BREBES, DN-II Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda, Polres Brebes sukses menyelenggarakan ajang kreatif, edukatif, dan inspiratif bertajuk Polres Brebes Youth Festival 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Mapolres Brebes pada Selasa (12/5/2026) ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam mencetak generasi emas yang cerdas digital dan berintegritas.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyampaikan bahwa festival ini merupakan ruang bagi para pelajar dan komunitas untuk lebih mengenal dunia kepolisian sekaligus menyalurkan bakat mereka.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyelenggarakan Polres Brebes Youth Festival 2026. Ada beberapa kegiatan seperti mural untuk para pelajar, pameran UMKM Bhayangkari, hingga edukasi dari OJK terkait transaksi ilegal,” ujar AKBP Lilik di sela-sela peninjauan acara.
Sentuhan Seni dan Teknologi Masa Kini
Kemeriahan acara sudah terasa sejak pagi hari. Rangkaian kegiatan dibuka dengan Parade Mural, di mana para seniman muda menuangkan pesan-pesan positif melalui goresan warna yang sarat makna. AKBP Lilik menegaskan bahwa pendekatan melalui jalur seni ini merupakan cara efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Tak hanya soal seni visual, Polres Brebes juga membekali peserta dengan kecakapan teknologi melalui Coaching Clinic Artificial Intelligence (AI). Sesi ini dirancang khusus agar pemuda Brebes siap menghadapi tantangan era digital dengan pemanfaatan teknologi secara bijak dan produktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendorong Jiwa Entrepreneurship dan Ketahanan Ekonomi
Aspek kemandirian ekonomi turut menjadi sorotan. Melalui pengenalan Barista Coffee, para peserta diajak menyelami dunia usaha kopi yang tengah tren. Sementara itu, Bhayangkari Cabang Brebes menghadirkan Pameran UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan lokal.
“Ibu-ibu Bhayangkari menjual produk asli Brebes. Ini adalah wujud ketahanan ekonomi kita dalam mendukung produk-produk lokal agar bisa dikenal luas hingga ke luar daerah,” tambah Kapolres.
Edukasi Kepolisian dan Deklarasi Anti-Penyakit Sosial
Dukungan terhadap pengembangan bakat juga menyasar usia dini melalui Peresmian Drumband TK Kemala Bhayangkari. Untuk mendekatkan sosok polisi dengan masyarakat, peserta juga diperkenalkan langsung dengan peralatan milik Sabhara serta Satlantas.
Puncak acara ditandai dengan Deklarasi Kamtibmas Pelajar Kabupaten Brebes dan peluncuran program Pemuda SIGAP (Sinergi Integritas Generasi Muda Anti Pinjol dan Judol). AKBP Lilik menekankan pentingnya membentengi pemuda dari pengaruh negatif teknologi dan lingkungan.
“Kita ingin memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk berkreasi sambil menyampaikan pesan agar jangan sampai terpengaruh narkoba, perundungan (bullying), serta kegiatan tidak produktif lainnya. Melalui deklarasi ini, kita mengajak mereka berkomitmen bersama menjaga Kamtibmas di wilayah Brebes,” tegasnya.
Melalui Polres Brebes Youth Festival 2026, diharapkan lahir bibit-bibit unggul yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Kapolres berharap kegiatan ini mampu menciptakan interaksi yang positif antara kepolisian dan masyarakat, khususnya generasi muda.
Polres Brebes berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat, bersinergi membangun generasi muda yang lebih tangguh dan berkarakter demi menyongsong Indonesia Maju. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Prajurit Petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menggetarkan panggung tinju nasional. Serda Marinir Jingga Merdeka, prajurit dari Pasmar 3, sukses merebut Sabuk Emas Profesional Hammer Fight KTI (Komisi Tinju Indonesia) dalam laga yang digelar di Studio Bali United, Jakarta Barat, Minggu (10/05/2026).
Tampil di kelas 57 kilogram, Serda Marinir Jingga Merdeka menunjukkan kelasnya sebagai petarung sejati. Ajang bergengsi ini diikuti oleh total 456 petinju amatir dan 24 petinju profesional dari seluruh penjuru tanah air, menciptakan atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif dan sarat gengsi.
