Jakarta, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Berbagai kegiatan telah dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga Oktober 2026, dengan puncak peringatan pada 5 Oktober 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Rangkaian diawali Lomba dan Open Tournament Piala Panglima TNI pada 1 Agustus–10 Oktober 2026, meliputi 72 jenis lomba, terdiri atas 61 cabang olahraga dan 11 cabang non olahraga.
Selain kegiatan olahraga, TNI melaksanakan berbagai kegiatan teritorial dan sosial, antara lain karya bakti skala besar, Gerakan TNI Peduli Sampah, aksi menanam sejuta pohon, Bazar Pangan Murah pada 22–23 September, launching Kompi Produksi TNI, serta anjangsana kepada mantan Panglima TNI, purnawirawan, warakawuri, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (15/9/2026).
Salah satu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat adalah TNI Fair pada 19–20 September 2026 di Monas, pukul 08.00–21.00 WIB. TNI Fair menghadirkan pameran alutsista dan nonalutsista, informasi pendaftaran TNI, panggung hiburan dan atraksi prajurit TNI, serta Expo Teknologi Militer. Kegiatan ini juga dimeriahkan Bakti Kesehatan TNI, pameran komunitas kendaraan antik, pembagian 15.000 paket sembako dan 30.000 porsi makanan gratis.
Pada 20 September 2026, rangkaian TNI Fair dilanjutkan dengan TNI Run 10K dan 5K serta Fun Walk 6,4 kilometer yang masing-masing ditargetkan diikuti sekitar 10.000 peserta. Menjelang puncak HUT TNI, juga dilaksanakan Ziarah Rombongan pada 21–26 September, Ziarah Nasional pada 28 September, serta Doa Bersama Lintas Agama pada 1 Oktober 2026 yang diikuti sekitar 3.000 peserta dan disertai pembagian 3.000 paket sembako.
Rangkaian HUT ke-81 TNI juga akan dimeriahkan Naval Parade/Sailing Pass dan Fly Pass pada 4 Oktober 2026 di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan yang direncanakan dipimpin Presiden RI tersebut akan menampilkan Sailing Pass, Fly Pass serta demonstrasi pasukan khusus dan alutsista baru. Data perencanaan mencatat 102 KRI terlibat dalam rangkaian Naval Parade.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Puncak HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Monas akan diawali Upacara HUT TNI yang dipimpin Presiden RI sebagai Inspektur Upacara, sekaligus mencakup peresmian satuan baru. Kegiatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan serta alutsista, melibatkan 81 Satuan Setingkat Batalyon (SSB), terdiri atas 51 SSB pasukan TNI dan 30 SSB pasukan non-TNI. Defile akan menampilkan 520 unit alutsista dan kendaraan, terdiri atas 420 unit alutsista/kendaraan TNI dan 100 kendaraan antik/non-TNI.
Selain parade dan defile, puncak peringatan akan dimeriahkan Demo Gabungan yang menampilkan demonstrasi udara serta gabungan udara dan darat. TNI juga menyiapkan kegiatan sosial berupa pembagian 40.000 paket sembako dan 40.000 porsi makan gratis bagi masyarakat. Seluruh rangkaian HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kedekatan TNI dengan rakyat serta menunjukkan kontribusi TNI bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Red/Casroni
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan, TNI melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Tim SAR gabungan terus mengintensifkan upaya evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, hingga Senin (14/9/2026).
Sebanyak 114 korban telah berhasil dievakuasi ke empat kapal penyelamat, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian.
Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan sejumlah kekuatan, di antaranya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 yang diperkuat Helikopter Panther HS-1311, satu tim Komando Pasukan Katak (Kopaska), satu tim Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba), tim kesehatan Koarmada II, serta berbagai perlengkapan pendukung dan kantong jenazah. Selain itu, turut dikerahkan KRI Nala-363, KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, dan KAL Kumai II-13-51, serta diperkuat unsur udara CN-235 (MPA P-8301) dan helikopter Basarnas.
Sementara itu, KAL Kumai II-13-51 terus melaksanakan penyisiran di sektor perairan lokasi kejadian guna menemukan korban yang masih belum ditemukan. Berdasarkan pemantauan terkini, belum ditemukan tanda-tanda maupun objek terapung di permukaan laut yang berkaitan dengan korban. Kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya Tim SAR gabungan yang terus melakukan pencarian secara intensif dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan kemampuan yang tersedia.
TNI bersama seluruh unsur SAR gabungan akan terus mengintensifkan operasi pencarian dan pertolongan hingga seluruh upaya terhadap korban yang masih belum ditemukan dapat dilakukan secara optimal. Sinergi lintas sektor terus diperkuat sebagai wujud komitmen TNI dalam memberikan respons cepat, terpadu, dan maksimal dalam setiap operasi kemanusiaan di wilayah perairan Indonesia. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam pelepasan Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang akan menjalankan misi ke kawasan Pasifik Selatan menggunakan KRI dr.
