BREBES, DN-II Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat (Korp Rapot) periode 1 Juli 2026 bagi anggota Polri. Upacara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes pada Selasa (30/6/2026) pagi.
Bertindak selaku Pimpinan Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah. Dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Kapolsek jajaran dan anggota Polres Brebes serta pengurus Bhayangkari, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak mutlak, melainkan sebuah anugerah, kehormatan, dan amanah dari Allah SWT yang diraih melalui dedikasi serta kedisiplinan yang tinggi.
Dalam upacara periode ini, sebanyak 45 personel Polres Brebes mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Rincian personel yang mendapatkan kenaikan pangkat meliputi:
– 1 Personel naik pangkat pengabdian dari AKP ke Kompol (Kapolsek Larangan).
– 11 Personel dari pangkat Aipda ke Aiptu.
– 13 Personel dari pangkat Bripka ke Aipda.
– 1 Personel dari pangkat Brigpol ke Bripka.
– 11 Personel dari pangkat Briptu ke Brigpol.
– 8 Personel dari pangkat Bripda ke Briptu.
Dalam amanatnya, AKBP Lilik Ardiansyah menekankan bahwa seragam dan pangkat yang melekat merupakan simbol status sosial yang membawa konsekuensi berupa pengakuan dan ekspektasi tinggi dari masyarakat.
“Tolong hal ini disyukuri dengan banyak hal positif. Silakan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ukir prestasi yang baik buat institusi, dan maksimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Kapolres di hadapan peserta upacara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kedinasan di institusi kepolisian berjalan dengan sangat cepat. Melalui momentum ini, Kapolres mengajak seluruh personel, terutama para senior yang menjelang masa pensiun, untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan fokus mengukir rekam jejak yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kapolres menginformasikan mengenai adanya tantangan ke depan seiring dengan adanya perubahan regulasi terkait revisi Undang-Undang Polri, khususnya mengenai perpanjangan Usia Pensiun. Perubahan ini dipastikan akan membawa konsekuensi baru. Oleh karena itu, kesiapan mental dan kompetensi personel mutlak diperlukan.
Menutup arahannya, AKBP Lilik mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga tren positif grafik kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Polri yang saat ini sedang mengalami kenaikan secara nasional.
“Saya ingatkan dengan sangat, jangan pernah melakukan pelanggaran! Jangan pernah berbuat hal-hal yang dapat mencederai institusi yang kita cintai ini. Grafik kepercayaan masyarakat sedang naik, mari kita jaga bersama dengan bekerja secara profesional,” imbuhnya.
Di akhir kegiatan, Kapolres Brebes menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan selamat kepada para pendamping atau istri personel (Bhayangkari). Ia menegaskan bahwa keberhasilan tugas seorang polisi tidak lepas dari doa dan dukungan luar biasa dari keluarga yang setia mendampingi di balik layar.
Upacara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Kapolres Brebes yang diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, para Kapolsek jajaran, serta seluruh peserta upacara kepada personel yang naik pangkat. Red/Hms
Jakarta, DN-II Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Komnas Perempuan menyusul pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR.
Ketika ditemui awak Media di kediaman senin, (29/6/2026).
Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi “penyiksaan” berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah menimbulkan kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.
Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti ini tidak mencerminkan empati yang seharusnya dimiliki lembaga pelindung perempuan.
Bunda Kasihhati menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang memperdebatkan teori hukum internasional, melainkan menuntut keberpihakan kepada korban.
Komnas Perempuan dibentuk untuk menjadi benteng terakhir perempuan korban kekerasan. Ketika masyarakat berharap suara yang menguatkan korban, yang terdengar justru penjelasan yang memicu polemik. Ini bukan sekadar persoalan istilah hukum, tetapi persoalan kepekaan dan tanggung jawab moral kepada korban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menilai seorang pemimpin lembaga negara harus mampu menyampaikan penjelasan hukum secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kalau memang yang dimaksud adalah definisi teknis dalam Konvensi PBB, sampaikan secara lengkap. Jangan berhenti pada kalimat yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban dianggap belum cukup berat. Kalimat yang tidak utuh dapat melukai hati korban dan mengikis kepercayaan publik.
Atas dasar itu, Perempuan Tangguh Nusantara mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi terhadap Ketua Komnas Perempuan.
