Beranda » DKI Jakarta » Halaman 33

DKI Jakarta

Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut konsep urbanisasi dan transmigrasi itu berbeda. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atas inisiatif sendiri atau ajakan teman. Bila pergi ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan kerja dan tak adanya lapangan kerja maka arus perpindahan penduduk itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminal, hingga merusak citra kota.

Hal demikian berbeda dengan transmigrasi. Transmigrasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan migrasi ke tempat yang sudah ditetapkan. Di sana mereka diberi lahan, rumah, hingga dijamin hidupnya selama satu hingga satu setengah tahun. “Sebelum ditempatkan di satuan pemukiman, mereka dilatih lebih dahulu sehingga mampu mengolah lahan yang diberikan”, ujarnya.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1950 itu mempunyai dampak positif, masyarakat menjadi sejahtera, terciptanya lapangan kerja, dan tumbuh kawasan baru ekonomi di luar Jawa.

Paparan demikisan disampaikan Viva Yoga saat mengisi podcast pada salah satu media, Jakarta, (21/5/2026).

Tumbuhnya kawasan baru, terciptanya lapangan kerja, dan berbagai aktivitas kehidupan manusia mampu mendorong dinamika pembangunan di daerah yang sebelumnya kosong, sepi, tak berpenghuni, dan terisolasi. Kemajuan inilah yang membuat program transmigrasi menjadi suatu yang menarik bagi para bupati. “Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk”, ujarnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Para bupati ingin ada kawasan baru sebab sudah terbukti dengan pembukaan lahan untuk transmigrasi mampu membuka kawasan yang terisolasi menjadi kawasan yang dapat diakses sehingga di sana tumbuh aktivitas ekonomi. “Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota”, ujarnya. “Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru”, tambahnya.

Tercatat transmigrasi yang sudah dilakukan  telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi. “Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan bupati direalisasi”, tutur Mantan Anggota Komisi IV DPR itu.

Kepada presenter podcast, Viva Yoga menjelaskan untuk menjadi transmigran tidak harus berlatar belakang petani. Kawasan transmigrasi yang di dalamnya ada desa, dikembangkan secara tematik sehingga di 154 kawasan yang ada, komoditas unggulannya berbeda-beda. ”Bila di Jambi, komoditas unggulan sawit maka di Musi Banyuasin komoditas unggulannya padi, di Gorontalo Utara kelapa, di kawasan Sulawesi Tengah ada coklat, durian, dan kakao”, ujarnya.

Keinginan bupati untuk membuka kawasan juga disebabkan buah dari paradigma baru transmigrasi. Dikatakan bila pada masa Orde Baru, program ini bersifat top down. Semua kebijakan, arah, dan penempatan transmigran ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah era reformasi, paradigma baru transmigrasi bersifat bottom up. “Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya”, ucap Viva Yoga.

Dengan mengacu pada banyaknya proposal pengajukan pembukaan kawasan baru, Viva Yoga yakin bahwa program ini bermanfaat bagi pembangunan daerah yang selanjutnya akan mendukung pembangunan nasional. “Dengan fakta demikian, Saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya”, kata Mantan Presidium MN KAHMI itu. Red

JAKARTA, DN-II Laut bukanlah pemisah, melainkan jembatan kehormatan antara dua bangsa bahari. Semangat Jalesveva Jayamahe tersebut melandasi keberhasilan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Pakistan Navy dalam menggelar Latihan Bersama (Latma) bertajuk “TEMAN E BAHR” di perairan Jakarta, Laut Jawa, Jumat (22/5/2026).

​Latma ini menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kehormatan (port visit) Gugus Tugas kapal perang Pakistan yang telah berlangsung di Jakarta sejak 18 Mei 2026 lalu. Dalam latihan bersama ini, kedua negara mengerahkan unsur-unsur tempur terbaiknya untuk menguji kesiapan dan profesionalisme prajurit di lapangan. ​TNI AL mengerahkan KRI Bung Karno-369, KRI Wiratno-379, dan Helikopter Panther HS-1311. Sedangkan Pakistan Navy melibatkan armada yang terdiri dari PNS TAIMUR, PNS ASLAT, serta kapal selam PNSS HANGOR. ​

Bersama PNS TAIMUR, unsur-unsur udara dan laut TNI AL melaksanakan serangkaian manuver taktis dengan presisi tinggi. Sejumlah materi latihan berhasil disimulasikan meliputi Tactical Maneuvering Exercise, Photo Exercise (PHOTEX), ​Search and Rescue Exercise (SAREX) yang mensimulasikan pencarian dan pertolongan korban di laut, dan diakhiri dengan ​Farewell Pass.

