DPD TMI Ogan Ilir Dampingi Kementan RI Tinjau Lokasi Oplah dan Program Jiat di Sejaro Sakti
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus bergerak aktif di tingkat tapak demi mengawal keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Pada Sabtu (30/5/2026), dilaksanakan agenda monitoring reguler di kawasan Blok Pemanfaatan (BP) Subur Hijau, Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Langkah strategis ini diambil guna meninjau langsung kondisi riil pertanaman sekaligus memetakan potensi perluasan area tanam di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen TP Kementan RI sekaligus Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Rachmat, S.Si., M.Si. Kehadiran beliau secara khusus berfokus untuk mendorong gerakan Luas Tambah Tanam (LTT) di lokasi Optimasi Lahan (Oplah) BP Subur Hijau. Langkah akselerasi ini dinilai sangat krusial guna mengejar target produksi padi di tengah tantangan perubahan iklim global.
Selain memacu perluasan area tanam, agenda ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian, salah satunya melalui program pengairan Jaringan Irigasi Air Tanah (Jiat). Program Jiat ini diaplikasikan untuk menjamin ketersediaan pasokan air yang stabil pada areal persawahan setempat. Dengan pasokan air yang terkelola dengan baik, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisasi secara signifikan.
Penyediaan sistem pengairan modern ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi intensif antara Kementan RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sinergi lintas kementerian ini dirancang secara terintegrasi untuk menyelesaikan kendala klasik tata kelola air di lahan pertanian. Melalui intervensi program Jiat, indeks pertanaman (IP) di lokasi Oplah Sejaro Sakti diharapkan mampu meningkat dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan, Dr. Rachmat didampingi oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatra Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP., M.P. Turut hadir pula mendampingi jalannya peninjauan ini adalah Tim CWS Katimker Ogan Ilir yang diwakili oleh Desi, S.P. dan Yunita, S.P., guna memastikan seluruh standardisasi teknis operasional pertanian di lapangan berjalan sesuai regulasi.
Dukungan terhadap program pemerintah pusat ini juga datang dari organisasi profesi petani di daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Ogan Ilir, Edi Patriansyah, S.T., bersama Sekretaris DPD TMI, Beni Apn, tampak hadir mengawal seluruh rangkaian kunjungan. TMI berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan informasi dan pendamping setia bagi petani agar mampu menyerap program bantuan ini dengan optimal.
Teknis pengawalan di tingkat lapangan juga diperkuat oleh kolaborasi solid antarpetugas pertanian dan unsur pertahanan wilayah. Kegiatan ini dihadiri oleh POPT Indralaya Selatan M. Rizky Agandi, POPT Pemulutan Barat Davit Ardi, Pendamping BP Kecamatan Indralaya Sulaiman, S.P., serta Koordinator Penyuluh BPP Indralaya bersama jajaran penyuluh pertanian lapangan. Sementara itu, dari unsur keamanan, Babinsa Desa Sejaro Sakti, Sertu Roma, turut hadir memastikan situasi berjalan kondusif.
Melalui momentum kolaborasi komprehensif ini, program Oplah dan modernisasi pengairan di Desa Sejaro Sakti diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Ogan Ilir. Sinergitas yang kuat antara kementerian, dinas teknis, organisasi TMI, TNI, dan kelompok tani lokal menjadi modal utama yang optimis mampu menyokong pencapaian target Swasembada Pangan Nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
REPORT : JULIYAN.
JAKARTA, DN-II Setibanya di tanah air, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu (30/5/2026).
Pertemuan ini menjadi agenda penting yang langsung dikebut Mensos Gus Ipul, sebelum dirinya bertolak melanjutkan perjalanan dinas ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam komitmen bersama tersebut, fokus utama pembahasan tertuju pada pemantapan peluncuran program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang. Program ini dirancang sebagai solusi konkret pemerintah dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia.
“Target program ini mampu memberikan akses pendidikan, fasilitas penginapan, jaminan kesehatan, serta kehidupan yang layak bagi lebih dari 45 ribu anak dari keluarga kurang mampu. Prioritas utama kami adalah anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang selama ini belum pernah menyentuh pendidikan formal sama sekali,” ujar Gus Ipul usai pertemuan.
