Rakornispen TNI dihadiri para Kadispen Angkatan dan seluruh Pejabat Penerangan jajaran TNI. Hadir sebagai narasumber Waasintel Panglima TNI Laksma TNI A.A. Oka Wirayudha, S.T., M.Si., M.Sc., CRMP dan Dansatsiber TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring, S.H., S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Kapuspen TNI menegaskan bahwa Rakornispen TNI bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kolaborasi, dan menyamakan visi dalam menghadapi dinamika perang informasi modern. “Perkembangan teknologi telah menggeser pola peperangan ke ruang informasi, digital, dan kognitif, di mana perang media dan perang informasi dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik, persepsi, dan legitimasi institusi,” ujarnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Kapuspen TNI menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jajaran penerangan melalui penyajian informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Rakornispen TNI TA 2026 diharapkan menjadi titik tolak penguatan sumber daya manusia dan sistem kerja penerangan yang lebih responsif dan terintegrasi, sehingga mampu membangun narasi proaktif guna menjaga kredibilitas institusi serta memperkokoh kepercayaan rakyat kepada TNI,” tegasnya.
TNI berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, serta tetap menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat strategis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Penegakan hukum dalam kasus dugaan suap yang menyeret anggota DPR RI terpilih Dapil IX Jawa Tengah, Shanti Alda, kembali memicu gelombang protes. Para aktivis kini menyoroti integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kritik Keras: “Hukum Jangan Takut pada Bintang Empat”
Tokoh masyarakat sekaligus perwakilan organisasi LANDEP, Bapak Surono, melayangkan kritik pedas terhadap kelambanan lembaga antirasuah. Ia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendatangi Dewan Pengawas (Dewas) serta Gedung Merah Putih KPK untuk menuntut kepastian status hukum Shanti Alda.
> “Kami mempertanyakan kenapa KPK seolah ‘mandul’ dalam kasus ini. Publik menunggu keberanian KPK. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum, terlepas dari siapa pun sosok di belakangnya, baik itu jenderal maupun tokoh berpangkat bintang empat sekalipun,” tegas Surono dalam keterangannya kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Surono, pembiaran terhadap kasus ini hanya akan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia yang sering dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas, terutama jika berhadapan dengan figur yang memiliki sokongan politik dan finansial kuat.
Poin Krusial: Dari Suap Hingga Polemik Tambang
Berdasarkan fakta persidangan dan data yang dihimpun, terdapat tiga poin utama yang mendasari desakan para aktivis:
Aliran Dana Suap: Nama Shanti Alda muncul dalam pusaran kasus yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba, dengan dugaan aliran dana senilai Rp250 juta.
Kekuatan Putusan MA: Para aktivis menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan perkara ini seharusnya menjadi pijakan kuat bagi penyidik untuk menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan lebih lanjut.
Dampak pada UMKM Daerah: Selain isu suap, Shanti Alda juga dituding melanggar regulasi pengelolaan tambang yang berdampak langsung pada hilangnya hak-hak pengusaha lokal dan UMKM di daerah.
Menagih Komitmen Presiden Prabowo
Surono menekankan bahwa momentum ini adalah ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap komitmen Presiden untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dibuktikan dengan pembersihan oknum pejabat yang bermasalah.
“Kami menagih janji ketegasan Presiden Prabowo. Kami berharap bulan Februari ini menjadi titik balik bagi KPK atau Kejaksaan Agung untuk membuka kembali berkas perkara ini secara transparan,” tambahnya.
Sebagai bentuk peringatan, para aktivis menyatakan tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan dari aparat penegak hukum, mereka mengancam akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran untuk menuntut keadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) resmi merespons desakan Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik (LANDEP) terkait perkembangan kasus dugaan suap perizinan usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Kasus yang menyeret mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba ini kini memasuki babak baru terkait kejelasan status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam fakta persidangan. (14/2/2026).
Fokus pada Status Hukum Shanty Alda
Salah satu poin krusial yang disoroti LANDEP adalah status hukum Shanty Alda Nathalia, Direktur PT Smart Marsindo yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil Jateng IX). Nama Shanty muncul dalam pusaran kasus ini dan sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi.
