Prof. Sutan Nasomal: Tokoh Masyarakat dan Seluruh Rakyat Wajib Kawal APBN Rp4.106,26 Triliun dari Ancaman Korupsi

JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom dan Komentator Lintas Dunia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyerukan kepada seluruh tokoh masyarakat dan lapisan rakyat Indonesia untuk mengawal ketat anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menembus angka rekor tertinggi dalam sejarah sebesar Rp4.106,26 triliun.

​Seruan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran atas potensi penyelewengan anggaran yang kerap menjadi inceran para oknum pejabat di berbagai tingkatan—mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di seluruh Indonesia.

​”Anggaran APBN dan APBD di berbagai lini kerap menjadi inceran oknum pejabat. Sangat ironis jika anggaran ini tidak berdampak langsung bagi kepentingan rakyat kecil yang saat ini tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan internasional dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, Sabtu (3/10/2026) melalui sambungan telepon seluler.

​Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini semakin terjepit di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, langkanya lapangan pekerjaan bagi generasi muda, serta beban pajak yang kian memberatkan. Ia menilai, alokasi belanja negara yang mencapai rekor tertinggi sebesar Rp4.106,26 triliun berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR RI harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan sekadar dinikmati segelintir oknum.

​”Jangan hanya segelintir atau sekelompok oknum saja yang menikmati APBN, sementara rakyat luas tidak merasakan dampak apa pun, terutama dalam kemudahan mencari sesuap nasi. Lemahnya pengawasan memicu maraknya aksi korupsi oleh para oknum tikus berdasi di berbagai wilayah pemerintahan,” tegasnya.

​Prof. Sutan Nasomal juga mendesak masyarakat agar tidak tinggal diam dan terus bersikap kritis terhadap segala bentuk penyimpangan anggaran. Ia menegaskan bahwa kejahatan korupsi harus ditindak tanpa kompromi demi menegakkan keadilan hukum.

​”Teruslah berisik dan bertindak tegas menyikapi para oknum koruptor agar dijerat hukum berat, dipenjara sampai mati, serta dimiskinkan. Jangan ada lagi penjajahan melalui permainan sistem birokrasi yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.

​Ia mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya mempermiskin rakyat secara langsung, tetapi juga melahirkan efek domino berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga lonjakan pajak yang mencengkeram leher masyarakat lemah. Jika pembiaran terus terjadi, beban utang negara akibat korupsi akan ditanggung oleh masyarakat hingga ratusan tahun ke depan.

​”Diam dan hanya menonton saja bagi para tokoh masyarakat sama saja menyetujui oknum-oknum di dalam pemerintahan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkasnya.

Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Guru Besar Hukum International, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor STIA STIH Pronass Rektor Universitas Bangsa Negara Bersatu (UBNB) Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus(YPP.BRIGIP).

About the Author

Detik Nasional

Administrator

Visit Website View All Posts