Maluku Utara, DN-II Panglima Kodam (Pangdam) XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., menerima penyerahan 75 pucuk senjata api, munisi, dan bahan peledak secara sukarela dari masyarakat wilayah jajaran Korem 152/Baabullah, Ternate, Maluku Utara, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, sejumlah pejabat Kodam XV/Pattimura, serta tamu undangan. Masyarakat menyerahkan 75 pucuk senjata api yang terdiri dari 15 pucuk senjata standar dan 60 pucuk senjata rakitan, yaitu 41 laras panjang dan 19 pistol.
Persenjataan tersebut merupakan peninggalan konflik sosial 1999–2000 dan senjata organik warisan keluarga yang masuk dari Filipina. Atas keberhasilan tersebut, Pangdam XV/Pattimura menganugerahkan penghargaan kepada 35 personel Korem 152/Baabullah.
Di tempat terpisah, Sabtu, (3/10/2026) Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa penyerahan senjata secara sukarela menunjukkan pentingnya pendekatan humanis dalam membangun kepercayaan masyarakat. “Penyerahan senjata secara sukarela ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan masyarakat. TNI akan terus mengedepankan upaya persuasif dan sinergi bersama masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif,” ujarnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
JAKARTA , www.detik-nasional.com // Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Aktivasi 480 SPPG itu dimulai pada Jumat, 2 Oktober 2026. Program tersebut menyasar wilayah dengan tingkat stunting tinggi serta daerah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Fokus awal diarahkan ke wilayah Indonesia Timur.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam keterangan yang unggahan Instagram resminya, pada Rabu, 30 Oktober 2026.
Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono mengatakan aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut.
Sudaryono akan berada di Maluku. Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya.
Aktivasi tersebut belum berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat. BGN masih akan menjalankan sejumlah tahapan sebelum dapur beroperasi penuh.
Tahapan itu meliputi pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, serta penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujarnya.
BGN juga akan membuka SPPG di wilayah lain secara bertahap setelah 2 Oktober 2026.
Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Daerah yang jauh dari ibu kota menjadi perhatian karena tantangan distribusi dan akses layanan lebih besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah BGN memperluas sasaran MBG ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. BGN sebelumnya juga memperbarui data penerima manfaat dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG karena dinilai tidak lagi menjadi prioritas berdasarkan kriteria program.
Perluasan layanan juga dilakukan ketika BGN masih membenahi tata kelola SPPG. Pada September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
BGN sebelumnya juga menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak memperbaiki pelanggaran operasional.
Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN.
Ia mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur ataupun menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.
“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.
Sudaryono meminta masyarakat dan calon mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG.
Peringatan itu juga berlaku jika ada pihak yang meminta pungutan atau imbalan untuk mempercepat proses aktivasi.
“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujarnya.
BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi tersebut. Sudaryono juga mengingatkan adanya kemungkinan oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau meminta pungutan.
Perluasan SPPG dilakukan bersamaan dengan penguatan pengawasan terhadap dapur MBG yang sudah beroperasi.
Sudaryono menyebutkan keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program. BGN juga memperkuat standardisasi dapur, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. BGN menyatakan masih ada sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG sampai akhir tahun.
BGN juga mulai memperkuat rantai pasok dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan SPPG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dampak program di tingkat daerah.
Setelah aktivasi pada 2 Oktober, BGN akan melanjutkan pembukaan SPPG secara bertahap.
Penentuan lokasi akan mengikuti kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat. Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan tersebut.
REDAKSI
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tidak berhenti pada penyelesaian laporan masyarakat. Data pengaduan perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Bima pada Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! sebagai Aplikasi Umum Kanal Aduan Layanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Bima mengatakan, kepala daerah yang responsif dan mampu berkolaborasi dalam menangani pengaduan menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik. Terlebih, kata dia, peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan semakin terbukanya ruang pengaduan.
