdidik seperti apa yang kita inginkan?).
Menuju “Manusia Terdidik” Abad ke-21
Menurut Imron, tantangan abad ke-21 menuntut lembaga pendidikan melahirkan manusia yang mampu melakukan lompatan transendental dalam berpikir. Manusia terdidik masa kini bukan lagi sekadar mereka yang menimbun informasi, melainkan yang mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi ilmu, dan ilmu pengetahuan menjadi kearifan (wisdom).
Ia memperkenalkan konsep “Berpikir Lebih”. Berpikir jenis ini melampaui sekadar memiliki opini, merumuskan ide, atau berlogika analitis secara praktis (par excellence).
“Berpikir lebih adalah sikap hidup. Suatu respons terhadap panggilan hidup, kehidupan, dan keber-Ada-an (Being) itu sendiri. Ia melibatkan nalar dan hati secara utuh untuk menemukan hakikat kebenaran,” jelas penatar P4 BP7 Jateng (1991) sekaligus alumni LEMHANNAS Dosen Kewiraan tersebut.
Berpikir sistematis dan holistik ini, menurut Imron, mengakar pada filosofi Pancasila. Bumi dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tak terbagi (an indivisible whole). Jika cara berpikir transenden ini dibiasakan, Pancasila akan menjelma menjadi moralitas politik dan sosial praktis yang menyehatkan bangsa.
Satu Atap: Pendidikan dan Kebudayaan Tak Boleh Dipisah
Sebagai mantan Dewan Pakar Dewan Pendidikan Brebes (2012–2017), Imron menekankan bahwa pendidikan wajib menjadi bagian integral dari kebudayaan (sistem nilai). Pendidikan adalah proses belajar-mengajar yang membiasakan anak didik menggali, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang memanusiawikan manusia sejak dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mengutip Albert Einstein yang pernah mengingatkan bahwa tanpa penghayatan nilai moral dan keindahan, seorang ilmuwan spesialis hanya akan menjadi “anjing yang terlatih dengan baik” (a well-trained dog) ketimbang manusia yang berkembang harmonis (a harmoniously developed person).
Oleh karena itu, Imron menilai urusan pendidikan dan kebudayaan harus tetap berada di bawah satu atap kementerian, mengawal proses pedagogis yang berkesinambungan dari PAUD hingga Perguruan Tinggi (S-3). Pendidikan dasar dan perguruan tinggi tidak boleh dikelola ego sektoral kementerian yang berbeda.
“Penduduk itu hanya ‘terlibat’, tetapi tidak merasa terikat. Percuma kita bicara ‘bonus demografi’ selama penduduk tidak ditempa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan kewarganegaraan adalah mindset yang ditempa oleh kebudayaan selama proses pendidikan. Jadi, saya ingatkan, jangan main-main dengan pendidikan!” tutup mantan Komandan Menwa yang pernah bertugas dalam Dharma Bhakti Menwa Seroja di Timor-Timur tersebut.
Di akhir refleksinya, sang Nahkoda GUPPI Brebes ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang pendidikan.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para guru, bethoro guru, pengawas, K3S, korwilcam, ustadz, ustadzah, kepala madrasah, akademisi, dan semua sedulur kabeh yang berkecimpung di dunia pendidikan. Semoga pengabdian Anda dalam mencerdaskan bangsa mendapat rida dan rochmat dari Gusti Allah. Barokalloh, amin.”
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page