BREBES, DN-II Pendangkalan hebat yang melanda Kali Nippon dan Kali Krakahan di wilayah Kabupaten Brebes telah memicu keresahan di kalangan nelayan. (4/6/2026).
Akibat sedimentasi yang kian parah, ratusan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian karena kapal tidak dapat melaut. Tak ingin terus menunggu, para nelayan akhirnya berinisiatif melakukan swadaya dengan patungan menyewa alat berat untuk melakukan pengerukan secara mandiri.
Pantauan redaksi di lapangan menunjukkan kondisi Kali Nippon yang kian memprihatinkan, selain pendangkalan, tumpukan sampah juga menghambat alur pelayaran kapal nelayan. Kondisi ini membuat nelayan terpaksa menepi dan tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, Drs. Eko Supriyanto, M.Si., pada Kamis (4/6/2026) mengungkapkan bahwa pendangkalan ini berdampak pada ribuan nelayan yang tersebar di lima kecamatan di jalur Pantura Brebes. Berdasarkan data statistik perikanan tahun 2024, total nelayan yang terdampak mencapai 10.646 jiwa.
Data Nelayan Wilayah Pantura (Tahun 2024):
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kecamatan Pemilik Kapal ABK Total
Brebes 642 632 1.274
Wanasari 774 1.464 2.238
Bulakamba 1.060 1.935 2.999
Tanjung 858 566 1.424
Losari 1.437 1.270 2.711
Total 4.771 5.867 10.646
Sumber: Data Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes 2024
Eko Supriyanto menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat pihaknya mengarahkan nelayan untuk melakukan pengerukan secara swadaya. “Akhirnya nelayan kita arahkan untuk swadaya. Kelompok nelayan berembuk dan patungan sesuai kebutuhan untuk mengeruk dan menguras kali tersebut agar akses melaut kembali terbuka,” ujarnya.
Menanggapi persoalan kewenangan, Ketua Komisi II DPRD Brebes, Tobidin Sarjum, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan sungai memiliki regulasi yang ketat dan melibatkan kewenangan pusat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Terkait kewenangan sungai, harus dikoordinasikan dengan pihak BBWS Pemali-Juwana. Jika hanya sekadar normalisasi, kita bisa bahas melalui Badan Anggaran, baik bersumber dari Bantuan Gubernur maupun anggaran kementerian,” jelas Tobidin. Ia menambahkan bahwa untuk Desa Krakahan dan Kali Sebrogan, pemangku kebijakan anggarannya berada di bawah BBWS.
Di sisi lain, Ketua LSM Mas Jaka, Mahfudin, memaparkan hasil penelusurannya terkait pembagian kewenangan wilayah penanganan sungai. Menurutnya, penanganan Kali Krakahan saat ini sudah ditangani oleh pihak BBWS Cimancis. Sementara itu, untuk Kali Nippon yang terletak di Desa Sawojajar, kewenangan berada di bawah naungan PSDA Pemali-Juwana.
Hingga berita ini diturunkan, nelayan berharap agar pihak terkait, terutama BBWS, dapat segera turun tangan melakukan normalisasi permanen agar nelayan tidak terus-menerus dibebani biaya sewa alat berat secara mandiri.
Pewarta: Teguh
Editor: Casroni
JAKARTA, DN-II Perwakilan nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Makarti, Komplek Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan terkait regulasi yang dinilai membebani operasional mereka di lapangan.
Ketua Koperasi, Mustakim, beserta jajarannya memaparkan sejumlah kendala utama, di antaranya tumpang tindih aturan antar-kementerian, proses pengurusan dokumen seperti pengukuran kapal yang dianggap terlalu memakan waktu, hingga kekhawatiran terkait rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor kelautan. Para nelayan mengungkapkan bahwa keterbatasan dokumen sering kali menjadi celah bagi penangkapan kapal nelayan oleh petugas, sementara beban pungutan resmi dinilai sudah sangat memberatkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan bagi nelayan yang berjuang mencari nafkah hingga ke perairan Kalimantan dan Sulawesi.
