Perkuat Ukhuwah, Kecamatan Muara Kuang Gelar Pengajian Bulanan di Desa Tanabang Ilir
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Semangat kebersamaan menyelimuti Masjid Al Husein, Desa Tanabang Ilir, saat digelarnya pengajian bulanan tingkat Kecamatan Muara Kuang pada Kamis (29/1/2026). Dimulai tepat pukul 13.00 WIB, kegiatan ini tidak hanya sekadar rutinitas keagamaan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi akbar bagi Majelis Taklim se-Kecamatan Muara Kuang guna mempererat ukhuwah islamiyah antara masyarakat dengan jajaran unsur pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Muara Kuang, M. Alfian, S.Sos., yang didampingi oleh jajaran Forkopimcam mulai dari Polsek, Danramil, hingga Kepala KUA dan Kepala Puskesmas Muara Kuang. Kehadiran para kepala desa dari seluruh wilayah kecamatan beserta jamaah Majelis Taklim yang memadati masjid menambah kekhidmatan dan menyemarakkan suasana syiar Islam di desa tersebut.
Kepala Desa Tanabang Ilir, Irfan Sanjivaredy, S.P., dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terpilihnya desa mereka sebagai tuan rumah. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Irfan berharap momentum ini dapat menjadi sarana berkelanjutan dalam memperkuat iman sekaligus menjaga kekompakan warga di tengah dinamika sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Camat Muara Kuang, M. Alfian, S.Sos., memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah desa dan masyarakat Tanabang Ilir atas penyambutan yang hangat serta fasilitas yang dipersiapkan dengan baik. Dalam arahannya, Camat menekankan bahwa sinergi antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk mendukung program-program pembangunan, baik di bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
Memasuki acara inti, jamaah mendapatkan siraman rohani melalui tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Suaidi, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa disiplin dalam menjaga dan melaksanakan salat lima waktu. Menurutnya, salat bukan hanya sekadar kewajiban rutinitas, melainkan tiang agama yang menjadi penentu kualitas ketaatan seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh kekhusyukan hingga akhir. Pengajian bulanan ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, dengan harapan besar agar seluruh masyarakat Kecamatan Muara Kuang senantiasa dilimpahi keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan.
Report : JULIYANSAH
Jakarta, DN-II Humas BKN, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatra. Melalui Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta, para pegawai ASN berhasil menghimpun donasi kemanusiaan sebesar Rp1.002.223.713 yang diperuntukkan bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Penggalangan dana ini sendiri dilakukan dan terkoordinasi melalui Baznas (Bazis) DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat terdampak bencana. Donasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta, H. Uus Kuswanto kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/01/2026).
“Dengan kehadiran Prof. Zudan di sini selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, ini menjadi harapan kami dari Korpri DKI Jakarta agar bantuan ini nanti bisa diserahkan secara langsung ke saudara-saudara kita di Sumatra. Mudah-mudahan tidak dilihat dari besar kecil nominalnya, tetapi ini merupakan aksi solidaritas kami para ASN di DKI Jakarta terhadap sesama warga masyarakat, sesama ASN, dan sesama warga bangsa Indonesia yang tertimpa musibah bencana di Sumatra,” ungkap Uus Kuswanto.
Ia juga menyampaikan bahwa penggalangan dana dilakukan dalam waktu singkat dengan melibatkan partisipasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kegiatan ini dilaksanakan secara cepat dan terkoordinasi. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari 1 (satu) miliar rupiah. Bantuan ini merupakan donasi dari ASN dan terpisah dari bantuan resmi yang bersumber dari APBD,” ujarnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Korpri DKI Jakarta. Ia menilai donasi tersebut merupakan salah satu bantuan dengan nilai signifikan yang dihimpun dari kalangan pegawai ASN. “Bantuan ini memiliki manfaat yang besar. Apabila dialokasikan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan nilai Rp15 juta per-unit, dana ini dapat digunakan untuk membangun sekitar 70 unit hunian bagi masyarakat terdampak,” jelasnya. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Zudan sebut Korpri Nasional akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan sarana kerja bagi kantor pemerintahan dan ASN yang terdampak bencana. “Selain kebutuhan dasar, bantuan juga mencakup pengadaan peralatan kerja seperti laptop dan genset, serta perlengkapan dinas bagi ASN yang terdampak,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa bantuan dari Korpri DKI Jakarta akan disalurkan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong Korpri di daerah lain untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanganan bencana.