Wahidin Sudirohusodo-991 di Dermaga 106 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/9/2026). Pelepasan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan dan kerja sama pertahanan serta mempertegas kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.
Pelaksanaan Port Visit 2026 merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia yang mengedepankan kerja sama, persahabatan, dan kontribusi nyata bagi negara mitra. Kehadiran Panglima TNI dalam pelepasan tersebut menegaskan komitmen TNI untuk terus membangun kepercayaan, memperkuat kemitraan strategis, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Pasifik Selatan. Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah mendukung proses verifikasi dan validasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel). Dukungan tersebut diperlukan agar bangunan dan sarana yang telah dibangun dapat segera dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi sebelum memasuki tahap operasional.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri menjelaskan, sekitar 24 ribu Kopdeskel telah dibangun di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan.
Ia menegaskan, kepala desa perlu memberikan surat persetujuan agar proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan. Surat tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa bangunan telah diterima atau dinyatakan sesuai spesifikasi. “Kepala desanya memberikan semacam surat menyetujui untuk dilakukan verifikasi validasi. Bukan menyatakan bahwa ini sudah sesuai spek kami terima,” ujar Mendagri.
Setelah surat tersebut diterbitkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan verifikasi. Proses tersebut juga dapat dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari inspektorat kabupaten/kota apabila Kementerian PU dan BPKP kekurangan personel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Karena enggak banyak jaring PU dan BPKP enggak banyak, bisa dibantu oleh APIP,” katanya.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah bangunan, peralatan, dan sarana pendukung lainnya, termasuk kendaraan, telah sesuai spesifikasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut dapat dicatat untuk kemudian diperbaiki oleh pihak yang membangun.
Mendagri meminta bupati dan wali kota menugaskan perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa dan kelurahan untuk mendorong desa-desa yang telah memiliki bangunan Kopdeskel agar segera menerbitkan surat persetujuan verifikasi dan validasi. “Kalau enggak dibuat [surat persetujuannya], ya rugi sendiri,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan APIP untuk melakukan pengecekan apabila Kementerian PU dan BPKP belum dapat menjangkau wilayah tertentu. “Untuk mempelajari speknya seperti apa cek lapangan, cek lokasinya ya ini sesuai atau tidak sesuai spek. Kalau enggak sesuai, ya tulis enggak sesuai untuk diperbaiki lagi oleh si pembuatnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara daring perwakilan Pemda dari seluruh Indonesia. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada perempuan dan anak-anak. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penandatanganan ini sekaligus menjadi implementasi visi-misi pemerintah sesuai Asta Cita ke-4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Adapun SKB tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Penandatanganan ini berlangsung pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Penandatanganan SKB RBI untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri mengatakan, isu mengenai pelindungan perempuan dan anak merupakan isu internasional, termasuk bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai visi misi program termasuk Bapak Presiden Prabowo menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, SKB ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat program perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya. Ia memastikan jajarannya siap mengawal penyusunan pembiayaan RBI melalui APBD 2027 maupun sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah,” tuturnya.
Senada dengan itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut RBI bukan program baru yang berdiri sendiri ataupun program untuk membangun sebuah ruang atau gedung baru. Ia mengatakan, RBI merupakan gerakan dan platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai program, potensi, sumber daya, layanan, dan aktor yang sebenarnya sudah ada. Melalui RBI, berbagai unsur yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat saling memperkuat dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat.
“Karena itu semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat: satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata,” terang Arifah.
Menteri PPPA berharap, Pemda hingga pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi penggerak utama implementasi RBI. Ia menilai desa dan kelurahan merupakan unit terkecil negara dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
“Oleh karena itu kami mengharapkan RBI dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah terutama di desa,” katanya.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, SKB ini merupakan upaya menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan di tingkat desa. Ia menilai, SKB yang ditandatangani akan menjadi energi yang sangat besar bagi kerja kolektif yang melibatkan pemerintah desa maupun Pemda.
“Dengan kebersamaan itu, seluruh perempuan Indonesia bisa kita berdayakan dan anak-anak Indonesia bisa kita lindungi,” tutup Yandri. Red) Casroni
Yahukimo, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-81, Kodim 1715/Yahukimo melalui Pos Logpon, menggelar karya bakti perbaikan jembatan di Jalan Poros Logpon-Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (14/9/2026) pukul 07.30 WIT.
Kegiatan diawali dengan apel dan berkumpulnya masyarakat di depan Pos Logpon. Hadir dalam kegiatan tersebut Letda Mar Akbar (Danki Satgas Yonif 5 Marinir), Serma Faisal Kurniawan (Danpos Lokpon Kodim 1715/Yahukimo), Aipda F. Sitanggang (Kapos Pol KP3 Sungai), serta tokoh pemuda Lokpon Thomas Sinamur.
