Jatinangor, DN-II Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi proses rekrutmen praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilaksanakan di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Presiden, capaian sepuluh lulusan terbaik IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang berasal dari beragam latar belakang menunjukkan bahwa proses seleksi berjalan berdasarkan prestasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi putra-putri terbaik bangsa.
Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan amanat dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
“Saya sebelum naik podium saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. ‘Bapak Presiden, sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana.’ Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI, anak Bintara,” katanya.
Presiden menyebut, capaian tersebut menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mengabdi kepada negara. Menurutnya, siapa pun dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan dan dedikasi.
Hal itu tercermin dari keberhasilan praja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Aji Bayu Ramadhan yang meraih penghargaan Kartika Astha Brata sebagai lulusan terbaik. Aji merupakan putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silahkan maju-maju. Ini membanggakan hati saya,” ujarnya.
Presiden menegaskan agar para Pamong Praja Muda yang telah dilantik memegang teguh cita-cita para pendiri bangsa. Mereka juga diminta bekerja dengan penuh ketulusan, tanpa kesombongan, serta senantiasa dekat dengan rakyat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
“Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah almamatermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan Pamong Prajanya. Selamat bertugas, selamat mengabdi kepada bangsa dan negara, selamat berjuang,” pungkasnya. Red
Rilis Berita: Warga Desak APH Usut Tuntas Dugaan Galian C Ilegal yang Hancurkan Jalan Pemda Kampar
KAMPAR — Aktivitas penambangan tanpa izin atau dugaan galian C ilegal di Kabupaten Kampar kembali menuai sorotan tajam dari publik. Kegiatan tersebut disinyalir menjadi penyebab utama rusaknya infrastruktur jalan milik pemerintah daerah sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang menghubungkan kawasan Stanum menuju Sport Center.
Ruas jalan strategis ini sebelumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar pada tahun 2012 melalui pelaksana CV Putra Bata, dengan tujuan utama melancarkan mobilitas serta perekonomian masyarakat setempat. Namun, saat ini kondisinya mengalami kerusakan parah yang diduga akibat lalu lalang kendaraan berat pengangkut material tambang melebihi kapasitas kemampuan jalan (overload).
Tokoh masyarakat setempat, Juhardi, mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut, sekaligus melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.
”Jalan ini dibangun menggunakan uang rakyat. Jangan sampai rusak akibat aktivitas yang diduga melanggar aturan, sementara masyarakat yang harus menanggung dampaknya setiap hari,” tegas Juhardi, Rabu (29/7/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan
Kasus kerusakan fasilitas umum akibat dugaan penambangan ilegal ini melibatkan beberapa instansi dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
1. Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Galian C Ilegal)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba):
Pasal 158 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Aktivitas penambangan golongan C (batuan, tanah, pasir, dan material sejenis) wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari instansi berwenang agar operasionalnya memenuhi standar lingkungan dan tata ruang daerah.
2. Perusakan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Jalan
Merujuk pada ketentuan hukum terkait perlindungan prasarana jalan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Mengatur kewajiban setiap pengguna dan pelaku usaha agar tidak merusak fungsi jalan umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Mengatur pembatasan tonase kendaraan bermuatan berat. Pelanggaran terhadap ketentuan daya angkut yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda administratif bagi pengusaha angkutan atau pengelola tambang yang tidak mematuhi aturan kelas jalan.
3. Tanggung jawab Pemulihan Lingkungan dan Kerusakan Aset Negara
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta dapat dijatuhi sanksi administratif hingga pidana berat apabila terbukti melanggar AMDAL atau UKL-UPL.
Desakan Penegakan Hukum yang Profesional
Selain mendesak perbaikan fisik jalan, Juhardi meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian maupun instansi terkait, untuk bersikap proaktif dan melakukan penyelidikan secara profesional. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu demi menjaga wibawa hukum serta melindungi hak-hak masyarakat luas.
Kerusakan jalan raya akibat kendaraan bermuatan berat ini tidak hanya merugikan keuangan negara dari segi aset infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa para pengguna jalan serta menghambat roda perekonomian warga sehari-log.