Red
BARITO UTARA, DN-II Keluhan masyarakat terkait penggunaan jalan umum untuk aktivitas pengangkutan (hauling) batu bara kembali mencuat. Warga Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyuarakan protes keras terhadap operasional truk roda enam milik sejumlah perusahaan tambang yang melintasi jalan raya lintas provinsi.
Beberapa perusahaan yang menjadi sorotan warga antara lain PT Mega Multi Energi (MME), PT BBN, PT Batara Perkasa, dan PT Arta Usaha Bahagia (AUB).
Jarak Angkut Puluhan Kilometer Keluhkan Warga
Aktivitas hauling ini terpantau berlangsung dari wilayah Desa Sikui hingga Desa Hajak KM 18. Dengan jarak tempuh mencapai kurang lebih 28 kilometer, warga merasa sangat terganggu dan khawatir akan keselamatan serta kerusakan infrastruktur publik.
Hendri Won TK, salah satu tokoh masyarakat Desa Sikui KM 29, menyatakan bahwa masyarakat merasa seolah-olah pemerintah daerah kurang tegas dalam menyikapi persoalan ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memohon kepada Bapak Bupati Barito Utara beserta jajarannya, Ketua DPRD, hingga Ketua Komisi III DPRD Barito Utara agar segera bertindak. Tolong hentikan aktivitas hauling batu bara di jalan umum lintas Provinsi Banjarmasin–Muara Teweh ini,” tegas Hendri kepada pewarta.
Tuntut Ketegasan Pemerintah dan Aparat Hukum
Masyarakat Desa Sikui berharap ada langkah konkret dari penegak hukum dan instansi terkait agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Keberadaan truk-truk tambang di jalur publik dinilai sangat berisiko bagi pengguna jalan lain dan menyalahi peruntukan jalan umum.
“Kami ingin agar hauling batu bara di jalan umum tidak ada lagi. Pemerintah dan aparat harus hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat,” tambah Hendri.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu respon resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait tuntutan penghentian aktivitas angkutan tambang tersebut.
Red/Usupriyadi
LAHAT, SUMATERA SELATAN, DN-II 30 Januari 2026- Skandal dugaan korupsi Dana Desa di Desa Lubuk Layang Ilir, Kabupaten Lahat, kini memicu gelombang pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Ketua Relawan Pembela Prabowo (RAMBO), Ali Sopyan, secara tegas mendesak intervensi langsung dari Presiden RI, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan KPK, serta seluruh elemen pemerintah pusat untuk mengawasi kasus ini secara serius. Langkah ini dinilai mendesak guna membuktikan secara nyata bahwa Oknum Kepala Desa tersebut tidak kebal hukum.
Ali Sopyan menyoroti kejanggalan dalam penanganan perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 5,4 Miliar ini. Meskipun telah menjadi sorotan publik melalui hampir ratusan pemberitaan media dalam hampir setengah tahun terakhir, status hukum kasus ini secara mengejutkan masih tertahan di tahap penyelidikan.
“Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin dengan hampir ratusan berita yang sudah tayang dan bukti yang benderang, prosesnya seolah berjalan di tempat? Oknum ini terkenal sebagai raja kecil yang kebal hukum dan demen sesumbar, sehingga publik bertanya-tanya: apakah hukum memang benar-benar tegak atau bisa dikompromikan oleh arogansi oknum?” tegas Ali Sopyan dalam keterangan persnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ali Sopyan juga melontarkan kecurigaan yang lebih besar terkait pola korupsi ini. Jika di Desa Lubuk Layang Ilir saja Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diduga bisa dikondisikan oleh oknum pendamping desa, maka tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di desa-desa lainnya.
