Tiga SPBU di Kalteng Diduga Jadi Pusat Penimbunan BBM Ilegal, GWI Lapor ke Propam Polda

PALANGKA RAYA, DN-II Maraknya video amatir dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Tengah yang viral dalam sepekan terakhir belum mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Ketidakpastian penegakan hukum ini mendorong Tim Investigasi bersama Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalsel, Iswandi, turun langsung mengumpulkan fakta dan melaporkan temuan tersebut ke Bidang Propam Polda Kalteng pada Rabu (9/9/2026).

Temuan Lapangan: Tiga SPBU dengan Modus Serupa

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tim menemukan dugaan praktik pengisian BBM bersubsidi secara ilegal menggunakan kendaraan modifikasi, jerigen, hingga tandon raksasa berkapasitas 1.000 liter di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbeda:

SPBU 64.735.04 (PT Nur Afnan)

Lokasi: Jl. Pulo Telo, Kuala Kapuas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Waktu Temuan: Pukul 22.00 WIB.

Modus: Satu unit mobil Daihatsu bernomor polisi KH 8894 JD terpantau mengisi BBM ke dalam 20 jerigen tanpa dilengkapi surat rekomendasi yang sah sesuai peraturan Pertamina.

SPBU 65.748.001

Lokasi: Jl. Trans Bahaur – Kalawa, Pulang Pisau.

Waktu Temuan: Selasa, 1/9/2026 pukul 22.30 WIB.

Modus: Dua unit kendaraan (DA 8212 MI dan L 8033 BA) kedapatan memuat jenis Pertalite dan Pertamax ke dalam 2 tandon berkapasitas 1.000 liter, drum biru 250 liter, serta puluhan jerigen.

SPBU 65.748.003

Lokasi: Jl. Lintas Poros Maliku – Bahaur, Desa Purwodadi, Kec. Maliku, Pulang Pisau.

Waktu Temuan: Rabu, 2/9/2026 pukul 02.30 WIB.

Modus: Satu unit kendaraan KH 8378 JF membawa muatan 2 tandon raksasa 1.000 liter, 4 drum biru 250 liter, dan puluhan jerigen 35 liter berisi Biosolar, Pertalite, dan Pertamax.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Upaya Konfirmasi Mentok, Pertamina Dinilai Bungkam

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak PT Pertamina Patra Niaga menemui jalan buntu. Saat didatangi ke kantor PT Pertamina Patra Niaga di Jl. RTA Malino No. 57, Palangka Raya pada Jumat (4/9/2026) dan Selasa (9/9/2026) pukul 11.00 WIB, kondisi kantor terpantau tutup tanpa kehadiran pejabat berwenang.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) I Pertamina, Hari Harjunadi, tidak memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp. SBM II Lucky Haryanto, saat dikonfirmasi, hanya memberikan jawaban singkat bahwa dirinya sedang berada di luar kota.

”Video sudah seterang ini, bukti sudah sejelas ini. Masa iya lembaganya malah hilang? Kami masyarakat Kalimantan Tengah butuh bukti nyata, bukan janji,” keluh salah seorang warga Kapuas yang enggan disebutkan namanya.

Kunjungan ke Propam Polda Kalteng

Menghadapi kebuntuan institusional tersebut, Tim Investigasi dan DPD GWI Kalsel mendatangi Bidang Propam Polda Kalteng untuk menyerahkan data sekaligus melaporkan dugaan keterlibatan oknum yang mencederai marwah institusi penegak hukum dan penyaluran distribusi energi.

Kedatangan tim disambut baik oleh Ipda Sugeng Riyadi, mengingat Kabid Propam saat itu sedang menghadiri agenda pelantikan di Mapolda.

”Kami datang untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi. Tujuannya satu: menjaga marwah institusi dan meluruskan oknum-oknum yang merusak reputasi publik. Pers dan Polri harus satu barisan melawan penyimpangan,” tegas Iswandi.

Pihak Propam menerima informasi tersebut dengan baik, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti sesuai prosedur, serta mengarahkan awak media untuk melengkapi formulir pengaduan secara daring (online).

Landasan Hukum dan Tuntutan Publik

Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini secara nyata diduga melanggar ketentuan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2023 serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Masyarakat Kalimantan Tengah mendesak langkah konkret dari para pemangku kepentingan:

Pertamina: Segera melakukan sidak mendadak dan audit menyeluruh terhadap SPBU-SPBU nakal.

BPH Migas: Mencabut izin operasional SPBU yang terbukti melanggar aturan secara transparan dan tanpa tebang pilih.

Aparat Penegak Hukum (APH): Mengusut tuntas aliran distribusi BBM ilegal serta menyelidiki dugaan keterlibatan oknum yang membekingi praktik tersebut.

Hak Jawab dan Koreksi

Redaksi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta asas praduga tak bersalah. Ruang hak jawab dan koreksi dibuka seluas-luasnya bagi PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pengelola SPBU terkait, maupun pihak-pihak lain yang merasa dirugikan.

Tanggapan atau hak jawab dapat dikirimkan melalui surel resmi ke redaksi@kopitv.id paling lambat 1 x 24 jam sejak berita ini ditayangkan. Setiap hak jawab yang masuk akan dimuat secara berimbang tanpa pengurangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) & (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Pewarta: Iswandi, Sabir, Subli

Redaksi: Tim Investigasi DN-II / KopiTV