Ketua Umum LANDEP, Dedy Rochman, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Dewas KPK untuk mengawal implementasi putusan pengadilan nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE. Ia menilai, ketidakjelasan status hukum bagi pihak yang diduga terlibat selama hampir tiga tahun telah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Sebagai lembaga yang peduli pada tata negara, kami mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum hanya karena jabatan atau kedudukan politiknya. Kepastian hukum ini vital untuk menjaga integritas institusi KPK,” ujar Dedy kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Respons Resmi Dewan Pengawas
Menanggapi aduan tersebut, Dewas KPK mengeluarkan surat resmi bernomor B/897/PM.00.00/03-04/02/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Dewas KPK, Gusrizal, pada 10 Februari 2026.
Dalam surat tersebut, Dewas menyatakan telah menyalurkan seluruh aspirasi dan bukti-bukti dari LANDEP ke unit kerja terkait di internal KPK. Proses ini dipastikan berjalan sesuai dengan:
Prosedur Operasional Baku (POB) KPK.
Kewenangan fungsional Dewan Pengawas.
Aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi respons cepat Dewas KPK. Dengan diteruskannya laporan ini ke unit kerja terkait, kami berharap penanganan kasus ini segera menemukan titik terang dan kepastian status tersangka bagi pihak terlibat,” tambah Dedy.
Fakta Persidangan yang Menjerat
Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), terungkap bahwa pada Desember 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, terjadi penyerahan uang tunai senilai Rp 250 juta dari Shanty Alda kepada terdakwa dalam perkara tersebut. Fakta inilah yang menjadi landasan kuat bagi LANDEP untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Sebuah dokumen laporan intelijen setebal tujuh halaman dari Kabid Propam Polda NTB yang dirilis awal Februari 2026, memicu guncangan hebat di institusi kepolisian. Dokumen tersebut mengungkap dugaan keterlibatan sistematis perwira menengah dalam jaringan narkotika, yang menyeret nama mantan Kasat Narkoba Bima Kota, AKP Malaungi, hingga Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
Aliran Dana Haram dan Barang Bukti Fantastis
Laporan tersebut merinci temuan yang mengerikan: penyitaan sabu seberat lebih dari 30 kilogram dan kepemilikan senjata api ilegal jenis Revolver S&W. Namun, yang paling menonjol adalah temuan aliran dana miliaran rupiah di rekening penampung yang diduga berasal dari bandar narkoba untuk kepentingan pribadi dan operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kronologi terungkapnya skandal ini bermula dari penangkapan dua warga sipil, Anita dan Bripka Irfan. Interogasi terhadap keduanya menyeret nama AKP Malaungi. Saat dilakukan penggeledahan di rumah dinasnya, petugas menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram dan hasil tes urine Malaungi dinyatakan positif narkotika.
Dalam pemeriksaan, Malaungi memberikan pengakuan mengejutkan terkait adanya “setoran” rutin dari bandar narkoba berinisial B dan KE. Angka setoran mencapai Rp400 juta per bulan, dengan total akumulasi Rp1,8 miliar yang diduga mengalir ke kantong Kapolres Bima Kota. Bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan slip setoran bank atas nama pihak ketiga—seperti Dewi Purnamasari dan Romli—memperkuat dugaan skema pencucian uang ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilson Lalengke: “Hukum Dijual Demi Jabatan”
Menanggapi skandal ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan kritik keras. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menilai fenomena “polisi nyambi bandar” adalah dampak dari sistem internal yang transaksional.
“Kita jangan pura-pura kaget. Sebagian besar oknum polisi terjebak dalam kubangan kriminal karena adanya kebutuhan finansial besar untuk ‘membeli’ pangkat dan jabatan. Ini rahasia umum; posisi strategis seringkali memiliki harga,” ujar Wilson di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Wilson menambahkan, ketika promosi jabatan tidak lagi berbasis prestasi melainkan materi, maka oknum polisi cenderung berubah menjadi pemburu rente. “Mereka akan mencari cara mengembalikan modal, baik dengan memeras rakyat maupun menjadi beking bandar. Jika sistem ‘setoran’ ini tidak diputus, Polri berisiko menjadi organisasi kriminal berseragam,” tegasnya sembari mengingatkan publik pada kasus serupa yang melibatkan Irjen Pol. Teddy Minahasa.
