KENDARI, DN-II Tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector rekanan PT Astra Credit Companies (ACC) Finance Kendari menuai kecaman keras. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (BEM FKIP UHO), Hendrawan, secara resmi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha PT ACC Finance Kendari. (5/9/2026).
Desakan ini mencuat setelah terjadi insiden fatal di mana satu unit mobil ditarik paksa dari pekarangan rumah pribadi warga. Ironisnya, korban merupakan pemilik kendaraan dengan rekam jejak pembayaran bersih tanpa ada tunggakan sama sekali, menjadikan insiden ini sebagai kasus salah sasaran yang mencederai hak konsumen.
Poin Utama dan Tuntutan BEM FKIP UHO
Pencabutan Izin Usaha: Menuntut OJK Sultra segera mencabut izin operasional PT ACC Finance Kendari karena dinilai gagal melakukan pengawasan internal terhadap pihak ketiga.
Pengembalian Unit Kendaraan: Mendesak agar kendaraan korban segera dikembalikan secara utuh tanpa syarat apa pun dalam kondisi semula.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Permintaan Maaf Terbuka: Menuntut manajemen PT ACC Finance Kendari menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan publik.
Eskalasi Gerakan: Mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor OJK Sultra dan Kantor PT ACC Finance Kendari jika tuntutan tidak direspon secara progresif.
Pelanggaran Prosedur dan Asas Hukum
Aksi penyitaan sepihak di kediaman pribadi tanpa verifikasi data yang valid dinilai telah menabrak ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan aturan hukum tersebut, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak tanpa melalui permohonan resmi ke Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa atau keberatan.
”Bagaimana mungkin perusahaan pembiayaan berskala nasional melakukan kecerobohan sekasar ini? Ini membuktikan kegagalan total dalam sistem kontrol internal mereka. Tindakan ini sudah masuk dalam kategori teror terhadap ruang privasi warga negara,” tegas Hendrawan dalam rilis resminya.
BEM FKIP UHO menyatakan komitmen penuh untuk terus berdiri bersama korban dan mengawal kasus ini hingga tuntas demi menegakkan marwah hukum serta melindungi kenyamanan masyarakat Kendari dari praktik penagihan yang serampangan. Tim
Update Gempa NTT Hari ke-22: TNI Salurkan 12,5 Ton Bantuan via Udara, Total Logistik Capai 1.214 Ton
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh dua, Sabtu (5/9/2026).
TNI mengerahkan 3.545 personel untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 12,597 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Pengiriman tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus terdistribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI untuk masyarakat terdampak gempa NTT mencapai 1.214,097 ton, melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana dan membantu pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Kaltim, DN-II TNI mengerahkan personel dan Helikopter H225M Caracal TNI AU untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026).
Penanganan dilakukan melalui darat dan udara untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas.
Untuk penanganan melalui udara, Helikopter H225M Caracal dari Skadron Udara 8 melaksanakan dua sorti penerbangan dengan 15 kali water bombing di sejumlah titik, antara lain Bukit Merdeka, Bukit Tengkorak, dan Wonotirto.
Dalam setiap sorti, helikopter membawa sekitar dua ton air dari sumber air terdekat untuk dijatuhkan pada titik api prioritas. Patroli udara juga dilaksanakan untuk memantau perkembangan karhutla dan menentukan sasaran pemadaman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sedangkan penanganan di darat, personel Kodim 0913/PPU bersama Polres PPU, BPBD PPU, Otorita IKN, dan unsur terkait melakukan penyisiran serta pemadaman sisa api dan bara, termasuk di lokasi yang sulit dijangkau. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pelaksanaan water bombing berdasarkan perkembangan titik api dan kondisi di lapangan.
TNI terus bersinergi dengan Otorita IKN, BNPB, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam penanganan karhutla. Pengerahan personel dan alutsista merupakan bagian dari upaya mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas ke permukiman maupun kawasan pembangunan IKN. Red
#tniprima #tnirakyat
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyakto menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030, Sabtu (5/9/2026). Dalam susunan kepengurusan tersebut, Panglima TNI dipercaya menjadi salah satu Dewan Pembina IPSI.
Dalam kepengurusan IPSI Masa Bakti 2026–2030, Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Pembina Utama, Sugiono sebagai Ketua Umum, dan Dr. Edhy Prabowo, sebagai Ketua Harian IPSI.
