BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes bergerak menyusun strategi tata kelola pertanian di kawasan sentra produksi hortikultura. Guna mewujudkan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, Pemkab menjadwalkan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Tata Kelola Budidaya Kentang Berbasis Kelestarian Lingkungan di Kecamatan Sirampog.
Berdasarkan surat undangan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes, Tahroni, kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026, bertempat di Ruang Serba Guna Eks-Kawedanan Bumiayu.
Namun, langkah yang diklaim pemerintah sebagai upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian alam ini justru menuai kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan hidup setempat.
Rencana Sinergi Korporasi dan Akademisi
Pada rancangan awalnya, FGD ini direncanakan menjadi wadah konsolidasi yang diklaim melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Selain arahan langsung dari Bupati dan Kepala Dinas Pertanian setempat, Pemkab Brebes juga menggandeng sektor swasta.
Dua perusahaan besar, yakni PT Indofood Fortuna Makmur dan PT Prima Sukses Sejati Abadi, dijadwalkan memaparkan Rencana Kerja Kemitraan. Langkah kemitraan ini disebut-sebut untuk memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memastikan standardisasi budidaya yang aman bagi lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari sisi akademis, Pemkab menghadirkan Dr. Ir. Subandi Nur, M.P., dosen Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon, untuk membedah formulasi regulasi teknis budidaya yang tepat guna menekan erosi lahan dan konservasi air.
Demi memastikan kebijakan tepat sasaran, Pemkab mengundang jajaran Forkopimda, otoritas kehutanan, tokoh agama, serta elemen masyarakat dari 6 desa sentra kentang di Sirampog, yakni:
Desa Igirklanceng
Desa Dawuhan
Desa Batursari
Desa Sridadi
Desa Kaligiri
Desa Wanareja
Unsur lokal yang dilibatkan mencakup Kepala Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga kelompok tani dari keenam desa tersebut.
Kritik Tajam LSM Pempera: “Karpet Merah Oligarki dan Abai Bencana”
Meski dikemas dengan tajuk pelestarian lingkungan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pempera (Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup), Jamil, menyoroti komposisi peserta dan agenda terselubung di balik FGD tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (17/6/2026), Jamil menilai bahwa pihak-pihak yang diundang justru didominasi oleh kalangan yang selama ini menjadi aktor di lapangan.
“Pertemuan itu yang diundang hanya Penyuluh Pertanian, Kepala Desa, serta orang-orang yang menanam kentang. Ironisnya, mereka yang diundang ini justru pihak-pihak yang selama ini dinilai tidak peduli terhadap lingkungan,” tegas Jamil.
Lebih lanjut, Jamil mengingatkan Pemkab Brebes agar tidak menutup mata terhadap rentetan bencana ekologis yang terus melanda akibat kerusakan kawasan hulu.
“Kabupaten Brebes, terutama kawasan Pantura, sudah berkali-kali menderita banjir akibat limpasan air dari wilayah Selatan. Belum lagi di wilayah Selatan sendiri yang beberapa tahun terakhir ini terus dihantui bencana tanah bergerak dan banjir bandang,” keluhnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jamil juga secara kritis menyoroti masuknya korporasi besar dalam tata niaga kentang di Sirampog. Menurutnya, narasi ‘budidaya ramah lingkungan’ kerap kali hanya menjadi dalih untuk melegalkan ekspansi lahan.
“Mengenai tanaman kentang itu seringkali hanya alasan saja. Praktik di lapangannya justru merusak lingkungan sebab tanaman kentang akan terus berekspansi ditanam di tanah pertanian warga maupun merambah kawasan hutan. Hari ini terbukti, dengan masuknya korporasi, bahwasanya oligarki sudah masuk mencengkeram wilayah Brebes Selatan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Brebes terkait kritik yang dilayangkan oleh LSM Pempera tersebut. Diskusi dalam FGD mendatang diprediksi akan berjalan alot mengingat adanya tarik-ulur antara kepentingan ekonomi korporasi-petani dan desakan konservasi lingkungan. ***
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Berikan judul artikel ini yang pas dan sesuai BARAT, DN-II Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 410/ALG Pos Aroba melaksanakan kegiatan Yankes di kampung Aroba,Kab. Teluk bintuni, Prov Papua Barat. Pada Hari Rabu, (17/6/2026).
Satgas Yonif 410 Alugoro, khususnya Pos Aroba, sedang melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) di Distrik Aroba, Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.
