Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah pejabat lainnya di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Melalui layanan ini, data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah karena terus diperbarui berdasarkan peristiwa kependudukan yang terjadi di daerah.
“Kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat dan mereka terhubung dengan server Dukcapil. Jadi ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru dan selanjutnya. Itu bergerak setiap menit,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya, kata Mendagri, dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
“Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos, Rp600.000 tunai PKH, beras 10 kg, itu kalau itu terkonek semua, ketahuan,” katanya.
Pengalaman dalam mengintegrasikan data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan. Mendagri menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orang tua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, dapat dipangkas. Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
“Langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, digitalisasi tersebut tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta pejabat terkait lainnya. Red
BOGOR, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan perkembangan program mandatori B50 (biodiesel 50 persen) serta kesiapan infrastruktur guna mendukung penerapan mandatori bioetanol.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (09/08/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan secara rinci progres implementasi B50 yang sebelumnya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli lalu.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik.
Selain memfokuskan pembahasan pada transisi dan ketahanan energi, Kepala Negara juga memberikan arahan tegas terkait pembenahan serta restrukturisasi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan efisiensi dengan memangkas lapisan organisasi, termasuk jumlah anak dan cucu perusahaan, khususnya di lingkungan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), serta berbagai BUMN strategis lainnya.
Penyederhanaan struktur korporasi ini diarahkan untuk mewujudkan ekosistem BUMN yang lebih lincah, adaptif, dan produktif. Melalui pemotongan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan strategis diharapkan dapat berjalan jauh lebih cepat, efektif, dan akuntabel, sekaligus memastikan tingkat efisiensi yang optimal bagi keuangan perusahaan negara.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Pemerintah Matangkan Pembaruan Buku Ajar Nasional Demi Perkuat Fondasi Pendidikan dan Budaya Membaca
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Perhatian khusus ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran, tetapi juga guna mendorong tumbuhnya budaya membaca sejak usia dini demi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menjelaskan latar belakang instruksi Presiden. Menurut Seskab, perhatian Presiden Prabowo terhadap pembaruan buku ajar bermula dari hasil peninjauan langsung Kepala Negara ke sejumlah sekolah.
“Presiden mengecek satu per satu buku pelajaran yang digunakan para siswa, mulai dari kualitas bahan, ukuran huruf, hingga kenyamanan saat dibaca,” ujar Seskab di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (7/8/2026).
Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan agar jajaran terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap buku ajar dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai langkah komparatif, proses penyempurnaan ini turut membandingkan standar buku-buku dari negara-negara tetangga.
Poin Utama Penyempurnaan Buku Ajar Nasional:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peningkatan Kualitas Fisik dan Desain: Buku ajar dirancang agar memiliki tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih ergonomis dan nyaman dibaca, serta menggunakan bahan berkualitas tinggi agar memiliki daya tahan pakai yang lebih panjang.
Penguatan Konten Strategis: Pembaruan materi mencakup penguatan karakter kebangsaan, peningkatan kualitas pembelajaran sains dan teknologi (STEM), serta penguasaan bahasa asing sebagai bekal generasi muda menghadapi tantangan global.
Revitalisasi Budaya Membaca: Kebijakan ini diintegrasikan sebagai fondasi untuk membangun kembali minat dan budaya membaca di lingkungan pendidikan sejak usia dini.
Melalui penyediaan buku ajar yang berkualitas serta ekosistem literasi yang terus ditumbuhkan, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter kuat, dan siap menghadapi dinamika masa depan. Red
JAKARTA DN-II Untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset terbaik bangsa berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini digelar untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mendengarkan taklimat strategis Kepala Negara mengenai masa depan riset, inovasi, dan pendidikan di Indonesia.
Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan para peneliti guna membangun ekosistem riset nasional yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing global. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama lahirnya inovasi dan berbagai terobosan teknologi yang akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan dan riset harus terus diperkuat sebagai modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Peninjauan Produk Riset dan Inovasi Unggulan
Sebelum sesi dialog dimulai, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung pameran hasil riset dan inovasi karya anak bangsa. Berbagai inovasi strategis yang dipaparkan meliputi:
Infrastruktur & Kemaritiman: Teknologi pendukung pembangunan Giant Sea Wall. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Energi & Ketenagalistrikan: Pengembangan teknologi nuklir sebagai persiapan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta inovasi tabung Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih efisien sebagai alternatif LPG.