“Kami sangat mencurigai, jika di satu desa seperti Lubuk Layang Ilir saja LPJ bisa dibuatkan secara sistematis oleh oknum pendamping desa, bagaimana dengan desa-desa lain? Ada kemungkinan pola serupa dilakukan oleh oknum kepala desa lainnya. Ini adalah ancaman bagi keuangan negara dan harus segera dibongkar oleh pemerintah pusat sebelum menjadi bibit kehancuran di tingkat desa secara luas,” cetus Ali.
Ali menyatakan bahwa fenomena “Aneh tapi Nyata” mengenai dugaan pemalsuan seluruh dokumen LPJ dari tahun 2018 hingga 2025 memerlukan pengawasan ketat dari level tertinggi negara. Ia mendesak agar seluruh elemen pemerintah pusat membuktikan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami meminta Presiden, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan KPK untuk turun tangan mengawasi kasus ini secara langsung. Informasi ini diduga kuat sudah diketahui oleh lembaga-lembaga internal negara, maka sekarang adalah saatnya membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh gertakan oknum,” tambahnya.
Investigasi di lapangan memperlihatkan kontras yang tajam antara kondisi Kantor Desa yang sangat tidak layak—tanpa jendela dan fasilitas kerja memadai—dengan dugaan gaya hidup mewah oknum terkait. Ali juga memperingatkan agar aparat tidak terkecoh oleh perbaikan sumur bor mangkrak yang dilakukan mendadak setelah kasus ini viral.
“Perbaikan fisik setelah ketahuan dilaporkan hanyalah sandiwara murah untuk mengelabui hukum. Secara hukum, perbaikan pasca-kejadian tidak akan menghapus produk hukumnya. Itu tetap tindak pidana korupsi dan justru memperkuat adanya niat jahat (mens rea) untuk menutupi jejak kejahatan,” tegas Ali dengan nada pedas.
Ketua RAMBO menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi Informan Internal (Saksi Kunci) yang telah berani mengungkap dapur administrasi desa. Ia menuntut langkah konkret dari pusat untuk segera menginstruksikan:
1. Audit Investigasi Menyeluruh: Membandingkan data digital pencairan dana dengan realita fisik lapangan sebelum adanya upaya perbaikan “dadakan”.
2. Verifikasi Dokumen Massal: Menindak tegas dalang di balik dugaan pemalsuan tanda tangan seluruh perangkat desa secara sistematis.
3. Audit Kekayaan: Memeriksa aset pribadi oknum yang dianggap tidak wajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Ali Sopyan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sedang dipertaruhkan. “Sudah terlalu banyak pertanyaan yang muncul. Kami mendesak segera dilakukan penetapan tersangka untuk membuktikan bahwa hukum adalah panglima di negeri ini,” pungkasnya.
Publisher -Red PRIMA
PALEMBANG, DN–II Tabir gelap di balik penguasaan lahan transmigrasi seluas 5.149,94 hektare di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Lahat, akhirnya terbongkar. Kasus ini diduga bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan sebuah kejahatan sistematis yang melibatkan sindikat pemalsuan surat tanah dalam skala masif.
Didampingi pengacara handal Sumatera Selatan, Iskandar Halim Munthe, bersama Nopri dan Asep, korban resmi melaporkan dugaan praktik lancung ini ke Mapolda Sumsel. Laporan tersebut membidik keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) beserta kroninya yang diduga menjadi otak di balik terbitnya ratusan surat jual beli bodong.
Tim kuasa hukum mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai modus operandi yang digunakan untuk mengelabui publik. Diduga kuat, oknum Kades dan jaringannya telah menerbitkan ratusan surat jual beli di atas lahan transmigrasi dengan cara memalsukan tanda tangan pihak-pihak terkait.
“Ini adalah kejahatan yang sangat rapi dan sadis. Mereka diduga mencetak ratusan surat jual beli palsu untuk menjerat pembeli yang mayoritas berasal dari luar Kabupaten Lahat. Modusnya jelas: memalsukan tanda tangan demi melegalkan penjarahan lahan negara,” tegas Iskandar Halim Munthe dengan nada bicara pedas.