Perspektif Filosofis: Ancaman Bagi Negara
Tragedi moral ini membawa kita kembali pada pemikiran Plato dalam The Republic. Ia memperingatkan bahwa jika “penjaga negara” (aparat) berubah menjadi serigala yang memangsa domba yang seharusnya dilindungi, maka keruntuhan negara hanya tinggal menunggu waktu.
Senada dengan itu, filsuf Confucius mengajarkan bahwa pemimpin adalah “angin” dan rakyat adalah “rumput”. Jika angin yang bertiup membawa aroma busuk korupsi, maka moralitas masyarakat pun akan ikut rubuh. Penegakan hukum yang transaksional, menurut Immanuel Kant, juga menghancurkan tatanan hukum universal karena keadilan tidak dapat diperdagangkan.
Desakan Revolusi Moral kepada Presiden
Atas dasar temuan ini, Wilson Lalengke mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan tindakan luar biasa (extraordinary measure). Reformasi Polri tidak boleh lagi sekadar perubahan administratif atau jargon politik.
Tuntutan Utama PPWI kepada Pemerintah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembersihan Sistem Rekrutmen: Menghapus praktik suap-menyuap dalam kenaikan pangkat dan penempatan wilayah.
Lembaga Pengawas Independen: Memperkuat pengawasan eksternal yang memiliki otoritas menindak perwira di unit rawan seperti reserse narkoba.
Ketegasan Tanpa Pandang Bulu: Menindak tegas dan memenjarakan oknum jenderal atau perwira yang terlibat jaringan narkotika.
“Presiden harus menyadari bahwa kepolisian adalah wajah negara. Jika wajah ini bopeng oleh narkoba, martabat negara jatuh di mata dunia. Saatnya bertindak nyata, bukan sekadar janji-janji,” pungkas Wilson.
Skandal di Polres Bima Kota adalah alarm keras. Tanpa pembersihan total, cita-cita Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan hanya menjadi fatamorgana yang terkubur di bawah puing-puing kehancuran moral para penegak hukumnya sendiri.
(TIM/Red)
Jakarta, DN-II Kilas Balik Dunia Pendidikan Di Indonesia! Guru adalah pejuang ilmu dan mencerdaskan Anak Anak Bangsa yang di miskinkan. Prof Dr Sutan Nasomal menangkap di bungkamnya suara para guru dengan gaji sangat rendah di banyak daerah di Negara Indonesia
Apakah Mendapatkan gaji sesuai UMR tidak layak untuk semua guru yang saat ini bekerja untuk dunia pendidikan yang gajinya sangat kecil seperti suara guru dari sumedang.
Viral di media sosial seorang guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang yang hanya mendapatkan insentif sebesar Rp 50 ribu. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang buka suara terkait hal tersebut.
Guru bernama Fildzah Nur Amalina itu membagikan sebuah video di media sosial. Di dalam video tersebut, terdapat tulisan ‘Kenapa mau jadi guru padahal gaji nya kecil…?’ lalu di bawah tulisan terlihat pula adanya bukti penerimaan uang sebesar Rp 50 ribu.
Beragam alasan di sampaikan oleh para pejabat daerah dengan peraturan yang sudah ada. Padahal guru yang menjadi PPPK adalah pekerja yang harus di lindungi oleh undang undang tenaga kerja dan layak mendapatkan gaji sesuai UMR.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
guru di gaji rendah melawan undang undang pekerja mendapatkan gaji sesuai UMR
Fenomena guru honorer di Indonesia yang digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR/UMP/UMK) sering kali bertentangan dengan prinsip dasar undang-undang ketenagakerjaan, meskipun dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan aturan terkini (UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya), pengusaha (termasuk yayasan swasta) dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 
Berikut adalah poin-poin penting terkait isu gaji guru di bawah UMR:
Pelanggaran Hukum: Pasal 88 UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar upah paling rendah sesuai UMR/UMP. Membayar gaji di bawah ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara (bisa mencapai 1-4 tahun) dan denda hingga Rp400 juta.
Kasus Guru Honorer: Banyak guru honorer dilaporkan menerima gaji jauh di bawah UMR, bahkan ada yang hanya Rp300 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan.
Fenomena ini dinilai sebagai pelanggaran HAM oleh sebagian pihak.
