BREBES, DN-II Menjelang berakhirnya tahun ajaran 2025/2026, SMPN 3 Kersana tidak hanya disibukkan dengan persiapan kelulusan siswa, tetapi juga tengah bersiap menghadapi transisi kepemimpinan. Kepala Sekolah, Sularna, S.Pd., M.Pd., dijadwalkan akan memasuki masa purna tugas (pensiun) terhitung mulai 1 Juni 2026 mendatang.
Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum, Ali Murdin, S.Pd., mewakili pihak manajemen sekolah saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Ali menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Sularna selama empat tahun terakhir, kondisi SMPN 3 Kersana tetap kondusif dan stabil, meski sang kepala sekolah juga mengemban amanah di sekolah lain.
“Pak Sularna sudah menjabat di sini selama empat tahun. Beliau akan memasuki masa purna tugas per 1 Juni nanti, sehingga bulan Mei ini menjadi momentum terakhir masa baktinya di sekolah kami,” ujar Ali Murdin.
Terkait kekosongan jabatan yang akan ditinggalkan, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengisian posisi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mengenai siapa yang akan menggantikan, apakah melalui Pelaksana Tugas (Plt) atau pejabat definitif hasil kebijakan rotasi, kami sepenuhnya mengikuti keputusan dinas dan kepala daerah,” imbuhnya.
Kondisi Siswa dan Tenaga Pendidik
Saat ini, SMPN 3 Kersana menampung total 713 siswa. Meski minat pendaftar tetap tinggi, terdapat penyesuaian pada jumlah rombongan belajar (rombel) di kelas VII karena alasan sarana prasarana.
“Total ada 713 siswa. Kelas 7 terdiri dari 6 rombel, sementara kelas 8 dan 9 masing-masing memiliki 8 rombel. Penurunan rombel di kelas 7 memang terpaksa dilakukan karena keterbatasan ruang kelas yang tersedia,” ungkap Sularna, S.Pd., M.Pd. menambahkan.
Di sisi lain, komposisi tenaga pendidik di sekolah ini terbilang cukup solid. Sebanyak 37 guru yang bertugas seluruhnya telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, dengan dukungan anggaran gaji yang sudah terakomodasi baik oleh pemerintah.
Pelepasan Siswa: Mengutamakan Khidmat daripada Kemewahan
Mengenai kelulusan tahun ini, jumlah peserta didik kelas IX mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, yakni dari 191 siswa menjadi 256 siswa.
Pihak sekolah menjadwalkan prosesi pelepasan atau perpisahan pada 30 Mei 2026. Menariknya, manajemen sekolah memilih untuk tetap menggelar acara secara sederhana di lingkungan sekolah guna meringankan beban ekonomi orang tua siswa.
“Kami sepakat acara pelepasan dilaksanakan di sekolah saja pada 30 Mei nanti. Inti kegiatannya adalah doa bersama dan prosesi sungkeman sebagai bentuk penghormatan siswa kepada guru serta orang tua,” jelas Sularna.
Keputusan untuk tetap bersahaja ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, meskipun sempat muncul aspirasi dari siswa untuk merayakan perpisahan di luar sekolah atau membuat buku kenangan yang mewah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memahami keinginan anak-anak untuk dokumentasi atau wisata. Namun, kami lebih memprioritaskan kondisi ekonomi wali murid. Bagi kami, yang terpenting adalah esensi pelepasan itu sendiri—bermakna, khidmat, dan tidak memberatkan biaya,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Intensitas hujan ekstrem yang memicu meluapnya Sungai Babakan mengakibatkan bencana banjir hebat di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya. Banjir kali ini tercatat sebagai yang terparah dalam setengah abad terakhir, melumpuhkan fasilitas pendidikan yang sebelumnya dinilai aman dari jangkauan air. (29/4/2026).
Fasilitas Pendidikan Lumpuh Total
Dampak paling signifikan terlihat di SMPN 3 Kersana. Sekolah tersebut dilaporkan terendam layaknya lautan dengan ketinggian air di dalam ruangan mencapai 180 cm. Sebanyak 22 ruang kelas serta ruang kantor guru tak luput dari terjangan air, mengakibatkan aktivitas belajar mengajar lumpuh total.