Kami meminta Presiden segera mengevaluasi Ketua Komnas Perempuan. Apabila dinilai tidak lagi mampu membangun kepercayaan publik, menjaga empati terhadap korban, dan mengomunikasikan sikap lembaga secara utuh, maka sudah selayaknya dilakukan pergantian kepemimpinan demi memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Komnas Perempuan.
Bunda Kasihhati menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian agar Komnas Perempuan tetap menjadi lembaga yang berpihak kepada korban, menjaga rasa keadilan, dan tidak kehilangan kepercayaan publik.
Korban membutuhkan pembela, bukan polemik. Komnas Perempuan harus kembali menjadi rumah yang menghadirkan harapan bagi perempuan korban kekerasan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, Sudah sepantasnya ketua Komnas Perempuan Di Pecat. Pungkas kasihhati.
Jakarta, DN-II Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi merasa senang suksesi atau peralihan posisi Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Jakarta berjalan sukses, lancar, dan memiliki harapan ke depan. “Setelah mas Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo), PAN DKI Jakarta sekarang di bawah ketuanya Uya Kuya (Surya Utama)”, ujarnya. “Selamat dan sukses buat mas Uya Kuya untuk memimpin PAN Jakarta”, tambahnya.
Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga selepas mengikuti Pelantikan DPW dan DPD PAN se-Jakarta, (27/6/2926), Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, 2026. Baik Eko Patrio maupun Uya Kuya, saat ini tercatat sebagai anggota MPR/DPR Periode 2024-2029.
Diakui partai berlambang matahari ini memiliki banyak wakil rakyat dan sebagian kader dari kalangan artis dan seniman. Meski demikian ditegaskan artis dan seniman yang bergabung di PAN memiliki kelebihan. “Terbukti di bawah Eko Patrio, perolehan kursi PAN di Jakarta baik untuk DPR dan DPRD meningkat secara signifikan”, ujarnya.
Viva Yoga optimis cita-cita PAN menjadi 3 besar di DKI Jakarta di bawah pimpinan Uya Kuya bisa terealisasi. “Seperti kata Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) tadi, Uya Kuya seorang briliant leader”, tuturnya. Dijelaskan, sebagai briliant sebab ia bisa memilih pengurus yang tepat dan bila sudah memiliki pengurus yang tepat maka proses selanjutnya, baik itu logistik dan strategi, akan mudah dilalui atau akan datang sendiri. “Bang Zul mengakui Uya Kuya salah satu kader terbaik” tutur pria asa Lamongan, Jawa Timur, itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diakui, Uya Kuya tak hanya sekrang artis namun juga berjiwa muda. Disebut saat acara pelantikan disuguhkan berbagai pentas seni dan budaya dengan nuansa anak muda, energik, dan modern. Dengan gaya anak muda inilah partai dengan jersey warna biru ini merasa optimis bisa mendulang suara lebih banyak dari kalangan anak-anak muda. “Suara Generasi Z dan Milineal akan mendominasi Pemilu 2029”, ungkapnya.
Viva Yoga kepada wartawan mengatakan dirinya mengajak kepada seluruh anggota dan kader PAN untuk mengimplementasikan pesan-pesan dari Bang Zul terkait filosofi lambang PAN. “Matahari menyinari semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan”, ujarnya. “Dengan filosofi ini PAN merupakan partai yang inklusif dan memberi keadilan bagi semua”, tambahnya. Sifatnya yang demikian disebut sebagai rahmatan lil’alamin. ”Memberi rahmat dan berkah bagi seluruh umat manusia”, tutur mantan Presidium MN KAHMI itu.
Dalam pelantikan itu hadir Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Sudanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wamenko Pangan Hanif Faisol, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ketua Komisi III DPR Habiburrahman, anggota DPD RI Fahira Fahmi Idris, serta ribuan kader dan anggota PAN lainnya. Red
Surabaya, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. (28/6/2026).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral.
Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki. Red
INDRAMAYU, DN-II Ratusan orang tua siswa di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, melakukan aksi protes menyusul terbatasnya kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah dasar negeri setempat. Akibat pembatasan ini, puluhan anak terancam tidak mendapatkan kursi pendidikan tahun ajaran ini.
Kekecewaan warga memuncak saat mereka mendatangi Kantor Desa Dadap pada Minggu (28/6/2026). Rencananya, hari ini, Senin (29/6/2026), para wali murid akan bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menuntut solusi konkret atas persoalan tersebut.