Pelantikan pengurus menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dan pembinaan pencak silat, sekaligus mendorong peningkatan prestasi di tingkat nasional maupun internasional serta menjaga pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
Keterlibatan Panglima TNI sebagai salah satu Dewan Pembina merupakan wujud dukungan TNI terhadap pembinaan dan pengembangan pencak silat, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berprestasi, disiplin, dan berkarakter. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof Sutan Nasomal: Tembak Mati Bandar Narkoba, Indonesia Darurat Pasar Gelap Jaringan Internasional
Jakarta, DN-II Sangat berbahaya bila Presiden RI Prabowo tidak melaksanakan hukuman mati (hukaman tembak mati) bagi para bos besar narkoba dan kurirnya yang menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar untuk penjualan Narkoba dengan macam macam jenisnya. Bila ada oknum aparat yang terlibat maka harus di hukum mati juga. (4/9/2026).
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH tegas menyampaikan kepada awak media bahwa TIDAK BOLEH ADA TOLERANSI siapa saja bos narkoba dari luar negri bersama kurirnya dan para oknum yang terlibat harus di hukum mati. Begitu juga bila WNI ikut menyediakan fasilitasnya hukum mati.
Korban narkoba dari dewasa sampai anak anak sudah sangat banyak luar biasa dan akan lama untuk pemulihannya ketika berobat di BNN. Bisa tidak tertolong lagi karena dampak narkoba merusak jaringan otak manusia. Bisa 25 tahun lebih mengobatinya.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH : Menjajah Indonesia dengan memasukkan Narkoba atau memproduksi Narkoba di Indonesia adalah sama saja mengajak perang dengan Indonesia. Para pemerhati masyarakat melihat Indonesia menjadi pasar besar jaringan Narkoba karena oknum aparatnya mudah di sogok.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH : Seharusnya para KAPOLDA mundur dari jabatannya bila tak mampu memutus semua jaringan narkoba diwilayah kerjanya. Apa tidak malu sebagai KAPOLDA tetapi membiarkan narkoba mudah masuk dari LN ke semua wilayah hukum Indonesia. Mundur harusnya KAPOLDA yang wanprestasi. KAPOLDA yang cerdas tidak akan sayang sama peluru untuk menembak ditempat para bos narkoba karena menyerang Indonesia sebagai pasar besar pemasaran Narkoba.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto pasti tau semua persoalan narkoba menyerang Indonesia dengan secara besar besaran.
Presiden RI Prabowo Subianto pasti tau judol (judi online) juga bebas masuk merampok uang masyarakat dengan jumlah Trilyunan. Bila tidak di putus dan di perangi maka tiap bulan bisa 3 ribu Trilyun uang rakyat yang di tarik ke LN lewat judi online.
Bila tidak mau perang melawan mafia narkoba dan mafia judi. Indonesia pasti hilang dari peta dunia.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas STIA STIH Pronass Ketua Umum YPP Brigip.
TANA TORAJA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengecam keras kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 1 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/9/2026). Ia menilai insiden tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
”Dengan sudah ratusan kasus serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ini mestinya jadi pelajaran. Kasus di SMPN 1 Makale ini tidak akan terjadi kalau saja pihak pengelola SPPG MBG tidak lalai terhadap bahan makanan,” tegas Prof. Sutan saat dimintai tanggapan di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Jumat (5/9/2026).
Dugaan Penggunaan Bahan Pangan Kadaluwarsa
Prof. Sutan menduga kuat adanya unsur kesengajaan dari pengelola SPPG MBG Tana Toraja demi meraih keuntungan berlipat ganda. Menurutnya, insiden ini bukan lagi persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut keselamatan nyawa anak bangsa yang seharusnya dilindungi melalui program peningkatan gizi negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Negara hadir lewat program MBG untuk menyehatkan, bukan untuk meracuni,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan yang masuk ke ranah pidana. Selain proses hukum, ia juga meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi total seluruh unit SPPG di Sulawesi Selatan maupun secara nasional.
Kronologi Singkat Kejadian
Sebelumnya, sebanyak 42 siswa SMPN 1 Makale dilarikan ke Puskesmas Makale Kota dan RSUD Tana Toraja usai menyantap menu MBG yang terdiri dari nasi, ayam suwir, sayur lodeh, dan susu. Sebanyak tiga siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap akibat dehidrasi, sementara sampel makanan kini tengah diuji lebih lanjut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan setempat.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., adalah Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak sekadar melakukan pemantauan dan mengumpulkan data. Tim harus mampu mengidentifikasi akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, menentukan intervensi yang tepat, serta mengawal penyelesaiannya.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab yang harus dikawal, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Tugas inti tim meliputi koordinasi pelaksanaan pemantauan sesuai wilayah, pengumpulan data dan informasi perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, verifikasi data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda), serta analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, tim juga diminta mengawal Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret. Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menentukan setidaknya tiga langkah yang paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Penentuan prioritas perlu disesuaikan dengan potensi sekaligus persoalan utama yang dihadapi masing-masing daerah.