”Sekolah sudah seperti lautan. Seluruh kelas, total 22 ruangan termasuk kantor, terdampak banjir. Ketinggian air di dalam ruangan mencapai 180 cm,” ujar Kepala SMPN 3 Kersana, Sularno, S.Pd., saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.
Fenomena langka juga terjadi di SMPN 1 Ketanggungan. Sekolah yang dalam sejarah 50 tahun terakhir selalu bebas banjir, kali ini harus pasrah terendam air dengan ketinggian hingga 30 cm.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Debit Sungai Babakan Melampaui Kapasitas
Meluapnya Sungai Babakan menjadi penyebab utama bencana ini. Berdasarkan data teknis, debit air yang mengalir dari arah utara telah melampaui ambang batas aman kapasitas sungai.
Parameter Sungai Kapasitas Debit
Batas Aman Aliran 450 m³/detik
Titik Waspada Banjir 480 m³/detik
Debit Saat Kejadian 580 m³/detik
Lonjakan debit sebesar 100 m³/detik dari titik waspada inilah yang memicu jebolnya pertahanan sungai dan menggenangi pemukiman serta sekolah.
Langkah Darurat dan Pemulihan
Meski genangan surut dalam waktu satu hari satu malam, proses pemulihan pascabanjir diperkirakan memakan waktu hingga satu minggu. Material lumpur tebal yang tertinggal di area sekolah memerlukan penanganan khusus. Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Brebes telah diterjunkan untuk membantu kerja bakti pembersihan ruang kelas.
Sejumlah pejabat teras, termasuk Sekda Brebes, Djoko Gunawan (Tahroni), dan Kepala Dinas Pendidikan, Sutaryono, terpantau meninjau langsung lokasi saat elevasi air berada di titik tertinggi guna memastikan langkah darurat berjalan efektif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Jangka Panjang: Tanggul dan Pengurukan
Pemerintah daerah bersama pihak terkait mulai merumuskan langkah konkret agar tragedi ini tidak berulang:
Perbaikan Tanggul: Kementerian melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung tengah menindaklanjuti perbaikan permanen pada titik-titik tanggul yang kritis.
Peninggian Lahan (Pengurukan). Bagian belakang sekolah direncanakan akan diuruk melalui program aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, S.H.
Bagian depan sekolah telah mulai diuruk secara bertahap, termasuk dukungan bantuan material dari SMK Bisma.
“Harapannya, dengan perbaikan tanggul yang komprehensif dan peninggian lahan sekolah, tahun depan fasilitas pendidikan kami tidak lagi terendam banjir,” tutup Sularno penuh harap.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan. Belakangan ini, muncul isu penggunaan aplikasi pihak ketiga berjenis “Fake Location” atau “Fake GPS” yang diduga digunakan oleh sejumlah oknum pegawai untuk mengelabuhi sistem absenasi digital (fingerprint berbasis lokasi). (29/4/2026).
Praktik culas ini memungkinkan seorang pegawai tercatat hadir di kantor secara sistem, padahal secara fisik yang bersangkutan berada di lokasi lain, bahkan masih di rumah. Hal ini terungkap dalam sebuah dialog yang menyoroti lemahnya pengawasan pada aplikasi absensi yang seharusnya menjadi tolak ukur kedisiplinan.
Pembodohan dan Pelanggaran Disiplin
Salah satu narasumber di lingkungan instansi pemerintahan yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya tren penggunaan aplikasi “penipu” tersebut. Menurutnya, fenomena ini sempat harusnya ada tindakan tegas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKDSDMD ).
Taryono salah satu ASN mengatakan “Itu sebenarnya pembodohan. PNS itu dilatih untuk jujur dan disiplin. Kalau memang tidak berangkat, ya ada penilaiannya sendiri, bukan malah menipu dengan aplikasi. Dulu kabarnya sejumlah oknum guru sempat dipanggil ke BKD karena ketahuan menggunakan aplikasi Fake itu,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa aplikasi yang tersedia bebas di layanan unduhan ponsel pintar tersebut mampu memanipulasi koordinat GPS pengguna secara real-time. Meski demikian, ia menegaskan bahwa di unit kerjanya saat ini, prinsip kejujuran masih dijunjung tinggi.