Masyarakat Kampar berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan nyata berupa penertiban aktivitas yang melanggar aturan, penegakan sanksi pidana maupun perdata, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Catatan Redaksi: Istilah “diduga galian C ilegal” digunakan karena status hukum kegiatan tersebut memerlukan pembuktian, penyelidikan, dan penetapan resmi dari instansi yang berwenang. Pihak-pihak terkait yang namanya disebut dalam pemberitaan memiliki hak jawab, sanggahan, atau klarifikasi sesuai dengan prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik. Tim Red
Laporan: Suara Masyarakat Kampar
PATI, DN-II Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (29/7/2026).
kembali berlangsung panas pada hari ketiga. Massa tidak hanya menyampaikan orasi bernada keras, tetapi juga menggelar aksi teatrikal dengan membakar replika keranda mayat yang di dalamnya terdapat boneka menyerupai jenazah.
Menurut koordinator aksi, Teguh Istiyanto, pembakaran replika tersebut merupakan simbol dibakarnya keangkaramurkaan, ketidakadilan, serta praktik-praktik yang mereka anggap mencederai penegakan hukum. Aksi itu sontak menyedot perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Kejari Pati.
Dalam prolog orasinya, Teguh melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Pati. Ia mempertanyakan proses hukum terhadap tersangka perkara korupsi yang menurutnya belum ditahan selama berbulan-bulan.
Atas dasar itu, AMPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Massa meminta Kepala Kejaksaan Negeri Pati bertanggung jawab atas penanganan perkara yang dipersoalkan. Selain itu, mereka juga mendesak agar pejabat pada bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Intelijen, serta seorang jaksa yang disebut dalam orasi turut dimintai pertanggungjawaban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam orasinya, Teguh juga menyampaikan berbagai tuduhan terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tuntutan demonstrasi dan hingga berita ini diterbitkan masih merupakan klaim dari pihak AMPB yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.
Meski diwarnai orasi bernada keras dan aksi teatrikal pembakaran replika keranda, jalannya demonstrasi berlangsung dalam pengamanan aparat kepolisian. Api dari pembakaran replika keranda berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi.
AMPB menegaskan aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk desakan agar penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi, dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Hingga berita ini diturunkan, Jursid Nusantara masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Pati maupun pihak Kejari Pati terkait seluruh tuntutan dan tuduhan yang disampaikan massa aksi. Tanggapan resmi akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Red
Brebes, DN-II Proses pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada Rabu (29/07/2026).
Pekerjaan memasuki tahapan penting berupa pemasangan rangka besi sebagai persiapan pengecoran badan jembatan. Tahapan ini menjadi salah satu proses krusial dalam pembangunan karena akan menentukan kekuatan dan ketahanan konstruksi jembatan yang nantinya digunakan masyarakat.
Sejak pagi hari, kegiatan di lokasi pembangunan berlangsung dengan penuh semangat. Para pekerja bersama masyarakat melaksanakan pemasangan rangka besi secara teliti sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Seluruh pekerjaan dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, keselamatan kerja, dan kualitas konstruksi agar hasil pembangunan memiliki daya tahan yang kuat serta mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Babinsa Desa Karangbandung, Sertu Hendra, turut hadir mendampingi jalannya pekerjaan. Selain memberikan motivasi kepada para pekerja dan warga, Babinsa juga memastikan seluruh proses berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai tahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Kehadiran Babinsa merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Sertu Hendra mengatakan bahwa pemasangan rangka besi merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan kualitas jembatan. Oleh karena itu, setiap bagian harus dipasang dengan cermat agar proses pengecoran nantinya dapat menghasilkan konstruksi yang kokoh, aman, dan tahan lama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Setiap tahapan pembangunan memiliki peranan yang sangat penting. Hari ini kita melaksanakan pemasangan rangka besi sebagai persiapan pengecoran. Kami berharap seluruh pekerjaan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan Jembatan Beton Garuda dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sertu Hendra.
Pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Karangbandung merupakan wujud nyata upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta memperlancar aktivitas masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu mempermudah akses transportasi, mempercepat distribusi hasil pertanian, mendukung kegiatan ekonomi, serta memudahkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam setiap proses pembangunan. Warga Desa Karangbandung terus menunjukkan antusiasme dengan memberikan dukungan dan ikut membantu berbagai pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing. Kebersamaan yang terjalin antara masyarakat dan Babinsa mencerminkan kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun desa.