“Kalau sudah responsif, kalau berani dan mampu untuk berkolaborasi, berarti maqomnya itu di atas rata-rata,” ujar Bima.
Ia menyebutkan jumlah pengaduan meningkat dari sekitar 33 ribu pada 2021 menjadi sekitar 73 ribu pada 2025. Sementara itu, waktu penyelesaian laporan yang sebelumnya mencapai 30 hari kini menjadi sekitar empat hari, dengan persentase laporan selesai mencapai 97 persen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, Bima menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak cukup diukur dari kecepatan penyelesaian laporan. “Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik. Nah, ini isu yang lain lagi,” katanya.
Bima menjelaskan sejumlah persoalan yang banyak dilaporkan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, ketenteraman dan ketertiban umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, serta hak pekerja. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara sistemik dan kolaboratif.
“Gubernur boleh berganti, wali kota boleh berganti, menteri bisa berganti tapi sistem ini harusnya abadi. Dan sistem ini harusnya terus kita perbaiki,” jelasnya.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, komitmen kepala daerah, keberlanjutan pengelolaan melalui regenerasi aparatur, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat kelembagaan pengaduan di daerah.
Lebih lanjut, Bima menegaskan, SP4N-LAPOR! perlu diarahkan menjadi sistem yang mampu menghubungkan pengaduan masyarakat dengan proses perbaikan kebijakan. “Bukan hanya menyelesaikan kasus, tetapi membangun sistem,” tandas Bima.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona. Red/Casroni
Perkuat Kemanunggalan, Koramil 402-05/Muara Kuang Bersama BKO Yonif TP 894/PB Gelar Bakti Kemanusiaan Air Bersih
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Babinsa Koramil 402-05/Muara Kuang bersama Tim BKO dari Yonif TP 894/PB menggelar aksi kemanusiaan berupa penyaluran bantuan air bersih secara serentak pada Selasa (29/9/2026). Tanggap darurat ini dilaksanakan untuk membantu meredakan kesulitan masyarakat yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih di wilayah tersebut.
Aksi sosial ini difokuskan di dua kawasan pemukiman, yakni Kecamatan Muara Kuang dan Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penyaluran air bersih diarahkan secara presisi ke titik-titik krisis agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Dalam pelaksanaannya, para personel di lapangan mengoptimalkan berbagai sarana pendukung yang ada guna mempercepat proses pengiriman. Armada seperti truk pemadam kebakaran (damkar) atau truk tangki air dikerahkan untuk menjangkau pemukiman warga serta membagikan air bersih secara merata.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah pendistribusian dilakukan secara door-to-door langsung ke rumah-rumah penduduk untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan jatah air yang cukup. Kehadiran prajurit TNI di tengah krisis air bersih ini disambut antusias oleh warga setempat yang telah mengalami kesulitan sumber air selama musim kemarau.
Selain meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan bakti TNI ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Hubungan silaturahmi dan kemitraan antara prajurit TNI AD dengan masyarakat di wilayah terdampak semakin terjalin erat melalui keterlibatan langsung di lapangan.
Seluruh rangkaian proses penyaluran air bersih di kedua kecamatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara Koramil, satuan BKO, dan warga setempat menjadi kunci suksesnya aksi kemanusiaan ini dalam menanggulangi dampak kekeringan.
REPORT : JULIYAN
AAV M-35 varian AAV-7A1 RAM/RS buatan Amerika Serikat memiliki kemampuan jelajah hingga Sea State 5. Ranpur berbobot 23 ton dengan dimensi 7,94 x 3,27 x 3,26 meter ini mampu angkut 21 personel, kecepatan 15 km/jam di air dan 75 km/jam di darat, serta dipersenjatai senapan mesin 12,7 mm dan pelontar granat otomatis 40 mm.