Dominasi di Atas Ring
Pada partai utama perebutan sabuk profesional, Jingga Merdeka berhadapan dengan lawan tangguh asal Papua, Pace Ihsan, yang mewakili Sasana Tinju Papua Top Team. Sejak bel ronde pertama berbunyi, prajurit Pasmar 3 ini langsung mengambil inisiatif serangan.
Melalui kombinasi pukulan yang presisi dan stamina yang terjaga hingga ronde keempat, Jingga Merdeka berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya, dewan juri memberikan kemenangan mutlak (Unanimous Decision) kepada sang Prajurit Petarung Marinir. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi dari Pimpinan
Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan besar bagi Korps Baret Ungu. Prestasi gemilang ini mendapat apresiasi langsung dari Komandan Korps Marinir (Dankormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP.
Dalam keterangannya, Dankormar menyampaikan rasa bangga atas dedikasi dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Serda Marinir Jingga Merdeka.
“Prestasi ini adalah bukti nyata dari hasil pembinaan fisik dan mental yang disiplin. Prajurit Marinir tidak hanya tangguh di medan tugas, tetapi juga mampu mengukir tinta emas di kancah olahraga nasional,” ujar Dankormar.
Kemenangan ini diharapkan menjadi motivasi bagi prajurit muda lainnya untuk terus menggali potensi dan meraih prestasi setinggi mungkin, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, demi mengharumkan nama Korps Marinir, TNI AL, bangsa, dan negara. Red
Jakarta, DN-II 11 Mei 2026 — Sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan keamanan perairan yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus memperketat pengawasan di titik-titik strategis transportasi laut. Komitmen ini dibuktikan melalui aksi sigap Prajurit Kodamar IX (Komando Daerah Maritim IX) yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras (miras) ilegal di Pelabuhan Umum Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Minggu (09/05).
Kronologi Pengamanan
Tim Pengamanan Pelabuhan Kodamar IX, bersinergi dengan aparat terkait, berhasil mengidentifikasi barang mencurigakan saat pelaksanaan pemeriksaan X-ray di area keberangkatan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan puluhan liter minuman keras tradisional jenis Sopi.
Miras tersebut diduga milik salah satu calon penumpang KM Gunung Dempo rute Ambon–Sorong. Barang bukti yang ditaksir bernilai jutaan rupiah tersebut disembunyikan di antara barang bawaan untuk mengelabui petugas.
Tindakan Tegas dan Pemusnahan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai langkah preventif dan memberikan efek jera, seluruh barang bukti miras jenis Sopi tersebut langsung dimusnahkan di lokasi. Proses pemusnahan disaksikan oleh tim gabungan pengamanan Pelni guna memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan maupun peredaran ilegal lebih lanjut di wilayah pelabuhan.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata kesiapsiagaan prajurit TNI AL dalam menjaga keamanan obyek vital nasional dan jalur transportasi laut dari berbagai bentuk pelanggaran hukum,” tegas Komandan Kodamar (Dankodamar) IX, Brigjen TNI (Mar) Hanarko Djodi Pamungkas.
Sesuai Instruksi Pimpinan
Aksi tegas ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. Kasal menekankan bahwa TNI AL harus senantiasa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan serta pelabuhan guna menciptakan situasi pelayaran yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat luas.
TNI AL berkomitmen tidak akan memberi celah bagi aktivitas ilegal yang dapat merusak stabilitas keamanan maupun tatanan sosial di wilayah Maluku dan sekitarnya. Red
#jalesvevajayamahe
#tnial
#indonesiannavy
#kasalmuhammadali
#kodamarix
#keamananlaut
#indonesiamaju
MALANG, DN-II Prajurit Petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali membuktikan supremasinya di lintasan air. Dalam ajang bergengsi Kejuaraan Renang Pangdiv 2 Kostrad Cup 2026, atlet Korps Marinir sukses mengukuhkan diri sebagai yang tercepat dalam kompetisi yang berlangsung di Kolam Renang Tirta Vicandha, Mako Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Malang, Minggu (10/05/2026).
