JAKARTA, DN-II Dispen Kormar (TNI Angkatan Laut) – Mewakili Panglima Korps Marinir (Dankormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., Asisten Operasi (Asops) Dankormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Arif Rahman Hendrata Anggorojati, S.E., CTMP., M.M., menghadiri Gladi Model Operasi Gerilya Modern Tri Matra Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Tahun 2026.
Kegiatan strategis yang berlangsung di Danau Tirta Asri, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (29/06/2026) ini, dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan I, Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo.
Gladi model ini merupakan tahapan krusial dalam rangkaian persiapan latihan terpadu. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, mematangkan konsep operasi, serta menguji mekanisme komando dan pengendalian (Kodal) dalam pelaksanaan Operasi Gerilya Modern yang melibatkan sinergi dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Melalui kegiatan ini, koordinasi dan sinkronisasi antarmatra diperkuat guna memastikan seluruh tahapan latihan berjalan secara efektif, terpadu, dan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Selain itu, gladi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan interoperabilitas antarunsur dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks di masa depan.
Kehadiran Asops Dankormar dalam forum ini menegaskan komitmen penuh Korps Marinir dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan satuan yang profesional, modern, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan serta menghadapi berbagai tantangan tugas negara di masa mendatang. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Tantangan dalam menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai upaya konkret untuk menekan angka pengangguran terdidik, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengoptimalkan Program Magang Nasional (PMN). (30/6/2026).
Program ini dirancang sebagai jembatan bagi lulusan sarjana (S1) untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi, sekaligus memperoleh penghasilan tetap segera setelah menyelesaikan studi.
Transformasi Magang untuk Kompetensi Masa Depan
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menjelaskan bahwa PMN bukan sekadar program pelatihan biasa. Mahasiswa lulusan S1 yang terpilih akan menjalani masa magang selama enam bulan di berbagai perusahaan mitra, baik swasta maupun BUMN.
“Setiap peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan intensif dari mentor atau pekerja senior agar skill-nya terasah, tetapi juga mendapatkan kompensasi atau gaji bulanan. Besaran insentif ini berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp6 juta, menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah tempat peserta bekerja,” ujar perwakilan Kemnaker.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya di 2026, cakupan program ini semakin inklusif. Pemerintah kini memperluas kriteria peserta, tidak hanya bagi lulusan S1, tetapi juga bagi lulusan program profesi serta penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan kerja yang lebih merata.
Capaian Signifikan dan Proyeksi Masa Depan
Program Magang Nasional telah menunjukkan dampak positif sejak diluncurkan pada 2025 lalu. Tercatat sebanyak 100.000 peserta telah mengikuti program ini di 8.800 perusahaan. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota peserta menjadi 150.000 orang pada tahun 2026.
Data evaluasi Kemnaker menunjukkan capaian yang membanggakan: sekitar 30% dari total peserta tahun 2025 berhasil diserap langsung menjadi pekerja tetap di perusahaan tempat mereka magang. Sementara itu, 30% lainnya saat ini berada dalam proses rekrutmen lanjutan dengan waktu tunggu singkat.
Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh. Dengan hadirnya PMN, lulusan baru tidak lagi sekadar berteori, namun siap menghadapi dunia kerja dengan bekal kompetensi yang relevan serta koneksi profesional yang matang.
Red/TIW —
#CatatanSeskab
JAKARTA, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan logo serta identitas visual untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/06/2026).
Logo yang terpilih merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario. Desain tersebut dipilih karena dianggap berhasil menerjemahkan secara visual tema besar HUT ke-81 RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa logo karya Fajar Novario terpilih melalui proses penilaian yang objektif. Logo ini berhasil memperoleh dukungan sebesar 44,73 persen dari total suara yang masuk, sehingga ditetapkan sebagai identitas resmi untuk perayaan kemerdekaan tahun ini.
”Logo ini telah ditetapkan sebagai logo resmi Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026,” ujar Juri Ardiantoro.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat untuk turut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI. Partisipasi publik diharapkan dapat diwujudkan dengan menyebarluaskan serta menggunakan tema dan logo resmi tersebut pada berbagai platform media, baik cetak, digital, maupun atribut dekorasi lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mendukung konsistensi penggunaan identitas visual ini, pemerintah telah menyediakan panduan penggunaan (branding guidelines) serta aset logo dalam berbagai format. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh materi tersebut secara langsung melalui situs web resmi: logohutri.istanapresiden.go.id.
Red/BPMI Setpres & Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI #RilisPresiden #HUT81RI #IndonesiaBerdaulat
Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Seleksi Akhir Daerah Calon Taruna Akademi TNI
Semarang – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., memimpin Sidang Pantukhir Daerah Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2026 Panitia Seleksi Daerah (Panselinda) Semarang di Balai Diponegoro, pada Senin (29/6/2026).