Selain target skala nasional, pertemuan tersebut juga mematangkan rencana khusus untuk wilayah hukum Ibu Kota Jakarta. Tercatat, ada rencana penyekolahan bagi 1.000 anak kurang mampu, anak tidak bersekolah, serta anak jalanan di Jakarta yang akan disebar melalui 10 titik Sekolah Rakyat. Sejumlah titik ini termasuk sekolah-sekolah yang telah ditinjau langsung oleh jajaran Kementerian Sosial pada bulan lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah akselerasi ini, menurut jajaran kabinet, merupakan perwujudan langsung dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan lewat jalur edukasi.
“Presiden Prabowo menginginkan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Fasilitasnya harus layak dan nyaman, sehingga program ini benar-benar menjadi bekal nyata bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.
Usai merampungkan koordinasi matang bersama Seskab Teddy, Mensos Gus Ipul bersama tim langsung bertolak menuju bandara guna melanjutkan agenda kerja di wilayah Indonesia Timur.
(Red)
BREBES, DN-II Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan menyelimuti kediaman keluarga besar Bapak Kadarisman yang akrab disapa Bapak Balok dan Ibu Masritusripi di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, pada Sabtu (30/5/2026).
Rangkaian prosesi pernikahan sang putra tercinta, Herdi Jati Ratmoko, berjalan dengan khidmat dan penuh rasa syukur.
Setelah melewati prosesi akad nikah yang sakral dan berjalan lancar pada Jumat (29/5/2026), pihak keluarga menggelar resepsi pernikahan di kediaman mereka yang berlokasi di Desa Sigentong, RT 06/RW 04 (Sigentong Tengah).
Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wujud syukur atas dipersatukannya kedua mempelai dalam ikatan suci pernikahan.
Di sela-sela resepsi yang dihadiri oleh kerabat, sahabat, dan warga sekitar, Herdi Jati Ratmoko mengungkapkan rasa haru serta terima kasih yang mendalam atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara dengan baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sekeluarga merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir memberikan doa restu di hari bahagia kami,” ujar Herdi dengan nada penuh kebahagiaan, Sabtu (30/5/2026).
Pernikahan ini tidak hanya menjadi simbol persatuan dua insan, tetapi juga menjadi momen harapan bagi terwujudnya keluarga yang diberkahi. Sejalan dengan nilai-nilai luhur pernikahan, keluarga besar berharap agar bahtera rumah tangga yang dibangun senantiasa berpedoman pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya:
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Dengan harapan tersebut, keluarga besar mendoakan agar Herdi dan pasangan senantiasa dianugerahi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Dalam kesempatan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan permohonan maaf yang tulus apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun jamuan bagi para tamu undangan. Keluarga menegaskan bahwa doa dan restu dari kerabat yang belum sempat hadir tetap menjadi kado terindah bagi kebahagiaan pasangan pengantin.
Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah Herdi Rajatmoko dan sang istri dalam menapaki lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka.
Red/Casroni
CILACAP, DN-II Kondisi infrastruktur pada ruas jalan nasional Batas Provinsi Jawa Barat – Patimuan Sidareja, Kabupaten Cilacap, kini menjadi sorotan tajam. Jembatan Cinyawang, proyek strategis yang baru selesai dibangun dengan APBN Tahun Anggaran 2023, kini dilaporkan mengalami amblas pada bagian oprit, menimbulkan kekhawatiran serius bagi keselamatan publik. (30/5/2026).
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi (Koordinat: 7°36’06.2″ S / 108°46’26.2″ E, KM 95+775), kerusakan berupa penurunan permukaan aspal memanjang tepat di sambungan oprit jembatan. Kondisi ini menciptakan lubang dan gundukan yang membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua yang melintas.
Potensi Pelanggaran Hukum dan Standar Pelayanan
Mengingat statusnya sebagai jalan nasional di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, kondisi jembatan yang rusak dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun sejak serah terima pekerjaan patut dipertanyakan dari sisi mutu konstruksi.
Secara yuridis, kegagalan bangunan yang terjadi dalam masa retensi atau dalam masa layan dapat ditinjau berdasarkan beberapa regulasi utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Pasal 60 ayat (2) menegaskan bahwa penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika kerusakan ini terbukti akibat kelalaian teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi, kontraktor pelaksana dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pembiaran terhadap kondisi jalan yang membahayakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara negara.
PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi: Mengatur mengenai kewajiban penyedia jasa untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan konstruksi.
Desakan Perbaikan Segera
Mengingat ruas ini merupakan jalur logistik antar-provinsi yang vital, warga setempat dan pengguna jalan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah D.I. Yogyakarta selaku otoritas berwenang untuk segera mengambil tindakan preventif sebelum jatuh korban jiwa.
