Dekai, DN-II Dukungan logistik beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo tiba di Bandara Nop Goliat, Jalan Bandara, Distrik Dekai, Jumat, 4 September 2026. Beras sebanyak 12,5 ton tersebut diangkut menggunakan Pesawat Hercules C-130 A-1340 yang dipiloti Letkol Pnb Arifin.
Pesawat lepas landas dari Bandara Timika dan landing dengan aman di Bandara Nop Goliat pada pukul 08.49 WIT. Proses bongkar muat berlangsung mulai pukul 08.53 WIT. Setelah selesai, pesawat kembali start engine pada pukul 09.33 WIT dan take off menuju Bandara Timika pada pukul 09.38 WIT.
Kedatangan logistik ini dimonitor langsung oleh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah. Turut hadir Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Rifqi Khanief Gunawan, Danyonif TP 816/Doruka Letkol Inf Noer Bastian, Asisten 3 Setda Yahukimo Bongga Sumule, Kadis Ketahanan Pangan Saskar Kenangalem, serta Staf Ahli Bupati Piter Matuan.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pegawai ASN di tengah lonjakan harga beras akibat kelangkaan. Kelangkaan diperparah oleh menurunnya debit air Sungai Logpon yang menjadi jalur utama distribusi logistik ke Kabupaten Yahukimo, sehingga menghambat pengiriman bahan pokok.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat ini seluruh beras telah diamankan di Gudang Logistik Pemda Kabupaten Yahukimo. Mekanisme pembagian akan menunggu keputusan Bupati Yahukimo dan akan segera disalurkan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Pengamanan kegiatan melibatkan personel gabungan dari Kodim 1715/Yahukimo, Yonif TP 816/Doruka, Satgas Korpasgat Yahukimo, Satgas Rajawali V, dan Kepolisian Yahukimo. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan tertib. Red
Gresik, DN-II Ratusan warga Desa Tenggor, Kecamatan Balongpanggang, mendatangi Mapolres Gresik pada malam hari. Kedatangan mereka untuk memprotes tindakan tidak profesional oknum polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berujung pada salah tangkap. (4/9/2026).
Pantauan di lokasi, warga terlihat berkerumun di depan kantor Polres Gresik. Beberapa di antaranya mengangkat ponsel untuk merekam. Sejumlah anggota polisi berjaga dan tampak berdialog dengan perwakilan warga.
Aksi ini dipicu kasus yang menimpa dua pemuda Desa Tenggor. Keduanya mengaku menjadi korban salah tangkap saat hendak membeli makanan ke Pasar Balongpanggang. Di Jembatan Tenggor, mereka diberhentikan oknum polisi berpakaian preman, kemudian diborgol dan dibawa.
Menurut keterangan korban, selama dalam penangkapan mereka dipukuli hingga meninggalkan bekas dan mengeluarkan darah. Korban juga mengaku diancam agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.
Setelah dicek ke perangkat Desa Tenggor dan dipastikan bukan pelaku, keduanya akhirnya dilepaskan. Namun korban sudah terlanjur mengalami kekerasan fisik berupa bekas pukulan dan bekas borgol.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketidakpuasan warga memuncak karena merasa proses hukum tidak sesuai SOP dan tidak manusiawi. Karena kepala desa tidak mampu menenangkan, warga bersama perangkat desa akhirnya memutuskan melaporkan kejadian tersebut langsung ke Polres Gresik dan diterima oleh Dirpropam.
Dalam pertemuan di Mapolres Gresik, warga menuntut agar 4 oknum polisi yang diduga terlibat segera diperiksa secara tegas. Proses pemeriksaan terhadap oknum tersebut disebut berlangsung secara maraton hingga dini hari.
Warga berharap Polres Gresik memberikan kepastian hukum dan sanksi jelas. Mereka menilai tindakan kekerasan dalam penangkapan mencoreng nama institusi dan meresahkan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Polres G9resik belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan terhadap keempat oknum tersebut.