Kekosongan Personel di Unit Kerja
Selain masalah kedisiplinan, kondisi sumber daya manusia (SDM) di beberapa unit pelayanan publik juga mengalami pergeseran. Di salah satu kantor teknis, saat ini tercatat hanya diperkuat oleh 12 personel yang terdiri dari 6 PNS dan 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kondisi ini semakin krusial mengingat adanya mutasi pegawai ke dinas lain, seperti perpindahan tenaga teknis ke dinas pemuda dan olahraga atau unit kerja lainnya karena kekurangan personel. 
“Kami di sini kekurangan orang. Ada yang ditarik kembali ke pusat atau unit lain untuk mengisi kekosongan. Harapannya, siapa pun yang menggantikan nanti adalah orang yang benar-benar kompeten di bidangnya,” tambahnya.
Sanksi Menanti Oknum Nakal
Menanggapi isu Fake GPS ini, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik mengingatkan bahwa tindakan memanipulasi absensi merupakan pelanggaran berat terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) dapat dijatuhkan bagi mereka yang terbukti berbuat curang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait diharapkan memperketat sistem keamanan aplikasi absensi digital agar tidak mudah ditembus oleh aplikasi manipulasi lokasi demi menjaga marwah dan profesionalisme pelayan publik.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
TMMD Ke-128 Purbalingga: Mengintip Kokohnya Pondasi Jembatan Garuda, Simbol Baru Gotong Royong Warga
PURBALINGGA, DN-II Satu minggu pasca diresmikannya program pembangunan TMMD ke-128 Kodim 0702/Purbalingga di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, denyut gotong royong semakin terasa di setiap sudut desa. Semangat kebersamaan pun tampak nyata, salah satunya ialah di Dusun Batur, di mana warga bersama Satgas TMMD kini terus bahu membahu untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Di dusun tersebut, aktivitas warga hampir setiap hari di penuhi geliat pembangunan. Mulai dari pelebaran jalan, penguatan pondasi, hingga fokus pembangunan yang cukup krusial, yakni pembangunan sasaran tambahan atau over prestasi Jembatan Garuda— jembatan yang akan menghubungkan Desa Krangean dan Ponjen, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi mobilitas warga.
Suasana di lokasi pembangunan pun semakin hidup. Baik warga dan Satgas TMMD terlihat menyatu dalam ritme kerja yang penuh semangat. Setelah melalui berbagai tahap persiapan dan pematangan pondasi, kini pembangunan jembatan itu memasuki tahap penting, yaitu penguatan lantai dasar dengan pengecoran dasar sungai sebelum dipasangnya material armco.
Sertu Riyadi, salah satu Satgas TMMD menjelaskan bahwa proses pengecoran dasar sungai ini memiliki peran krusial dalam memastikan kekuatan dan ketahanan jembatan.
“Lantai dasar ini berfungsi sebagai pondasi utama agar struktur di atasnya stabil dan tidak mudah bergeser, terutama saat debut air meningkat. Jadi di bawahnya harus benar-benar kuat,” jelasnya, Rabu (29/4/2026). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menambahkan, penggunaan material armco dipilih karena memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan tanah dan aliran air. Armco berbentuk baja bergelombang yang dirancang khusus untuk konstruksi jembatan atau gorong-gorong.
“Material armco ini kuat, tahan lama dan relatif lebih cepat dalam pemasangan. Jadi sangat cocok untuk kondisi medan seperti di sini,” lanjutnya.
Di balik proses teknis tersebut, terselip harapan besar masyarakat. Jembatan Garuda, bukan sekedar penghubung dua wilayah tetapi juga simbol kemudahan akses yang selama ini dinantikan. Melalui jembatan ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga sosial masyarakat diharapkan semakin lancar.