Kasus Sekolah Negri dan Swasta : Guru Di Sekolah Negri dan Swasta wjib tunduk pada UU Ketenagakerjaan, yang berarti yayasan sekolah wajib memberikan gaji layak sesuai UMR.
Langkah Hukum: Guru yang menerima gaji di bawah UMR berhak menuntut haknya melalui mekanisme meminta keadilan kepada Negara melalui jalur yang resmi hingga melapor ke Dinas Tenaga Kerja.
Yang membuat peraturan dan undang undang mengenai gaji tenaga kerja harus sesuai UMR adalah Negara dan harus berlaku untuk semua pekerja dan termasuk para guru honorer PPPK. Hukum serta peraturan undang undang harus adil dan tidak pilih pilih mengenai gaji sesuai UMR. Jangan biarkan pekerja sebagai guru pendidik honorer PPPK di permainkan nasibnya dan hak haknya oleh para pejabat yang memiskinkan para pekerja termasuk guru honorer PPPK di semua daerah. Indonesia Kaya raya dan mampu menggaji para guru PPPK sesuai UMR paling rendahnya. Bila pejabat daerah tetap membayar gaji sangat rendah tidak sesuai UMR maka jelas pejabat tersebut tidak mematuhi peraturan serta undang undang ketenagakerjaan.
Prof Sutan Nasomal SE,SH,MH menyampaikan kepada tim media agar hal ini diperhatikan oleh Mentri Pendidikan dan para pejabat di semua daerah bahwa para guru adalah Rakyat Indonesia meminta keadilan.
Keselamatan guru juga harus diperhatikan oleh PGRI dan PGHRI agar evaluasi dan edukasi memahami melindungi dirinya dari kejahatan di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah juga harus di lakukan. Jangan karena guru mendisiplinkan murid berujung di laporkan ke APH dan di penjarakan. Contoh Kasus : Kasus guru meminta siswanya melaksanakan sholat pada waktunya atau tidak merokok di lingkungan sekolah dan tidak menciptakan kegaduhan di dalam lingkungan sekolah sesuai tuntunan peraturan tata tertib sekolah. Banyak hal para guru yang perlu perlindungan hukum dan edukasi memahami hukum yang berlaku. Banyak batasan yang tidak perlu ditabrak oleh guru dan banyak persoalan yang harus tegas diteggakkan di dalam lingkungan sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jadi tugas besar PGRI dan PGHRI adalah menolong melindungi dan mengedukasi guru setiap tahun untuk dua kali pertemuan di seluruh wilayah kerjanya.
Prof Sutan Nasomal mengevaluasi kasus kekerasan yang di rasakan oleh para guru akibat kurang aktifnya PGRI dan PGHRI ke dalam lingkungan tempat bekerjanya para guru. Hak keamanan guru seperti tidak ada lagi. Tidak boleh ada lagi guru yang di aniaya bahkan sampai cacat fisiknya akibat kejahatan di dalan ruang wilayah sekolah dan ditempat tinggalnya.
PGRI dan PGHRI tidak boleh pasiv kepada kejahatan di lingkungan sekolah. Bagi guru yang melakukan perbuatan kriminal dan kejahatan maka perlu perhatian kusus dan membuka ruang bagi APH menjalankan tugasnya. Jangan pernah melindungi guru sebagai pihak pelaku kejahatan di lingkungan sekolah.
Kasus guru yang melakukan kejahatan kriminal tidak perlu di lindungi oleh PGRI atau PGHRI.
Prof Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perhatikan Nasib Guru Nelangsa Dibalik Jasa peluh yang besar untuk mencerdaskan anak anak bangsa Genggam NKRI!!. Kenapa Dunia Pendidikan kurang tersentuh terperhatikan oleh para pejabat dan banyak sekolah yang rusak tubuh ambruk rusak di jauh pedalaman atau pedesaan, maka perlu perhatian terutamanya pengelola dunia pendidikan juga terutama nasib guru penggodok anak bangsa dari nggak bisa baca hingga pintar cerdas dan membanggakan. Berkat guru kamu bisa berlari mengejar cita cita, berkat guru kamu bisa hidup enak dapat jabatan bagus tetapi kenapa jasa guru sangat mudah di abaikan. Semoga Yth Bapak Presiden H. Prabowo Subianto mampu memberikan bantuan dan tolong kelangsungan kehidupan ke terjamin sandang pangan para guru ditingkatkan diperhatikan melebihi profesi jabatan apapun karena merekalah negara kuat mandraguna super hebat besok lusa masa akan datang “, ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH menanggapi materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Kualisi Rakyat Indonesia (PNRI) Di Jakarta 12/2/2026
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia(PKRI)Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
TANGERANG, DN-II Praktik pengelolaan anggaran di Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan tajam. Proyek pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Tahun Anggaran 2025 diduga kuat sarat penyimpangan, mulai dari pelanggaran prosedur administrasi, keterlambatan pengerjaan tanpa sanksi, hingga indikasi kerugian negara.