“Jalur ini sangat padat, apalagi malam hari. Jika dibiarkan, ini adalah jebakan bagi pemotor,” ujar salah satu warga di sekitar lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun BBPJN terkait penyebab kerusakan dan rencana perbaikan permanen. Masyarakat berharap pihak terkait tidak hanya melakukan penambalan sementara (patching), namun melakukan evaluasi teknis menyeluruh terhadap struktur oprit jembatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Tim redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak BBPJN Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta guna menanyakan langkah konkret yang akan diambil terkait pemeliharaan fasilitas publik yang menelan anggaran negara tersebut. Tim Red
*Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi*
Kendari, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Menurut Mendagri, pemberian penghargaan berbasis regional dilakukan agar proses penilaian lebih adil dan proporsional, mengingat karakteristik dan tantangan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda.
“Oleh karena itulah kemudian kita membuatnya menjadi regional, region. Region Sumatera sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Palembang, kemudian di Kalimantan dilaksanakan di Balikpapan dan beberapa waktu yang lalu [juga digelar] di Mataram,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.
Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.
Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
Kendari, DN-II Ungkapan “negara hadir untuk rakyat” perlu diwujudkan melalui langkah yang konkret. Karena itu, pemerintah sebagai representasi negara harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka secara nyata. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dan peran negara dalam kehidupan sehari-hari.
“Di sinilah kita ingin merubah cara berpikir kita agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, kunjungannya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 bantuan hanya menyasar 1.129 unit rumah, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 8.973 unit rumah. Setiap unit mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta.
Sementara itu, khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah bagi masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, program bedah rumah dan pembangunan perumahan tersebut merupakan salah satu langkah berskala besar yang belum pernah ditemuinya selama menjabat sebagai Mendagri.
“Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto serta langkah Menteri PKP yang kerap turun langsung meninjau kawasan permukiman masyarakat kurang mampu. Ia berharap program bantuan perumahan tersebut dapat terus berlanjut dan diperluas pada tahun-tahun mendatang guna mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah yang ada, yang kita sebut dengan backlog, masalah yang ada baik orang yang tidak punya rumah maupun tidak layak huni ini makin lama makin berkurang,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Semangat berbagi untuk tanah kelahiran terus dirawat oleh para intelektual asal Kabupaten Brebes. Melalui Forum Komunikasi Guru Besar dan Dosen Putera Puteri Brebes (FKGD) yang bernaung di bawah Yayasan Rumah Cinta Brebes, gerakan “Berqurban ke Kampung Halaman” kembali dilaksanakan secara rutin dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H. (30/5/202).
Tahun ini, FKGD menyalurkan hewan qurban sebanyak 9 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Hewan-hewan tersebut didistribusikan ke 16 desa yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes.
Ketua Yayasan Rumah Cinta Brebes, M. Munawir Lasiyono, S.T., M.T., menjelaskan bahwa kegiatan ini telah memasuki tahun ke-8 sejak yayasan berdiri pada 11 September 2018. Menurutnya, gerakan ini bukan sekadar ibadah ritual tahunan, melainkan bentuk ikatan batin para akademisi dengan masyarakat di kampung halamannya.
“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali melaksanakan amanah dari para guru besar dan dosen. Partisipasi ini datang dari para akademisi yang mengabdi di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” ujar Munawir.
Ia merinci, deretan akademisi yang terlibat tahun ini antara lain Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M. (UNJ), Prof. Dr. Sutoro, M.Kes., AIFO (Uncen), Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Ak., CA (UNDIP), Prof. Dr. Suwarno Hadisusanto, S.U. (UGM), Dr. Sunarto (UNPAD), hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Dr. Tahroni, M.Pd., serta puluhan tokoh akademisi lainnya dari berbagai universitas di tanah air.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi Pemerintah dan Pembina
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Dr. Tahroni, M.Pd., yang turut serta dalam gerakan ini, memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai bahwa ibadah qurban yang dilakukan para dosen ini memberikan dampak ganda: dimensi spiritual dan sosial.
“Ibadah qurban adalah wujud ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sarana memperkuat solidaritas sosial. Langkah teman-teman akademisi ini sangat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di pelosok-pelosok desa di Brebes,” kata Tahroni.
Senada dengan hal tersebut, Pembina FKGD yang juga Guru Besar Sosiologi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS., menyatakan kebanggaannya terhadap konsistensi rekan-rekan intelektual Brebes.