Semangat gotong royong yang terus terjaga antara warga dan Satgas TMMD menjadi kekuatan utama dalam setiap tahap pembangunan. Dari dasar sungai yang kini mulai mengeras, perlahan terbangun pula harapan warga untuk masa depan yang lebih baik.
Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penghargaan Adhibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan persandian. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan ceramah umum yang berlangsung di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (28/4/2026).
Dalam ceramahnya, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat postur pertahanan siber nasional melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan sumber daya manusia unggul, penguatan regulasi dan doktrin, serta peningkatan kolaborasi lintas sektoral. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan TNI menghadapi dinamika ancaman global yang semakin kompleks di ruang siber. 
Panglima TNI juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan BSSN dalam membangun kekuatan pertahanan siber yang tangguh dan adaptif. “Mudah-mudahan kolaborasi antara TNI dengan BSSN semakin kita tingkatkan dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk konflik baru berupa perang media atau perang non-fisik yang memanfaatkan berbagai platform komunikasi sebagai sarana utama dalam memengaruhi opini publik.
Penganugerahan Adhibhakti Sanapati ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen dan kontribusi nyata TNI dalam memperkuat keamanan siber dan persandian nasional. Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen dan peran strategis TNI sebagai institusi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif di ruang siber demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
BEKASI, DN-II Proses evakuasi terhadap korban kecelakaan kereta api yang terjadi semalam terus dilakukan secara intensif oleh petugas gabungan. Dengan mengutamakan ketelitian dan kecepatan, petugas fokus menyelamatkan penumpang yang sempat terjebak di dalam gerbong. Hingga pagi ini, seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan kini tengah menjalani perawatan intensif yang tersebar di 12 rumah sakit di wilayah Bekasi. (28/4/2026).
Kunjungan Presiden dan Penanganan Korban
Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan menjenguk langsung para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin kesembuhan para korban.
“Saya instruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan medis yang paling optimal hingga benar-benar pulih. Tidak boleh ada kendala dalam pelayanan kesehatan mereka,” tegas Presiden.
Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Tegas
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kecelakaan ini memicu langkah tegas dari pemerintah pusat. Selain penanganan medis, Presiden memerintahkan evaluasi total terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Menteri Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, juga menyatakan akan memanggil dan mengevaluasi manajemen Perusahaan Taksi Green terkait keterlibatan armada mereka dalam insiden tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan akuntabilitas dan standar keselamatan operator transportasi jalan raya.
Solusi Jangka Panjang: Infrastruktur dan Keamanan
Pemerintah berkomitmen melakukan penataan sistem pengamanan di perlintasan sebidang secara menyeluruh. Sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kecelakaan di titik rawan, Presiden Prabowo telah menyetujui rencana strategis:
Pembangunan Flyover: Pembangunan jembatan layang akan segera direalisasikan di titik lokasi kecelakaan di Bekasi.
Pengurangan Risiko: Langkah ini diambil mengingat tingginya volume lalu lintas dan kepadatan penduduk di kawasan tersebut yang selama ini meningkatkan risiko kecelakaan.
Modernisasi Sistem: Penataan ulang sistem pengamanan perlintasan di titik-titik krusial lainnya di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur flyover ini, konflik arus lalu lintas antara kendaraan bermotor dan kereta api dapat dieliminasi sepenuhnya, sehingga tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Red
BREBES, DN-II Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Brebes kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik pengeboran air bawah tanah untuk mendukung program tersebut diduga kuat belum mengantongi izin resmi dari otoritas berwenang. (28/4/2026).
Menanggapi isu tersebut, tim media melakukan konfirmasi langsung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melalui kantor perwakilannya di Tegal.
Petugas DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Galih, menegaskan bahwa secara regulasi, seluruh perizinan pemanfaatan air tanah merupakan kewenangan penuh pemerintah provinsi. Namun, terkait transparansi data lokasi spesifik, ia menyebut ada prosedur administrasi yang harus ditempuh.
“Mengenai data detail per lokasi, mekanismenya harus bersurat resmi dengan mencantumkan keperluan serta titik kecamatan yang dimaksud. Kami tidak bisa memberikan data secara lisan tanpa prosedur formal,” ujar Galih saat ditemui di kantornya.