Sidang tersebut menjadi tahapan penentu di tingkat daerah dalam memilih calon terbaik sebelum mengikuti seleksi tingkat pusat guna mencetak perwira TNI yang unggul, profesional dan berkarakter.
Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses penerimaan Calon Taruna Akademi TNI merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia TNI yang berkualitas.
Oleh sebab itu, setiap tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, jujur, bersih, dan transparan, sehingga menghasilkan peserta yang benar-benar layak berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pangdam juga mengingatkan bahwa tanggung jawab panitia tidak hanya kepada institusi TNI, tetapi juga kepada Tuhan YME dan masyarakat. Karena itu, seluruh proses penilaian harus dilakukan secara profesional, bebas dari kepentingan pribadi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta tanpa membedakan latar belakang, sehingga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen TNI senantiasa terjaga.
Mengakhiri arahannya, Pangdam meminta agar sidang dilaksanakan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Panitia juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka kepada peserta yang belum memenuhi syarat serta menjaga keamanan seluruh proses dan hasil sidang.
Melalui seleksi yang berkualitas dan berintegritas, diharapkan akan lahir calon-calon perwira TNI yang tangguh, berjiwa kepemimpinan, serta siap mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.Red
BREBES, DN-II Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat (Korp Rapot) periode 1 Juli 2026 bagi anggota Polri. Upacara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes pada Selasa (30/6/2026) pagi.
Bertindak selaku Pimpinan Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah. Dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Kapolsek jajaran dan anggota Polres Brebes serta pengurus Bhayangkari, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak mutlak, melainkan sebuah anugerah, kehormatan, dan amanah dari Allah SWT yang diraih melalui dedikasi serta kedisiplinan yang tinggi.
Dalam upacara periode ini, sebanyak 45 personel Polres Brebes mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Rincian personel yang mendapatkan kenaikan pangkat meliputi:
– 1 Personel naik pangkat pengabdian dari AKP ke Kompol (Kapolsek Larangan).
– 11 Personel dari pangkat Aipda ke Aiptu.
– 13 Personel dari pangkat Bripka ke Aipda.
– 1 Personel dari pangkat Brigpol ke Bripka.
– 11 Personel dari pangkat Briptu ke Brigpol.
– 8 Personel dari pangkat Bripda ke Briptu.
Dalam amanatnya, AKBP Lilik Ardiansyah menekankan bahwa seragam dan pangkat yang melekat merupakan simbol status sosial yang membawa konsekuensi berupa pengakuan dan ekspektasi tinggi dari masyarakat.
“Tolong hal ini disyukuri dengan banyak hal positif. Silakan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ukir prestasi yang baik buat institusi, dan maksimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Kapolres di hadapan peserta upacara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kedinasan di institusi kepolisian berjalan dengan sangat cepat. Melalui momentum ini, Kapolres mengajak seluruh personel, terutama para senior yang menjelang masa pensiun, untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan fokus mengukir rekam jejak yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kapolres menginformasikan mengenai adanya tantangan ke depan seiring dengan adanya perubahan regulasi terkait revisi Undang-Undang Polri, khususnya mengenai perpanjangan Usia Pensiun. Perubahan ini dipastikan akan membawa konsekuensi baru. Oleh karena itu, kesiapan mental dan kompetensi personel mutlak diperlukan.
Menutup arahannya, AKBP Lilik mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga tren positif grafik kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Polri yang saat ini sedang mengalami kenaikan secara nasional.
“Saya ingatkan dengan sangat, jangan pernah melakukan pelanggaran! Jangan pernah berbuat hal-hal yang dapat mencederai institusi yang kita cintai ini. Grafik kepercayaan masyarakat sedang naik, mari kita jaga bersama dengan bekerja secara profesional,” imbuhnya.
Di akhir kegiatan, Kapolres Brebes menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan selamat kepada para pendamping atau istri personel (Bhayangkari). Ia menegaskan bahwa keberhasilan tugas seorang polisi tidak lepas dari doa dan dukungan luar biasa dari keluarga yang setia mendampingi di balik layar.
Upacara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Kapolres Brebes yang diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, para Kapolsek jajaran, serta seluruh peserta upacara kepada personel yang naik pangkat. Red/Hms
Brebes, DN-II Polres Brebes bersama unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan instansi terkait melaksanakan pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan aksi damai yang berlangsung di kawasan Alun-Alun hingga depan Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (29/6/2026).
Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, serta tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Personel gabungan telah bersiaga sejak pukul 13.00 WIB dengan melaksanakan pengamanan terbuka maupun tertutup, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan jalur longmarch, hingga pengawasan di titik-titik strategis. Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi.
“Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Di saat yang sama, Polres Brebes juga memastikan hak-hak masyarakat lainnya tetap terlindungi sehingga aktivitas warga di sekitar lokasi tidak terganggu dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Kapolres Brebes.
Ia menambahkan, personel di lapangan juga melaksanakan pengaturan jalannya kegiatan, pengamanan area, serta rekayasa arus lalu lintas secara proporsional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama aksi berlangsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ribuan peserta aksi yang terdiri dari elemen ibu-ibu, pelaku UMKM dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga para relawan memulai kegiatan dengan longmarch secara tertib dari Stadion Karangbirahi menuju Pendopo Kabupaten Brebes sekitar pukul 14.00 WIB.
Sepanjang perjalanan, personel Polres Brebes melakukan pengawalan dan pengamanan jalur guna memberikan rasa aman kepada peserta maupun pengguna jalan lainnya. Berkat koordinasi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan panitia aksi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan, serta situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Brebes.
Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Bupati Wurja serta didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi. Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Selama kegiatan berlangsung, personel pengamanan tetap mengedepankan sikap humanis melalui pelayanan kepada peserta aksi, pengaturan lalu lintas, serta pendekatan persuasif sehingga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 15.30 WIB.
Kapolres Brebes menegaskan bahwa Polres Brebes akan terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap kegiatan masyarakat.
“Polres Brebes berkomitmen mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak seluruh warga. Bersama kita wujudkan Brebes yang aman, damai, dan kondusif. Polres Brebes Adaptif, Modern dalam Melayani, Humanis dalam Mengayomi,” tegasnya.
Dengan sinergi seluruh pihak, aksi damai di Kabupaten Brebes dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Red/Hms
INDRAMAYU, DN-II Ratusan orang tua siswa di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, melakukan aksi protes menyusul terbatasnya kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah dasar negeri setempat. Akibat pembatasan ini, puluhan anak terancam tidak mendapatkan kursi pendidikan tahun ajaran ini.
Kekecewaan warga memuncak saat mereka mendatangi Kantor Desa Dadap pada Minggu (28/6/2026). Rencananya, hari ini, Senin (29/6/2026), para wali murid akan bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menuntut solusi konkret atas persoalan tersebut.
Data Calon Siswa yang Tidak Tertampung
Berdasarkan data yang dihimpun, ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia di tiga sekolah dasar di Desa Dadap cukup signifikan:
UPTD SDN 1 Dadap: Dari 80 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UPTD SDN 2 Dadap: Dari 75 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
UPTD SDN 5 Dadap: Dari 45 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Kondisi ini menyebabkan puluhan anak tidak tertampung di sekolah terdekat. Sebagian besar orang tua merasa cemas karena sekolah penyangga lainnya saat ini sudah penuh dan berjarak cukup jauh, yakni sekitar 4 hingga 5 kilometer dari Desa Dadap.
Respons Pemerintah Desa dan Pihak Sekolah
Merespons situasi darurat ini, kepala sekolah dari ketiga SD tersebut bersama komite sekolah dan Pemerintah Desa Dadap telah mengambil langkah cepat. Mereka secara resmi melayangkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menambah kuota penerimaan atau rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah.
Kuwu (Kepala Desa) Dadap, Ali Faosal, menegaskan bahwa penambahan kuota adalah jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak di wilayahnya.
”Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Sekolah penyangga sudah penuh, sementara jaraknya cukup jauh dari desa. Kami berharap Dinas Pendidikan segera memberikan solusi, minimal dengan menambah rombongan belajar,” ujar Ali Faosal di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Ancaman Putus Sekolah
Kekhawatiran utama para orang tua dan perangkat desa adalah meningkatnya angka putus sekolah di Desa Dadap. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dari dinas terkait, puluhan anak usia sekolah di sana berisiko kehilangan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan.
”Kami meminta kebijakan tegas dari dinas terkait agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak pendidikannya,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan orang tua siswa sedang bersiap melakukan audiensi langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memastikan aspirasi mereka segera ditindaklanjuti. (Red)
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti jalan santai dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud soliditas dan sinergi TNI-Polri. Kegiatan menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Olahraga bersama tersebut diikuti oleh jajaran TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarinstansi.
Kebersamaan yang terjalin sepanjang kegiatan mencerminkan harmonisasi hubungan TNI dan Polri yang selama ini terus dipelihara. Sinergi yang kuat diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bahwa soliditas TNI-Polri merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, TNI dan Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga keutuhan NKRI serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima#tnirakyat#tniprofesional#indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kefamenanu, DN-II Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian mendorong para perajin tenun di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk terus berinovasi melalui penggunaan pewarna alami.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah produk tenun sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. (28/6/2026).
Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Pelatihan Pewarnaan Alam dan Pencelupan Benang untuk Kain Tenun di Gedung Dekranasda Kabupaten TTU, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Dekranas bersama Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dalam memperkuat kapasitas perajin dan mengembangkan kerajinan khas daerah.
Tri mengatakan, tenun merupakan salah satu identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, para perajin perlu terus mengembangkan kreativitas agar produk yang dihasilkan mampu mengikuti kebutuhan pasar tanpa meninggalkan ciri khas daerah.
“Kita harapkan pasar yang lebih luas, nasional, bahkan internasional. Kita bisa jangkau melalui peningkatan-peningkatan kreasi dan juga daya saing yang antara lain adalah membuat pewarna alami ini,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas produk, penggunaan pewarna alami juga dinilai sejalan dengan tren global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
“Dengan pewarnaan alami ini kita salah satu mendukung pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik, bahan-bahan yang ramah lingkungan,” katanya.
Tri menambahkan, sejumlah daerah di NTT telah berhasil mengembangkan tenun berbasis pewarna alami hingga dikenal di pasar internasional. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para perajin TTU untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat identitas tenun daerah.
Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi dapat diterapkan dalam produksi sehari-hari dan dipromosikan pada berbagai ajang pameran, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas yang akan digelar di Makassar.
“Mudah-mudahan ada nanti hasilnya dipasarkan di sana dan akan mendapat sambutan yang baik,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan peralatan pendukung pelatihan dan benang sebagai bahan baku bagi para penenun. Bantuan tersebut merupakan hasil dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dekranas, serta kerja sama dengan Bank Indonesia.
Turut hadir Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang juga Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Ketua Dekranasda Kabupaten TTU yang juga Ketua TP PKK Kabupaten TTU Andina Winantuningtyas, Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, jajaran TP PKK Pusat, pengurus Dekranas, pengurus Dekranasda Kabupaten TTU, serta para perajin dan penenun di Kabupaten TTU. Red
INDRAMAYU, DN-II Praktik ilegal penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Indramayu diduga semakin masif dan terang-terangan. Ironisnya, lokasi penimbunan yang disinyalir dikelola oleh oknum pemain besar justru berada sangat dekat dengan markas kepolisian. (28/6/2026).
Berdasarkan laporan investigasi yang dihimpun, gudang penimbunan BBM di wilayah Semaya, Kecamatan Krangkeng, diduga dikelola oleh seseorang bernama Nanang. Lokasi tersebut terhitung sangat strategis namun mencurigakan, karena hanya berjarak sekitar 400 meter dari Kantor Polsek Krangkeng.
Kondisi serupa terjadi di wilayah Bulak, Kecamatan Jatibarang. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya oleh LORONGNEWS.id pada 23 Juni 2026, ditemukan aktivitas mencurigakan di gudang yang dikelola oleh seseorang bernama Guntur. Saat tim investigasi mencoba melakukan pengecekan bersama aparat kepolisian ke lokasi tersebut, pintu gudang telah terkunci rapat dan aparat terkesan tidak mengambil langkah tegas, sehingga hasil pengecekan dinyatakan nihil.
Kepercayaan Publik Tergerus
Kedekatan lokasi operasi mafia BBM dengan kantor penegak hukum memicu pertanyaan besar di masyarakat. Publik mulai berspekulasi mengenai lemahnya pengawasan atau dugaan adanya “main mata” antara pihak pengelola gudang dengan oknum aparat. Ketiadaan respon dari pihak Polres Indramayu saat dihubungi awak media terkait temuan di wilayah Semaya semakin memperkuat keraguan masyarakat akan keseriusan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keheningan aparat terhadap praktik yang terang-terangan di depan mata ini tentu menggerus kepercayaan publik. Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau memang ada pembiaran?” ujar salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Ancaman Pidana dan Desakan Evaluasi
Pembiaran terhadap penimbunan BBM bersubsidi jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pada Pasal 55, para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.
Melihat kondisi yang dinilai sudah darurat dan merugikan negara secara fantastis, redaksi mendesak pihak otoritas tertinggi untuk segera turun tangan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM, dan BPH Migas di Jakarta, didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta intervensi langsung terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Indramayu.
Tindakan tegas dan nyata diperlukan untuk memberantas praktik mafia migas hingga ke akar-akarnya demi melindungi hak masyarakat kecil yang kerap menjadi korban kelangkaan solar akibat ulah para penimbun.
Hak Jawab dan Koreksi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang bagi pihak-pihak terkait, termasuk pihak kepolisian dan nama-nama yang disebut di atas, untuk memberikan klarifikasi resmi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan hak jawab serta hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak yang merasa keberatan atau ingin memberikan penjelasan atas pemberitaan ini.
Publisher: Redaksi
Tanggal: 28 Juni 2026
You cannot copy content of this page