Korban “Luar Daerah” Jadi Sasaran Empuk
Para pelaku diduga memanfaatkan ketidaktahuan warga dari luar daerah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Dengan iming-iming surat jual beli yang seolah-olah sah, lahan transmigrasi yang seharusnya dilindungi justru diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum pejabat desa tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Rakyat kecil dan pembeli dari luar daerah dikelabui oleh administrasi bodong. Ini bukan hanya merugikan klien kami senilai Rp117 juta secara langsung, tapi merupakan penghinaan terhadap sistem hukum agraria kita,” tambah tim hukum lainnya, Nopri dan Asep.
Selain jeratan Pasal 385 dan 391 KUHP tentang penyerobotan lahan, tim kuasa hukum mendesak penyidik Polda Sumsel untuk mendalami unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Mereka meminta polisi tidak gentar menyentuh oknum Kades dan kroninya yang diduga telah lama “berpesta” di atas lahan transmigrasi tersebut.
“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat desa. Kami membawa bukti-bukti kuat ke Polda Sumsel agar sindikat pemalsu surat ini segera berbaju oranye,” pungkas Iskandar Halim.
Hingga saat ini, pihak oknum Kades yang disebut dalam laporan belum memberikan pernyataan resmi. Namun, laporan ini telah menjadi peringatan keras bahwa praktik “mafia desa” di Desa Mekar Jaya kini berada dalam bidikan serius aparat penegak hukum. (Pajar Saragih / Tim Redaksi PRIMA).
Tapanuli Tengah, DN-II Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi terdampak bencana di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026). Dalam peninjauan itu, Tito mengapresiasi progres pemulihan yang berjalan dengan baik, terlihat dari telah berfungsinya jembatan sementara serta aktivitas alat berat yang membantu normalisasi sungai dari sedimentasi.
“Sungai yang tadinya sedimen, penuh, sehingga air-air tidak bisa mengalir, ini dibersihkan sedimennya menggunakan alat berat, dan kemudian dibersihkan menjadi tanggul. Sehingga kalau terjadi banjir lagi, ya paling tidak tanggulnya bisa membuat untuk bertahan,” ujar Tito kepada awak media di sela kunjungannya tersebut.
Dalam kunjungan itu, Tito menyaksikan langsung upaya pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam memanfaatkan sedimentasi sungai sebagai tanggul sementara. Ia berharap, kebijakan serupa dapat direplikasi oleh daerah terdampak bencana lainnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), serta Sumut.
“Nah ini mungkin model seperti ini kita kerjakan, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi juga di Aceh, Sumatera Barat. Daripada [sedimentasi] didiamkan saja. Ini saya kira yang akan kita kerjakan,” imbuhnya.
Tito menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang telah mempercepat upaya normalisasi sungai dengan memanfaatkan sedimentasi. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BPI Danantara, jajaran TNI-Polri, serta pihak terkait lainnya atas dukungan dalam mendorong pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapteng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya salut dengan ide ini. Air bisa lancar, aliran sungai bisa normal, tapi sedimennya digunakan sebagai tanggul,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi upaya pemulihan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tapteng. Di daerah tersebut, para pihak terkait terus mendorong perbaikan dan pembersihan di sejumlah sekolah yang terdampak bencana. Adapun selama pemulihan tersebut, para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar sementara di tenda darurat yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan akan terus mendorong percepatan pemulihan di kawasan tersebut. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan optimal.
“Teman-teman TNI juga, murid-murid bergerak. Semua gotong royong, relawan juga … banyak membantu. Terima kasih kepada semua relawan, ya. Mohon kita semua bergerak untuk menormalisasi kembali sekolah-sekolah agar bisa kembali [melakukan belajar mengajar dengan normal] secepat mungkin,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, serta pihak terkait lainnya.
Red
Tapanuli Tengah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau secara langsung Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan daya listrik pascabencana tetap terpenuhi. Ia menyebut banjir yang melanda Provinsi Sumut menyebabkan aliran air yang sangat deras, disertai kayu-kayu gelondongan dan lumpur yang menutupi sejumlah wilayah terdampak. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu operasional infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk PLTA Sipansihaporas yang menjadi salah satu penopang pasokan listrik.