Data Calon Siswa yang Tidak Tertampung
Berdasarkan data yang dihimpun, ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia di tiga sekolah dasar di Desa Dadap cukup signifikan:
UPTD SDN 1 Dadap: Dari 80 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UPTD SDN 2 Dadap: Dari 75 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
UPTD SDN 5 Dadap: Dari 45 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Kondisi ini menyebabkan puluhan anak tidak tertampung di sekolah terdekat. Sebagian besar orang tua merasa cemas karena sekolah penyangga lainnya saat ini sudah penuh dan berjarak cukup jauh, yakni sekitar 4 hingga 5 kilometer dari Desa Dadap.
Respons Pemerintah Desa dan Pihak Sekolah
Merespons situasi darurat ini, kepala sekolah dari ketiga SD tersebut bersama komite sekolah dan Pemerintah Desa Dadap telah mengambil langkah cepat. Mereka secara resmi melayangkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menambah kuota penerimaan atau rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah.
Kuwu (Kepala Desa) Dadap, Ali Faosal, menegaskan bahwa penambahan kuota adalah jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak di wilayahnya.
”Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Sekolah penyangga sudah penuh, sementara jaraknya cukup jauh dari desa. Kami berharap Dinas Pendidikan segera memberikan solusi, minimal dengan menambah rombongan belajar,” ujar Ali Faosal di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Ancaman Putus Sekolah
Kekhawatiran utama para orang tua dan perangkat desa adalah meningkatnya angka putus sekolah di Desa Dadap. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dari dinas terkait, puluhan anak usia sekolah di sana berisiko kehilangan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan.
”Kami meminta kebijakan tegas dari dinas terkait agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak pendidikannya,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan orang tua siswa sedang bersiap melakukan audiensi langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memastikan aspirasi mereka segera ditindaklanjuti. (Red)
DEMAK, DN-II Lembaga Sosial Nurbani Humanity Foundation, di bawah naungan Yayasan Nurul Burhan Arrabani, kembali gelar aksi sosial dengan menyantuni lebih dari 500 anak yatim dan dhuafa.
Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Joglo Ponpes (Pondok Pesantren) Nurul Burhan Arrabani, Jalan Sultan Hadiwijaya, Mangunjiwan, Kab. Demak, Jawa Tengah. (28/6/2026).
Acara yang dimulai selepas salat Magrib ini dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kab. Demak. Sejak awal acara, suasana ceria menyelimuti para peserta lewat hadirnya hiburan edukatif dan permainan interaktif yang dipandu oleh Kawanan Badut dan Robot.
Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan Arrabani, Dr. KH. Ahmad Salim, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayat Krasak Guntur, Gus Syarifudin Hidayatullah Misbah (Gus Dayat).
Usai penyerahan santunan, acara dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan, meliputi istighasah yang dipimpin oleh KH. Umar, pembacaan Manaqib oleh KH. Supriyadi, serta tausiyah keagamaan oleh Gus Dayat, sebelum akhirnya ditutup dengan doa bersama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Nurul Burhan Arrabani, Dr. KH. Ahmad Salim, menegaskan, menyantuni anak yatim merupakan amanah agama yang sangat ditekankan dalam Islam. Ia memandang santunan ini bukan sekadar bantuan material, melainkan bentuk dukungan moral agar anak-anak tersebut menatap masa depan dengan percaya diri.
”Anak yatim adalah amanah yang harus dijaga bersama. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur dan relawan. Kami berharap anak-anak yang hari ini menerima santunan kelak menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri,” ujar KH. Ahmad Salim dalam sambutannya.
Apresiasi senada disampaikan oleh Sekretaris Yayasan, Gus Saidun. Ia mengucapkan terima kasih atas sinergi para donatur dan mitra yang memercayakan donasinya melalui Nurbani Humanity Foundation.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan mitra yang telah mempercayakan amanahnya melalui Nurbani Humanity Foundation. Semoga sinergi kebaikan ini terus terjalin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” ungkap Gus Saidun.
Sementara itu, Ketua Yayasan, Gus Farrel, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen konkret yayasan dalam merawat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Tidak berhenti pada kegiatan seremonial, Nurbani Humanity Foundation berkomitmen untuk memperluas dampak kemanusiaannya. Sekretaris Nurbani Humanity Foundation, Nur Fatoni, menjelaskan bahwa ke depan lembaga ini akan merambah ke program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.
”Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan menyentuh lebih dari 500 penerima manfaat. Ke depan, kami tidak hanya fokus pada santunan, tetapi juga mengembangkan program di bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Nur Fatoni.
Melalui gerakan ini, Nurbani Humanity Foundation berharap aksi kepedulian sosial ini dapat bertransformasi menjadi gerakan masif yang konsisten membawa harapan baru bagi anak yatim dan kaum dhuafa di Kabupaten Demak. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/06/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 sebagai ruang bertukar gagasan dan menyatukan berbagai potensi bangsa dalam menghadapi tantangan global. “Saya monitor terus jalannya Sarasehan sampai malam kemarin, padat. Dan secara garis besar saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan dunia yang dipengaruhi perkembangan sains dan teknologi. “Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia,” ujar Presiden.
Kehadiran Panglima TNI pada penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung penguatan kolaborasi nasional di bidang sains, teknologi, dan industri. Sinergi seluruh komponen bangsa diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres.
#tniprima#tnirakyat
#indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti jalan santai dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud soliditas dan sinergi TNI-Polri. Kegiatan menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Olahraga bersama tersebut diikuti oleh jajaran TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarinstansi.
Kebersamaan yang terjalin sepanjang kegiatan mencerminkan harmonisasi hubungan TNI dan Polri yang selama ini terus dipelihara. Sinergi yang kuat diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bahwa soliditas TNI-Polri merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, TNI dan Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga keutuhan NKRI serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima#tnirakyat#tniprofesional#indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gresik, DN-II Berkaitan Ramainya Pemberitaan Dimedia Sosial terkait adanya Insiden Bentrokan antara Aksi Demo Masa dari luar daerah dengan LSM Setempat perlu adanya yang menengahi, Maka dari itu Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Pengamat Hukum dan Jurnalis Investigasi Nasional, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph, memberikan kritik tajam sekaligus pandangan berimbang terkait ketegangan sosial yang dipicu oleh aksi demonstrasi LSM luar daerah di Wringinanom, Gresik.
Dalam pernyataannya pada Jumat (26/6/2026), Gus Aulia menyoroti beberapa poin krusial:
Hak Konstitusional vs Etika: Gus Aulia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Secara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengawasi anggaran negara tanpa dibatasi sekat wilayah. Namun, ia menyayangkan pola pergerakan yang langsung turun ke jalan tanpa melalui tahapan tabayun (klarifikasi) kepada pihak terkait.
Kritik Terhadap Aksi Jalanan: “Sebagai sesama penggiat sosial, saya sangat menyayangkan cara-cara yang mengedepankan kegaduhan di atas dialog. Datang dari luar wilayah, lalu langsung melakukan orasi tanpa verifikasi, adalah bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal. Ini terkesan egois dan hanya ingin menang sendiri,” ujar Gus Aulia.
Dorong Jalur Resmi dan Profesional: Beliau mengingatkan bahwa setiap anggaran pemerintah memiliki sistem monitoring, evaluasi (monev), serta pengawasan dari lembaga auditor resmi. Jika ada indikasi penyimpangan, langkah yang objektif adalah menempuh jalur hukum formal (seperti ke Kejari Gresik) atau klarifikasi resmi melalui inspektorat, bukan membangun asumsi liar lewat aksi jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Stabilitas dan Koordinasi: Gus Aulia berharap kejadian ini menjadi evaluasi agar demonstrasi tidak dijadikan langkah pertama, melainkan opsi terakhir. Ia meminta semua pihak menjaga stabilitas daerah dengan cara yang elegan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip koordinasi agar tidak terkesan saling “mengacak-ngacak” daerah lain.
Kronologi Kegaduhan di Lapangan
Pemicu Konflik: Ketegangan bermula dari aksi unjuk rasa puluhan massa Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (asal Lamongan) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom pada Rabu (24/6/2026). Aksi ini dihadang oleh gabungan LSM dan jurnalis lokal Gresik yang mempertanyakan legalitas serta urgensi kedatangan massa luar daerah tersebut, hingga nyaris memicu bentrok fisik.
Pengalihan ke Kejaksaan: Demi menghindari konfrontasi langsung, koordinator aksi asal Lamongan, Ahmad Fauzi, menarik mundur massanya dan resmi melimpahkan laporan dugaan korupsi beserta bukti otentik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Kamis (25/6/2026).