Emas di Nomor Bergengsi
Prestasi gemilang ditorehkan oleh Serda Marinir Andi Nurizki. Prajurit asal Batalyon Infanteri 1 Brigif 2 Marinir ini berhasil finis di urutan pertama pada nomor Renang Militer 50 Meter. Keberhasilan Andi Nurizki ini sekaligus menegaskan dominasi Korps Baret Ungu di tengah persaingan ketat para atlet renang terbaik dari berbagai satuan TNI.
Selain prestasi perorangan, ketangguhan tim Korps Marinir juga teruji di nomor beregu. Tim estafet Marinir berhasil mengamankan Juara Kedua pada nomor Estafet 4×50 Meter, membuktikan soliditas dan kerja sama tim yang luar biasa di bawah tekanan kompetisi.

Wujud Keberhasilan Pembinaan Personel
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan di atas podium, melainkan manifestasi nyata dari pola pembinaan personel dan olahraga yang terukur di lingkungan Korps Marinir. Konsistensi latihan yang keras dan disiplin tinggi terbukti mampu mencetak prajurit yang tidak hanya tangguh dalam pertempuran, tetapi juga profesional dan berprestasi di bidang olahraga militer.
Apresiasi dari Pimpinan
Menanggapi capaian membanggakan tersebut, Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
“Prestasi ini adalah buah dari dedikasi dan kerja keras. Saya memberikan penghargaan yang tulus kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan mengharumkan nama Korps Marinir. Tetaplah rendah hati dan teruslah berlatih untuk tantangan-tantangan berikutnya,” tegas Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.
Kemenangan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh prajurit Korps Marinir lainnya untuk terus mengukir prestasi, baik di kancah nasional maupun internasional, demi kejayaan TNI Angkatan Laut, Bangsa, dan Negara. Red
Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 19/Bogani Gelar Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Desa Tombolango
BOLAANG MONGONDOW, DN-II Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Malaysia Yonarmed 19/Bogani Kodam XIII/Merdeka menggelar aksi kemanusiaan berupa pengobatan gratis bagi warga Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Senin (11/05/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dipimpin langsung oleh Komandan SSK 3, Kapten Arm Saharuddin, didampingi Dokter Satgas Lettu Ckm dr. Muhammad Fawzi, beserta tim kesehatan Satgas. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian latihan pra-tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia Sektor Barat TA 2026.
Mengasah Kesiapan Medis dan Teritorial
Selain bertujuan membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bakti sosial ini menjadi ajang simulasi bagi personel kesehatan Satgas dalam memberikan pelayanan medis di lapangan sebelum nantinya diterjunkan ke garis perbatasan.
Komandan SSK 3, Kapten Arm Saharuddin, menegaskan bahwa kehadiran TNI harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sekitar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Selain fokus pada tugas utama pengamanan perbatasan, prajurit TNI AD memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat. Kami ingin memastikan warga mendapatkan akses kesehatan yang layak, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi mereka,” ujar Kapten Arm Saharuddin.
Antusiasme Warga
Masyarakat Desa Tombolango menyambut hangat inisiatif ini. Puluhan warga dari berbagai usia terlihat memadati lokasi pengobatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Bagi warga, kehadiran tim medis Satgas sangat membantu, mengingat jarak akses ke fasilitas kesehatan permanen yang cukup jauh.
Salah satu warga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena bisa berkonsultasi langsung dengan dokter militer dan mendapatkan obat-obatan secara cuma-cuma.
Melalui kegiatan ini, Yonarmed 19/Bogani membuktikan komitmennya untuk tidak hanya menjaga kedaulatan negara melalui kekuatan fisik, tetapi juga memenangkan hati rakyat melalui pendekatan kemanusiaan yang humanis. (Pen Yonarmed 19/Bogani)
JAKARTA, DN-II Harapan penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memiliki hunian permanen semakin dekat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data terbaru per 11 Mei 2026, sebanyak 357 unit huntap telah selesai dibangun. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 43,9% hanya dalam waktu tiga hari, di mana pada 8 Mei lalu jumlah bangunan rampung baru menyentuh 248 unit.