Karena itu, Tomsi menekankan bahwa pendekatan terhadap setiap daerah tidak dapat diseragamkan. Perbedaan karakteristik, potensi, dan persoalan ekonomi membuat intervensi yang dibutuhkan setiap daerah juga berbeda.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan cara mengatasinya],” ungkapnya.
Untuk menghasilkan diagnosis yang tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim dan Pemda. Keterlibatan BPS diperlukan terutama untuk membantu memastikan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Tim yang sudah kita bentuk tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, memiliki kewajiban … pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” ungkapnya.
Dengan data yang terverifikasi dan analisis yang lebih tajam, tim diharapkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi mampu menentukan langkah penyelesaian yang konkret dan mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah.
Pada akhirnya, Tomsi menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya. Red
Bandar Lampung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar unit usaha retail. KDKMP diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“KDKMP ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Simpan pinjam itu salah satu saja. Di dalamnya bisa jadi ada toko sembako, ada apotek, dan semua barang subsidi disalurkan secara resmi melalui KDKMP ini,” ujar Bima dalam Seminar Nasional KDKMP bertema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Menurut Bima, KDKMP tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket. Koperasi tersebut memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat, sementara harga bagi konsumen dapat ditekan. KDKMP juga diharapkan berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja di desa.
“KDKMP ini menggabungkan, satu, kebutuhan masyarakat, kedua, layanan pemerintah, dan yang ketiga, ini yang penting dan menarik, yaitu layanan bisnis. Warga butuh apa, pemerintah melayani apa, subsidi-subsidi tadi, dan ketiganya adalah unit-unit usaha bisnis dan potensi kemitraan strategis,” kata Bima.
Dalam implementasinya, KDKMP diarahkan mendukung distribusi bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, serta gas LPG bersubsidi. KDKMP juga didorong membangun ekosistem bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain dengan berperan sebagai agregator yang dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bima menjelaskan, pengelolaan KDKMP saat ini masih berada dalam masa transisi sekitar dua tahun. Dalam periode tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara mengelola koperasi melalui penempatan personel yang terus dimatangkan, termasuk melalui pelatihan serta dengan mengakomodasi masukan dari kepala desa maupun lurah. Setelah masa transisi berakhir, KDKMP diarahkan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.
Sejumlah daerah, kata Bima, telah menunjukkan perkembangan positif. KDKMP Sidomulyo di Jember telah menembus ekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tenggara berhasil memasuki pasar Tiongkok. Jawa Timur juga disebut mencatatkan nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.
Bima menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan.
“Ujung tombaknya tentu pemerintahan daerah. Pak Mendagri Tito sudah mengeluarkan surat edaran, memastikan agar kepala daerah memberikan full atensi, mulai dari perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah silakan diselaraskan apabila ada hal yang perlu diakomodasi dengan KDKMP,” ujar Bima.
Terkait pemanfaatan lahan, Bima menjelaskan, lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat digunakan untuk mendukung KDKMP melalui skema kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala desa dapat berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menyampaikan permohonan kepada BUMN terkait, termasuk opsi pinjam pakai tanpa pembayaran apabila memenuhi ketentuan.
Adapun target ideal luas lahan KDKMP mencapai 1.000 meter persegi. Namun, penerapannya dapat disesuaikan bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan.
Bima juga meminta pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebelum KDKMP diserahterimakan kepada desa atau pemerintah daerah. Tim yang dipimpin sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota bertugas memeriksa administrasi, kesesuaian dokumen, serta kondisi lapangan dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sekaligus mencegah persoalan di kemudian hari.
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Forkopimda Provinsi Lampung, serta para bupati, camat, dan lurah. Red
Tegal, DN-II Personel Polsek Balapulang bersama Koramil Balapulang dan masyarakat bergerak cepat mengevakuasi ternak sekaligus membantu memadamkan kebakaran kandang kambing milik Bumdes Pemerintah Desa Pamiritan, Desa7 Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jumat (4/9/2026).