​​Sebelumnya, selama lima hari kunjungan di Jakarta, delegasi Pakistan Navy dan prajurit TNI AL juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempererat hubungan bilateral kedua negara. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi courtesy call (kunjungan kehormatan) kepada pejabat tinggi militer, pertandingan olahraga persahabatan, jamuan diplomatik, city tour, hingga open ship yang membuka kesempatan bagi prajurit Jalasena serta masyarakat umum untuk melihat langsung kapal perang Pakistan.

Keberhasilan Latma TEMAN E BAHR ini merupakan bukti nyata dari kokohnya diplomasi maritim yang dibangun antara Indonesia dan Pakistan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan strategis Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang senantiasa mendorong peningkatan profesionalisme prajurit Jalasena melalui latihan bersama di berbagai tingkatan guna memperkuat interoperabilitas dan persahabatan antar-angkatan laut negara sahabat.
Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Jadikan, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah  jabatan strategis  TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026).

Adapun jabatan yang diserahterimakan yaitu Kapuspen TNI dari Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kepada Brigjen TNI Muhammad Nas, S.I.P., M.Si., selanjutnya Kapuskersin TNI dari Laksma TNI Donny Suharto, SH., M.Tr.Opsla., kepada Kolonel Inf Perry Sandhi Sitompul.

Selain itu, jabatan Kapusinfolahta TNI diserahterimakan dari Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko kepada Brigjen TNI Heldi Wira, S.I.P., M.Si., serta jabatan Kapusdalops TNI dari Brigjen TNI Hendri Wijaya, S.E., kepada Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat tinggi TNI serta undangan terkait.

Serah terima jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Melalui regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara berkesinambungan, diharapkan setiap satuan mampu terus beradaptasi dengan dinamika tugas dan tantangan strategis yang terus berkembang.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045

JAKARTA, DN-II Kondisi geopolitik global kian memanas seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, menilai bahwa Amerika Serikat kini berada dalam posisi panik setelah terpukul mundur oleh kekuatan militer Iran di sepanjang tahun 2026.

Kepanikan negara adidaya tersebut terlihat dari langkah diplomasi darurat Presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke China. Menurut Prof. Sutan Nasomal, kunjungan ini merupakan upaya AS untuk mencari celah bisnis dan suaka ekonomi di tengah kekalahan perang yang mulai terbuka di mata dunia.

“Kedatangan Presiden Amerika ke China sangat bisa dimaklumi, karena kisah kekalahan militer mereka bukan lagi rahasia. Dalam pertemuan itu, pihak Amerika merayu China agar mau membuka lembaran baru dalam perdagangan, menurunkan tarif pajak, serta memberikan berbagai kemudahan bilateral,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi oleh para Pemimpin Redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui telepon selulernya, dari kantornya di bilangan Cijantung, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia ini menyebutkan bahwa agenda tersembunyi AS mendekati China adalah demi melobi Iran. AS berharap Beijing dapat membujuk sekutunya, Iran, agar melunakkan sikap dan mau membuka kembali Selat Hormuz sehingga jalur logistik kapal-kapal internasional kembali aman.

“Selama berdekade-dekade, Amerika Serikat menyandang predikat negara adidaya. Namun setelah Iran memenangkan pertempuran di tahun 2026 ini, predikat tersebut seolah runtuh. Sangat ironis melihat bagaimana Presiden AS kini harus bergantung dan menggandeng China demi jalinan perdagangan yang saling menguntungkan. Itulah fatamorgana kehidupan dunia,” selorohnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kehebatan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel kini hanya menjadi cerita usang. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, kekuatan militer mereka dinilai gagal melumpuhkan pertahanan udara dan darat milik Iran.

Prediksi Akhir Tahun 2026: Ancaman Perang Nuklir dan Revolusi Global

Ketika ditanya mengenai proyeksi konflik menuju akhir tahun 2026, Prof. Sutan Nasomal melihat adanya pergerakan senyap (koalisi tak berwujud) antara Iran, China, Rusia, dan Korea Utara untuk melumpuhkan kekuatan militer poros AS-Israel secara permanen.