Tim Red
Viral Antrean Kendaraan Tutup Badan Jalan di Prabumulih, Pengelola SPBU Akui Khawatir Diprotes Sopir
PRABUMULIH, DN-II Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayah Sumatera Selatan memicu antrean kendaraan mengular hingga meluber ke badan jalan di SPBU Prabu Jaya, Kota Prabumulih. Fenomena yang sempat viral di media sosial dan disorot berbagai media ini menuai keprihatinan publik, mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung energi dan daerah penghasil minyak sejak era kolonial.
Kondisi antrean yang memakan badan jalan tersebut tidak hanya menyulitkan para pengemudi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah atau kecelakaan akibat penggunaan badan jalan untuk mengantre dapat dikenai sanksi pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 274 UU LLAJ. Selain itu, tata kelola penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) bersubsidi seperti solar juga diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya, guna memastikan distribusi tepat sasaran tanpa merugikan pengguna jalan lainnya.
Menanggapi sorotan publik dan potensi pelanggaran ketertiban tersebut, Pengelola SPBU Prabu Jaya, Yoga, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa panjangnya antrean dipicu oleh kekosongan pasokan yang terjadi selama dua hari sebelumnya.
“Memang kemarin kami dua hari tidak jualan. Kemudian BBM solar dan Pertalite masuk secara bersamaan,” ujar Yoga saat dikonfirmasi awak media, Jumat (4/9/2026).
Kondisi masuknya pasokan secara bersamaan membuat para sopir truk dan pengendara pribadi berebut untuk mendapatkan bahan bakar lebih awal, sehingga volume kendaraan langsung membludak. Yoga mengaku pihaknya dihadapkan pada situasi dilematis dalam mengatur antrean di lapangan. Upaya penertiban secara paksa dikhawatirkan justru memicu gesekan atau aksi protes dari para pengemudi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sebenarnya sudah berupaya mengatur antrean. Tapi kami juga takut kalau dibubarkan, nanti para sopir malah demo,” jelasnya.
Sebagai langkah evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang, manajemen SPBU Prabu Jaya berkomitmen untuk mengubah pola operasional penjualan. Ke depan, waktu penjualan solar dan Pertalite akan diatur secara terpisah ketika pasokan kembali tersedia, demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan tetap memenuhi kebutuhan distribusi BBM bagi masyarakat serta pengemudi.
Tim
KAMPAR, DN-II Kepedulian terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan pemberian sembako gratis bagi warga Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut menjadi momentum mempererat sinergitas antara pemerintah kecamatan, kepolisian, TNI, perusahaan, pemerintah desa, dan insan pers dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Hadir dalam kegiatan tersebut : Camat Tapung Hulu Nuryadi, SE, Kapolsek Tapung Hulu, Riko Rizki Masri,SH,MH, Kepala desa Kasikan ,Alhudri,S.T,Perwakilan PT.Bumi Siak Pusako, Fahkrudin ,Insan Pers Keadilan Tapung Hulu, Babinsa Kasikan Serma A. Y. Zalukhu, serta Pemerintah Desa Kasikan.
Kepala Desa Kasikan, Alhundri, ST, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepedulian seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial tersebut.
Menurutnya, bantuan sembako bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kapolsek Tapung Hulu Riko Rizki Masri, SH, MH, menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan wujud nyata kehadiran berbagai unsur di tengah masyarakat.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan kebutuhan warga sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dengan unsur pemerintahan, TNI-Polri, perusahaan dan insan pers.
Senada, Camat Tapung Hulu Nuryadi, SE, mengapresiasi kebersamaan seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan modal penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Dari Insan Pers Keadilan Tapung Hulu, sambutan di sampaikan oleh sekretaris Irwansyah Panjaitan,”Bahwa insan pers tidak hanya memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan membangun kepedulian bersama di tengah tengah masyarakat.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Warga penerima bantuan tampak menyambut baik pembagian sembako tersebut.
Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap masyarakat dapat tumbuh melalui sinergi dan kebersamaan, tanpa melihat latar belakang maupun perbedaan.