Masyarakat berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan tanpa kendala hingga proses pengecoran dan penyelesaian akhir jembatan selesai sesuai jadwal. Dengan demikian, Jembatan Beton Garuda dapat segera difungsikan sebagai sarana penghubung yang aman, kokoh, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara TNI, pemerintah desa, pekerja, dan masyarakat, pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Karangbandung menjadi bukti bahwa kolaborasi dan semangat gotong royong mampu melahirkan pembangunan yang berkualitas. Jembatan ini diharapkan tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Brebes yang semakin maju dan sejahtera. Red/Casroni
Medan, DN-II Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa meresmikan Jembatan Perintis Garuda TA 2026 di Jalan Adi Sucipto, Gang Rel, samping SMAN 2 Medan, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (28/7/2026).
Jembatan sepanjang 32 meter dengan lebar 1,5 meter itu kini kembali dapat digunakan masyarakat setelah kerusakannya akibat banjir selama bertahun-tahun berhasil dipulihkan.
Sebelum direnovasi, jembatan tersebut tetap menjadi pilihan warga karena merupakan jalur vital yang menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, dan Medan Johor, sekaligus menjadi akses utama menuju tempat kerja, sekolah, dan pusat aktivitas ekonomi.
Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 53 hari. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang solid antara Kodim 0201/Medan, Pemerintah Kota Medan, tim teknis sipil, dan masyarakat yang bergotong royong menghadirkan kembali akses yang aman dan layak bagi warga.
Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, memberikan rasa aman bagi para pelajar yang setiap hari melintasi jembatan untuk berangkat dan pulang sekolah, sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat untuk membantu pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, Kodam I/Bukit Barisan telah menyelesaikan pembangunan 323 jembatan yang terdiri atas jembatan Bailey, Armco, beton, dan jembatan gantung di berbagai wilayah. Pangdam berharap Jembatan Perintis Garuda dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperlancar aktivitas masyarakat, mendukung dunia pendidikan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Usai menyampaikan sambutan, Pangdam I/BB secara resmi membuka Jembatan Perintis Garuda untuk digunakan masyarakat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita bersama Wali Kota Medan, peninjauan jembatan, foto bersama, serta penyerahan bingkisan secara simbolis kepada masyarakat setempat sebagai wujud kepedulian TNI kepada rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Kazidam I/BB, Dandim 0201/Medan, Kabag Log Polrestabes Medan, anggota DPRD Kota Medan, Para Danramil jajaran Kodim 0201/Medan,
Sultan Deli XIV, Perwakilan dari PT Anugerah Dirgantara Perkasa, Camat se kota Medan, Lurah se Kota Medan, pelajar sekolah dasar (SD) dan para tamu undangan,serta masyarakat sekitar. Red
BANGKINANG, DN-II Praktik dugaan pengarahan pembelian buku pendamping atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang membebani wali murid di SDN 001 Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, resmi bergulir ke ranah hukum. Redaksi media siber Metroterkini.id secara resmi menyerahkan berkas Laporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat ke Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Senin (27/7/2026).
Laporan tersebut diterima langsung oleh jajaran Polres Kampar di Bangkinang sebagai langkah tegas mendorong penegakan hukum, akuntabilitas, serta transparansi di sektor pendidikan publik.
Dalam penyerahan berkas tersebut, jajaran pimpinan Metroterkini.id turut melampirkan dokumen komprehensif berisi bukti-bukti awal, mulai dari rekaman investigasi lapangan hingga salinan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Kronologi dan Modus Dugaan Pelanggaran
Pengaduan ini bermula dari keluhan para wali murid SDN 001 Kasikan yang mengaku diarahkan oleh oknum pihak sekolah untuk membeli buku pendamping bermerek siMASTER (terbitan Erlangga) di satu toko fotokopi spesifik, yakni “TB 2000” yang berlokasi di kawasan Tapung Hulu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penelusuran tim investigasi menemukan adanya rantai distribusi yang tidak transparan. Pihak toko mengaku hanya menerima pasokan tanpa bisa menunjukkan kejelasan dokumen penyaluran resmi. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik monopoli terselubung serta dugaan komersialisasi lembaga pendidikan negeri yang merugikan orang tua siswa.