Namun, ia mengkhawatirkan adanya jalan pintas berbahaya jika konflik ini dipaksa selesai dalam waktu singkat, yaitu potensi pecahnya perang nuklir berskala menengah hingga besar yang dapat menghancurkan poros Amerika-Israel.

Hingga Mei 2026, korban jiwa di pihak Iran, Lebanon, dan Yaman, maupun di kubu Amerika dan Israel telah mencapai ribuan jiwa. Kerugian material dan biaya logistik perang pun diperkirakan telah menelan biaya fantastis hingga ribuan triliun rupiah.

“Banyak negara di Timur Tengah yang salah membaca peta kekuatan. Mereka tidak menduga bahwa pertahanan militer Iran sekokoh ini. Hal ini tentu menjadi ancaman besar sekaligus kekhawatiran bagi para penguasa dan miliarder di kawasan Arab,” jelasnya.

Prof. Sutan Nasomal memperkirakan, demi mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) berupa minyak dan gas di Timur Tengah, AS kemungkinan mengambil keputusan terburuk: memicu front pertempuran baru melawan China di lautan Pasifik, serta memperluas konflik Rusia-Ukraina ke wilayah Eropa.

Dampak dari perang berkepanjangan ini diprediksi akan memicu krisis ekonomi yang sangat parah di Asia. Lonjakan harga minyak global dan inflasi energi akan membuat banyak negara berkembang kesulitan mempertahankan kestabilan domestik.

“Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di masyarakat berpotensi memicu api revolusi global. Hal ini diperparah oleh ketidakpekaan para pemimpin di negara-negara dunia kedua dan ketiga dalam merespons krisis,” tegasnya.

Mengakhiri penjelasannya, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia ini menyampaikan bahwa prahara dunia sedang bergerak cepat menuju tata dunia baru.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Dalam waktu dekat, kita akan melihat ke mana arah kedamaian baru ini akan berlabuh. Aturan dan sistem lama yang usang akan dibuang, digantikan oleh sistem baru. Kejayaan ilmu serta kebijaksanaan masa lalu akan kembali digunakan untuk membentuk keseimbangan sosial, hukum, dan politik di tangan para pemegang kendali yang baru,” pungkasnya.

Red

Narasumber:

Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Call Center 087719021960.

JAKARTA, DN-II Gerakan menyuarakan aspirasi rakyat kini tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, melainkan telah bergeser ke media sosial dan jalanan. Sebuah aksi berbasis narasi media sosial yang dimotori oleh para penggiat akun TikTok berhasil menyedot perhatian besar dari para pengguna jalan yang melintas di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Aksi yang berlangsung panas namun tertib ini dimulai tepat pukul 13.00 WIB. Ironisnya, meski para anggota dewan yang terhormat terlihat keluar masuk gerbang gedung parlemen, mereka dilaporkan hanya sebatas menoleh tanpa memberikan respons konkret atau bersedia menemui massa aksi.

Soroti Tanah Adat Hingga Program MBG

Di bawah pengawalan ketat aparat dan perhatian publik, para kreator konten TikTok bersama para aktivis turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan hati masyarakat sipil. Ada dua poin krusial yang dibahas secara tajam dalam aksi tersebut:

Konflik Agraria: Menyoroti masalah tanah adat yang kian terpinggirkan oleh kepentingan luar.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Evaluasi Program MBG: Memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.

Aksi ini mendapat dorongan kuat dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gentar. Dipimpin langsung oleh ketuanya yang berinisial PG, bersama sang Penasehat, Edi Uban, organisasi ini dengan tegas meminta pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap realitas di lapangan.

“Kami meminta dengan tegas agar Presiden Prabowo Subianto segera memikirkan dan mendengarkan suara-suara rakyat di bawah. Jangan sampai kebijakan di atas kertas mengabaikan hak-hak dasar masyarakat yang ada di bumi pertiwi,” ujar pimpinan aksi dalam orasinya.