Bungkamnya Pejabat dan Lemahnya Transparansi
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten hingga kini menemui jalan buntu. Pihak DTRB terkesan tertutup dan enggan memberikan penjelasan terkait transparansi penggunaan anggaran publik tersebut.
Ketua GWI Banten, Syamsul Bahri, menyayangkan sikap apatis para pejabat dinas. “Kami sudah melayangkan surat konfirmasi resmi berkali-kali, namun tidak ada respon. Sebagai pelayan publik, mereka memiliki kewajiban konstitusional untuk menjelaskan penggunaan uang rakyat,” tegas Syamsul, Rabu (11/2/2026).
Pelanggaran Kontrak dan Dalih Cuaca yang Janggal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Investigasi di lapangan mengungkap adanya keterlambatan pengerjaan yang signifikan. Seharusnya, proyek rampung pada Desember 2025. Namun, hingga awal 2026, pembangunan masih berlangsung tanpa adanya kejelasan mengenai addendum kontrak maupun pemberlakuan denda keterlambatan bagi pihak kontraktor.
Dalih “faktor cuaca” atau musim hujan yang sempat dilontarkan oknum dinas dinilai tidak masuk akal. Berdasarkan data, puncak curah hujan terjadi pada Januari 2026, sementara batas waktu kontrak berakhir di Desember 2025. Hal ini memicu dugaan adanya “main mata” antara oknum dinas dengan pihak ketiga untuk menghindari sanksi hukum.
Pembangunan di Atas Lahan Fasos/Fasum Tanpa Izin
Hal yang lebih krusial ditemukan terkait legalitas lahan. Pembangunan GSG tersebut berdiri di atas lahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) tanpa menempuh prosedur yuridis yang sah.
Sesuai regulasi, pembangunan di lahan publik wajib melengkapi:
Perubahan peruntukan lahan yang resmi.
Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
M. Aqil, SH, seorang pemerhati korupsi, menyatakan bahwa tindakan melompati prosedur ini adalah pelanggaran serius terhadap PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77/2020.
“Dana APBD bukan uang saku pribadi. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara prosedur dan fisik. Indikasi mark-up harga satuan dalam proyek ini juga harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum,” ujar Aqil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
GWI Banten Siap Bawa Kasus ke Jalur Hukum
Menindaklanjuti temuan ini, GWI Banten menyatakan tidak akan tinggal diam. Dalam jumpa pers pada Selasa (10/02), Syamsul Bahri menegaskan pihaknya tengah merampungkan berkas laporan untuk diserahkan ke pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
“Kami sedang menyiapkan laporan resmi. Selain langkah hukum, kami juga akan melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan Inspektorat untuk mendesak audit investigatif menyeluruh terhadap DTRB,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DTRB Kabupaten Tangerang belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan penyimpangan proyek tersebut. Publik kini menanti ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga integritas anggaran dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
(Tim Redaksi)
Jakarta, DN-II Indonesia dalam krisis besar kekurangan guru mengajar yang profesional di seluruh daerah. Bahkan minat masyarakat menjadi guru pendidik saat ini sudah tergurus menghilang dampak kebijakan para pejabat yang tidak punya otak. Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada media ketika diskusi nasib guru yang semakin memprihatinkan.
Apakah tidak punya hati nurani para pejabat di dunia pendidikan.
Guru Pahlawan Pendidikan Nasional Tampa Tanda Jasa adalah ungkapan sepanjang waktu yang tak bisa di bantah.
(Sukabumi Jawa Barat)
Catatan informasi yang pernah direkam oleh jejak para Insan Pers bahwa guru honorer berjalan kaki 12 Km selama 14 tahun dari rumahnya menuju sekolah di wilayah Jampang Sukabumi dengan gaji Rp 200.000.
