JAKARTA, DN-II Mengelola keuangan ternyata bukan sekadar urusan angka dan neraca, melainkan manifestasi dari ketenangan batin dan pola pikir yang terprogram. Menjawab tantangan ekonomi modern, Mardigu Wowiek resmi meluncurkan program Money Mastery Revolution pada Selasa (21/4/2026). Program ini menawarkan pendekatan inovatif dalam manajemen kekayaan melalui sinkronisasi frekuensi suara dan pemrograman ulang pikiran bawah sadar.
Berikut adalah empat pilar utama yang menjadi rahasia di balik efektivitas metode tersebut:
1. Frekuensi 432 Hz: Stimulasi Gelombang Kreativitas
Metode ini mengintegrasikan penggunaan frekuensi 432 Hz, getaran yang secara ilmiah diakui mampu menciptakan stabilitas mental. Merujuk pada teori angka sakral milik fisikawan legendaris Nikola Tesla, frekuensi ini dipilih untuk menstimulasi gelombang kreatif otak.
Dalam lanskap bisnis yang kompetitif, kreativitas adalah aset premium. Program ini menekankan bahwa untuk mencapai kemakmuran, seseorang tidak boleh sekadar menjadi pengikut (follower), melainkan harus menjadi inovator yang berani mendobrak (break) pola lama demi menciptakan solusi baru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Reprogramming Pikiran Bawah Sadar
Melalui 49 video instruksional, peserta dipaparkan pada narasi strategis dan filosofi kehidupan yang dirancang khusus untuk menembus pikiran bawah sadar. Menggunakan teknik pesan subliminal dan afirmasi positif (rapalan), program ini bertujuan mencuci mentalitas lama. Targetnya jelas: mengubah mindset secara permanen agar mentalitas kaya tertanam secara alami dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
3. ‘The Power of Giving’: Transformasi Mentalitas Tangan di Atas
Salah satu indikator keberhasilan metode ini adalah pergeseran orientasi hidup menjadi seorang pemberi (giver). Program ini secara sistematis mengarahkan pikiran bawah sadar untuk meninggalkan “mentalitas meminta” dan beralih menjadi sosok yang solutif.
Filosofi yang diusung sangat tegas: Kunci kekayaan adalah kemurahan hati. Metode ini ditujukan bagi individu yang siap berdikari dan melepaskan diri dari ketergantungan atau keinginan untuk dikasihani orang lain. 
4. Pengampunan sebagai Katalis Kesuksesan
Aspek krusial yang sering dilupakan dalam literasi keuangan konvensional adalah The Power of Forgiveness. Penyakit hati dan beban emosional masa lalu dianggap sebagai penghambat utama aliran rezeki. Program ini mendorong transformasi melalui dua jalur:
Forgiveness of Others: Memaafkan kesalahan orang lain untuk melapangkan ruang emosional.
Forgiveness of Self: Berdamai dengan kegagalan masa lalu agar bisa melangkah tanpa beban.
Mardigu menekankan bahwa memaafkan, bahkan di saat dikhianati, adalah sebuah titik balik (turning point). Tetap memberikan solusi meski dalam kondisi sulit merupakan karakteristik utama dari seorang pemenang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Detail Program: Transformasi Total 490 Menit
Secara teknis, program ini menawarkan total durasi edukasi selama 490 menit yang terbagi ke dalam 49 modul video (rata-rata 10 menit per sesi). Fokus utamanya bukan sekadar teknis keuangan, melainkan “pembersihan diri” dan reposisi orientasi hidup.
Money Mastery Revolution hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mendambakan perubahan hidup fundamental melalui perpaduan unik antara psikologi terapan dan sains suara.
Reporter: Teguh
DISTRIK YAMOR, DN-II Personel Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410/Alugoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mencerdaskan anak bangsa. Melalui Pos Yamor, para prajurit TNI hadir sebagai tenaga pendidik (Gadik) bagi siswa-siswi SMP Negeri Ururu, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, pada Selasa (21/04/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Serda Herri (Ba Analis Pos Yamor) beserta beberapa anggota lainnya. Kehadiran mereka di sekolah tersebut bertujuan untuk memberikan materi pelajaran dasar sekaligus penguatan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) guna memupuk rasa cinta tanah air sejak dini.
Pendidikan di Garis Depan
Mengingat keterbatasan tenaga pengajar di wilayah pelosok, Satgas Yonif 410/ALG mengambil peran aktif dalam mengisi kekosongan tersebut. Adapun materi yang disampaikan meliputi:
Materi Akademik: Pengajaran mata pelajaran dasar sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wawasan Kebangsaan: Penanaman nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air.
Motivasi: Sesi berbagi pengalaman untuk membangkitkan cita-cita siswa.