“Mencari ikan di laut lepas penuh dengan risiko tinggi. Keberadaan mereka perlu dilindungi, bukan justru dibebani dengan aturan yang tumpang tindih. Beban yang dipikul nelayan saat ini sudah sangat banyak,” tegas Viva Yoga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait isu ‘PBB Laut’, mantan Anggota Komisi IV DPR RI ini meminta adanya klarifikasi mendalam dari instansi terkait. Menurutnya, perlu dipastikan kembali urgensi aturan tersebut, mengingat sektor tambak dan keramba sudah memiliki skema pajak sendiri, serta adanya pajak tahunan bagi kapal nelayan.
Prioritas Kesejahteraan Nelayan
Viva Yoga menekankan bahwa kesejahteraan nelayan merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Ia merujuk pada pidato Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF 2027, di mana pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas nelayan melalui modernisasi alat tangkap dan pembangunan 5.000 desa nelayan.
Kementerian Transmigrasi sendiri berperan aktif melalui program pengembangan kawasan transmigrasi pesisir. “Kami memiliki kawasan nelayan, seperti di Barelang, Batam, dan Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Di Barelang, kami telah memberikan pelatihan kepada 50 nelayan dan menyalurkan 16 unit kapal berukuran 5 GT kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan daya saing mereka,” papar Viva Yoga.
Visi Modernisasi Pasar Ikan
Dalam jangka panjang, Viva Yoga berharap Indonesia mampu mereformasi ekosistem perikanan, termasuk di Lamongan, dengan mengadopsi standar pasar ikan modern seperti di Jagalchi (Busan), Noryangjin (Seoul), maupun Toyosu (Jepang). Modernisasi ini diyakini menjadi solusi permanen atas masalah klasik seperti pasokan es dan ketersediaan cold storage.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Viva Yoga berkomitmen untuk menjembatani aspirasi nelayan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Semua keluhan ini akan kami tindak lanjuti. Kuncinya ada pada klarifikasi, koordinasi, dan sinergi antar-lembaga. Kebijakan harus dibuat secara terintegrasi agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Rumah Sakit (RS) Bakti Asih Brebes secara resmi kembali melayani pasien BPJS Kesehatan mulai tanggal 2 Juni 2026. Kepastian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Brebes yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas.
Direktur RS Bakti Asih, dr. Gita Aristia, melalui Humas RS Bakti Asih, Kresna Adiwibowo, SKep. Ns., menyampaikan bahwa setelah melalui proses asesmen dan penilaian kelayakan yang ketat oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit kini dinyatakan siap kembali beroperasi melayani peserta JKN-KIS.
“Alhamdulillah, per 2 Juni ini kami sudah kembali melayani BPJS Kesehatan. Selain itu, kami juga menerima pasien BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, asuransi lainnya, serta pasien umum,” ujar Kresna saat ditemui, Kamis (4/6/2026).
Fasilitas Kesehatan yang Lebih Nyaman dan Lengkap
RS Bakti Asih saat ini memiliki kapasitas 111 tempat tidur dengan standar pelayanan yang telah ditingkatkan. Meski menyediakan ruang perawatan VIP dengan fasilitas premium layaknya hotel, pihak rumah sakit menegaskan bahwa kenyamanan pasien tetap menjadi prioritas utama, termasuk untuk ruang perawatan kelas standar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap pasien merasa nyaman. Bahkan untuk kelas standar pun, kami upayakan agar fasilitasnya tetap nyaman bagi pasien,” jelas Kresna.
Dari sisi pelayanan medis, RS Bakti Asih kini didukung oleh delapan poli dokter spesialis, di antaranya:
Penyakit Dalam
Spesialis Anak
Bedah
Jantung
Obgyn (Kebidanan dan Kandungan)
Paru-paru
Saraf
Jiwa
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain layanan poli yang lengkap, rumah sakit ini juga dilengkapi dengan sarana penunjang medis canggih, seperti CT Scan, Echo (pemeriksaan USG jantung), serta layanan operasi mata menggunakan teknologi Phacoemulsification (Phaco).
Komitmen untuk Masyarakat Brebes
Kresna menambahkan, pasien BPJS dari berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau dokter praktik yang bekerja sama dengan BPJS, dapat dirujuk ke RS Bakti Asih.
“Harapan kami, dengan kembalinya layanan BPJS ini, RS Bakti Asih Brebes dapat semakin optimal membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan akses yang lebih mudah,” tambahnya.