Dari tahun 2011 Bapak Empan Subandi Warga Kampung Cigoha, Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sebuah perjuangan yang luar biasa.
(SIKKA NTT)
Vinsensia Ervina Talluma, seorang guru honorer di Kabupaten Sikka, NTT, harus berjalan kaki sejauh enam kilometer setiap kali mengajar. Dengan gaji hanya Rp 300.000 perbulan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selama tiga jam, dia melintasi hutan dan sungai, demi bisa mengajar murid-muridnya di SDK 064 Watubala. Dengan kondisi sekolah yang mirip bedeng kayu dan sudah lapuk.
Juga ada guru yang mau mengajar ke dalam hutan. Memberikan cahaya ilmu mencerdaskan anak bangsa
PGRI dan PGHRI diharapkan oleh para pengajar atau guru seluruh Indonesia tidak buta tuli dan mandul. Tidak berani membela hak para guru agar mendapatkan gaji yang sesuai dengan harapan bisa sejahtera. Apalagi Negara sudah membedakan gaji para guru. Sehingga para guru seperti tidak layak mendapatkan penghasilan dan upah yang layak.
Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH memberikan pendapat bahwa membeda bedakan gaji guru akan menurunkan kemampuan para guru hebat agar bisa profesional dan penuh kekayaan keilmuan. Contoh perbedaan gaji para guru yang menyedihkan dan sangat mencolok berbeda :
Golongan I
Guru PNS yang berada dalam Golongan I biasanya adalah guru baru yang lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau sarjana pendidikan.
Adapun gaji guru PNS Golongan I berkisar antara Rp1.685.700 hingga Rp2.901.400 per bulan. Berikut rinciannya:
Golongan Ia: Rp1.685.700—Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800—Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700—Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900—Rp2.901.400
Golongan II
Untuk Golongan II, biasanya merupakan guru yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Gaji guru PNS Golongan II berkisar antara Rp2.184.000 hingga Rp4.125.600 per bulan. Berikut rinciannya:
Golongan IIa: Rp2.184.000—Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000—Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900—Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100—Rp4.125.600
Golongan III
Guru PNS Golongan III biasanya sudah memiliki pengalaman mengajar dan memegang jabatan tertentu di institusi pendidikan. Gaji untuk Golongan III berkisar antara Rp2.785.700 hingga Rp5.180.700 per bulan. Berikut rinciannya:
Golongan IIIa: Rp2.785.700—Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600—Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400—Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400—Rp5.180.700
Golongan IV
Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam jabatan PNS di Indonesia.
Guru PNS Golongan IV biasanya adalah guru senior dengan jabatan struktural tertentu. Gaji untuk Golongan IV berkisar antara Rp3.287.800 hingga Rp6.373.200 per bulan. Berikut rinciannya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Golongan IVa:
Rp3.287.800—Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900—Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900—Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000—Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400—Rp6.373.200
Padahal tidak perlu ada program Guru PPPK dan merendahkan gajinya.
Semua guru harus ASN dengan gaji resmi ASN agar bisa sejahtera.
Pemerintah Indonesia sangat mampu dan tidak akan miskin bila menggaji guru di setandar UMR paling rendahnya.
Gaji Guru Perbedaan sangat jauh :
Gaji dan Tunjangan PPPK
Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024 :
Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000
Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, serta tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi
Bagaimana bisa sejahtera Para Guru Bila Gajinya Kecil dan Hanya Rp 1 juta.
Sebanyak 6.000 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang berstatus PPPK Paruh Waktu (PW) kini menghadapi dilema besar. Meski telah resmi menyandang status ASN, pendapatan mereka justru merosot tajam dan berada jauh di bawah standar hidup layak. Saat ini, para PPPK PW tersebut hanya menerima gaji maksimal Rp 1 juta per bulan. Jumlah tersebut masih harus dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 150 ribu. Padahal, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta.
Dunia Pendidikan meminta perhatian kusus kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto bersama jajajarannya Gubernur Bupati atau Walikota agar jutaan pejuang pendidikan nasional para pengajar agar mendapatkan Gaji terendah sesuai UMR. Jangan lupakan janji janji manis saat kampanye 2024 yang lalu kepada para guru honorer dan buktikan dong ketika sudah menjadi pemimpin dan pejabat.