Dampak Lingkungan dan Keluhan Warga
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Isu ini mencuat menyusul keresahan warga di beberapa wilayah, seperti Jatibarang dan Wandansari. Warga mengeluhkan menyusutnya debit air sumur dangkal milik penduduk, terutama saat musim kemarau. Penurunan ini diduga kuat akibat aktivitas pengeboran air bawah tanah (sumur bor) berkapasitas besar di sekitar pemukiman mereka.
Secara teknis, pengeboran dengan kedalaman tertentu dan pengambilan debit air tinggi yang dilaporkan mencapai 10.000 liter wajib memiliki izin teknis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem air tanah agar tidak merugikan masyarakat sekitar.
Galih secara tegas menyatakan bahwa aktivitas pengeboran yang mendahului izin adalah sebuah pelanggaran hukum.
“Lokasi baru untuk MBG yang melakukan penggalian sumur tanpa izin, itu jelas menyalahi aturan,” tegasnya.
Prosedur Perizinan Kini Lebih Terintegrasi
Meski pengawasan diperketat, Galih menjelaskan bahwa proses pengurusan izin pengeboran air tanah sebenarnya telah dipermudah melalui sistem yang terintegrasi secara digital. Pemohon hanya perlu memenuhi empat persyaratan utama:
Gambar Konstruksi Sumur: Detail teknis mengenai desain dan kedalaman.
Titik Koordinat Lokasi: Penentuan lokasi pasti pengeboran secara akurat.
Surat Pernyataan Pembangunan Sumur Resapan: Komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Gambar Teknis: Dokumen pendukung yang diunggah langsung ke sistem.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Syaratnya sekarang mudah, tinggal input ke sistem. Gambar teknis pun sudah disediakan template-nya di dalam sistem, jadi pemohon tinggal mengikuti panduan yang ada,” tambah Galih.
Kontribusi terhadap PAD
Selain aspek proteksi lingkungan, perizinan sumur bor juga memiliki dimensi hukum terkait pendapatan daerah. Setiap pemanfaatan air tanah di atas ambang batas diwajibkan membayar Pajak Air Tanah (PAT).
“Pajak tersebut merupakan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mengenai besaran nominalnya, hal itu diatur oleh regulasi di masing-masing kabupaten/kota,” tutupnya.
Hingga berita ini dirilis, tim media masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik pengeboran mulai dari wilayah Jatibarang, Losari, hingga Paguyangan. Fokus utama adalah memastikan pihak pengelola segera melegalkan aktivitas pengeboran demi menjamin kelestarian lingkungan dan hak air masyarakat luas.
Reporter: Teguh
Editor: Redaksi Detik-Nasional.com
BREBES, DN-II Semangat membara ditunjukkan oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Wanasari, Kabupaten Brebes. Meski terletak di wilayah pedesaan dan dihadapkan pada keterbatasan anggaran operasional, sekolah ini mampu membuktikan diri dengan mengukir prestasi hingga tingkat Jawa Tengah sekaligus menjalankan misi kemanusiaan yang menyentuh hati.
Salah satu prestasi membanggakan baru-baru ini diraih melalui ajang Generasi Berencana (GenRe). Setelah menyabet juara di tingkat kabupaten, perwakilan SMAN 1 Wanasari berhasil menembus jajaran 10 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Langkah Kreatif di Tengah Keterbatasan
Kepala SMAN 1 Wanasari, Marcha Solikha, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Rita Yuliana, S.Pd., didampingi Umamah, S.Pd., mengungkapkan bahwa perjuangan anak didiknya menembus level provinsi penuh dengan tantangan, terutama soal pendanaan.
“Dana operasional dari BOS untuk kegiatan tersebut sangat terbatas, hanya sekitar Rp 400.000. Tentu tidak mungkin jika hanya mengandalkan nilai sekecil itu sementara antusiasme anak-anak sangat tinggi,” ujar Ibu Rita.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Demi menjaga api semangat siswa, pihak kesiswaan mengambil langkah kreatif dengan melakukan penggalangan dana mandiri melalui konten bertema “Peduli Anak Berprestasi”. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyewa pakaian adat dan keperluan lomba lainnya.