Dengan dukungan tenaga medis yang mumpuni serta komitmen manajemen di bawah kepemimpinan dr. Gita Aristia, RS Bakti Asih optimis dapat meningkatkan kontribusinya bagi kesehatan masyarakat di wilayah Brebes dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes berkomitmen untuk merampungkan penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah pada bulan Juni ini. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ketapang) DPKP Brebes, Yayuk Puji Rahayu Ningsih, menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pangan saat ini terbagi menjadi dua zona utama, yakni wilayah Tengah dan wilayah Selatan.
“Proses distribusi terus berjalan. Saat ini, hanya tersisa satu wilayah yang belum menerima bantuan, yaitu wilayah Sirampog,” ujar Yayuk saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Yayuk menambahkan, pihaknya menargetkan sisa bantuan untuk enam wilayah yang tersisa akan tuntas didistribusikan sepanjang bulan Juni. Percepatan ini dilakukan menyusul adanya kebijakan relaksasi dari Badan Pangan Nasional yang memperpanjang masa penyaluran bantuan pangan hingga akhir Juni. Relaksasi tersebut diberlakukan sebagai langkah antisipasi atas kendala teknis yang sempat dialami oleh pihak penyedia (pihak ketiga/Bulog) beberapa waktu lalu.
Mengenai alur distribusi, Yayuk menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pangan nasional ini melibatkan koordinasi lintas sektoral. Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog sebagai penyedia komoditas. Setelah komoditas siap, penyaluran kemudian diteruskan kepada pihak transporter atau penyedia jasa logistik (JPL) untuk disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan agar proses pendistribusian oleh transporter berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga masyarakat di wilayah yang belum menerima bisa segera mendapatkan haknya bulan ini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Harga komoditas beras di Pasar Induk Brebes hingga awal Juni 2026 terpantau masih mengalami fluktuasi. Ketidakstabilan harga ini dipicu oleh belum meratanya masa panen di berbagai wilayah, yang berdampak langsung pada rantai distribusi hingga ke tingkat konsumen (3/6/2026).
Bapak Narsim, seorang pedagang beras senior yang telah berpengalaman selama lebih dari 27 tahun di Pasar Induk Brebes, mengungkapkan bahwa harga beras saat ini berada di angka Rp13.600 per kilogram. Namun, angka tersebut tidak seragam di semua wilayah.
“Harga beras saat ini memang belum stabil. Di wilayah selatan, harganya bahkan bisa menyentuh Rp14.000 per kilogram. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh masa panen yang belum merata, terutama karena di wilayah utara masa panen belum sepenuhnya selesai,” jelas Narsim saat ditemui di lapak dagangannya, Rabu (3/6/2026).
Variasi Kualitas dan Pergeseran Komoditas
Menurut Narsim, fluktuasi harga juga sangat bergantung pada kualitas dan jenis beras. Secara umum, harga gabah di tingkat petani berada di kisaran Rp8.000 per kilogram. Namun, setelah melalui proses pengeringan, penggilingan, hingga sortir kualitas, harga di tingkat konsumen mengalami penyesuaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat ini, pedagang di Pasar Induk Brebes menjajakan berbagai varietas, seperti beras jenis S4 dan SS. Narsim juga menyoroti adanya pergeseran minat dan ketersediaan komoditas di pasar. “Dulu kita sering menjual jenis C4, namun sekarang keberadaannya sudah sangat jarang ditemukan di pasaran,” ungkapnya.
Menakar Harapan pada Subsidi Pupuk
Sebagai pelaku usaha yang telah lama berkecimpung di industri pangan, Narsim menekankan pentingnya stabilitas harga dari sektor hulu, yakni di tingkat petani. Ia berharap pemerintah dapat mengoptimalkan mekanisme penyaluran subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran.
Narsim meyakini, jika produktivitas petani terjaga dengan biaya produksi yang terkendali, maka harga beras di tingkat petani akan lebih stabil. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan pedagang dalam menentukan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, subsidi pupuk harus lebih tepat sasaran. Jika petani sejahtera dan harga di tingkat bawah stabil, maka distribusi ke pasar akan lebih lancar. Ujung-ujungnya, harga bagi konsumen pun bisa lebih terjaga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Singapura, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting (TSASM) Tahun 2026 yang berlangsung di Singapura pada 2–4 Juni 2026.