Landasan Hukum dan Pasal yang Dilanggar
Secara regulasi, tindakan mengarahkan atau memperjualbelikan buku pelajaran di lingkungan satuan pendidikan negeri jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:
Pasal 181 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang secara tegas melarang pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, di mana Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk menguji ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta indikasi gratifikasi dalam rantai distribusi tersebut.
Komitmen Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah
Menanggapi langkah pelaporan ini, Pimpinan Umum Metroterkini.id, Pajar Saragih, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial dalam mengawal hak-hak masyarakat, khususnya wali murid yang merasa terbebani.
”Langkah yang kami tempuh adalah bentuk komitmen nyata dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendidikan dasar negeri harus bersih dari segala bentuk praktik komersialisasi terselubung. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada jajaran Polres Kampar untuk diusut secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Pajar Saragih.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Redaksi Metroterkini.id, Suwandi Erikson Nababan, S.H., M.H., menekankan bahwa penyampaian laporan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan asas kehati-hatian yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Setiap pemberitaan dan aduan yang kami sampaikan berlandaskan pada data, fakta lapangan, serta pemenuhan hak konfirmasi (cover both sides). Kami meminta APH, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kampar, untuk segera memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait baik oknum pihak sekolah, pemilik toko, maupun perwakilan penerbit. Hal ini penting guna memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang,” ujar Suwandi Nababan, S.H., M.H.
Melalui pengaduan ini, pihak pelapor berharap Unit Tipidkor Polres Kampar dapat segera menindaklanjuti laporan masyarakat secara terukur demi mewujudkan iklim pendidikan yang bersih, bersih dari pungutan liar, serta akuntabel di Kabupaten Kampar.
Seluruh proses pelaporan dan penanganan perkara ini juga dipastikan berjalan dalam koridor hukum yang melindungi masyarakat dan pelapor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (28/7/2026).
Rapat ini digelar khusus untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan beriringan dengan fenomena El Nino yang kuat pada tahun ini.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran kementerian dan lembaga meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh guna mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak buruknya terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional.
“Bapak Presiden menekankan bahwa pemerintah harus siap menghadapi potensi El Nino yang diprediksi cukup kuat. Seluruh langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan cadangan pangan, percepatan pompanisasi, optimalisasi operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujar Seskab.
Langkah Strategis dan Teknologi Ketahanan Air
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung ketahanan air nasional, yang mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan lokasi prioritas, hingga penyediaan sarana dan dukungan anggaran secara terintegrasi.
Secara khusus, Kepala Negara memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri. Koordinasi ini difokuskan pada:
Pemetaan kebutuhan teknologi desalinasi air laut dan air payau.
Penentuan lokasi strategis, jumlah peralatan, serta alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi lahan tanam, termasuk di wilayah-wilayah dataran tinggi.
Mitigasi Karhutla dan Penguatan Teknologi Udara
Guna mengantisipasi ancaman karhutla secara efektif, Presiden Prabowo mengeluarkan sejumlah instruksi operasional kepada instansi terkait, antara lain:
Kesiapsiagaan Udara: Menyiagakan helikopter water bombing di wilayah-wilayah rawan serta mempercepat pengadaan pesawat angkut strategis.
Personel dan Logistik: Memastikan kesiapan personel dan peralatan yang memadai di lapangan untuk penanganan titik api (hotspot).
Teknologi Modern: Memperkuat pemanfaatan teknologi udara, mengoperasikan drone pemadam kebakaran, serta mengembangkan sistem pemantauan titik api secara real-time agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan dipadamkan sejak dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemda
Sebagai langkah pamungkas, Seskab menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah, pemegang izin usaha perkebunan, serta pengelola hutan tanaman industri diwajibkan untuk mematuhi standar operasional pencegahan karhutla. Setiap pelaku usaha juga diminta untuk membangun sarana penunjang seperti menara air serta memperkuat upaya mitigasi secara mandiri di wilayah operasional masing-masing. Red
Nasional, DN-II Satu fenomena sosial yang seolah telah berakulturasi menjadi budaya dalam interaksi masyarakat kita adalah fenomena PHP atau Pemberi Harapan Palsu. (29/7/2026).