Kesehatan & Pangan: Teknologi Foodguard guna mendukung pengawasan dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai solusi di bidang ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Sektor Publik: Inovasi pengelolaan sampah, teknologi pertahanan, hingga rancangan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Apresiasi Nyata untuk Produk Lokal
Salah satu momen yang menarik perhatian dalam peninjauan tersebut adalah ketika Presiden Prabowo memesan secara langsung sepatu sekolah berbahan karet lokal. Sepatu inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diproduksi dengan harga yang sangat terjangkau, yakni di bawah Rp80.000.
Langkah sederhana ini mencerminkan apresiasi sekaligus bentuk dukungan nyata Kepala Negara agar hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat segera diproduksi secara massal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah berharap melalui dialog dan penguatan sinergi ini, akan lahir semakin banyak inovasi anak bangsa yang transformatif, aplikatif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas keberangkatan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, (4/8/2026). Momen tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kunjungan resmi PM Anutin di Indonesia.
Setibanya di pangkalan udara, Presiden Prabowo bersama PM Anutin berjalan berdampingan menuju tangga pesawat sebelum memberikan penghormatan terakhir. Prosesi keberangkatan ini turut diiringi oleh penghormatan khidmat dari pasukan jajar kehormatan.
Pejabat yang Hadir
Sejumlah pejabat tinggi kedua negara turut hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk melepas keberangkatan PM Anutin, antara lain:
Dari Pihak Indonesia:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago
Menteri Luar Negeri Sugiono
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo
Dari Pihak Thailand:
Duta Besar Kerajaan Thailand untuk RI Prapan Disyatat
Wakil Tetap Thailand untuk ASEAN Prinat Apirat
Atase Pertahanan Thailand untuk Indonesia Kolonel Sittirat Pusongchai
Momentum Bersejarah Kemitraan Bilateral
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan resmi PM Anutin Charnvirakul ke Indonesia ini tercatat sebagai kunjungan resmi perdana seorang Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir.
Rangkaian kunjungan ini dinilai sebagai tonggak dan momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan, serta memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor di masa mendatang. Ted
Panglima TNI Saksikan Langsung Ketangguhan Prajurit dalam Latihan KDOL Latihan Terintegrasi TNI 2026
Riau, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyaksikan pelaksanaan latihan Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL) dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 yang digelar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (4/8/2026).
Latihan tersebut melibatkan pesawat CN 235 TNI AU, personel Brigif 17/Sakti Budi Bhakti dan personel Denmatra 2 Korpasgat sebagai unsur KDOL yang bertugas menyiapkan daerah pendaratan pasukan lintas udara. Latihan yang dilaksanakan pada malam hari ini menuntut tingkat ketelitian dan profesionalisme tinggi sehingga hanya melibatkan prajurit terpilih, sekaligus menguji kesiapan alutsista dan satuan TNI dalam mendukung Operasi Militer untuk Perang (OMP).
Di sela pelaksanaan latihan, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa latihan terintegrasi TNI ini menjadi sarana untuk menguji efektivitas sistem komando dan pengendalian TNI dalam operasi gabungan. “Yang diharapkan di sini adalah pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI bisa melaksanakan komando dan pengendalian dalam setiap operasi langsung sampai dengan unit yang terkecil, sampai dengan unit yang terbawah,” jelas Kapuspen TNI.
Kapuspen TNI menambahkan, seluruh rangkaian latihan tersebut mencerminkan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. “Kita siap melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang operasi militer untuk perang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan titik terluar dan titik terpencil sekalipun,” ujar Kapuspen TNI.
Pelaksanaan latihan KDOL dalam Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi wujud komitmen TNI untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, memperkuat interoperabilitas antarmatra, serta menyempurnakan kemampuan komando dan pengendalian dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah memperkuat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). BSKDN menegaskan, IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar capaian nilai indeks.
Hal tersebut ditegaskan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 Provinsi Bali yang digelar secara virtual dari Kantor BSKDN, Senin (3/8/2026).
“IPKD hadir untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, sehingga nilai IPKD akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja,” ujar Yusharto.
Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD merupakan manifestasi kebijakan berbasis riset dalam kerangka pembinaan tata kelola keuangan daerah. Karena itu, hasil pengukuran IPKD perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai IPKD akan mengikuti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya.
“Saya sependapat bahwa bukan angkanya yang kita tingkatkan. Skor IPKD mengikuti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya. Yang harus diperkuat adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, hingga laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan, IPKD memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu, mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, menjadi dasar publikasi capaian kinerja kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada daerah berkinerja terbaik, serta memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Pada pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, BSKDN juga melakukan sejumlah penyempurnaan, meliputi penambahan indikator pada dimensi perencanaan dan penganggaran, penguatan indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan dimensi penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah, serta penguatan mekanisme verifikasi dan validasi hasil pengukuran.