Manfaatkan Kekuatan Digital di Dunia Nyata

Strategi massa kali ini terbilang unik. Mereka memanfaatkan kekuatan narasi media sosial (TikTok) untuk dibawa langsung ke dunia nyata. Langkah ini terbukti efektif menarik simpati publik dan pengguna jalan, di tengah sikap dingin para anggota DPR RI yang hanya menyaksikan aksi tanpa ada tindakan nyata untuk menyerap aspirasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI sempat mengalami perlambatan akibat antusiasme pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan jalannya aksi.

Massa menegaskan bahwa ini barulah awal. Mereka berjanji akan terus mengawal kedua isu nasional ini melalui pembuatan konten digital yang lebih masif jika pemerintah pusat tidak kunjung memberikan jawaban dan solusi yang konkret.

Tim Redaksi

JAKARTA, DN-II Dunia pers dan kemanusiaan Indonesia saat ini tengah diselimuti ketegangan. Hal ini menyusul kabar penangkapan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh pasukan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global, Global Sumud Flotilla. (22/5/2026).

​Menanggapi situasi darurat tersebut, Pakar Hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden RI dan Departemen Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri/Kemlu RI), untuk mengambil langkah serius dan cepat guna mendesak Israel membebaskan para WNI tersebut.

​Menurut informasi yang dihimpun, kesembilan WNI yang ditahan terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis senior yang tersebar di beberapa kapal logistik.

Daftar 9 WNI dalam Misi Global Sumud Flotilla:

Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro

​Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat) – Kapal Josef

​Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso) – Kapal Kasr-1

​Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171) – Kapal Kasr-1

​Bambang Noroyono (Jurnalis Republika) – Kapal BoraLize

​Thoudy Badai Rifan Billah (Jurnalis Republika) – Kapal Ozgurluk

​Andre Prasetyo Nugroho (Jurnalis Tempo) – Kapal Ozgurluk

​Rahendro Herubowo (GPCI – iNewsTV) – Kapal Ozgurluk

Soroti Prosedur Keamanan Jurnalis di Wilayah Konflik

​Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran memicu pengetatan patroli pengawasan oleh militer di wilayah konflik. Dalam situasi hukum perang, penangkapan terhadap warga asing kerap terjadi atas alasan keamanan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Oleh karena itu, ia memberikan catatan kritis kepada perusahaan media di Indonesia terkait keselamatan jurnalis yang ditugaskan ke zona berbahaya.

​”Seharusnya perusahaan media di Indonesia memberikan dokumen resmi kepada pemerintah pusat jika ada jurnalis atau wartawan yang ditugaskan memasuki wilayah perang. Dengan begitu, Deplu (Kemlu) RI bisa bersurat kepada pemerintah negara yang sedang berperang untuk memastikan perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik,” ujar Prof. Sutan kepada tim media.

Dorong Jalur Diplomasi Internasional

​Lebih lanjut, Prof. Sutan mengimbau Presiden RI untuk segera menginstruksikan jajaran Kemlu RI agar bergerak taktis melalui negara-negara tetangga yang berada di dekat wilayah Israel guna melakukan upaya diplomatik langsung.

​Tidak hanya itu, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, ia berharap Presiden bisa memaksimalkan jaringan internasional dengan negara-negara sekutu.

​”Melalui negara-negara sahabat, baik di Eropa maupun Amerika Serikat, Presiden RI diharapkan bisa meminta bantuan (intervensi diplomatik) agar seluruh WNI yang saat ini berada di dalam tahanan Israel dapat segera diselamatkan dan dibebaskan,” pungkasnya.

Red

Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH

Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82-12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62-14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Defisit APBN akan dijaga pada kisaran 1,80-2,40 persen PDB.

Pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5-7,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan berada pada rentang Rp16.800-17.500/USD dan inflasi pada kisaran 1,5-3,5 persen.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ke rentang 6,0-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87 persen. Sementara itu, rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362-0,367.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Red/BPMI Setpres

#KemensetnegRI
#RilisPresiden

MEKKAH, DN-II Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Brebes berkomitmen penuh untuk berusaha semaksimal mungkin dalam membantu kelancaran ibadah para jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci. Rabu, (20/05/2026).

Jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 9 Embarkasi Solo (SOC 09) gabungan dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang mendapatkan pelayanan prima dari tim kesehatan. Salah satu petugas PHD Layanan Kesehatan Kabupaten Brebes, Edi Wantoro, S.Kep., Ners., tampak sigap memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada para jemaah.