Pendekatan Humanis dan Ceria
Proses belajar mengajar dikemas dengan metode yang tidak kaku. Para prajurit menggunakan pendekatan humanis dan interaktif, diselingi dengan permainan edukatif serta sesi tanya jawab yang mengasah kepercayaan diri siswa.
“Kami ingin adik-adik di Kampung Ururu tetap memiliki semangat belajar yang tinggi meski berada di daerah terpencil. Pendidikan adalah kunci masa depan mereka dan kemajuan wilayah ini,” ujar Serda Herri di sela-sela kegiatannya.
Antusiasme terlihat jelas di wajah para siswa. Melalui kehadiran TNI di ruang kelas, diharapkan hambatan pendidikan akibat kurangnya tenaga guru dapat teratasi, sekaligus mempererat hubungan emosional antara masyarakat dengan TNI di wilayah perbatasan.
Red
Autentikasi: Pen Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410 Alugoro
JAKARTA, DN-II Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum strategis untuk menjamin kepastian dan pemerataan infrastruktur pangan di seluruh pelosok Indonesia. (21/4/2026).
Langkah ini diambil guna mengantisipasi fluktuasi stok serta menjaga stabilitas harga pangan nasional melalui tata kelola pascapanen yang lebih modern dan terintegrasi.
Penugasan Strategis Perum BULOG
Dalam beleid tersebut, Pemerintah secara resmi menugaskan Perum BULOG sebagai motor utama dalam penyediaan infrastruktur pascapanen. Penugasan ini mencakup pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi:
Pengadaan pangan yang lebih efisien.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengelolaan dan penyimpanan dengan teknologi terkini.
Penyaluran dan pelayanan pangan yang menjangkau seluruh wilayah.
Intervensi ini diharapkan mampu meminimalisir tingkat kehilangan hasil panen (food loss) dan memperkuat mata rantai sistem pangan nasional, mulai dari tingkat petani hingga ke tangan konsumen. 
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci Utama
Keberhasilan implementasi Perpres ini sangat bergantung pada kolaborasi solid antarinstansi. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan birokrasi di lapangan.
Beberapa poin krusial yang menjadi fokus percepatan antara lain:
Kemudahan Perizinan: Percepatan proses administratif, baik perizinan maupun non-perizinan.
Penyediaan Lahan: Fasilitasi lahan yang sesuai untuk pembangunan pusat-pusat logistik pangan.
Penyelesaian Hambatan: Pendampingan dalam mengatasi kendala teknis dan sosial di lapangan secara responsif.
Dengan hadirnya Perpres 14/2026, diharapkan sistem ketahanan pangan Indonesia semakin tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber Informasi: JDIH Kementerian Sekretariat Negara RI
#KemensetnegRI
#SetnegJDIH
#KetahananPangan
#InfrastrukturPangan
#Perpres14Tahun2026
#InfoHukum
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan kerja Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin malam (20/4/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada pemantauan progres pendaftaran nasional 30.000 Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Progres Rekrutmen Nasional
Pendaftaran yang telah dibuka sejak 15 April hingga 24 April 2026 ini merupakan langkah awal pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui unit koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Manajer yang terpilih nantinya tidak hanya bertugas sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi para pegawai koperasi yang direkrut dari warga desa setempat.
Tahapan Seleksi dan Pelatihan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah masa pendaftaran berakhir, para pelamar akan melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Peserta yang lolos diwajibkan mengikuti: 
Pelatihan Manajerial: Fokus pada tata kelola bisnis dan kepemimpinan.
Pelatihan Perkoperasian: Pendalaman regulasi dan prinsip koperasi selama 2 bulan.
Koordinasi Lintas Sektor: Pasca-pelatihan, para manajer akan bekerja di bawah pengawasan lintas kementerian, khususnya Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN.
Dampak Ekonomi: 800.000 Lapangan Kerja Baru
Target besar dari program ini adalah pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara bertahap di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan dampak penyerapan tenaga kerja yang signifikan:
Komponen Estimasi Jumlah
Target Koperasi Desa 80.000 Unit
Rasio Pekerja per Koperasi 1 Manajer + 10 Pekerja
Total Potensi Lapangan Kerja 880.000 Tenaga Kerja
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan adanya koperasi desa ini, diharapkan perputaran ekonomi di setiap desa akan semakin cepat, memangkas rantai distribusi tanpa perantara, dan memastikan harga jual produk warga desa tetap menguntungkan,” ujar narasumber terkait pertemuan tersebut.
Visi Transformasi Desa
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan terarah. Dengan manajemen profesional, koperasi desa diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal secara langsung.
Red
MAGELANG, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjadi motor penggerak pembangunan di daerah melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan materi bertajuk “Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di hadapan para Ketua DPRD seluruh Indonesia.
Acara yang merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (19/4/2026).