Respons Pihak Lokal: Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Gresik, Aris Gunawan, menilai demonstrasi tersebut kurang etis dan memicu kegaduhan pada masyarakat yang awalnya tenang dan kondusif.
Lima Langkah Taktis Elemen Lokal Gresik
Untuk mengantisipasi pergerakan elemen luar tanpa cara anarkis, dirumuskan 5 langkah strategis:
Desak Transparansi Legalitas: Memeriksa izin operasional LSM luar di Bakesbangpol Gresik serta menegaskan asas domisili berdasarkan UU Ormas.
Tantang Uji Data secara Objektif: Mendorong penyelesaian langsung di meja hukum (Kejari/Polres) untuk menguji validitas bukti, bukan sekadar beropini di jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi Tokoh dan Ormas Lokal: Menyatukan persepsi elemen asli Gresik untuk menolak keras segala bentuk provokasi atau agenda tersembunyi (hidden agenda).
Koordinasi dengan APH dan Forkopimcam: Memperketat izin keramaian dan mendesak aparat menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau pencemaran nama baik.
Kontrol Sosial Berbasis Jurnalistik: Melakukan investigasi mendalam melalui produk jurnalistik yang tajam untuk menelisik motif asli di balik pergerakan tersebut agar warga tidak teradu domba.
Saat ini, pihak Kejari Gresik menegaskan akan segera melakukan telaah mendalam terkait laporan yang masuk, dan situasi di Wringinanom dilaporkan telah sepenuhnya kembali kondusif.
Sebagai Penutup Gus Aulia mengingatkan untuk semua pihak, Mari Amar Makruf Nahi Munkar dan menegakkannya dengan Benar jangan sampai justru Nyamar Makruf dan Nyambi Mungkar, Mari saling menghormati dan menjaga kondusifitas Jatim terutama di Kabupaten Gresik.
Tim Redaksi
Profesor Sutan Nasomal Berharap Presiden Prabowo Mau Mendengar Suara Rakyat Untuk Indonesia
Jakarta, DN-II Indonesia Sangat Kaya dengan hasil alam bumi laut darat yang beragam macam kekayaan bahkan tongkat untuk ditancapkan di bumi Pertiwi Indonesia akan tumbuh menjadi pohon bahkan dan berbuah manis pada saatnya di tanah, Saya Yakin Program apapun yang dialokasikan oleh yth Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto pastinya keberpihakan dengan kepentingan negara dan bangsa selama ini besok lusa masa mendatang, mari wahai Rakyat Indonesia bangsaku kita dukung penuh dengan hati nurani lapang dada” pekerjaan besar yang sedang dilaksanakan oleh Presiden RI, papar Profesor KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate Presiden Partai Oposisi Merdeka Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan cijantung komplek Koppasus Jakarta, (28/6/2026), via telpon selulernya.
Rakyat Indonesia tidak pernah alergi dengan program pemerintah pusat dan pelaksanaannya di semua pemerintah daerah. Maka perlu dukungan besar masyarakat luas agar program tersebut dari akar sampai pucuknya bisa bermanfaat untuk Masyarakat dan Negara Indonesia.
Maka dengan lebih bijaksana lagi bila dalam pelaksanaannya program pemerintah masyarakat luas di libatkan untuk mengawasi dan di ijinkan bersuara bila ada sesuatu yang tidak patut atau tidak benar dalam pelaksanaannya.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sangat Bangga Indonesia sangat kaya raya dengan hasil SDA yang selama puluhan tahun dikembangkan oleh pemerintah bersama banyak perusahaan yang bermitra dengan pemerintah. Batu Bara puluhan juta ton tiap tahun di jual dan menguntungkan pemerintah bersama perusahaan mitra pemerintah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apakah masyarakat asli daerah yang didalam tanahnya di bongkar dan di jual BATU BARANYA puluhan juta ton ikut kaya dan sejahtera. Atau Tetap miskin dan semakin miskin.
Apakah ada yang mendengar aduan masyarakat bahwa hutannya habis di babat untuk pertambangan BATU BARA. Padahal ratusan tahun hutan tersebut adalah harta yang tak ternilai harganya dan menghidupi masyarakat daerah tersebut. Sehingga di masa lalu ada kabar musim panen berlimpah ruah rakyat bisa menabung di daerah dalam bentuk membeli emas atau membeli mesin untuk membajak sawah serta mobil truk untuk membawa hasil pertanian yang berlimpah dari desa ke kota. Saat ini sudah tak ada lagi.