Peta Progres di Tiga Provinsi
Meskipun pembangunan terus dikebut, Satgas PRR tetap memprioritaskan kualitas konstruksi agar bangunan aman dari risiko bencana di masa depan. Berikut adalah rincian progres pembangunan di wilayah terdampak:
Provinsi Kebutuhan Total Selesai Bangun Dalam Proses
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aceh 28.910 unit 108 unit 719 unit
Sumatera Utara 7.601 unit 227 unit 225 unit
Sumatera Barat 2.824 unit 22 unit 52 unit
Total 39.335 unit 357 unit 996 unit
Kualitas Jadi Prioritas Utama
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menegaskan bahwa durasi pembangunan huntap memang lebih lama dibandingkan Hunian Sementara (Huntara). Hal ini dikarenakan standar teknis yang ketat guna menjamin ketahanan bangunan jangka panjang.
“Huntap memiliki tahapan yang lebih panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal. Sebagai hunian permanen, kami tidak bisa memaksakan tuntas instan seperti huntara. Aspek keamanan struktur adalah harga mati,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa selama proses transisi ini, pemerintah memastikan seluruh penyintas telah menempati huntara yang layak sesuai dengan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan percepatan ini tidak lepas dari sinergi multistakeholder. Pembangunan ini melibatkan kolaborasi antara:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pemerintah Daerah setempat
Sektor swasta dan organisasi kemanusiaan seperti Kadin Indonesia dan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Kami terus mendorong agar seluruh target unit segera rampung. Fokus kami adalah memastikan setiap keluarga terdampak bisa kembali hidup normal di hunian yang aman, sehat, dan layak,” pungkas Amran.
Red
Sekretariat Satgas PRR Pascabencana Sumatera
Email: info@satgasprr.go.id
Timika, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua diminta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” di Ballroom Hotel Horison, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Ia mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Otsus Papua.
“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua,” ujarnya.
Menurutnya, Otsus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi OAP. Namun demikian, pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis dan keterisolasian wilayah hingga keterbatasan akses pelayanan dasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, … dan keterbatasan akses pelayanan dasar [yang] masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, Hasibuan meminta Pemda lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah efisiensi anggaran. Ia menegaskan, setiap program dan penganggaran harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan OAP.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus. Menurutnya, pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Terakhir, Hasibuan mengajak seluruh unsur Pemda di Tanah Papua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Otsus Papua. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberi klarifikasi tentang maraknya pemberitaan di masyarakat yang menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik (KTP-el) saat menjalani layanan publik dan layanan lainnya, serta larangan fotokopi KTP-el.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tetap merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi. Hal ini mencakup pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.
Ia menjelaskan, masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. “Seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Teguh menambahkan, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Guna melindungi data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan. “Agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, saat ini Ditjen Dukcapil telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan, seperti card reader, web service, web portal, face recognition (FR), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena itu, Ditjen Dukcapil mendorong agar verifikasi dan validasi data kependudukan semakin banyak dilakukan secara elektronik maupun digital.
Dalam kesempatan itu, Ditjen Dukcapil juga menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi sebelumnya yang dinilai belum cukup jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang kurang tepat di tengah masyarakat.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui layanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan gratis tanpa dipungut biaya apa pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Red
Kepala Desa Pruwatan Beberkan Kendala Capaian PBB 100 Persen, Rasiman: Banyak Pemilik Lahan Merantau
BREBES, DN-II Pemerintah Desa (Pemdes) Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, mengungkapkan tantangan berat dalam mengejar target capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen. Keberadaan Wajib Pajak (WP) yang berada di luar daerah menjadi faktor utama yang menghambat realisasi pendapatan desa.
Kepala Desa Pruwatan, Rasiman, S.H., menjelaskan bahwa persoalan di lapangan bukan terletak pada ketiadaan objek pajak, melainkan sulitnya menjangkau pemilik lahan yang telah lama merantau atau berdomisili di luar kota.