Sekitar pukul 07.45 WIT, personel gabungan TNI-Polri bersama masyarakat bergerak menggunakan kendaraan menuju Jembatan KM 7. Pukul 08.10 WIT, karya bakti perbaikan 2 jembatan ini tetap menempatkan personel pengamanan sepanjang pengerjaan dan dapat selesai pada pukul 12.30 WIT dalam keadaan aman dan lancar.
Kegiatan ini bertujuan memperbaiki jembatan yang mulai rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun gangguan lainnya, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan transportasi dari Pelabuhan Logpon ke Kota Dekai.
Karya bakti yang melibatkan Pos Logpon Kodim 1715/Yahukimo, Yonif 5 Marinir, dan Pos KP3 Sungai ini sekaligus menjadi wujud sinergi nyata antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
NEW DELHI, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan global menjadi peluang ekonomi yang adil, kuat, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam rangkaian hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Minggu (13/9/2026).
Dalam sesi pertemuan yang mengangkat tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, Presiden Prabowo menyoroti posisi strategis aliansi BRICS yang menguasai porsi signifikan mineral kritis dan sumber daya energi dunia. Komponen tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan abad hijau yang inklusif dan berdaya saing.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Kepala Negara mendorong negara-negara anggota agar memperkuat kerja sama konkret melalui penyatuan sumber daya, kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan perluasan pasar. Pendekatan kolektif ini dinilai krusial guna menghadapi tantangan global secara efektif dan berdikari.
Selain aspek ekonomi dan transisi hijau, Presiden Prabowo turut menekankan urgensi penguatan suara negara-negara Global South dalam arsitektur pembangunan dunia. Menyongsong target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, negara-negara berkembang harus ditempatkan pada posisi yang proporsional dan diberikan peran lebih besar dalam merumuskan tatanan global yang berkeadilan.
Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo menawarkan implementasi industrialisasi bersama di antara negara anggota. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa komoditas dan sumber daya yang dimiliki menghasilkan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat di masing-masing negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Partisipasi aktif dalam forum ini mencerminkan komitmen konsisten Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi multilateral serta memperjuangkan kepentingan strategis negara berkembang di kancah internasional.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden / BPMI Setpres)
NEW DELHI, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu (12/09/2026).
KTT BRICS tahun ini mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”. Tema tersebut merefleksikan komitmen kolektif negara-negara anggota dalam memperkuat ketahanan, mendorong inovasi, mempererat kerja sama, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.
Dalam sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menyuarakan pentingnya persatuan bangsa-bangsa Global South. Kepala Negara mengangkat pepatah Indonesia, “Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh”, sebagai refleksi atas krusialnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan global masa kini.
Menurut Presiden Prabowo, pepatah tersebut melampaui makna harfiah tentang persatuan. Pesan itu merepresentasikan semangat historis yang sejak puluhan tahun lalu telah menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk berdiri sejajar, menentukan arah masa depan secara mandiri, dan memperjuangkan kepentingan bersama di kancah internasional.
Spirit tersebut dinilai tetap sangat relevan di tengah tatanan dunia modern. Negara-negara Global South yang berbagi memori kolektif perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme kini hadir kembali sebagai kekuatan yang setara dalam percaturan global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui fondasi historis dan solidaritas yang kokoh, Presiden Prabowo meyakini BRICS mampu memperluas serta memperkuat kerja sama lintas sektor yang berdampak langsung pada ketahanan domestik negara anggota. Salah satu sektor prioritas yang disoroti adalah energi, utamanya melalui penguatan konektivitas sistem energi dan jaminan ketahanan energi antarwilayah.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Deklarasi New Delhi Lahir di KTT BRICS 2026, Indonesia Komitmen Perjuangkan Tatanan Global yang Adil
New Delhi, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, Republik India, Sabtu (12/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa BRICS yang mewakili setengah umat manusia serta sebagian besar perekonomian dan perdagangan global memiliki kekuatan kolektif yang sangat besar. Kekuatan ini menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan bagi negara-negara berkembang.
Menurut Kepala Negara, kekuatan kolektif tersebut dapat dioptimalkan melalui keterhubungan pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan guna memperkuat suara Global South. Selain itu, ia menegaskan pentingnya membangun sistem multilateral yang lebih kuat dengan PBB di pusatnya melalui reformasi agar lebih representatif dan responsif.
KTT BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai arah bersama untuk menerjemahkan komitmen ke dalam langkah nyata, memastikan kerja sama tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menciptakan tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
Red/BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Kalbar, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau kapal perang Jepang JS Kunisaki (LST-4003) di Dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan unsur dan peralatan bantuan dari Jepang yang akan memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
JS Kunisaki membawa tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi water bombing dalam penanganan Karhutla di Kalimantan, dengan total 338 personel yang terdiri dari kru kapal, tim pemadaman, dan tim koordinator.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan. Kehadiran unsur bantuan Jepang diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman serta mempercepat penanganan Karhutla di wilayah terdampak.
TNI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh unsur dan kemampuan yang dimiliki dalam penanganan Karhutla guna mempercepat pengendalian kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