TNI Sebagai Akselerator Pembangunan
Dalam arahannya, Panglima TNI menekankan bahwa peran prajurit saat ini melampaui batas penjagaan kedaulatan fisik semata. TNI hadir sebagai mitra strategis bagi kepala daerah dan pimpinan legislatif untuk mengakselerasi proyek-proyek pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Silakan ajak TNI untuk membangun wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kami siap mendukung percepatan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tegas Jenderal Agus Subiyanto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah, lanjut Panglima, memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI memiliki mandat untuk membantu pemerintah di daerah, baik dalam pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, hingga penguatan ketahanan pangan di wilayah terpencil.
“Tugas TNI dalam OMSP salah satunya adalah membantu tugas Pemerintah Daerah (Pemda). Ini adalah bentuk pengabdian kami agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tapi menjangkau seluruh pelosok negeri,” tambahnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Melalui forum KPPD ini, diharapkan tercipta keselarasan pandangan antara TNI dan Ketua DPRD se-Indonesia. Sinergi yang optimal, terarah, dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mendukung visi Asta Cita demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera pada tahun 2045.
Dengan kolaborasi yang solid antara pimpinan daerah dan TNI, berbagai hambatan pembangunan di daerah diharapkan dapat teratasi dengan lebih efisien melalui pemanfaatan sumber daya dan kedisiplinan yang menjadi ciri khas personel TNI.
Red
Tag: #TNIPRIMA
#TNIRakyatKuat
#IndonesiaEmas2045
#PanglimaTNI
#PembangunanDaerah
Sidoarjo, DN-II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya menunjukkan komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional dengan mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang Bulog, Buduran, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memastikan ketersediaan beras tetap aman serta distribusinya berjalan secara merata. Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus hadir mengawal kebijakan pangan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas stok beras bagi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Moch Elok Hakan Multazam, menyampaikan bahwa langkah pendampingan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pengawalan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan. Ketersediaan beras yang aman harus diiringi dengan distribusi yang adil dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Multazam menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap rantai pasok pangan, terutama di tengah dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi produksi. Ia menegaskan bahwa HMI akan terus berperan sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan pangan nasional.
Menurutnya, keterlibatan pemuda, mahasiswa, dan aktivis memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pangan berjalan efektif. Partisipasi generasi muda tidak hanya sebatas dukungan moral, tetapi juga harus menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
“HMI Surabaya akan senantiasa mengawal ketersediaan beras agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, serta memastikan distribusinya semakin merata. Keterlibatan pemuda dan mahasiswa sangat penting dalam agenda ketahanan pangan nasional,” tegas Multazam.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mentan juga memastikan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kekurangan pasokan. Ia sekaligus menepis anggapan perlunya impor beras, dengan menegaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada penguatan produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas cadangan beras, termasuk dalam menghadapi potensi gangguan seperti fenomena El Nino.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, Bulog, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat, upaya menjaga ketahanan pangan nasional diharapkan dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. HMI Cabang Surabaya pun menegaskan akan terus mengawal distribusi dan ketersediaan beras sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif. (19/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang diselenggarakan secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fatoni menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih adaptif dalam memanfaatkan peluang pembiayaan di luar APBD guna mempercepat realisasi program pembangunan.
Ia menjelaskan, sejumlah skema strategis yang dapat dimanfaatkan antara lain kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta dukungan program dari kementerian dan lembaga.
“Pendanaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD. Kolaborasi dan inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk memperluas ruang fiskal daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi skema pembiayaan alternatif sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kemitraan, serta mengintegrasikan pembiayaan dengan perencanaan pembangunan.
Kemendagri mendorong Pemda untuk lebih proaktif, adaptif, dan strategis dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tercipta ekosistem pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Red
Jakarta, DN-II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan aset daerah sebagai sumber peningkatan pendapatan. Ketiga instrumen tersebut dinilai memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda. (19/4/2026).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni mengungkapkan masih terdapat BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang berlangsung secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4).
“Kinerja BUMD perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui pengembangan sektor strategis seperti pangan, pariwisata, dan layanan publik,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, penguatan manajemen, serta peningkatan profesionalisme agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus mampu menjadi sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Fatoni mengatakan BLUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memberikan nilai tambah secara finansial bagi daerah.
Kemendagri juga mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif melalui berbagai skema, seperti kerja sama pemanfaatan, sewa, maupun bentuk optimalisasi lainnya untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan inovatif, diharapkan seluruh potensi tersebut dapat memperkuat struktur pendapatan daerah secara berkelanjutan serta mendukung percepatan pembangunan,” tandasnya.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aceh, DN-II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu perbaikan infrastruktur di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini diambil guna memulihkan konektivitas dan urat nadi ekonomi warga yang sempat lumpuh akibat bencana hidrometeorologi. (19/4/2026).