“Kami bangga, meski sekolah desa, kami bisa bersaing dengan SMA-SMA besar di tingkat provinsi,” tambahnya.
Filantropi Guru: Gotong Royong Cegah Putus Sekolah
Fenomena keterbatasan anggaran ternyata tidak mematahkan semangat pengabdian para pengajar. Di bawah kepemimpinan Marcha Solikha, sebanyak 52 guru dan staf karyawan SMAN 1 Wanasari secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilan mereka setiap bulan melalui program “Filantropi Guru”.
Donasi yang terkumpul digunakan untuk membantu siswa kategori miskin ekstrem. Saat ini, terdapat 15 siswa prioritas yang menerima bantuan rutin untuk uang saku, buku, hingga perlengkapan sekolah.
“Guru-guru sering merogoh kocek pribadi karena anggaran di RKAS terbatas. Tujuannya satu: memastikan anak-anak tetap bisa sekolah dan mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tegas Rita.
Aksi Nyata untuk Disabilitas dan Siswa Rentan
Kepedulian sekolah juga menyasar siswa berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah Restu, siswa kelas 10.5 yang menyandang disabilitas. Melalui penggalangan dana internal, sekolah berhasil menyalurkan kursi roda berkualitas senilai Rp 3.200.000 untuk menunjang mobilitasnya di sekolah.
Tak hanya bantuan materi, pendampingan personal juga dilakukan secara intensif. Seperti kisah Alvin, siswa asal Sidamulya yang hampir putus sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Berkat dorongan moral dan bantuan biaya dari pihak sekolah, Alvin berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga lulus.
Gudang Prestasi Ekstrakurikuler
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski fokus pada aspek sosial, sekolah dengan total 737 siswa ini tetap melesat di bidang prestasi melalui 8 cabang ekstrakurikuler (ekskul), di antaranya:
Paskibra: Peraih Juara 2 (Runner-Up) Tingkat Kabupaten tahun 2025.
Pencak Silat (Siladan): Rutin menyumbangkan medali.
Gulat: Bekerja sama dengan pelatih profesional luar sekolah.
Pramuka, PMR, Paduan Suara, Futsal, dan Rohis.
Saat ini, SMAN 1 Wanasari telah memulai seleksi untuk berbagai perlombaan di tahun mendatang. Keberhasilan yang telah diraih menjadi pelecut semangat bagi seluruh civitas akademika untuk terus mengharumkan nama Kabupaten Brebes di kancah yang lebih luas.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menanggapi sorotan publik terkait rencana pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), pihak manajemen RSUD akhirnya memberikan klarifikasi mendalam mengenai tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Direktur RSUD Brebes drg Adhi Supriadi MKes melalui Miftahul Janan Kabid Penunjang RSUD Brebes menegaskan bahwa angka yang tercantum dalam RUP bukanlah angka statis yang wajib dihabiskan, melainkan sebuah proyeksi perencanaan yang sangat bergantung pada realisasi pendapatan rumah sakit.
Anggaran Fleksibel Layaknya Swasta
Dalam sebuah penjelasan kepada awak media, perwakilan manajemen RSUD menyampaikan bahwa sebagai institusi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, RSUD memiliki fleksibilitas yang berbeda dengan instansi pengguna APBD murni.
“Anggaran BLUD yang dipasang di RUP itu adalah angka perencanaan. Bisa naik, bisa turun, bahkan bisa dihapus tergantung evaluasi pendapatan di triwulan berjalan. Jika pendapatan tidak mencapai target atau ada kebutuhan yang lebih mendesak, rencana tersebut bisa kita tekan atau alihkan,” jelas Miftahul Janan Kabid Penunjang RSUD Brebes , Selasa (28/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Miftahul Janan Kabid Penunjang RSUD Brebes mencontohkan, prioritas utama tetap berada pada ketersediaan obat-obatan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Jika terjadi kerusakan mendadak pada alat vital seperti CT Scan, manajemen harus segera mengalihkan anggaran dari pos lain untuk perbaikan agar pelayanan tidak terhenti.