Fenomena ini unik sekaligus miris, banyak individu dengan ringannya melontarkan janji manis, meski jauh di lubuk hati, mereka tahu janji tersebut tidak akan pernah terealisasi. Pertanyaannya, mengapa lingkaran setan ini terus berulang, padahal dampak destruktifnya nyata bagi semua pihak?
Seringkali, PHP muncul dari dorongan impulsif untuk mengamankan kepentingan sesaat. Istilah “manis di bibir” bukan sekadar kiasan; ia adalah strategi manipulatif. Seseorang berani menjanjikan bulan dan bintang demi mendapatkan atensi, validasi, atau keuntungan material dari orang lain secara instan.
Namun, persoalan serius muncul tepat setelah tujuan tersebut tercapai. Begitu kepentingan pribadi terpenuhi, amnesia selektif seolah menyerang. Janji yang sebelumnya diucapkan dengan penuh keyakinan menguap begitu saja, menyisakan luka psikologis dan rasa dikhianati pada pihak yang dijanjikan.
Dalam perspektif agama, melontarkan janji palsu atau mengingkari kesepakatan bukanlah sekadar masalah etika sosial, melainkan pelanggaran spiritual yang serius.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perspektif Qurani: Kitab suci dengan tegas mengingatkan umat manusia untuk menjaga lisan dan menepati janji. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 34, “Dan penuhilah janji. sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata yang terucap memiliki bobot akuntabilitas di hadapan Sang Pencipta.
Tanda Munafik: Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis shahih bahwa salah satu ciri orang munafik adalah jika berjanji, ia mengingkari.
Oleh karena itu, memberi harapan palsu secara sadar sama saja dengan merusak integritas iman dan menimbun beban dosa sosial yang kelak akan dipertanggungjawabkan.
Dari sudut pandang kearifan lokal Nusantara, khususnya primbon Jawa, perilaku suka membohongi atau memberi harapan palsu erat kaitannya dengan hukum alam ula-ilu atau hukum sebab-akibat (karma).
Palang Pintu Rezeki. Primbon mengajarkan konsep bahwa lisan adalah cerminan energi jiwa (sabdo dadi). Orang yang gemar mempermainkan kepercayaan orang lain melalui janji kosong diyakini akan menutup pintu keberuntungannya sendiri. Kepercayaan (trust) adalah magnet rezeki. ketika kepercayaan itu rusak karena lisan yang tidak bisa dipegang, maka aura kewibawaan dan jalan hidupnya akan meredup.
Cikal Bakal Kesialan Sosial. Dalam falsafah tradisional, mengkhianati sesama manusia akan mengundang energi negatif (sukerto) yang membuat hidupnya sulit menemukan ketenangan, selalu dicurigai, dan dijauhkan dari relasi yang tulus.
Banyak pelaku PHP merasa telah menang karena berhasil mendapatkan keinginan mereka tanpa harus membayar harganya. Namun, ini adalah pola pikir picik yang justru membunuh prospek jangka panjang mereka sendiri. Secara psikologis, sosiologis, maupun spiritual, perilaku PHP adalah bumerang yang mematikan:
Erosi Kepercayaan (Distrust). Sekali Anda terstigma sebagai tukang PHP, label tersebut akan melekat permanen. Di masa depan, sekuat apa pun argumen Anda, publik akan memandangnya dengan skeptisisme akut.
Hukum Resiprokalitas. Dalam ekosistem sosial, ketidaktulusan hanya akan mengundang reaksi yang sama. Mereka yang gemar menabur janji palsu pada akhirnya akan terisolasi dalam lingkaran ketidakjujuran yang mereka ciptakan sendiri.