“Kita ada di PLTA Sipansihaporas. PLTA ini fungsinya sebagai back up untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera. Utamanya tentu Sumatera Utara,” katanya.
Tito menjelaskan, meski dihadang bencana, struktur PLTA Sipansihaporas mampu bertahan dan tetap dapat membantu masyarakat yang berada di dataran yang lebih rendah. Apabila PLTA jebol, gelondongan kayu berpotensi menerjang wilayah di bawahnya, termasuk Tapanuli Tengah dan kawasan lain seperti Sibolga. Menurutnya, PLTA ini memiliki struktur yang kuat, meskipun tetap diperlukan pengujian untuk memastikan tidak adanya gangguan akibat bencana yang terjadi.
“Kemudian, saya juga sudah koordinasi dengan beliau dari PLN, yang mengawasi PLTA ini, debit air cukup untuk mengeluarkan kapasitas watt yang sama, dan fungsinya adalah back up,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, khususnya jajaran TNI, sehingga kondisi di lokasi secara umum sudah dapat tertangani. Meski demikian, masih terdapat sisa gelondongan kayu dan sedimen yang perlu dibersihkan. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari pihak terkait, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tersebut.
“Dan tentunya dari Danantara, kita semua bekerja keras. Menteri PU juga mungkin perlu membantu, untuk kayunya ini Menteri Kehutanan, perlu kita clear-kan. Sehingga daerah ini dapat berfungsi penuh, dan strukturnya bisa tetap terjaga. Kalau terjadi apa-apa lagi strukturnya tetap kuat,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi sejumlah pemangku kebijakan terkait, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Assistant Manager Engineering PLTA Sipansihaporas Immanuel Siahaan.
Red
Tapanuli Tengah, DN-II Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi SDN 155678 Hutanabolon 2, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1/2026). Tito juga sekaligus berdialog dengan Kepala Sekolah Ramiannum Tambunan mengenai kondisi sekolah pascabanjir.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia menanyakan langsung kondisi sekolah, jumlah murid, serta situasi kegiatan belajar-mengajar yang saat ini masih berlangsung di tenda darurat.
“Kita berada di sekolah SD yang jumlah murid SD-nya berapa, Bu?” tanya Tito.
Kepala Sekolah Ramiannum Tambunan menjelaskan, sekolah tersebut memiliki 165 murid, dengan 12 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 guru honorer. Ia menyampaikan bahwa sekolah terdampak banjir dan sempat dipenuhi lumpur, meski tidak mengalami kerusakan berat.
Saat ini, proses belajar-mengajar masih dilakukan di dua tenda darurat bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kursi dan sebagian perlengkapan belajar masih menggunakan fasilitas yang tersisa dari sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sekarang masih belajar di tenda, Pak. Karena ruang kelas masih dalam proses pembersihan dan perbaikan,” ujar Ramiannum.
Tito mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, serta relawan dalam membersihkan dan memperbaiki sekolah. Ia juga menyoroti semangat gotong royong para pihak yang ikut membantu pemulihan.
Namun, ia mencatat bahwa kondisi belajar saat ini masih belum ideal karena beberapa kelas masih harus digabung, sehingga proses pembelajaran belum bisa berjalan maksimal. “Secepat mungkin kembali ke sekolahnya dan pembagian kelasnya jelas, sehingga proses belajar-mengajarnya akan lebih lancar,” kata Tito.
Dalam dialog tersebut, Tito juga menanyakan langsung apa saja kebutuhan mendesak sekolah. Ramiannum menyampaikan banyaknya perabot sekolah (mebel) yang rusak atau hancur, termasuk komputer, laptop, dan perangkat pengeras suara.
“Kalau kami, Pak, masih banyak yang kurang. Mebel hancur semua, komputer, laptop, dan juga loudspeaker,” ungkapnya.
Mendengar hal itu, Tito langsung merespons dan menyatakan akan mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan Pemda dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). “Nanti akan kami pikirkan bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, dan akan saya sampaikan ke Mendikdasmen,” ujar Tito.