“Ini adalah langkah yang sangat positif. Sebagai kaum intelektual, kepedulian mereka untuk berbagi karunia Allah di kampung halaman adalah teladan nyata. Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut dan partisipasi para guru besar serta dosen asal Brebes semakin meningkat setiap tahunnya,” pungkas Prof. Darsono.
Sebagai informasi, wilayah distribusi qurban tahun ini mencakup Kecamatan Bumiayu, Ketanggungan, Tonjong, Losari, Brebes, Wanasari, Bulakamba, Sirampog, dan Jatibarang. Penyaluran ini diharapkan dapat meratakan manfaat kebahagiaan Idul Adha hingga ke desa-desa penerima manfaat. Red/Casroni
KEEROM, DN-II Dalam rangka peduli kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG, Dokter Satgas Yonif 643/Wns berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Badan Narkotika Nasional dan Polres Keerom menggelar kampanye sosial tentang pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) bagi masyarakat Kaliasin bertempat di Kampung Kibay, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan bagian dari upaya pencegahan terhadap penyelundupan dan bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga edukasi lintas sektoral perlu dilaksanakan bertujuan setiap pihak terkait bisa berkontribusi langsung sesuai tugas dan fungsi masing-masing diantaranya yang mencakup bahaya kesehatan oleh BNN, penegakkan hukum oleh Polres Keerom, dampak sosial oleh Dinsos, serta pembinaan mental oleh Satgas TNI dan memang kesemuanya saling berkaitan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. 
Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) orang masyarakat dan terlihat raut wajah antusias pada saat menerima penyuluhan kesehatan yang disampaikan oleh Dokter Satgas Yonif 643/Wns.
Namun demikian disela waktu penyuluhan, tim dari BNN sempat melakukan tes urine dengan cara pengambilan sample urine terhadap 20 (dua puluh) masyarakat.
Dansatgas Yonif 643/Wns, Letkol Inf Adhi Sumarno menyampaikan pada prinsipnya kami mendukung penuh adanya kegiatan positif tersebut demi masa depan generasi muda di Perbatasan Papua yang sehat dan berdaya saing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan adanya penyuluhan kesehatan diharapkan dapat menekan sekaligus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di Perbatasan Papua mendapatkan edukasi serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba,” ujarnya.
Bapak Frengki (56) menyampaikan rasa terima kasih kepada Satgas Yonif 643/Wns yang telah berkolaborasi dengan Instansi terkait atas kepedulian terhadap masyarakat Kampung Kibay.
“Penyuluhan Kesehatan ini sangat bermanfaat bagi kami terutama untuk menjaga generasi penerus kami,” ujarnya. Red
KAMPAR, DN-II Gelombang protes melanda ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar, Riau. Mereka mengeluhkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan secara sepihak oleh sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pengepul. Harga di tingkat petani saat ini dilaporkan terjun bebas, jauh di bawah harga acuan resmi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.
Per Jumat (29/05/2026), harga jual TBS di tingkat petani di berbagai kecamatan dilaporkan menyentuh angka Rp 800 hingga Rp 1.050 per kilogram. Kondisi ini sangat kontras dengan harga acuan yang berada di kisaran Rp 3.340 hingga Rp 3.400 per kilogram di tingkat peron.
Anjloknya harga ini membuat petani menjerit, mengingat biaya operasional perkebunan—seperti harga pupuk, obat-obatan, hingga upah panen—justru terus mengalami kenaikan.
Kedok Kebijakan Pusat
Para pelaku usaha PKS dan pengepul berdalih bahwa penurunan harga tersebut merupakan dampak dari kebijakan baru terkait tata kelola sumber daya alam yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu. Kebijakan tersebut mewajibkan ekspor komoditas strategis, termasuk minyak sawit, dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, petani menilai alasan tersebut hanyalah akal-akalan oknum pengusaha untuk menekan harga. Menurut perhitungan petani, dampak kebijakan tersebut terhadap harga CPO global seharusnya hanya memicu penurunan sekitar Rp 300 hingga Rp 400 per kilogram, bukan penurunan drastis hingga lebih dari Rp 2.000 per kilogram seperti yang terjadi saat ini.
“Kami sangat dirugikan. Ini jelas permainan harga. Biaya produksi tinggi, sementara harga jual dipotong semaunya. Kami tidak sanggup menanggung kerugian terus-menerus,” ungkap Mulyono, perwakilan petani dari Kecamatan Tapung Hulu, Rabu (28/05/26). 