Menurutnya, berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan agar hasil pengukuran IPKD semakin akurat, kredibel, dan mampu menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yusharto berharap FGD Pengukuran IPKD Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali mengenai pelaksanaan pengukuran IPKD.
“Melalui FGD ini kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD,” pungkasnya. Red
Biak Numfor, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fundamen utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai Jumat (31/7/2026) hingga Minggu (2/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Nuh Al Azhar. Kehadiran keduanya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026), Mendagri menegaskan, persoalan ketidaktepatan sasaran bansos dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi. “Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan data biometrik akan meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Adapun Biak Numfor merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026. Karena itu, Mendagri meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sela kunjungan kerja tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemkab Biak Numfor. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
“Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya,” ujar Nuh.
Ia mengingatkan seluruh agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari masyarakat akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi. Menurut Nuh, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil merupakan referensi identitas tunggal yang menjadi fondasi SPBE sekaligus rujukan utama berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bansos. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan proses validasi penerima manfaat dilakukan secara lebih presisi, sehingga mampu meminimalkan data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Ditjen Dukcapil akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemda melalui penyediaan data yang aman, pendampingan teknis, serta pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan. “Digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan,” kata Nuh.
Menurutnya, keseragaman penggunaan data kependudukan sebagai referensi antarinstansi akan menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Biak Numfor menyelenggarakan kelas teknis bagi aparatur dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Puluhan peserta ditetapkan sebagai agen digitalisasi bansos dan memperoleh pendampingan langsung dalam pengoperasian aplikasi pendaftaran calon penerima bantuan melalui telepon pintar.
Selain pelatihan, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan sejumlah dukungan teknis kepada Pemkab Biak Numfor. Hal itu di antaranya perangkat VSAT Starlink berbasis satelit orbit rendah bumi, data by name by address (BNBA) yang telah dienkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK untuk mendukung pemantauan dan pemutakhiran data kependudukan secara real time. Red
Depok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun karakter dan kompetensi secara berimbang sebagai bekal menghadapi perubahan zaman sekaligus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu dalam mewujudkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Pada saatnya nanti, siapa yang akan menjadi pemenang, itu ditentukan oleh siapa yang mampu untuk menyeimbangkan antara karakter dan kompetensi,” kata Bima saat memberikan Kuliah Umum Kebangsaan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI) Tahun 2026 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Bima mengatakan, mahasiswa yang memasuki perguruan tinggi saat ini merupakan bagian dari generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Karena itu, masa perkuliahan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan bangsa.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi. Peluang tersebut, menurutnya, hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dinamika global.
“Dan kalian adalah Gen Z yang disiapkan Pak Rektor, yang disiapkan oleh UI untuk menjadi pemimpin pada saatnya nanti mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya kemampuan membaca arah perubahan zaman. Menurutnya, generasi muda harus memiliki wawasan yang luas, kemampuan berpikir ke depan, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang berlangsung begitu cepat.
“Tanda-tanda zaman dibaca dengan penerawangan ke depan dan refleksi ke belakang. Gen Z hari ini adalah generasi paling cerdas sepanjang sejarah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menguasai kemampuan digital, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan interpersonal yang akan menjadi modal utama dalam kepemimpinan di masa depan.
“Ada banyak riset adik-adik sekalian tentang skill apa yang dibutuhkan di depan. Ada dari World Economic Forum. Ini ada tiga skill yang kalian harus siapkan ke depan setelah membaca tanda-tanda zaman tadi. Satu, perkembangan teknologi hingga hari ini meniscayakan kalian untuk menguasai skill digital. It is a must. Ini keharusan,” tegas Bima.
Selain kompetensi, Bima menilai pengalaman berorganisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar mengelola perbedaan, membangun kolaborasi, serta menumbuhkan kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembelajaran yang tidak diperoleh sepenuhnya di dalam kelas.
“Bagaimana cara kita terbiasa menghadapi perbedaan? Cemplungkanlah diri Anda ke dalam organisasi. Organisasi akan mengasah Anda untuk terbiasa menghadapi perbedaan … Ketika Anda terbiasa untuk mengelola perbedaan, Anda melangkah lebih depan untuk mencapai kemenangan,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. (30/7/2026).
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
“Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” kata Anwar.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Anwar menekankan, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Red
You cannot copy content of this page