“Sembako ini mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah, tetapi semoga dapat meringankan beban dan membawa senyum di wajah warga hari ini.” Red
Bandung, DN-II Personel staf TNI dan militer negara mitra melaksanakan Staff Exercise (STAFFEX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di Bandung, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan ini berlangsung hingga 11 September 2026 dengan mensimulasikan penanganan operasi gabungan yang dipimpin Indonesia dalam menghadapi situasi krisis dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.
Dalam latihan, peserta dihadapkan pada skenario kontinjensi yang berkembang secara bertahap dan menuntut kemampuan analisis situasi, perencanaan operasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi antarkomando. Unsur staf TNI bersama negara-negara peserta bekerja sama melalui pertukaran informasi dan sinkronisasi rencana operasi untuk menghasilkan respons terpadu.
STAFFEX menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan command and control, interoperabilitas, serta membangun kepercayaan dan pemahaman bersama antarnegara peserta dalam melaksanakan operasi gabungan.
#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh, Kamis (3/9/2026).
TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat serta mendukung penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 18,191 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Bantuan tersebut dikirim untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama penanganan dan pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI dalam penanganan gempa NTT sebanyak 1.080,013 ton, melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana serta membantu masyarakat di wilayah terdampak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tnipriman #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Menurutnya, pelibatan mahasiswa dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pelacakan kasus dan edukasi langsung kepada masyarakat.
“Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus juga memaparkan tahapan strategis penanganan TBC yang menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga ditetapkan untuk pelacakan kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien. Pencapaian indikator tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan TBC berlangsung secara menyeluruh dan tuntas.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan anggaran diperlukan agar kolaborasi antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap gerakan bersama ini dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.
“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. Red
Balikpapan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Bima mengatakan, proses evaluasi tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi di daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya di daerah.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Bima mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dalam implementasinya memiliki sejumlah konsekuensi bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pola evaluasi dan pemberian masukan juga dilakukan terhadap berbagai kebijakan lainnya. Menurutnya, dinamika di lapangan perlu menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Bima mendorong setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Langkah tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak terkait lainnya. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan. Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki perspektif yang komprehensif dalam melihat persoalan, sekaligus mampu merumuskan kebijakan yang selaras dengan kepentingan daerah dan nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus menjelaskan, KPPD merupakan forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas cara pandang peserta dalam memahami berbagai persoalan secara komprehensif, holistik, dan integral dengan berlandaskan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional.
“Nanti Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa. Yang nantinya juga kita akan merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik global yang sangat dinamis dan super cepat perubahannya,” katanya.
Lebih lanjut, Wiyagus mengatakan, KPPD menjadi momentum bagi kepala daerah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. Hal ini penting agar kepala daerah semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus menyesuaikan pelaksanaan pemerintahan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, kepala daerah juga perlu memahami bagaimana menerjemahkan program Asta Cita beserta nilai-nilainya ke dalam kebijakan di daerah sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras.
“Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga harus linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala daerah yang sudah memahami ini relatif tidak ada masalah,” terangnya.
Wiyagus menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda), seperti meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, pada hakikatnya merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap kepentingan nasional.
“Kepemimpinan daerah tidak cukup hanya bersifat administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga harus memiliki orientasi strategis, kemampuan antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wiyagus mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya melihat persoalan dari kepentingan sektoral. Berbagai aspek yang berkaitan dengan ketahanan nasional, seperti demografi, geografi, dan sumber daya alam, memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, diperlukan kolaborasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan di daerah.
Untuk memastikan pembelajaran dalam KPPD memberikan dampak nyata, Wiyagus juga mendorong setiap peserta membawa agenda perubahan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu yang mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, gagasan perubahan yang dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program yang nyata,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony mengatakan, KPPD bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif, serta memiliki karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi dinamika global. Adapun peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berjumlah 23 orang, terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota.
“Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana aksi terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing, sehingga perlu rencana aksi kepala daerah untuk penyelesaian masalah tersebut,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Centre, serta para kepala daerah peserta KPPD IV Tahun 2026. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page