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan merupakan prioritas utama. Fokus saat ini adalah memastikan distribusi logistik lancar dan aktivitas sosial masyarakat kembali normal.
“Pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan terus. Saya sangat mengapresiasi sinergi TNI/Polri, BNPB, dan Kementerian PU yang bergerak cepat di lapangan,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta.
Progres Pemulihan Infrastruktur di Tiga Provinsi
Berdasarkan data Satgas PRR per 18 April 2026, hampir seluruh akses utama di wilayah terdampak telah pulih secara fungsional. Berikut rincian capaiannya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilayah Infrastruktur Nasional (Jalan & Jembatan) Infrastruktur Daerah (Jalan) Infrastruktur Daerah (Jembatan) 
Aceh 100% Berfungsi (46 Jalan, 23 Jembatan) 1.521 dari 1.638 titik pulih 351 dari 652 unit pulih
Sumut 100% Berfungsi (30 Jalan, 7 Jembatan) 607 dari 616 titik pulih 343 dari 366 unit pulih
Sumbar 100% Berfungsi (31 Jalan, 13 Jembatan) 149 dari 167 titik pulih
Peningkatan Status Permanen dan Ketahanan Bencana
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan status perbaikan dari fungsional (darurat) menjadi permanen. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.
Anggaran pada sektor Bina Marga melonjak sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Penambahan dana ini akan difokuskan pada:
Penanganan titik longsoran baru.
Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional serta daerah.
Peningkatan standar konstruksi agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat. Prinsip build back better diterapkan agar infrastruktur ke depan lebih tangguh menghadapi potensi bencana,” tegas Dody.
Red
BREBES, DN-II Menjelang jadwal keberangkatan jamaah haji pada 22-23 April mendatang, Pemerintah Kabupaten terus mematangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia. Fokus utama saat ini meliputi finalisasi seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) serta pemastian kelayakan armada transportasi untuk mobilitas jamaah. (19/4/2026).
Mekanisme Seleksi PHD: Transparansi hingga Tingkat Provinsi
Proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) tahun ini dilakukan secara kompetitif guna menjamin kualitas pelayanan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencatat sedikitnya 21 pendaftar telah melewati verifikasi administrasi di tingkat kabupaten. Nama-nama tersebut kemudian dikirim ke tingkat provinsi untuk menjalani tahapan seleksi lanjutan yang dikelola langsung oleh tim gabungan Provinsi dan Kementerian Agama (Kemenag).
Instrumen penilaian akhir mencakup ujian Computer Assisted Test (CAT) dan sesi wawancara mendalam guna mengukur kesiapan mental serta pemahaman tupoksi para calon petugas.
Daftar Petugas dan Pembagian Tugas di Makkah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para petugas terpilih akan dibagi ke dalam dua kategori krusial: PHD Bidang Kesehatan untuk layanan medis, dan PHD Bidang Umum untuk urusan logistik, operasional koper, serta koordinasi katering.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7 petugas yang akan ditempatkan di Makkah, berasal dari berbagai unsur instansi dan masyarakat (termasuk unsur Darul Huda). Beberapa nama yang terkonfirmasi bertugas antara lain: 
Muhammad Ashikin
Nashikhun
Asmi Aziz
Poniran
dr. Fajar Edi Wantoro
Fafat
Seluruh petugas ini akan bersinergi dengan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), dan Ketua Kloter untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan sinkron.
Kesiapan Armada Bus: PO Dari Jaya, Dewi Sri, dan Blue Star Siap Jalan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mobilitas jamaah menuju Asrama Haji Donohudan, pemerintah daerah telah menyiapkan total 38 unit bus (37 unit operasional dan 1 unit cadangan). Layanan transportasi ini menggunakan sistem Pulang Pergi (PP).
Rincian armada yang dikerahkan meliputi:
PO Dari Jaya: 15 unit
PO Dewi Sri: 15 unit
PO Blue Star: 8 unit
Alokasi anggaran untuk transportasi ini dipatok sebesar Rp9,2 juta per unit, yang sudah mencakup biaya operasional dan pajak resmi.
Dukungan Anggaran APBD dan Jadwal Keberangkatan
Sesuai amanat Undang-Undang Perhajian, seluruh biaya operasional petugas haji daerah ditanggung sepenuhnya oleh APBD. Komponen biaya tersebut meliputi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp83 juta per orang, serta uang saku sebesar Rp10 juta (net Rp9,5 juta setelah potong pajak 5%).
Rombongan dijadwalkan bertolak menuju Solo pada 22 dan 23 April. Perjalanan ibadah ini diperkirakan memakan waktu 43 hari, dengan estimasi kepulangan pada 6 Juni mendatang. Pemerintah berharap dengan persiapan logistik dan pengawasan ketat ini, jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan kembali sebagai haji yang mabrur.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page