Kebakaran diketahui sekitar pukul 13.15 WIB setelah warga melihat kobaran api disertai asap tebal dari area kandang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Balapulang sekitar pukul 13.20 WIB.
Berdasarkan informasi awal, sebelum kebakaran terjadi terdapat aktivitas pembakaran sampah di sekitar kandang sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah api diketahui membesar, Kapolsek Balapulang bersama personel segera mendatangi lokasi. Petugas kemudian berkoordinasi dengan pemadam kebakaran serta bersama anggota Koramil dan masyarakat melakukan penanganan.
Di tengah kobaran api, petugas dan warga terlebih dahulu berupaya menyelamatkan kambing yang masih dapat dievakuasi. Setelah itu, pemadaman dilakukan menggunakan air dan peralatan yang tersedia hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 WIB.
Kapolsek Balapulang IPTU Syaeful Hidayat, S.H. mengatakan, prioritas petugas saat tiba di lokasi adalah mencegah api semakin meluas sekaligus menyelamatkan ternak yang masih memungkinkan untuk dievakuasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Begitu menerima laporan, anggota langsung menuju lokasi. Bersama TNI dan masyarakat, kami melakukan pemadaman sekaligus mengevakuasi kambing yang masih dapat diselamatkan agar dampak kebakaran tidak semakin besar,” ujar IPTU Syaeful Hidayat, S.H.
Kapolsek mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, terlebih di sekitar bangunan atau kandang yang mudah terbakar.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api atau pembakaran sampah begitu saja. Pastikan api benar-benar padam dan jauhkan sumber api dari material yang mudah terbakar. Pencegahan menjadi langkah paling penting agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun, berdasarkan pendataan awal, sebanyak 75 ekor kambing dilaporkan terdampak dengan taksiran kerugian sekitar Rp150 juta, sedangkan kerusakan bangunan kandang yang terbuat dari kayu diperkirakan mencapai Rp150 juta. Total kerugian materiil diperkirakan sekitar Rp300 juta.
Polsek Balapulang telah melakukan pengecekan tempat kejadian, berkoordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Tegal dan Damkar, serta mencatat keterangan saksi untuk mendalami penyebab kebakaran. ( S. Bimantoro )
Brebes, DN-II Kodim 0713/Brebes melalui jajaran Koramil 16/Larangan terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau.
Salah satunya dengan melaksanakan pendampingan kegiatan penyaluran bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes kepada masyarakat di Desa Kamal dan Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Sabtu (5/9/2026).
Kegiatan pendistribusian air bersih tersebut merupakan bentuk respons pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air di sejumlah wilayah mengalami keterbatasan.
Dalam pelaksanaannya, Babinsa Koramil 16/Larangan Serda Faisal Susanto turut mendampingi proses penyaluran bantuan air bersih kepada warga. Kehadiran Babinsa di lapangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan komitmen TNI AD untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat serta membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi warga di wilayah binaannya.
Adapun penerima manfaat bantuan air bersih tersebut meliputi masyarakat Desa Kamal dan Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga, terutama untuk keperluan sehari-hari selama berlangsungnya musim kemarau.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Desa Pamulihan Wandi, Sekretaris Desa Kamal Cipto, serta Babinsa Koramil 16/Larangan Serda Faisal Susanto. Kehadiran unsur pemerintah desa bersama TNI dan BPBD menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam penanganan dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Brebes.
Babinsa Koramil 16/Larangan Serda Faisal Susanto mengatakan, pendampingan dilakukan untuk membantu memastikan proses pendistribusian air bersih berjalan dengan tertib dan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Babinsa akan selalu berupaya hadir dan membantu masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kesulitan akibat kondisi musim kemarau. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi terkait agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa jajaran Kodim 0713/Brebes akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai dampak musim kemarau.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama. Untuk itu, keberadaan Babinsa di wilayah diharapkan dapat menjadi penghubung sekaligus membantu mempercepat penanganan apabila terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan.
“Musim kemarau dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. TNI melalui Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BPBD dan pemerintah desa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Dandim.
Lebih lanjut, Dandim menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan penyaluran air bersih tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kodim 0713/Brebes terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Babinsa diharapkan dapat terus memonitor perkembangan situasi di desa masing-masing, termasuk terkait ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
Dengan adanya bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Brebes tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Kamal dan Desa Pamulihan. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
Kodim 0713/Brebes melalui para Babinsa akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna membantu masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul di wilayah dapat segera ditangani secara bersama-sama. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page