Desakan Sidak dan Penegakan Aturan
Ketidakadilan ini dirasakan kian nyata karena mengabaikan mekanisme penetapan harga oleh Tim Penetapan Harga Provinsi Riau yang bersifat mengikat bagi seluruh PKS. Para petani swadaya yang tergabung dari wilayah Tapung Hulu, Tapung, Tapung Hilir, hingga Kampar Kiri kini mendesak pemerintah daerah untuk hadir.
“Kami meminta Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, bersama Dinas Perkebunan segera turun tangan. Lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PKS-PKS. Tindak tegas siapa pun yang terbukti memanipulasi harga di bawah ketentuan pemerintah,” tegas Mulyono.
Harapan pada Pemerintah Kabupaten
Petani berharap Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah konkret, serupa dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Riau serta daerah tetangga seperti Siak dan Pelalawan. Di wilayah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan edaran tegas, bahkan ancaman pencabutan izin bagi PKS yang melanggar ketentuan harga acuan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap ada respons cepat dari Pemkab Kampar untuk menyelamatkan ekonomi ribuan keluarga petani yang terancam bangkrut akibat praktik monopoli harga ini. Red
Sumber: Laporan Petani Swadaya/Insan Pers Keadilan Tapung Hulu
BREBES, DN-II SDN 02 Kubangpari, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, terus menunjukkan dedikasinya dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki kepekaan sosial tinggi. Melalui dua program unggulan, yakni edukasi ibadah kurban dan ziarah religi, sekolah ini berhasil memadukan dimensi sosial dan spiritual sebagai bagian integral dari proses pendidikan.
Menanamkan Empati Sosial Melalui Ibadah Kurban
Kepala SDN 02 Kubangpari, Darto, S.Pd., menuturkan bahwa inisiatif ibadah kurban di sekolahnya bukan sekadar ritual tahunan. Lebih dari itu, program ini menjadi sarana edukasi praktis untuk memupuk empati siswa sejak dini. Siswa didorong untuk menyisihkan sebagian uang saku atau tabungan mereka secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
“Misi utama kami mengadakan program kurban adalah melatih jiwa sosial anak agar terbiasa menyisihkan rezeki untuk hal-hal positif, khususnya dalam bingkai ibadah keagamaan. Kami ingin membangun kesadaran bahwa berbagi adalah bagian dari karakter yang harus dipupuk sejak kecil,” ujar Darto, S.Pd., saat ditemui di lingkungan sekolah, Kamis (28/5/2026).
Upaya kolektif ini membuahkan hasil yang membanggakan. Tahun ini, SDN 02 Kubangpari sukses menghimpun lima ekor hewan kurban, meningkat dari empat ekor pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini merupakan cerminan dari sinergi yang kuat antara siswa, dewan guru, dan dukungan orang tua. Saat ini, sekolah tersebut membina 170 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan didukung oleh 11 tenaga pengajar profesional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ziarah Religi: Alternatif Perpisahan yang Bermakna dan Inklusif
Selain aspek sosial, pihak sekolah juga memberikan perhatian mendalam pada aspek spiritual siswa kelas 6 menjelang kelulusan. Berbeda dengan tren perpisahan sekolah yang seringkali menuntut biaya besar, SDN 02 Kubangpari memilih agenda ziarah religi ke wilayah Cirebon.
Kegiatan yang diikuti oleh 24 siswa kelas 6 beserta perwakilan wali murid ini dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan efisien. Darto menegaskan bahwa pemilihan konsep ziarah dilakukan agar kegiatan perpisahan tetap berkesan tanpa memberatkan wali murid.
“Konsep kami adalah ziarah religi, bukan sekadar field trip biasa. Kami berupaya agar kegiatan ini menjadi kenang-kenangan masa studi yang bermakna, penuh doa, dan tetap terjangkau. Ini adalah bentuk apresiasi kami agar siswa memiliki bekal spiritual yang kuat sebelum mereka melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” pungkas Darto.
Melalui sinergi antara nilai sosial kurban dan nilai spiritual ziarah, SDN 02 Kubangpari berharap para siswanya tidak hanya unggul dalam pencapaian akademik, tetapi juga memiliki fondasi karakter yang kokoh sebagai generasi penerus yang bermanfaat bagi masyarakat.
Reporter: Atmo
You cannot copy content of this page