Sebanyak 12 unit sebagai tahap pertama dari total 35 unit yang akan dipenuhi bertahap hingga akhir 2026. Modernisasi ini merupakan wujud Komitmen TNI dalam memperkuat kesiapan Pasukan Pendarat Prajurit Marinir dan kedaulatan pertahanan maritim Indonesia. Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
Semarang, DN-II Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., membuka Lomba Tembak Reaksi/International Practical Shooting Confederation (IPSC) Level II “Pangdam IV/Diponegoro Championship Tahun 2026” di Diponegoro Shooting Club (DSC) Shooting Range Semarang, Medan Latihan Kodam IV/Diponegoro, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Sabtu (26/9/2026).
Kejuaraan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga menembak, memperkuat sinergi dan soliditas lintas instansi, serta memberikan ruang bagi para atlet untuk mengasah kemampuan dan pengalaman menghadapi persaingan olahraga menembak yang semakin kompetitif.
Dalam sambutannya, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, atlet, official, juri, panitia, serta unsur TNI, Polri dan Perbakin yang hadir dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, kehadiran seluruh pihak merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan olahraga menembak.
Pangdam berharap kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet menembak yang andal, profesional dan berkarakter. Para atlet diharapkan mampu mengembangkan prestasi hingga mengharumkan nama satuan dan daerah serta memiliki kesiapan menghadapi berbagai kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional.
Materi yang dipertandingkan dalam perlombaan tersebut meliputi Tembak Reaksi IPSC Level II dengan berbagai divisi, Tembak Tepat/Presisi perorangan dan beregu, serta Dueling Plat yang diikuti Perwira Tinggi dan tamu undangan. Khusus kategori Tembak Reaksi. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Sebagai Momentum penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan operasional, Force Intervention Brigade (FIB) MONUSCO menggelar Contingent Training Capsule bagi personel Satgas Kizi TNI Konga MONUSCO XX-W pada 22–25 September 2026 di Bumi Nusantara Camp, Mavivi, DRC.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata Diplomasi Militer TNI di kancah internasional untuk meningkatkan wawasan personel Satgas dalam melaksanakan tugas secara profesional, terukur, dan sesuai mandat MONUSCO serta ketentuan misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Materi pelatihan mencakup aspek-aspek krusial penugasan di daerah misi, meliputi pengenalan dinamika DRC, kelompok bersenjata, misi dan mandat MONUSCO, Rules of Engagement, kerangka hukum UN Peacekeeping, Women, Peace and Security (WPS), CIMIC, Conflict-Related Sexual Violence (CRSV), serta disiplin dan kode etik. Personel juga dibekali materi koordinasi dengan aktor kemanusiaan, HAM, Joint Protection Team (JPT), K3, perlindungan anak, ancaman medis, MEDEVAC/CASEVAC, update politik, dan HIV/AIDS.
Melalui pembekalan komprehensif tersebut, diharapkan seluruh personel Satgas Kizi TNI Konga XX-W memiliki pemahaman optimal terhadap mandat dan tantangan lingkungan misi, sehingga mampu melaksanakan tugas secara maksimal sebagai cerminan Komitmen TNI dalam menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme dan perlindungan warga sipil (POC). Red
#tniprima
#indonesiabebasaktif
#misiperdamaiandunia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banjarbaru, DN-II Lanud Sjamsudin Noor terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan, Rabu (23/09/2026).
Dukungan tersebut semakin strategis menyusul upaya pemerintah mengalihkan pusat operasi OMC ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, setelah kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah menyebabkan operasi dari Bandara Tjilik Riwut terkendala jarak pandang. Operasi OMC diarahkan untuk memanfaatkan potensi awan hujan guna membantu mengurangi dampak karhutla dan kabut asap.
Dalam pelaksanaannya, Lanud Sjamsudin Noor mendukung kesiapan operasional penerbangan, koordinasi serta kelancaran aktivitas pesawat OMC dari pangkalan udara. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah, BNPB, BMKG, TNI dan unsur terkait dalam memperkuat penanganan karhutla secara terpadu.
