Banjarbaru, DN-II Bukan sekedar melihat dari dekat, kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin bersama sejumlah unsur Forkopimda Kalsel ke stand Alutsista TNI Angkatan Udara Lanud Sjamsudin Noor di Kalsel Expo 2026 berlangsung semakin menarik ketika mereka mencoba langsung simulator pesawat tempur F-16 TNI AU.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., turut mendampingi Gubernur Kalsel bersama sejumlah unsur Forkopimda dalam kunjungannya ke stand TNI AU yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (14/08/2026).
Kehadiran para pejabat tersebut menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat berbagai hal yang ditampilkan Lanud Sjamsudin Noor dalam ajang Kalsel Expo 2026. Salah satu yang langsung menarik perhatian adalah simulator F-16 TNI AU yang memberikan pengalaman virtual mengenal dunia penerbangan tempur.
Gubernur Kalsel dan sejumlah unsur Forkopimda pun mencoba simulator tersebut. Pengalaman itu menghadirkan sisi berbeda dari kunjungan ke stand Alutsista, sekaligus memberikan gambaran mengenai teknologi dan dunia kedirgantaraan yang menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara.
Tak hanya simulator, stand Lanud Sjamsudin Noor juga menghadirkan berbagai informasi mengenai profil TNI AU, Alutsista, dunia kedirgantaraan, edukasi penerbangan, olahraga dirgantara, hingga informasi penerimaan prajurit TNI AU. Berbagai miniatur pesawat serta sejumlah perlengkapan bernuansa TNI AU turut melengkapi area pameran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kalsel Expo 2026 sendiri merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung semangat “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, kegiatan ini menjadi ruang bagi berbagai instansi dan pelaku usaha untuk memperkenalkan program, produk, inovasi, serta kontribusi masing-masing kepada masyarakat.
Melalui kehadiran stand Alutsista tersebut, Lanud Sjamsudin Noor tidak hanya membawa unsur kedirgantaraan ke tengah masyarakat, namun juga menghadirkan pengalaman yang membuat TNI AU terasa lebih dekat, interaktif, dan mudah dikenal oleh generasi muda maupun masyarakat Kalimantan Selatan. Red
JAKARTA, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan dukungan Kemendagri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskannya sampai ke tingkat masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga,” ujar Tomsi.
Tomsi mengatakan, sesuai arahan Menteri Salam Negeri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama dari rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Ia menilai sampah juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Sampah, kata dia, dapat diolah menjadi energi listrik, pelet, maupun berbagai produk lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar sebuah kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengubah kebiasaan dan budaya dalam mengelola sampah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri agar upaya menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan masing-masing.
“Kita akan mulai dengan kegiatan aksi bersih-bersih. Pada dasarnya ini adalah semangat peringatan HUT RI ke-81, sekaligus untuk menggulirkan atau mendukung program Gerakan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik dan Indah yang digagas Bapak Presiden dan diamanahkan oleh Bapak Menteri kepada kita semua,” ujar Restuardy.
Menurut Restuardy, Kemendagri tidak hanya melakukan pembenahan di lingkungan internal, tetapi juga memfasilitasi pemerintah daerah agar mampu memperkuat pengelolaan persampahan. Salah satunya melalui Local Service Delivery Project (LSDP) yang melibatkan 30 pemerintah daerah.

“Selain di lingkungan kita, kita juga diarahkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah,” katanya.
Rangkaian Gerakan Indonesia ASRI tersebut dikemas melalui sejumlah kegiatan. Pertama, Gerakan Bersih Lingkungan yang dilaksanakan dengan melibatkan pegawai Ditjen Bina Bangda dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa kepedulian terhadap kebersihan harus dimulai dari lingkungan terdekat.
Kedua, digelar pameran inovasi teknologi persampahan yang menghadirkan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Berdasarkan rangkaian kegiatan, terdapat booth pemerintah daerah yang menampilkan inovasi pengelolaan sampah serta booth swasta yang menghadirkan teknologi dan solusi persampahan, termasuk penyedia teknologi dan offtaker.
Ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Local Service Delivery Project (LSDP) sebagai kick off bersama 30 daerah peserta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan pembangunan TPST berkapasitas 100–150 ton per hari, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, dan perubahan perilaku masyarakat.
Keempat, digelar edukasi Gerakan Bersih Lingkungan yang menyasar masyarakat dan peserta didik. Anak-anak TK dan SD diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta membiasakan pengelolaan sampah mulai dari rumah.
Kelima, kegiatan diisi talkshow mengenai gerakan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi/pegiat inovasi, serta masyarakat. Talkshow menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun budaya pengelolaan sampah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, digelar berbagai lomba bertema persampahan, seperti lomba mewarnai, pembacaan puisi, dan stand up comedy. Kegiatan juga dilengkapi sesi mendongeng sebagai sarana edukasi lingkungan yang lebih menarik bagi anak-anak.
Secara keseluruhan, kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah diikuti sekitar 700–800 peserta, termasuk pegawai Kemendagri, 157 perwakilan dari 30 daerah peserta LSDP, vendor teknologi dan offtaker, masyarakat, peserta lomba, serta pelajar. Sebanyak 58 anak, terdiri atas 30 siswa SD dan 28 siswa TK, turut mengikuti kegiatan edukasi.
Melalui rangkaian tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar gerakan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan budaya baru dalam pengelolaan lingkungan. Perubahan tersebut diharapkan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah daerah, hingga berkembang menjadi gerakan bersama di tingkat nasional. Red
Semarang, DN-II Kepedulian Polda Jawa Tengah terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan melalui peluncuran Program Polda Jateng Peduli anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo meluncurkan program tersebut di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kamis (13/8/2026).
sebagai ikhtiar membantu anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar mendapatkan penanganan sejak dini dan mencegah risiko kecacatan permanen.
Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tenaga medis dan rumah sakit di Jawa Tengah. Mengadopsi pendekatan penemuan kasus secara aktif yang sebelumnya diterapkan melalui program TOSS TB. Polda Jateng kembali mengedepankan kekuatan jaringan Bhabinkamtibmas dalam menemukan kasus CTEV di tengah masyarakat.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam program tersebut karena Polri memiliki jaringan yang menjangkau hingga masyarakat tingkat RT RW dan Dusun. Ia meminta para Kapolres segera menindaklanjuti peluncuran program dengan memberikan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas dan menggerakkan mereka untuk melakukan penemuan kasus di wilayah masing-masing.
” Seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Mereka akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, pendampingan hingga menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia ” terang Kapolda Jateng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“para Kapolres, setelah ini segera menginstruksikan Bhabinkamtibmas. Dilatih dulu Bhabinkamtibmasnya bersama Kasidokkes, nanti koordinasi dan kolaborasi dengan saudara-saudara kita di daerah,” tambahnya
Menurut Kapolda Jateng, pendekatan tersebut mengadopsi pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan program TOSS TB, khususnya melalui penemuan kasus secara aktif. Ia meminta jajaran segera bergerak sehingga setelah mendapatkan pembekalan, para Bhabinkamtibmas dapat turun ke masyarakat untuk membantu menemukan anak yang membutuhkan penanganan.
“Minggu depan para Bhabin sudah turun ke bawah. Alhamdulillah Polisi adalah salah satu organisasi yang mempunyai jaringan ke bawah cukup lengkap. Dan saya yakin polanya nanti segera dibakukan supaya kegiatan ini bisa terakselerasi dengan baik,” ujarnya.
CTEV atau Congenital Talipes Equinovarus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal. Kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan permanen. Berdasarkan data yang disampaikan Biddokkes Polda Jateng, terdapat sekitar 1.800 anak dengan kasus CTEV di Jawa Tengah pada 2025.
Melalui mekanisme tersebut, anak yang ditemukan mengalami CTEV akan mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara maupun rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Tengah untuk mendapatkan penanganan secara gratis. Program ini juga melibatkan dokter spesialis, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memperkuat proses penemuan, skrining, penanganan hingga rehabilitasi.
Kapolda Jateng juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir yang membutuhkan penanganan.
“Bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki keluarga yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir, silakan segera menghubungi layanan Polisi 110 atau Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing. Nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama dengan fasilitas kesehatan Muhammadiyah dan rumah sakit yang telah bekerja sama, sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan secara gratis termasuk mendapatkan sepatu khusus secara gratis juga,” kata Kapolda.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan informasi karena program tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mendapatkan penanganan sedini mungkin.
“Jangan sampai ada anak yang sebenarnya bisa ditangani tetapi tidak mendapatkan pelayanan karena keterbatasan informasi atau akses. Mari bersama-sama kita temukan, kita dampingi, dan kita berikan penanganan yang terbaik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Wakil Ketua I MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., mengapresiasi kepedulian Polda Jateng melalui program tersebut. Ia menilai pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan active case finding pada program TOSS TB dapat menjadi model untuk menemukan anak dengan kelainan kaki bawaan lahir secara lebih dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui peran Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, deteksi dini, edukasi, pendampingan dan rujukan diharapkan dapat diperkuat sehingga semakin banyak anak memperoleh penanganan sejak dini dan terhindar dari dampak kecacatan jangka panjang,” kata Prof. Fachmi.
Kapolda Jateng menegaskan, Polda Jateng terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam program program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap Program Polda Jateng Peduli CTEV dapat menjadi ikhtiar bersama untuk membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar dapat tumbuh dan menjalani kehidupan secara optimal. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan kemandirian bangsa terus diwujudkan secara nyata. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026), Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor energi nasional.
Melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit dalam produksi biodiesel B50, Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhitung sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan strategis ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berhasil menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun.
Informasi Terkait:
Naskah lengkap Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat diakses secara transparan melalui portal resmi kemensetneg.go.id
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #HUT81RI #KitaIndonesia
#PidatoPresiden2026
KAPUAS HULU, DN-II Mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 13/Nanggala/1/1 Kostrad bersama Bea Cukai Nanga Badau menggelar kegiatan sweeping gabungan di wilayah Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (13/08/2026).
Dalam penertiban tersebut, tim gabungan yang dipimpin Pos Kotis berhasil mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Bowman dan 4 (empat) butir munisi dari sebuah mobil kendaraan warga berinisial Saudara EMD saat melintas dari arah Perumbang menuju Badau.
Berkat pendekatan hukum yang humanis dan edukatif yang disampaikan oleh Perwira Hukum dan Perwira Intelijen Satgas mengenai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pemilik senjata menyadari bahaya serta konsekuensi pidananya, hingga akhirnya bersedia menyerahkan senjata rakitan beserta munisi tersebut secara sukarela dan menandatangani surat penyerahan resmi kepada Satgas Pamtas.
Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-MLY Yonarmed 13/Nanggala, Letkol Arm Rokib Hanafi, S.Sos., M.M., mengapresiasi keberhasilan sinergi sweeping gabungan tersebut serta sikap kooperatif warga. Dansatgas menegaskan bahwa Satgas Pamtas Yonarmed 13/Nanggala berkomitmen penuh meningkatkan intensitas pemeriksaan dan komsos persuasif di wilayah perbatasan demi menjamin stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di garis batas negara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
JAKARTA, DN-II Rangkaian persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memasuki babak baru. Sejak pukul 08.00 WIB, pelaksanaan gladi kotor pertama resmi digelar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/08/2026).
Salah satu daya tarik utama dalam gladi tersebut adalah atraksi demo udara yang melibatkan 81 unit pesawat dan helikopter dari berbagai satuan TNI. Pameran kekuatan dirgantara ini menjadi salah satu persiapan terbesar untuk menyemarakkan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI tahun ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti jalannya gladi kotor, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerbang dan personel yang terlibat. Menurutnya, keterampilan dan ketepatan para penerbang dalam mengoperasikan berbagai jenis alutsista udara membuktikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni dalam mendukung perhelatan kenegaraan skala besar.
Mensesneg juga tidak menampik bahwa sejumlah manuver tajam yang ditampilkan sempat menciptakan suasana yang mendebarkan bagi para penonton di sekitar kawasan istana. Kendati demikian, ia menilai ketegangan tersebut justru merefleksikan tingkat profesionalisme dan kesiapan matang dari para prajurit TNI.