Ia pun menyemangati pihak sekolah agar tetap tabah dan optimistis. Tito menargetkan proses perbaikan dapat dipercepat agar kegiatan belajar-mengajar bisa segera kembali normal. “Sabar, tetap semangat ya, Bu. Kita usahakan secepat mungkin,” pungkasnya.
Red
Aceh Tamiang, DN-II Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Dusun Damai, Gampong Batang Ara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (23/1/2026). Penyaluran bantuan tersebut dilakukan setelah menyerahkan bantuan di Dusun Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun bantuan yang disalurkan oleh Tri Tito di Gampong Batang Ara diberikan kepada total 169 KK. Bantuan itu berupa 169 paket perlengkapan ibadah, 122 paket perlengkapan sekolah, 169 unit kompor satu tungku, 40 dus minyak goreng, 100 set ember dan gayung, 10 dus sabun mandi, 10 dus sabun cuci pakaian, 100 kasur, 100 paket makanan anak-anak, 700 masker, serta 100 tumbler. Selain barang, TP PKK Pusat juga memberikan bantuan uang tunai kepada para korban.
“Selain doa, juga kami membawa sedikit bantuan yang mungkin, ya paling tidak kalau ada kasur Ibu malam ini bisa tidur lebih nyenyak, kalau tidak, kalau ada kompor nanti waktu puasa kan [ibu-ibu] bisa masak sendiri. Kemudian juga ada ember untuk air bersih, kemudian perlengkapan sekolah anak-anak, dan juga ada Al-Qur’an dan juga alat salat,“ ucap Tri Tito.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Tri Tito kepada sejumlah perwakilan masyarakat Gampong Batang Ara. Penyerahan simbolis tersebut dilakukan dengan memberikan 10 item pada setiap kategori bantuan kepada sejumlah perwakilan masyarakat. Selain itu, turut disalurkan bantuan uang tunai kepada masyarakat terdampak.
“[Semoga] mungkin dari kami [bantuan ini] dapat membantu, oleh sebab itu kami harap dapat diterima dengan baik [oleh masyarakat],” tandas Tri Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Ketua TP PKK Provinsi Aceh Marlina Usman, Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang Yuyun Armia, serta sejumlah pengurus TP PKK Pusat.
Red
LAMPUNG SELATAN, DN-II Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di wilayah hukum Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Kali ini, SPBU nomor 24.353.57 yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, diduga kuat menjadi titik pusat aktivitas “pengecoran” oleh sindikat mafia BBM.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas ilegal ini disinyalir berlangsung secara terstruktur. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta wadah penampung (jeriken) dalam jumlah besar untuk menyedot BBM bersubsidi dari pompa pengisian.
Pengawas SPBU Diduga Terlibat
Dugaan keterlibatan oknum internal SPBU menguat seiring dengan munculnya nama seorang pengawas berinisial T. Ia diduga mengetahui, bahkan membiarkan praktik pengisian BBM melampaui batas kewajaran tersebut demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
“Aktivitas ini bukan rahasia lagi. BBM yang seharusnya untuk masyarakat kecil malah disedot oleh para mafia untuk kepentingan bisnis ilegal. Ini jelas merugikan negara,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (23/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU maupun oknum pengawas berinisial T belum memberikan klarifikasi resmi. Tim media telah berupaya mendatangi lokasi untuk meminta keterangan, namun pihak manajemen terkesan menutup diri terkait dugaan kerja sama antara pihak SPBU dengan para pengecor.
Aspek Hukum dan Sanksi Pidana
Tindakan penyelewengan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku dan pihak yang membantu (termasuk oknum SPBU) dapat dijerat dengan:
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU):
Menguatkan ketentuan dalam UU Migas terkait sanksi bagi penyalahgunaan komoditas energi yang disubsidi negara.
Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Pihak pengawas atau operator SPBU yang sengaja memberi bantuan atau kesempatan untuk terjadinya kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Lampung Selatan dan Polda Lampung, serta pihak Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menindak tegas oknum yang terlibat. Jika terbukti melanggar, Pertamina memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif berupa skorsing hingga pencabutan izin usaha (PHU) terhadap SPBU nakal tersebut.
(Redaksi)
You cannot copy content of this page