Mereka Para Pendidik Guru Ngaji, Guru Madrasah Guru Umum Dosen Adalah penyandang Pahlawan Tanpa Tanda Balas Jasa, Ditangan merekalah adanya berbagai jabatan disandang anak bangsa dari pengusaha, pejabat Apapun namanya. Tapi kenapa mereka terabaikan oleh Presiden untuk mengangkat martabat mereka dihargai dengan status ekonomi mereka diperhatikan . Saya Minta dengan sangat yth bapak Presiden RI Pak H. Prabowo Subianto tolong perhatikan nasib para guru guru honorer agar diangkat menjadi PPPK bahkan CPNS dan gajinya sesuai UMR, kasihan kalau dibiarkan nasib mereka. Apalagi sekarang darurat kekurangan guru dimana mana diberbagai tingkatan. “, ujar Profesor Sutan Nasomal Guru Besar Dosen Ilmu Hukum Pidana Internasional menanggapi materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/2/2026 via telpon selulernya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH.MH
Pontianak, Kalbar, DN-II Prof Sutan Nasomal, seorang akademisi dan aktivis masyarakat, meminta Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, untuk memerintahkan Kapolresta Pontianak untuk menyidik rumah judi yang ada di Kota Pontianak. Permintaan ini disampaikan Prof Sutan Nasomal dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh media, Senin (10/1/2026).
Menurut Prof Sutan Nasomal, rumah judi di Pontianak telah menjadi masalah yang serius dan berdampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. “Judi telah merusak kehidupan banyak orang dan membuat mereka terjebak dalam lingkaran hutang,” kata Prof Sutan Nasomal.
Prof Sutan Nasomal juga meminta Kapolda Kalbar untuk tidak hanya menindak pelaku judi, tapi juga untuk menindak oknum-oknum yang melindungi rumah judi ini. “Kami tidak ingin ada lagi oknum yang melindungi rumah judi dan membuat masyarakat Pontianak menjadi tidak aman,” tegasnya.
Polda Kalbar telah melakukan beberapa upaya untuk memberantas judi, seperti penggerebekan rumah judi di Kampung Beting, Pontianak Timur, dan penangkapan beberapa orang yang terlibat dalam perjudian. Namun, upaya ini masih belum cukup efektif, karena masih banyak kasus judi yang belum terungkap.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, telah menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online dan meminta masyarakat untuk melaporkan kasus judi ke pihak kepolisian. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judi dan untuk melaporkan kasus judi ke pihak kepolisian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Pontianak juga meminta APH untuk segera bertindak tegas terhadap rumah judi yang ada di kota mereka. “Kami tidak ingin anak-anak kami terjebak dalam judi dan merusak masa depan mereka,” kata salah satu warga Pontianak.
Rumah judi di Pontianak tidak hanya merusak kehidupan individu, tapi juga merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, APH harus segera bertindak tegas dan menindak rumah judi ini.
LBH “Prof” Sutan Nasional juga meminta Kapolda Kalbar untuk mengevaluasi kinerja penyidik dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan tidak ada laporan yang terabaikan.
Prof Sutan Nasomal juga meminta masyarakat Pontianak untuk bersatu dan mendukung upaya APH dalam memberantas judi di kota mereka. “Kami harus bersatu dan membuat Pontianak menjadi kota yang aman dan sejahtera bagi semua,” katanya.
Kapolresta Pontianak, AKBP Sigit Ady Wibowo, telah menerima permintaan Kapolda Kalbar untuk menyidik rumah judi di Kota Pontianak. “Kami akan segera melakukan penyidikan dan menindak rumah judi yang ada di Pontianak,” kata AKBP Sigit Ady Wibowo.
Dengan demikian, diharapkan APH dapat segera menindak tegas rumah judi di Pontianak dan membuat kota ini menjadi lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat.Nara Sumber Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kimpii. (*)
BEKASI, DN-II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian daerah akibat kekurangan volume pada dua proyek peningkatan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, total kekurangan volume dari kedua proyek tersebut mencapai lebih dari Rp443 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun, kedua proyek di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) ini telah dibayar lunas 100%, meski hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi yang berbeda.