”Kemampuan dan manuver yang ditampilkan tadi sempat membuat suasana mendebarkan, namun di balik itu semua terlihat jelas profesionalisme dan kesiapan prima para personel TNI kita,” ujar Mensesneg.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari prosedur standar operasional, evaluasi komprehensif langsung digelar selepas gladi kotor rampung. Langkah ini bertujuan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis di lapangan, termasuk penyesuaian koordinat serta ketepatan posisi lintasan (timing and positioning) manuver pesawat dan helikopter agar selaras dengan rangkaian acara utama.
Pemerintah terus mematangkan seluruh persiapan hingga hari-H guna memastikan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan berjalan khidmat, lancar, dan spektakuler.
Red/Biro Humas Kemensetneg & BPMI Setpres
Tags: #KemensetnegRI #RilisKemensetneg #HUTRI81 #TNI
BREBES, DN-II Polres Brebes melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) menggelar kegiatan Sosialisasi Training of Trainers (TOT) Program Paham AI kepada pelajar tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMKN 1 Brebes, Selasa (11/8/2026).
Sebanyak 120 siswa SMKN 1 Brebes mengikuti kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara positif, bijak, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan wawasan mengenai perkembangan teknologi AI serta berbagai potensi pemanfaatannya, khususnya sebagai sarana pendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Kabag SDM Polres Brebes Kompol Muawan Subagio mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada generasi muda agar mampu memahami perkembangan teknologi sekaligus memanfaatkannya secara tepat.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana memanfaatkannya secara positif, bijak, serta bertanggung jawab. Kami ingin para siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami peluang dan risikonya,” ujar Kompol Muawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan AI yang semakin pesat harus diimbangi dengan kemampuan dan literasi digital yang baik, terutama di kalangan pelajar. AI dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mendukung pembelajaran apabila digunakan secara proporsional dan tetap mengedepankan etika.
“AI dapat menjadi sarana yang sangat membantu dalam proses belajar, menggali informasi, mengembangkan kreativitas maupun meningkatkan kompetensi. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan etika, kejujuran akademik, keamanan data pribadi, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.
Kompol Muawan menambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan para pelajar dapat menjadi generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya.
“Harapan kami, para siswa dapat menjadi generasi yang melek teknologi, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki karakter, etika dan tanggung jawab. Jangan sampai teknologi justru mengurangi kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, AI harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat, saat memberikan keterangan pada Rabu (12/8/2026), mengatakan bahwa kegiatan edukasi mengenai AI bagi pelajar akan terus didorong agar dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
Menurutnya, edukasi tidak cukup dilakukan hanya dalam satu kegiatan, mengingat perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat dan terus mengalami perubahan.
“Kegiatan seperti ini akan kami dorong untuk dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya agar pemahaman dan literasi AI di kalangan pelajar tidak berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kemajuan teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelajar, khususnya dalam membangun kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, produktif, aman, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin para pelajar memiliki pemahaman yang utuh bahwa AI bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tujuan kegiatan dapat tercapai dan lahir generasi muda yang semakin adaptif, kreatif, serta memiliki literasi digital yang baik,” tambahnya.
Selain mendapatkan materi dan wawasan mengenai AI, para peserta juga mendapatkan Sertifikat Paham AI dari Senopati Academy sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polres Brebes berharap kegiatan edukasi dan literasi AI tersebut dapat menjadi langkah positif dalam membekali pelajar menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus mendorong pemanfaatan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Red/Hms
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes). Saat ini, ia tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.
“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran. Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.
“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” jelas Mendagri.
Mendagri menegaskan, dalam surat edaran tersebut juga akan dimuat aturan agar kematian warga di tingkat desa segera dilaporkan oleh kepala desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Selain memudahkan penerbitan akta kematian, pelaporan dari tingkat desa juga membantu Dukcapil dalam mendata kematian sehingga dinamika data kependudukan dapat tercatat. Dengan begitu, Mendagri berharap masyarakat tak perlu repot-repot mengurus secara mandiri ke kantor Dukcapil. Akta kematian dapat langsung diterbitkan setelah kematian warga dilaporkan.
“Saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan adalah kepala desa,” tutupnya.
Sebagai informasi, Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
You cannot copy content of this page