Dekadensi Karakter. Kebiasaan ini secara perlahan mengikis integritas diri. Seseorang yang tidak mampu memegang kata-katanya sendiri pada hakikatnya sedang kehilangan martabat dan jati dirinya di mata masyarakat maupun di hadapan Tuhan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjadi pribadi yang jujur memang menantang, terutama saat kita harus berani berkata tidak atau mengakui keterbatasan. Namun, menyuguhkan kejujuran yang pahit jauh lebih terhormat daripada menyajikan kemanisan yang beracun.
Sebelum berucap, kita perlu berefleksi bahwa janji adalah utang bukan sekadar komitmen kepada orang lain, melainkan utang terhadap harga diri dan pertanggungjawaban spiritual kita. Jangan sampai demi kepuasan semu yang sekejap, kita menggadaikan martabat, keberkahan hidup, dan integritas seumur hidup.
Penulis: Casroni
Editor: Redaksi Detik-Nasional.com
JAKARTA, DN-II Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Sarana/Prasarana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, M. Azis Syamsuddin, mengungkapkan bahwa banyak pulau di Indonesia memiliki lahan luas yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk sektor pertanian maupun usaha lainnya. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan di wilayah tersebut masih harus dipasok dari Pulau Jawa.
”Di sinilah pentingnya untuk mendatangkan transmigran,” ujar Azis saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menanggapi hal tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyambut baik dukungan dari jajaran pimpinan Kadin. Ia menjelaskan bahwa pola program transmigrasi saat ini telah mengalami transformasi total dibandingkan masa Orde Baru. Jika dulu transmigrasi bersifat sentralistik dan top-down yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, kini program tersebut dilaksanakan secara desentralisasi dan bottom-up.
”Program transmigrasi saat ini dijalankan berdasarkan permintaan atau usulan dari daerah yang memang membutuhkan,” ucap Viva Yoga.
Meski berbasis bottom-up, minat daerah terhadap program ini masih tergolong sangat tinggi. Tercatat ada 61 proposal dari para bupati yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru di daerah mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tingginya permintaan ini tidak lepas dari rekam jejak program transmigrasi —yang dirintis sejak era Presiden Soekarno— yang terbukti sukses menjadi motor penggerak dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Saat ini, terdapat 154 kawasan transmigrasi yang masuk dalam skala prioritas nasional. Setiap kawasan, kata Viva Yoga, memiliki komoditas unggulan yang bervariasi. Sebagai contoh, Kabupaten Bungo di Jambi mengandalkan komoditas kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan unggul dalam produksi padi, sementara kawasan di Sulawesi Tengah berkembang pesat dengan komoditas kakao, kopi, pala, dan durian. Selain di daratan, potensi perikanan di kawasan pesisir juga sangat melimpah.
Berbagai komoditas unggulan tersebut kini telah diproduksi secara massal, mulai dari skala usaha kecil dan menengah hingga skala ekspor.
”Dari kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah, ada transmigran yang menjalankan usaha pengolahan kopi dan cokelat rumahan yang kualitasnya sangat membanggakan dan kerap dijadikan produk oleh-oleh,” jelasnya.
Sejumlah komoditas unggulan bahkan telah menembus pasar global seperti China dan Amerika Serikat. Baru-baru ini, Kementerian Transmigrasi secara resmi melepas ekspor durian asal Sulawesi Tengah ke China dengan volume mencapai 459 ton senilai Rp42,5 miliar.
Selain itu, Kementrans juga memfasilitasi ekspor rajungan sebanyak 16 ton senilai Rp14 miliar hingga Rp15 miliar ke Amerika Serikat. Rajungan tersebut dipasok langsung dari kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga menyampaikan kepada delegasi Kadin bahwa masih banyak potensi unggulan lain yang siap diekspor, namun membutuhkan sentuhan investasi agar komoditas tersebut terus berkembang dan tidak stagnan. Oleh karena itu, ia mengajak Kadin untuk berinvestasi dan mengembangkan lini bisnis dalam berbagai skala di kawasan transmigrasi. Terlebih, Kadin memiliki jaringan yang luas mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa Kementrans tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kawasan transmigrasi. Selama ini, kementerian telah membangun sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), investor asal China, maupun para offtaker.