Kegiatan ini merupakan forum konsultasi strategis tahunan antara TNI dan Singapore Armed Forces (SAF) guna mengevaluasi serta memperkuat kerja sama pertahanan bilateral kedua negara. (3/6/2026).
Sidang ke-22 TSASM dipimpin bersama oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dan Chief of Staff – Joint Staff Singapore Armed Forces, Brigadier General Chan Ching Hao. Pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk meninjau pelaksanaan berbagai program kerja sama pertahanan yang telah berjalan sekaligus membahas arah pengembangan kerja sama pada tahun-tahun mendatang.
Sebelum pelaksanaan sidang utama, Kasum TNI melaksanakan Courtesy Call dengan COS-JS SAF sebagai bagian dari rangkaian kegiatan guna mempererat hubungan profesional dan saling pengertian antara kedua angkatan bersenjata. Selanjutnya, kedua delegasi melaksanakan pembahasan komprehensif terkait perkembangan berbagai mekanisme kerja sama bilateral yang berada di bawah kerangka hubungan pertahanan Indonesia–Singapura.
Dalam sidang tersebut dibahas laporan kemajuan sejumlah forum kerja sama bersama, meliputi Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee (ISJIC), Indonesia-Singapore Joint Operations and Exercise Committee (ISJOEC), Indonesia-Singapore Joint Education and Staff Planning Committee (ISJESPC), serta Indonesia-Singapore Joint Logistics Committee (ISJLC). Selain itu, kedua delegasi juga membahas berbagai isu strategis pertahanan yang menjadi perhatian bersama serta rencana penyelenggaraan TSASM berikutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasum TNI menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara TNI dan SAF selama ini telah berkembang secara positif dan konstruktif, serta memberikan kontribusi penting dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat stabilitas kawasan. Melalui mekanisme TSASM, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama.
Delegasi Indonesia yang mendampingi Kasum TNI terdiri atas unsur Mabes TNI, perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Singapura, serta personel Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI. Kehadiran delegasi lintas bidang tersebut mencerminkan komitmen TNI dalam memperkuat kerja sama pertahanan yang komprehensif dengan SAF.
Pada akhir sidang, kedua ketua delegasi menandatangani Risalah Sidang ke-22 TSASM sebagai bentuk kesepakatan bersama atas hasil pembahasan dan arah tindak lanjut kerja sama pertahanan bilateral Indonesia–Singapura ke depan. Penandatanganan risalah tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan pertahanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perdamaian serta stabilitas kawasan. Red
#TNIprima
#TNIadaptif
#PuskersinTNI
#TSASM2026
#
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyambut kedatangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) masa penugasan 2025/2026 bertempat di Lapangan PRIMA, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (3/6/2026).
Dalam amanat tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh Asops Panglima TNI menyampaikan bahwa, selama kurang lebih 13 bulan bertugas di Lebanon, para prajurit berada di tengah lingkungan operasi yang sangat dinamis, kompleks dan penuh risiko. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan menuntut keteguhan mental, kematangan bertindak, serta profesionalisme prajurit dalam melaksanakan mandat Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dalam penugasan ini, TNI dan Bangsa Indonesia juga kehilangan empat prajurit terbaik yang gugur sebagai Kusuma Bangsa.
“Selama melaksanakan misi penugasan, Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL juga telah berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menorehkan prestasi yang membanggakan. Dengan menerima dua penghargaan oleh Force Commander Unifil Mayjen Diodato Abagnara yaitu, di bidang kemanusiaan penghargaan Letter of Appreciation kalian telah memberikan bantuan nyata berupa penyediaan air bersih dan sistem penjernihan air layak minum bagi masyarakat lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) TNI Konga UNIFIL Kolonel Inf Raja Gunung Nasution mengucapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Force Commander UNIFIL, salah satunya pembangunan sistem penjernih air layak minum bagi masyarakat Lebanon Selatan yang selama ini berjuang mendapatkan sumber kehidupan paling mendasar. Hal tersebut merupakan bagian dari pengabdian prajurit TNI dalam mengemban tugas operasi dan sebagai Duta Budaya Bangsa pada misi penugasan pemeliharaan perdamaian dunia.