“Tujuannya agar kita bisa bersaing dengan rumah sakit swasta, terutama dalam kecepatan menangani komplain dan perbaikan fasilitas,” tambahnya.
Manajemen membenarkan adanya rencana tersebut untuk menunjang kinerja tiga dokter spesialis bedah saraf, yakni dr. Aulia, dr. Azka, dan dr. Paul.
Layanan Unggulan Baru: KJSU
Meski melakukan efisiensi di berbagai lini, RSUD terus meningkatkan status layanan kesehatan bagi masyarakat Brebes dan sekitarnya. Saat ini, RSUD sedang memperkuat layanan spesialisasi KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi).
Fasilitas seperti Cath Lab untuk penanganan jantung, penanganan stroke, hingga bedah tumor otak kini sudah bisa dilakukan secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir angka rujukan pasien ke Semarang atau kota besar lainnya.
“Kami berharap rekan-rekan media dan masyarakat melakukan tabayyun (klarifikasi) terlebih dahulu sebelum menyimpulkan isu yang beredar. Jangan sampai pemberitaan yang belum jelas berdampak negatif pada citra layanan kesehatan kita, padahal semangat kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Mengenal BLUD: Mekanisme Rasa Swasta di Instansi Pemerintah Demi Optimalkan Pelayanan Publik
Konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kini menjadi pilar utama dalam transformasi pelayanan publik di Indonesia. Berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya, BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang unik sebuah model birokrasi dengan pola operasional layaknya perusahaan swasta.
Mandiri dalam Pengelolaan dan Perencanaan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Esensi utama BLUD terletak pada kemandiriannya. Jika instansi non-BLUD sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD, BLUD diberikan wewenang untuk mengelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) secara mandiri untuk menunjang operasional mereka.
“Konsepnya tetap pemerintah, tetapi operasionalnya dikelola layaknya pihak swasta. Hal ini dikarenakan BLUD bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga mereka dituntut mampu mencari pendapatan dan mengelola anggaran secara mandiri,” ujar Miftahul Janan saat memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme anggaran.
Status BLUD tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan seperti RSUD. Di berbagai daerah, objek wisata seperti kebun binatang hingga unit transportasi publik telah mengadopsi status ini guna mempercepat akselerasi pelayanan tanpa harus terhambat birokrasi anggaran yang kaku.
Proyeksi Target dan Alokasi Anggaran
Lebih lanjut dikatakan Miftahul Janan Kabid Penunjang RSUD Brebes ,
dalam mekanisme perencanaan, BLUD bekerja dengan target yang terukur. Sebagai contoh, RSUD dapat mematok target pendapatan berdasarkan tren tahun berjalan. Jika tahun ini realisasi mencapai Rp 150 miliar, maka untuk tahun anggaran berikutnya, pihak legislatif (DPRD) melalui Komisi terkait biasanya memberikan tantangan target yang lebih tinggi, misalnya Rp 200 miliar.
Setelah target pendapatan disepakati, BLUD menyusun alokasi belanja yang ketat dan efisien, di antaranya:
Belanja Obat: Dialokasikan secara proporsional (rata-rata 15% hingga 25%) dari total pendapatan.
Belanja Pegawai: Dibatasi maksimal di angka ideal 40% demi menjaga kesehatan fiskal instansi.
Biaya Operasional: Mencakup tagihan listrik, air, internet, hingga jasa keamanan (Satpam) dan kebersihan (Cleaning Service) yang dibiayai langsung dari kantong BLUD, bukan APBD murni.
Investasi Alat Medis: Menekan Risiko, Menyelamatkan Nyawa
Salah satu poin krusial dalam fleksibilitas BLUD adalah kemampuan melakukan Belanja Modal untuk pengembangan layanan. Hal ini sangat vital, terutama saat sebuah rumah sakit memiliki tenaga medis spesialis baru yang memerlukan dukungan teknologi tinggi.