1. Proyek Villa Gading Harapan: Selisih Rp327 Juta
Pekerjaan peningkatan jalan di Perumahan Villa Gading Harapan yang dikerjakan oleh CV GT menjadi temuan terbesar. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp1.594.052.800,00 ini awalnya dinyatakan selesai 100% pada September 2024.
Namun, hasil uji petik lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat, PPK, dan penyedia jasa mengungkap fakta lain. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) bulan Oktober 2024, ditemukan kekurangan volume pekerjaan beton senilai Rp327.664.413,00.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun terdapat kekurangan fisik yang signifikan, penyedia jasa diketahui telah menerima pembayaran penuh melalui SP2D yang terbit pada 13 September 2024.
2. Proyek Desa Segaramakmur: Kekurangan Rp115 Juta
Kasus serupa terjadi pada proyek jalan lingkungan di Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya. Proyek senilai Rp2,94 miliar yang dikerjakan oleh CV BJM ini juga terindikasi mengalami kekurangan volume beton sebesar Rp115.819.135,00.
Sama halnya dengan proyek di Villa Gading Harapan, pekerjaan ini telah diserahterimakan (BAST) dan dibayar lunas 100% sebelum pemeriksaan fisik BPK dilakukan.
Klarifikasi dan Tindak Lanjut
Pihak BPK telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta pihak penyedia jasa pada awal Desember 2024. Hasil klarifikasi tersebut telah dituangkan dalam Rapat Pemaparan Hasil Pemeriksaan Fisik (RPHPF) yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan, mengingat kedua proyek tersebut didampingi oleh konsultan pengawas, yakni PT MSB dan PT GS, namun tetap terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan yang merugikan keuangan daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan ini, termasuk upaya pengembalian kelebihan bayar ke kas daerah.
Tim Prima
JAKARTA, DN-II Kawasan Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Raya No. 19, Jakarta Barat, kini tengah menjadi sorotan publik. Tiga gerai yang terdaftar sebagai penyedia layanan kesehatan—yakni SPA Mango, SPA Glow Inc, dan SPA Honey Bee—disinyalir menjadi lokasi praktik kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin usahanya. (10/2/2026).
Indikasi Manajemen Terstruktur
Berdasarkan penelusuran di lapangan, terdapat dugaan kuat adanya manajemen yang terorganisir di balik ketiga gerai tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa operasional diduga dikendalikan oleh seorang koordinator yang kerap berganti identitas dengan nama alias seperti Bima, Ridwan, atau Edo.
Penggunaan identitas ganda ini diduga merupakan upaya sistematis untuk mengaburkan tanggung jawab hukum dan menghindari pengawasan dari instansi terkait.
”Pola penggunaan beberapa identitas di lokasi berbeda ini mengindikasikan adanya strategi untuk melindungi aktivitas yang diduga melanggar regulasi daerah,” ujar seorang sumber yang identitasnya dilindungi sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Pers No. 40/1999.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya Konfirmasi Berujung Intimidasi
Sesuai dengan Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai kewajiban menguji informasi dan bersikap independen, sejumlah jurnalis telah berupaya melakukan verifikasi langsung kepada pihak pengelola. Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi, para jurnalis justru mendapatkan perlakuan yang tidak persuasif.
Staf di lokasi terpantau secara agresif memotret Kartu Tanda Anggota (KTA) setiap jurnalis yang datang. Tindakan ini dinilai bukan sebagai prosedur administrasi tamu yang wajar, melainkan diduga sebagai bentuk tekanan mental.
”Pihak pengelola saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut justru melakukan tindakan yang mengarah pada intimidasi dengan mendata identitas pribadi jurnalis secara paksa. Hal ini menghambat fungsi pers dalam mencari kebenaran,” ungkap salah satu jurnalis yang berada di lokasi. Minggu 8/2/2026.
Publik kini menantikan respons tegas dari Polda Metro Jaya dan Kasatpol PP DKI Jakarta untuk melakukan investigasi mendalam. Jika indikasi praktik prostitusi terselubung ini terbukti, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan penyalahgunaan izin usaha.
Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika layanan kesehatan disalahgunakan untuk aktivitas amoral, maka sanksi administratif hingga pidana harus ditegakkan demi menjaga kewibawaan pemerintah daerah dan marwah kawasan bisnis Tanjung Duren.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai dengan amanat UU Pers.
(Redaksi)
You cannot copy content of this page