Dominasi Wajib Pajak Perantau
Menurut Rasiman, sekitar 57% wilayah Desa Pruwatan terdiri dari area pekarangan dan persawahan. Namun, mayoritas pemiliknya tidak menetap di desa.
“Bidangnya ada, tapi Wajib Pajaknya tidak ada di lokasi karena merantau. Ada yang di Jakarta, Banyumas, Purbalingga, hingga kecamatan tetangga seperti Bantarkawung dan Sirampog. Mereka kadang pulang beberapa tahun sekali, baru kemudian membayar pajak. Inilah yang memicu keterlambatan,” ujar Rasiman saat dikonfirmasi, Senin (11/05/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini membuat proses pemungutan terhambat, mengingat komunikasi dengan para pemilik lahan sering terputus dalam jangka waktu lama.
Usulan “Vakum” Data untuk Solusi Administratif
Guna menjaga validitas data dan agar target desa tidak terbebani secara administratif, Pemdes Pruwatan mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan penonaktifan sementara atau istilah setempat disebut “divakumkan” terhadap objek pajak yang bermasalah.
Berdasarkan data Pemdes, terdapat kurang dari 10 bidang tanah yang diusulkan untuk dinonaktifkan sementara. Pengajuan ini telah masuk secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026 melalui koordinator desa dengan alasan mal-administratif (WP tidak ditemukan).
“Langkah memvakumkan ini bukan berarti menghapus kewajiban pajak secara permanen. Ini hanya agar target capaian desa tidak terbebani oleh data yang tidak produktif pada tahun berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pemilik lahan sudah ditemukan, data tersebut akan diaktifkan kembali. “Tahun ini mungkin non-aktif, tapi tahun depan bisa dimunculkan lagi saat Wajib Pajak sudah bisa ditemui,” imbuhnya.
Keberatan Terhadap Perbup Nomor 6 Tahun 2026
Dalam kesempatan yang sama, Rasiman juga menyampaikan aspirasi terkait implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 6 Tahun 2026. Aturan tersebut mensyaratkan pelunasan PBB harus mencapai 100 persen sebagai syarat pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Jika target tidak terpenuhi, pencairan dana tersebut akan tertunda hingga tahun berikutnya.
Rasiman menilai aturan tersebut kurang relevan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya bagi desa dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia berharap ada peninjauan kembali agar pembangunan desa tidak terhambat akibat kendala penagihan terhadap WP luar daerah.
Pejabat Terkait Sedang Menjalankan Ibadah Haji
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes belum membuahkan hasil.
Pada Senin (11/05), Kepala Bappeda Brebes, Anna Dwi Rahayu Rizqi, tidak dapat ditemui. Sementara itu, Plt Kabid Penagihan, Yusrina Ardi, dan Kabid Pelayanan Pajak, Isma, dilaporkan sedang tidak berada di tempat karena tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Artikel ini disusun berdasarkan keterangan narasumber pada Senin, 11 Mei 2026, mengenai kendala administratif dan implementasi regulasi perpajakan daerah di tingkat desa.
Reporter: teguh
Semarang, DN-II Rasa bangga menyelimuti keluarga besar Polres Tegal setelah salah satu anggota Humas Polres Tegal, Brigpol Irfan Rizki Mulyawan, S.H., menerima penghargaan dari Polda Jawa Tengah atas kontribusinya dalam mendukung implementasi pembelajaran Artificial Intelligence (AI) bagi pelajar SMA di wilayah Jawa Tengah, Senin, (11/5/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian dalam membantu meningkatkan literasi digital generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Melalui edukasi dan pengenalan teknologi kecerdasan buatan, diharapkan para pelajar dapat memanfaatkan teknologi secara positif, kreatif, dan bermanfaat untuk masa depan.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih personelnya tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga motivasi bagi seluruh anggota Polres Tegal untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan perkembangan teknologi.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa anggota Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan dan perkembangan digital. Semoga apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi generasi muda,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Brigpol Irfan Rizki Mulyawan, S.H. mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan edukasi positif kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polres Tegal berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. ( S. Bimantoro )