Sebagai ilustrasi, kehadiran dokter spesialis bedah saraf memerlukan dukungan alat medis mutakhir seperti Mikroskop Bedah Saraf. Alat ini bukan sekadar perlengkapan tambahan, melainkan instrumen penentu hidup dan mati pasien dalam kasus pendarahan otak akibat kecelakaan atau tumor.
“Tanpa alat yang memadai, risiko operasi sangat besar. Kesalahan sekecil apa pun dalam pemotongan saraf bisa berakibat kebutaan atau kelumpuhan. Oleh karena itu, pada perencanaan tahun 2026, pengadaan alat modal menjadi prioritas untuk memastikan angka keselamatan pasien lebih tinggi,” tambah narasumber tersebut.
Melalui sistem BLUD, diharapkan instansi pemerintah tidak lagi hanya menjadi penyerap anggaran, tetapi menjadi unit pelaksana yang produktif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan prima yang setara dengan kualitas sektor privat.
Reporter teguh
BEKASI, DN-II Pagi yang mencekam menyelimuti kawasan perlintasan kereta api Bekasi Timur. Hingga Selasa pagi (28/4/2026), tim SAR gabungan dan teknisi PT KAI masih berjibaku melakukan evakuasi berskala besar menyusul kecelakaan berantai yang melibatkan tiga rangkaian kereta api dan satu unit taksi online. Proses penyelamatan berlangsung dramatis, terutama saat petugas berupaya membebaskan masinis yang terjepit di antara material baja.
Kronologi: Efek Domino di Perlintasan Sebidang
Insiden yang bermula pada Senin malam (27/4/2026) ini berkembang menjadi tragedi berantai yang kompleks. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, peristiwa maut ini terbagi dalam dua fase krusial:
Fase Pertama: Sebuah mobil taksi online dilaporkan mengalami mati mesin tepat di tengah perlintasan sebidang. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat masinis Kereta Api A tidak mampu melakukan pengereman darurat, sehingga benturan keras tak terelakkan.
Fase Kedua: Dampak dari tabrakan pertama memaksa Kereta Api B melakukan pemberhentian mendadak di jalur yang sama. Tak berselang lama, Kereta Api C yang melaju dari arah belakang menghantam bagian ekor Kereta B, memicu tabrakan beruntun (rear-end collision) yang hebat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Situasi sangat kacau. Suara benturan terdengar hingga radius beberapa ratus meter. Terjadi dua insiden yang saling berkaitan dalam waktu yang sangat singkat,” ujar salah seorang saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian.
Evakuasi Masinis Berlangsung Menegangkan
Hingga pukul 07.30 WIB, petugas masih menggunakan alat pemotong baja (hydraulic cutter) untuk menjangkau korban yang terjepit di kabin masinis dan gerbong penumpang yang ringsek.
Isak tangis keluarga dan simpati publik mulai membanjiri lokasi serta linimasa media sosial. Beberapa identitas korban mulai terkonfirmasi melalui kerabat:
Sektor Petugas: Masinis KA Argo Bromo dilaporkan menjadi salah satu korban dengan luka serius akibat hantaman di bagian depan kabin.
Sektor Penumpang: Kabar duka juga datang dari dunia pendidikan; seorang guru dilaporkan tutup usia dalam insiden ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh kerabat korban melalui unggahan di media sosial.
Data Ringkas Insiden Bekasi Timur
Aspek Keterangan
Lokasi Jalur Perlintasan Kereta Api Bekasi Timur
Waktu Kejadian Senin Malam, 27 April 2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Objek Terlibat 3 Rangkaian KA, 1 Unit Taksi Online
Status Jalur Lumpuh Total (Arah Jakarta & Jawa)
Fokus Saat Ini Evakuasi Korban & Sterilisasi Rel
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT KAI maupun Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota belum merilis jumlah resmi korban jiwa dan luka-luka. Prioritas utama saat ini adalah percepatan evakuasi dan normalisasi jalur agar mobilitas transportasi publik dapat kembali pulih.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page