Suara anak daerah yang meminta hak hidup dan meminta di jaga Hutannya, Tanahnya, Sumber airnya, Apakah ada yang mendengar dan memperhatikan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dampak kerusakan ekosistem alam akibat pertambangan BATU BARA apakah di perbaiki setelah di exploitasi habis habisan dan puluhan juta ton tiap tahun di jual menguntungkan negara dan para pengusaha mitra pemerintah. Alangkah baiknya suara masyarakat yang mencintai daerahnya di dengar oleh pemerintah pusat.
Negara yang memanfaatkan SDA dengan besar jumlahnya harusnya tidak membiarkan masyarakat daerah semakin miskin dan susah untuk cari uang atau bisa bekerja. Jalan jalan menuju pedesaan di banyak kabupaten masih tanah yang sulit dilewati kendaraan apapun masih banyak dan daerah yang belum ada penerangan listrik juga masih banyak.
“Mengapa daerah yang dihisap kekayaannya oleh banyak kepentingan pemerintah pusat dan mitra perusahaannya tidak mampu memperkaya daerah tersebut sehingga sangat sejahtera rakyatnya. Itulah pertanyaan dasarnya !!!
Sekitar 369.356 hektare hutan di Indonesia hilang akibat pertambangan. Apakah ada yang memperbaikinya !!!
Selama 30 tahun terakhir, Indonesia kehilangan jutaan hektare hutan akibat alih fungsi lahan (sawit dan tambang) serta kebakaran. Laju deforestasi mencapai rekor tertinggi pada periode 1990-2000-an dan melonjak saat kebakaran hutan ekstrem. Saat ini, luas lahan berhutan di Indonesia tercatat sekitar 95,5 juta hektare.
Puluhan juta hektare yang selama ini memberikan hasil dan memakmurkan masyarakat daerah kini sudah tidak ada. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTB, NTT, Papua, Hanya catatan usang yang tersisa dan kenangan para orang tua yang lanjut usia bahwa dulu daerahnya sangat berlimpah ruah hasil buah buahan dan hasil hutan serta pertanian. Saat ini hanya debu yang berterbangan yang tersisa dengan lahan lahan yang telah di kuasai oleh bukan putra daerah tersebut.
Sangat menyedihkan hutan habis untuk di exploitasi di ambil dan di jual oleh Pemerintah seperti puluhan juta kayu dari hutan hutan yang selama ini menjadi rumah jutaan air, kini banyak yang gersang, kemudian hasil penambangan Nikel, Biji Besi, Timah, Boxit, Emas, Aspal, Gas, Minyak Bumi di banyak di daerah tetapi kemana uangnya sehingga banyak daerah “menjadi daerah yang miskin.” Apakah para pimpinan daerah tidak mampu menjaga wilayah kerjanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
81 tahun Indonesia Merdeka telah melewati masa Demokrasi yang panjang serta telah melewati ke 8 kali pemilu serta berganti Presiden RI bersama wakilnya dari putra putri terbaik Indonesia dan berkembang kedewasaan berdemokrasi yang sangat maju, kerja keras dilaksanakan oleh tiap tiap pemerintahan untuk pembangunan dan kemajuan, mengapa masyarakat semakin luas yang miskin dan sangat heran membaca catatan yang sangat pahit karena Negara Indonesia memiliki hutang hampir menyentuh 10.000 Trilyun yang di buka secara umum dan entah berapa sebenarnya. Jadi kemanakah hasil penjualan SDA selama puluhan tahun ini. Apakah Rakyat harus terus di bungkam !!!
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media, bahwa sangat pentingnya masyarakat bersuara agar di daerah lebih diperhatikan oleh pemerintahnya dan apapun pemanfaatan SDA serta dampaknya akibat exploitasi harus ada keterbukaan, adakah manfaatnya untuk daerah tersebut juga harus ada keterbukaan. Jangan hanya di dengar saja penghasilan penjualan SDA menghasilnya ratusan Trilyun tetapi masyarakat didaerah tersebut tetap miskin.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH melihat Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang bekerja keras pasti akan bisa memperbaiki sistem yang salah di semua daerah dan membuka seluas luasnya kesempatan untuk masyarakat untuk mendengar suara rakyat serta melaksanakan harapan rakyatnya.
Narasumber Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Asssotion Of Young Indonesian Advocate Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
You cannot copy content of this page