Dalam kegiatan Yankes ini, personel Satgas Yonif 410 Alugoro mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas Yonif 410 Alugoro untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran kesehatan di wilayah perbatasan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan untuk merealisasikan program-program kerja Kementerian Transmigrasi (Kementrans) perlu didukung alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk merealisasikan program kerja di Tahun Anggaran (TA) 2027, kementerian ini menyebut membutuhkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
Ungkapan demikian disampaikan selepas dirinya mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dan mitra kerjanya dalam Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027, di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (17/6/2026).
Menurut Viva Yoga alokasi anggaran yang diajukan itu merupakan usulan perubahan dari anggaran yang sebelumnya diajukan dengan alokasi Rp970 miliar. Dengan perubahan pengajuan anggaran diharapkan mampu meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan di TA 2027. “Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementrans sebesar Rp400,2 miliar”, ujarnya.
Pagu indikatif ini dalam rapat sebelumnya diakui oleh anggota Komisi V perlu ditingkatkan agar realisasi program-program kerja Kementrans bisa berjalan sesuai target.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Komisi V dan mitra juga akan melakukan sinkronisasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2027”, ujanrya. Sinkronisasi ini mengacu pada fungsi dan program yang sesuai dengan saran, masukan, serta usulan Komisi V. Dalam rapat itu seluruh fraksi menyetujui apa yang telah dibahas.
Dalam rapat yang dihadiri oleh 34 anggota dari berbagai fraksi itu dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Red
Deli Serdang, DN-II Menelan anggaran miliaran rupiah dari uang rakyat, kondisi Alun-Alun Kecamatan Pancur Batu kini justru menjadi monumen kelalaian. Sejak diresmikan secara seremonial pada 10 Maret 2026 lalu, atau baru berumur sekitar tiga bulan, fasilitas publik ini sudah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, kumuh, dan terkesan dibiarkan terbengkalai. (17/6/2026).
Mirisnya, lokasi alun-alun ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari Kantor Camat Pancur Batu. Kedekatan jarak ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Apakah Camat Pancur Batu, Feri Sepnanda Ginting, S.STP, M.A.P, sengaja menutup mata terhadap kerusakan fasilitas di wilayah kerjanya sendiri?
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2025, proyek “Pembuatan Alun-Alun di Kecamatan Pancur Batu” ini menelan anggaran fantastis, yakni sebesar Rp 1.163.548.455,22. Namun, nilai kontrak bernilai miliaran tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan saat ini.
Dari pantauan visual di lokasi, bangunan yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan warga tersebut tampak sama sekali tidak terawat. Terdapat genangan air di area lantai, beberapa bagian dinding dan partisi bangunan terlihat bolong serta rusak parah, ditambah sampah yang mulai berserakan. Tidak ada tanda-tanda perawatan harian yang dilakukan oleh pihak terkait.
Di Mana Letak Tanggung Jawab Camat?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini memicu kritik keras terkait fungsi pengawasan dan tata kelola di tingkat kecamatan. Sebagai pimpinan wilayah, Camat Pancur Batu sejatinya memiliki porsi tanggung jawab yang jelas terhadap pemeliharaan harian, kebersihan, dan pemanfaatan fasilitas di wilayahnya.
Jika Alun-Alun Pancur Batu tampak kotor, tergenang air, dipenuhi sampah, hingga berpotensi menjadi semrawut karena tidak adanya penataan (seperti antisipasi pedagang liar), maka Pemerintah Kecamatan tidak bisa lepas tangan. Sesuai dengan tupoksinya, pihak kecamatan memegang fungsi krusial dalam pengawasan wilayah, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantib), serta menjadi motor penggerak kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan.
Sikap pembiaran ini sangat disayangkan. Alun-alun yang dibangun dengan dana Rp 1,1 miliar dan baru seumur jagung sejak peresmiannya pada 10 Maret 2026 ini, seharusnya dikelola dengan manajemen tata ruang yang baik agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan dibiarkan lapuk dan rusak mendahului usianya.
Sikap Resisten dan Pemblokiran Kontak Media
Sebagai upaya mematuhi kode etik jurnalistik dan asas keberimbangan informasi (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi secara resmi. Namun ironisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 821-6752-2xxx, Camat Pancur Batu Feri Sepnanda Ginting justru mengambil langkah yang mencederai keterbukaan informasi publik dengan memblokir nomor kontak wartawan.
Tindakan menutup akses komunikasi ini sangat disayangkan dan mencerminkan sikap resisten serta antikritik dari seorang pejabat publik. Alih-alih memberikan penjelasan yang edukatif dan transparan terkait nasib proyek uang rakyat, sang Camat seolah menunjukkan arogansi dan lari dari tanggung jawab.
