JAKARTA, DN-II Di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia, pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara mengenai efektivitas Memorandum of Understanding (MOU) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski mengapresiasi upaya pemerintah dalam mitigasi risiko stabilitas negara, Prof. Sutan menilai kebijakan ekonomi yang ada saat ini masih memberatkan pelaku usaha di Indonesia. (8/3/2026).
Keluhan Biaya Ekspor dan Beban Ekonomi
Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media nasional dan internasional di kantor pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Prof. Sutan menyoroti ketimpangan biaya pengiriman.
“MOU RI-AS memang langkah baik untuk menjaga stabilitas di tengah konflik global. Namun, biaya ekspor-impor harus mendapat perhatian serius. Kita masih membayar mahal, sementara harapan publik adalah adanya keringanan atau subsidi, terutama di situasi darurat perang seperti ini,” tegasnya.
Dampak Konflik Global bagi UMKM Indonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan menyoroti beberapa faktor yang memicu “mati suri” pada urat nadi perdagangan internasional bagi pengusaha Indonesia:
Ketidakpastian Global: Dampak konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran telah mengganggu jalur distribusi internasional.
Fluktuasi Kurs: Menguatnya nilai tukar Dolar AS yang kini menyentuh angka Rp16.939,90 semakin menekan daya beli dan kemampuan operasional pengusaha.
Lonjakan Biaya Logistik: Tingginya ongkos kirim melalui jalur laut dan udara memaksa banyak perusahaan, terutama di Timur Tengah dan Eropa, untuk menghentikan operasional sementara.
Seruan Kebijakan Strategis Pemerintah
Menurut Prof. Sutan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi sektor UMKM dan industri dalam negeri:
Relaksasi Pajak: Mendorong pemerintah agar lebih bijaksana dalam penentuan beban pajak operasional agar pengusaha mampu bersaing.
Jaminan Pasokan: Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, energi (BBM dan Gas), serta pasokan medis agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
Diplomasi Ekonomi: Membuka pintu kemitraan yang lebih strategis dengan negara-negara yang memiliki ekonomi kuat guna menstabilkan harga pasar domestik.
Permintaan kepada Presiden Prabowo
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan secara khusus meminta Presiden RI, Jenderal H. Prabowo Subianto, untuk melakukan intervensi langsung terhadap pergerakan harga pasar yang mulai merangkak naik dan menyulitkan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir dari akar hingga pucuk. Kestabilan ekonomi masyarakat hanya bisa dicapai jika ada dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan usaha di sektor UMKM dan industri nasional,” tutupnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