”Sekarang saatnya Kadin ikut mengambil peran yang sama untuk bersama-sama mengembangkan kawasan transmigrasi,” pungkas politisi asal Lamongan, Jawa Timur, tersebut. Red
Selama lima hari, 1–5 Agustus 2026, Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, akan menjadi saksi pertarungan atlet-atlet elite yang datang bukan hanya dari Asia, tetapi juga Eropa, Afrika, Amerika, hingga Oseania. Bagi mereka, setiap pertandingan bukan sekadar memperebutkan medali, melainkan juga poin ranking dunia yang sangat menentukan perjalanan menuju Kejuaraan Dunia hingga Olimpiade.
Inilah alasan mengapa kejuaraan ini memiliki gengsi yang jauh melampaui sebuah turnamen regional.
Sedikitnya ratusan atlet dari 32 negara dipastikan ambil bagian. Di antaranya Indonesia sendiri, Korea Selatan, Jepang, China Taipei, Kazakhstan, Australia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Turki, Belanda, Yunani, Slovakia, Chile, Peru, Tunisia, Guinea-Bissau, Rwanda, Arab Saudi, Oman, Pakistan, Nepal, Mongolia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor-Leste, Hong Kong, Sri Lanka, Afghanistan, hingga India. Kehadiran negara-negara dengan tradisi kuat taekwondo menjadikan kualitas persaingan dipastikan berlangsung sangat tinggi.
Bagi Indonesia, kepercayaan menjadi tuan rumah bukan sekadar soal penyelenggaraan. Ini merupakan pengakuan internasional terhadap kapasitas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) di bawah komando Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai Ketua Umum dalam menggelar event berstandar dunia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Richard Tampubolon menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan penyelenggaraan terbaik sekaligus prestasi atlet Indonesia di atas matras.
“Kepercayaan dari Asian Taekwondo Union dan World Taekwondo untuk Indonesia merupakan kehormatan yang sangat besar. Ini membuktikan bahwa Indonesia dipercaya menjadi bagian penting dalam perkembangan taekwondo dunia. Kami ingin menghadirkan kejuaraan yang profesional, berkelas internasional, sekaligus menjadi momentum kebangkitan prestasi taekwondo Indonesia di hadapan dunia.”
Richard menambahkan, kehadiran atlet-atlet elite dunia menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi taekwondoin Indonesia untuk mengukur kemampuan tanpa harus bertanding ke luar negeri.
“Kami ingin atlet-atlet Indonesia mendapatkan pengalaman bertanding melawan atlet-atlet terbaik dunia di rumah sendiri. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk membangun mental juara dan meningkatkan daya saing menuju level internasional.”
Sebagai turnamen berstatus WT G2, setiap kemenangan memiliki nilai yang sangat berarti. Atlet yang tampil tidak hanya mengejar podium, tetapi juga mengumpulkan poin ranking dunia yang akan menentukan peluang lolos menuju berbagai kejuaraan elite internasional.
Status G2 memiliki arti strategis. Turnamen ini memberikan poin ranking dunia dengan bobot jauh lebih tinggi dibanding level G1 dan menjadi salah satu jalur penting menuju Kejuaraan Dunia serta Olimpiade. Para atlet yang datang ke Jakarta bukan atlet biasa: mereka adalah penghuni pelatnas, peraih medali internasional, dan pemburu poin ranking dunia yang sedang memperebutkan posisi unggulan di panggung global.
Karena itulah, banyak negara menurunkan skuad terbaik mereka. Persaingan dipastikan berlangsung sengit sejak babak awal.
Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Hotasi Siagian mengatakan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Mulai dari kedatangan Technical Delegate, Competition Supervisory Board, wasit internasional, hingga proses registrasi peserta telah disusun sesuai standar World Taekwondo.
“Kami memastikan seluruh aspek penyelenggaraan mengikuti standar internasional. Tidak hanya pertandingan, tetapi juga pelayanan kepada atlet, ofisial, dan delegasi dari berbagai negara menjadi prioritas kami agar Indonesia memberikan pengalaman terbaik sebagai tuan rumah.”
Menurut Rafael, nilai terbesar dari kejuaraan ini justru berada pada kesempatan yang diperoleh atlet Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet Indonesia untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional tanpa harus keluar negeri. Mereka bisa berhadapan langsung dengan atlet-atlet terbaik dunia, mendapatkan pengalaman bertanding, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan.”