Jarak 200 meter dari meja kerja Camat ke lokasi alun-alun seharusnya menjadi rentang yang sangat mudah dijangkau untuk sekadar melakukan kontrol harian. Publik kini menanti ketegasan dan tindakan nyata dari pimpinan wilayah di tingkat kabupaten. Apakah alun-alun ini akan dibiarkan hancur sebelum waktunya, dan sampai kapan sikap alergi transparansi dari seorang camat dibiarkan berlalu tanpa evaluasi?. *(Tim)*
PAPUA, DN-II TNI melalui Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Kali ini, Satgas Yonif 123/Rajawali tepatnya Pos Mur melaksanakan pembuatan sumur bor di Kampung Wagin guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dansatgas Letkol Inf Anhar Agil Gunawan. Pembuatan sumur bor dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kampung Wagin, khususnya ketersediaan air bersih.
Dansatgas Yonif 123/Rajawali Letkol Inf Anhar Agil Gunawan menyampaikan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu kesulitan masyarakat.
“Melalui pembuatan sumur bor ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Dansatgas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Kampung Wagin menyambut baik kegiatan tersebut dan mengaku sangat terbantu dengan hadirnya sumur bor yang selama ini menjadi kebutuhan penting dikampung Wagin.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir untuk rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah papua. Red
Brebes, DN-II Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Khambali, mengakui telah meminta sumbangan kepada pemenang pengadaan armada bus haji tahun 2026. Sumbangan tersebut rencananya dialokasikan untuk penyelenggaraan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H.
Hal itu disampaikan Khambali saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya dengan didampingi staf Kesra, Nunung, Rabu (17/6/2026).
Menurut Khambali, nominal sumbangan yang diminta dari para rekanan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu, Rp1 juta, hingga Rp1,5 juta. Dari salah satu penyedia bus yang bersedia memberikan bantuan sebesar Rp1,5 juta, akhirnya disepakati untuk diwujudkan dalam bentuk bingkisan. Bingkisan tersebut sedianya akan digunakan sebagai hadiah lomba dalam rangkaian acara 1 Muharram yang digelar Pemerintah Kabupaten Brebes.
Kendati demikian, Khambali menyatakan bahwa uang maupun barang yang telah diterima tersebut rencananya akan dikembalikan kepada pihak terkait.
Menuai Sorotan Masyarakat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah yang diambil oleh pihak Kesra ini memicu kekecewaan dari sejumlah warga. Mereka menilai tindakan pejabat publik yang meminta sumbangan kepada pemenang proyek pemerintah adalah hal yang tidak etis.
“Meminta bantuan kepada pihak yang baru saja mendapatkan proyek dari pemerintah itu sangat disayangkan. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan merusak citra tata kelola pemerintahan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Berpotensi Tabrak Aturan dan Hukum
Tindakan meminta atau menerima sumbangan dari rekanan pemenang lelang dinilai berpotensi menyimpang dari regulasi yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan hadiah, fasilitas, atau sumbangan oleh pejabat publik dari pihak yang memiliki hubungan kerja atau kepentingan jabatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yang dalam kondisi tertentu mengarah pada tindak pidana suap.
Selain isu gratifikasi, praktik ini juga rawan memicu dugaan pemerasan dalam jabatan serta konflik kepentingan (conflict of interest). Mengingat posisi pemenang lelang berada pada pihak yang kontraktual dengan pemerintah, permintaan semacam ini dikhawatirkan dapat dipersepsikan sebagai “kewajiban tidak tertulis” demi kelancaran kerja sama di masa depan.
Secara prinsip, pengadaan barang dan jasa (Barjas) harus berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Pemenang lelang semestinya tidak dibebani oleh pungutan atau kewajiban finansial apa pun di luar ketentuan yang tercantum dalam kontrak resmi.
Hingga berita ini diturunkan, realisasi pengembalian dana/barang tersebut serta tindak lanjut penanganan masalah ini masih menunggu kepastian dan pengawasan dari pihak berwenang terkait.
Reporter: Teguh
Kota Tegal, DN-II Menjelang Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Tegal Kota Polda Jawa Tengah menggelar aksi bakti religi dengan menyasar rumah ibadah di Kota Tegal, Rabu (17/6/2026).
Beberapa lokasi menjadi sasaran kegiatan, meliputi Pura Segara Suci di Panggung, Tegal Timur, Mushola Al Masigit di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Bandung, Tegal Selatan, serta Masjid Al-Azhar di Kelurahan Cabawan, Margadana, Kota Tegal.
Sejak pagi, personel Polres Tegal Kota bersama jajaran Polsek dan ASN tampak bergotong royong membersihkan area rumah ibadah. Mereka menyapu halaman, membersihkan sudut-sudut bangunan, hingga merapikan lingkungan sekitar.