Satgas TNI Konga UNIFIL yang terdiri dari beberapa bagian Satgas yaitu, Satgas TNI Yonmek Konga XXIII-S/UNIFIL, Force Headquarter Support Unit, Military Police Unit, Military Civic Outreach Unit, Civil Military Cooperation, Hospital Level II dan Military Staff Sector East UNIFIL. Satgas TNI Konga UNIFIL merupakan refleksi komitmen TNI dalam mengamanatkan konstitusi pada aspek kepedulian menciptakan perdamaian dunia. Red
#tniprima
#indonesiabebasaktif
#misiperdamaiandunia
JAKARTA, DN-II Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu (3/6/2026). Penahanan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan atas perkara yang menjeratnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, Dadan keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul [masukkan waktu jika ada, misal: 16.00 WIB]. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan Agung. Dadan tampak dikawal ketat oleh sejumlah anggota TNI dan penyidik Kejagung saat digiring menuju mobil tahanan.
Sebelum resmi ditahan, tim penyidik Kejaksaan Agung terpantau melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengumpulan alat bukti terkait kasus yang sedang diselidiki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan rinci mengenai konstruksi perkara maupun dugaan pasal yang disangkakan kepada Dadan Hindayana. Penyidik masih terus melakukan pendalaman intensif terhadap kasus tersebut.
“Kami masih terus melakukan pendalaman terkait perkara ini,” ujar sumber dari lingkungan Kejagung singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasus ini menyita perhatian publik mengingat posisi strategis yang sebelumnya dipegang oleh Dadan di Badan Gizi Nasional. Pihak Kejaksaan Agung berjanji akan segera memberikan keterangan pers resmi kepada awak media setelah proses penyidikan lebih lanjut dilakukan. Red
#Kejagung #BGN #DadanHindayana #BeritaNasional #Hukum #UpdateHukum
JAKARTA, DN-II Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro meninjau langsung posko pengungsian korban kebakaran di kawasan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) malam.
Kunjungan ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons cepat kebutuhan masyarakat yang terdampak musibah.
Dalam kunjungannya, Wamensesneg menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako secara langsung kepada sekitar 354 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi selama masa darurat.
Selain menyerahkan bantuan, Juri Ardiantoro memastikan bahwa seluruh penanganan darurat di lapangan berjalan optimal. Ia melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas di posko pengungsian dan melakukan koordinasi cepat dengan pihak PLN guna memulihkan aliran listrik, baik di area pengungsian maupun di sekitar permukiman sementara warga. 
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara menyeluruh. Fokus utama kita saat ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik di posko agar warga tetap mendapatkan kenyamanan dasar di tengah situasi sulit ini,” ujar Juri di sela-sela peninjauannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pihak Kemensetneg juga menyatakan tengah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sinergi ini difokuskan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk penyediaan hunian yang layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Red
#KemensetnegRI
#RilisKemensetneg
Mekkah, DN-II– Proses mobilisasi jamaah haji lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas dari Kabupaten Brebes yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SOC 6 berlangsung dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Rabu, (3/6/2026).
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dikerahkan secara intensif untuk memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman.
M. Amrun Aziz, selaku Pembimbing Ibadah Haji Kloter SOC 6 Kabupaten Brebes, memimpin langsung proses pendampingan tersebut di lapangan. Di bawah arahannya, para petugas dengan sigap membantu jamaah yang membutuhkan bantuan kursi roda, mulai dari titik transit hingga akses menuju lokasi ibadah.
Dalam suasana yang penuh kesigapan, M. Amrun Aziz terus memantau kondisi jamaah sembari memberikan instruksi langsung kepada tim pendamping.
“Bismillahirrohmanirrohim. Mohon bantuannya, tolong berhati-hati saat memindahkan jamaah ke kursi roda. Pastikan posisi duduk nyaman dan aman. Utamakan keselamatan serta kenyamanan jamaah lansia dan disabilitas kita,” ujar M. Amrun Aziz di sela-sela proses evakuasi jamaah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran PPIH yang sigap ini menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi jamaah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Hingga berita ini diturunkan, kondisi jamaah kloter SOC 6 asal Kabupaten Brebes dilaporkan dalam keadaan baik dan tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian agenda ibadah haji.
Laporan Langsung dari Mekkah Tim Petugas Haji Brebes Kloter SOC 6
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page