Selama penyelenggaraan, nomor Poomsae Recognized dan Freestyle akan dipertandingkan pada 1–2 Agustus, sementara nomor Kyorugi Senior Putra dan Putri berlangsung 3–5 Agustus 2026.
Indoor Tennis GBK dipilih karena memiliki fasilitas pertandingan berstandar internasional yang pernah digunakan pada Asian Games 2018. Arena dengan Field of Play berukuran 40 x 40 meter, tiga lapangan pertandingan, tribun berkapasitas hampir 4.000 penonton, ruang VIP, ruang pertandingan, hingga fasilitas pendukung lainnya telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu dari berbagai belahan dunia.
Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi etalase bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar dalam menyelenggarakan olahraga kelas dunia.
Ketika pertandingan pertama resmi dimulai pada awal Agustus nanti, sorotan dunia akan tertuju ke atas matras Indoor Tennis GBK. Indonesia bukan hanya mempertaruhkan reputasinya sebagai tuan rumah kejuaraan taekwondo berkelas dunia, tetapi juga mengirimkan 31 atlet terbaik untuk membuktikan bahwa kualitas taekwondo Merah Putih mampu bersaing dengan para juara Olimpiade, juara dunia, dan atlet-atlet elite dari berbagai penjuru dunia.
Di atas matras itulah prestise, kehormatan, dan masa depan taekwondo Indonesia akan dipertaruhkan di hadapan dunia.
Pastikan Anda menjadi saksi sejarah ketika Jakarta menjadi pusat perhatian taekwondo dunia. Bersiaplah memenuhi tribun Indoor Tennis GBK, memberikan dukungan terbaik bagi perjuangan 31 atlet Merah Putih, dan menyaksikan secara langsung lahirnya pertarungan-pertarungan kelas dunia dalam salah satu turnamen taekwondo paling bergengsi di kalender internasional.
Daftar Atlet Taekwondo Indonesia
Kyorugi
Tim A Putra:
U-54 kg – Aziz Hidayat Tumakaka (Pelatnas)
U-58 kg – Ariqfallah Rasyid (Pelatnas)
U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)
U-80 kg – Arya Danu Susilo (Pelatnas)
U-68 kg – M. Bassam Raihan Ramadhan (Pelatnas)
U-74 kg – Ariq Alfatih (Jawa Tengah)
U-87 kg – Osanando Naufal Khairudin (Jawa Tengah)
O-87 kg – Ezar Fadihillah Desta Mahardika (Jawa Tengah)
Tim B Putra:
U-54 kg – Audrey Davin Fulyian Rachmad (Pelatnas)
U-58 kg – Moch Rizky Pratama Damo Polii (Jawa Barat)
U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)
U-68 kg – Rizqy Fadhila (Jawa Barat)
U-74 kg – Afif Febrianto (Jawa Barat)
U-80 kg – Mhd Raihan Fadhila (Pelatnas)
Tim A Putri:
U-46 kg – Rayinda Syah Alexandra (D.I. Yogyakarta)
U-49 kg – Queenita Keisha Azzahra (Jawa Barat)
U-57 kg – Silvana Lamanda (Gorontalo)
U-62 kg – Reininda Pireraningtyas (Jawa Tengah)
U-73 kg – Amelia Putri (Jawa Tengah)
O-73 kg – Dinda Lestari (Jawa Tengah)
Poomsae
Putra:
Muhammad Rizal (Pelatnas)
Andi Sultan Altaf Mirza (Pelatnas)
M. Daffa Wahyu (D.I. Yogyakarta)
Azka Hanayaka (Jawa Barat)
M. Nadim Fathurahman (Jawa Barat)
M. Syarif Hidayatullah (Jawa Barat)
M. Hafizh Fachrur Rozhy (Jawa Tengah)
Putri:
Erviko Andrea Prameswari H. (D.I. Yogyakarta)
Maheswari Enesia Irianto (Jawa Barat)
Jingga Joelanda Sukoco (Jawa Barat)
Angela Khansa Nathania (Jawa Tengah). Red
You cannot copy content of this page