Melalui dukungan terhadap OMC, Lanud Sjamsudin Noor menunjukkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung penanggulangan bencana, menjaga keselamatan masyarakat serta membantu meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan aktivitas penerbangan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sengketa Lahan Muara Kuang Berlanjut, Masyarakat Adat Hentikan Alat Berat PT BRK
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Konflik agraria antara masyarakat adat Kelurahan Muara Kuang dan pihak manajemen baru PT BRK kembali memanas. Ketegangan dipicu oleh tindakan pembersihan lahan untuk pembuatan kanal atau bonris yang dilakukan perusahaan pada Senin (21/09/2026).
Langkah sepihak manajemen perusahaan tersebut menyulut reaksi keras dari warga setempat. Pasalnya, proses mediasi yang berlangsung selama ini dinilai belum menghasilkan titik temu yang sah dan mengikat kedua belah pihak.
Mendengar kabar adanya aktivitas alat berat di lokasi sengketa, warga Muara Kuang bersama Ketua Lembaga Adat langsung bergerak menuju titik lokasi pada malam hari. Aksi turun ke lapangan ini turut didampingi oleh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna menjaga situasi tetap kondusif.
Di lokasi kegiatan, rombongan warga dan lembaga adat secara tegas meminta operator untuk tidak beraktifitas lagi. Mereka mendesak agar seluruh peralatan operasional segera dipindahkan ke wilayah perbatasan Muara Kuang dan Tambang Rambang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Lembaga Adat, KH Edison, menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai mengabaikan proses dialog. Beliau menegaskan bahwa mediasi sudah dilakukan berulang kali, sehingga lokasi sengketa seharusnya berstatus status quo sampai ada keputusan yang resmi.
KH Edison menekankan bahwa penolakan warga yang diajukan sejak awal masih berlaku dan tidak pernah dicabut. Ia menilai masuknya alat berat ke lokasi membuktikan bahwa aspirasi masyarakat adat sama sekali tidak diindahkan oleh manajemen baru PT BRK.
Menanggapi penolakan warga, Roy selaku Humas PT BRK bergeming dengan alasan legalitas internal. Ia mengklaim bahwa perusahaan telah mengikuti beberapa kali mediasi dan terakhir Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Tingkat II Senai bersama Komisi II.
Roy menambahkan bahwa Notulen RDP dari Komisi II DPRD mencantumkan poin kesepakatan yang mengizinkan perusahaan untuk mulai bekerja. Namun, saat warga mempertanyakan nama-nama anggota dewan yang hadir dalam RDP tersebut, pihak humas mengatakan bisa di konfirmasi lagi di komisi ll.
Di sisi lain, Roy menegaskan komitmennya untuk menghentikan operasional alat berat malam itu juga demi menghormati warga. Meski begitu, ia meminta pihak masyarakat adat membuat surat penghentian aktivitas secara tertulis yang dilampiri peta wilayah tahun 1978 sebagai bahan laporan ke pimpinan.
Menjawab permintaan surat tertulis tersebut, KH Edison menjelaskan alasan masyarakat sengaja menahannya. Hal ini dikarenakan sengketa awal dan gugatan hukum yang dilayangkan masyarakat adat sebenarnya ditujukan kepada manajemen lama PT BRK, yang menjadi akar keberadaan manajemen baru saat ini.
Lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa proyek pembuat kanal (bonris) ini murni dilakukan untuk pencegahan kebakaran hutan serta mengantisipasi penyadapan liar di area perkebunan. Ia menegaskan tidak ada aktivitas produksi sadap karet yang dilakukan dan proyek tersebut juga merujuk atas arahan Bupati.
Penegasan terakhir disampaikan oleh Romli selaku Hulu Balang Kelurahan Muara Kuang. Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan fisik PT BRK dihentikan total dan tidak ada aktivitas apa pun di lapangan sebelum permasalahan sengketa lahan ini diselesaikan secara tuntas.
REPORT : JULIYAN
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Shipnaming dan Pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya-100, bertempat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/09/2026).