Tak hanya tenaga, Polres juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan untuk pengurus rumah ibadah agar perawatan lingkungan bisa terus berlanjut.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, kegiatan ini menjadi cara Polri mendekatkan diri dengan masyarakat di luar tugas penegakan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar kegiatan menjelang Hari Bhayangkara. Kami ingin hadir langsung, bekerja bersama masyarakat, dan memberi manfaat nyata,” kata AKBP Heru Antariksa
Ia menegaskan, keterlibatan personel lintas satuan hingga ASN menunjukkan kerja bersama di internal Polres Tegal Kota juga menyasar kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, tokoh agama Hindu sekaligus Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Tegal, I Gusti Nyoman Mardawa, menyambut baik kegiatan tersebut.
“Kami mengapresiasi kehadiran Polres Tegal Kota. Ini bukan hanya soal bersih-bersih, tapi juga soal kebersamaan dan toleransi,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan terus berlanjut di waktu berikutnya.
Kegiatan berlangsung ringan dan penuh keakraban, dengan aparat kepolisian dan warga bekerja berdampingan membersihkan rumah ibadah masing-masing. ( S. Bimantoro )
Mulia, DN-II Kebersamaan dan keharmonisan antara TNI dan masyarakat kembali terjalin melalui kegiatan menonton bersama (nobar) siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar oleh jajaran Kodim 1714/Puncak Jaya di beberapa titik wilayah Kabupaten Puncak Jaya, pada Rabu (17/06/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Babinsa kewilayahan bersama warga binaan masing-masing. Di Posramil 1714-03/Tingginambut, mereka menyaksikan laga Polandia melawan Haiti. Sementara itu, di wilayah Kota Baru dan Distrik Mulia, Babinsa Koramil 1714-01/Mulia bersama warga menyaksikan pertandingan seru Argentina melawan Aljazair.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana akrab, santai, dan penuh kekeluargaan. Momen ini menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa saling percaya, serta mewujudkan hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Danposramil 1714-03Tingginambut Lettu Inf Suparman menyampaikan kegiatan nobar ini bukan sekadar hiburan, melainkan wadah untuk mempererat silaturahmi. “Walaupun berada di daerah pedalaman, kehadiran TNI tetap dekat, menyatu, dan selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan Rakyat, sekaligus memperkuat ikatan kebersamaan dan keharmonisan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Red
JAKARTA, DN-II Hubungan diplomatik dan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina kembali diperkuat lewat komunikasi langsung tingkat tinggi. Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di Jakarta pada Senin (15/6/2026) malam.
Komunikasi ini menegaskan posisi strategis Indonesia yang konsisten berdiri di sisi rakyat Palestina dalam semangat solidaritas global.
Situasi Terkini dan Harapan Palestina
Dalam perbincangan tersebut, Presiden Mahmoud Abbas memaparkan perkembangan dan situasi terkini yang tengah terjadi di Palestina. Di samping itu, Abbas menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keteguhan sikap Indonesia yang tidak pernah surut dalam membela hak-hak warga Palestina.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Palestina menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional Indonesia saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Presiden Abbas menyampaikan harapan agar Indonesia tetap mengambil peran aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah dinamika global saat ini. Beliau menilai kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo memiliki posisi penting dan sangat diperhitungkan dalam berbagai forum internasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Komitmen Teguh Indonesia
Merespons pemaparan dan harapan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen mutlak Indonesia. Ia memastikan bahwa Indonesia akan terus berada di baris depan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya diplomasi internasional yang mendorong terwujudnya perdamaian yang tidak hanya abadi, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Palestina.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus berkomitmen memperkuat kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi melalui serangkaian kebijakan strategis. Langkah ini diwujudkan lewat penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, serta dorongan masif terhadap program hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/06/2026).
Menurut Mensesneg, salah satu indikator kuat meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia saat ini adalah suksesnya hasil penerbitan obligasi global (global bond) Danantara.
“Dalam satu hingga dua minggu ini, pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga persepsi pasar, serta meningkatkan iklim investasi nasional,” ujar Prasetyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dorong Reformasi Struktural dan Kemandirian Ekonomi
Selain fokus menjaga sentimen positif dari para investor, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan reformasi struktural. Langkah ini ditempuh melalui percepatan deregulasi guna memangkas hambatan birokrasi, sekaligus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi.
Kebijakan tersebut dinilai krusial untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang lebih kompetitif, sekaligus menjadi pilar utama dalam memperkokoh kemandirian ekonomi nasional di kancah global.
Mengakhiri keterangannya, Mensesneg mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku pasar, serta pelaku ekonomi untuk saling bahu-membahu. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu menjaga stabilitas serta mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page