Pelayanan kesehatan ini dilakukan secara menyeluruh, baik di dalam hotel tempat jemaah menginap maupun di luar hotel saat jemaah sedang menjalankan ibadah. Fokus utama pelayanan diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia) serta jemaah yang masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).

Tantangan Cuaca Ekstrem di Tanah Suci

Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data resmi dari The National Center for Meteorology Arab Saudi, suhu udara di Mekkah mulai memasuki fase ekstrem, berkisar antara 47°C hingga 48°C, khususnya pada pukul 11.00 hingga 17.00 waktu setempat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Suhu panas yang menyengat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kesehatan para jemaah. Banyak di antaranya yang mulai mengalami kelelahan akut.

“Flu dan batuk menjadi keluhan yang paling mendominasi. Sekitar 70% jemaah mengalaminya, mulai dari skala ringan, sedang, hingga berat,” ujar Edi Wantoro saat memberikan keterangan terkait kondisi kesehatan jemaah di lapangan.

Kolaborasi Demi Menjalankan Amanah

Demi mengantisipasi penurunan kondisi kesehatan jemaah yang lebih luas, PHD Brebes terus berkoordinasi dan berkolaborasi erat dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) serta Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Tim PHD Kabupaten Brebes , Azmi Asmuni Majid menyampaikan sinergi ini dilakukan demi menjalankan amanah langsung dari Bupati Brebes, Paramitha Widyakusuma. Bupati berpesan agar seluruh petugas PHD Brebes selalu siap siaga melayani jemaah dan memberikan bantuan apa pun yang dibutuhkan di Tanah Suci.

Laporan Langsung dari Tanah Suci: Tim Petugas Haji PHD Kabupaten Brebes
Editor: Casroni

Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026). Rakernis tersebut mengusung tema “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas”. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu.

“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Tito menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan kontra-ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, deradikalisasi penting diberikan kepada pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali pada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra-radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme.

Penguatan kontra-ideologi, sebut Tito, perlu melibatkan tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima. “Ini sangat efektif, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tito juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra-narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital. Di sisi lain, Tito memandang penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, terutama di wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikal.

Dia menambahkan, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun, ke depan, pendekatan soft approach perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan dini.

“Saya tahu bahwa Densus 88 AT selama ini lebih mengandalkan kinetic approach, hard approach. Karena lawannya aktif. Namun, begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach,” ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi jajaran Densus 88 AT Polri atas upayanya menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga situasi keamanan nasional dinilai semakin kondusif.

“Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus 88 selama ini yang sudah dirasakan hasilnya. Masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu,” tandasnya Red

SUBULUSSALAM, DN-II Pakar Hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan sikap tegas membela warga transmigrasi di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam. Ia mendesak Kapolda Aceh dan Kapolres Subulussalam untuk segera menuntaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap warga transmigrasi Lae Saga, sekaligus membongkar praktik mafia tanah yang diduga merugikan masyarakat di Desa Lae Saga dan Desa Darussalam, Selasa (19/05/2026).

Menurut Prof. Sutan Nasomal, aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan profesional agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian hukum atas tanah hak kelola transmigrasi yang selama ini mereka perjuangkan.

“Saya meminta Kapolda Aceh dan Kapolres Subulussalam menuntaskan kasus penganiayaan terhadap warga transmigrasi dan mengungkap dugaan mafia tanah di Kecamatan Longkib. Warga transmigrasi harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan negara,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat memberikan tanggapan kepada media via pesan singkat WhatsApp.

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke Kota Subulussalam guna mengawal hak-hak masyarakat transmigrasi yang diduga telah dirampas.

“Kalau perlu, saya akan datang langsung ke Subulussalam membantu warga transmigrasi yang merasa dizalimi. Walaupun penganiayaan itu tergolong ringan, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ujian Bagi Aparat Penegak Hukum

Saat ini, sorotan publik tertuju pada penanganan dugaan mafia tanah di kawasan transmigrasi Kecamatan Longkib. Dua institusi penegak hukum, yakni Satreskrim Polres Subulussalam dan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Subulussalam, dinilai tengah menghadapi ujian besar dalam membongkar dugaan korupsi serta pemalsuan dokumen terkait lahan transmigrasi.

Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan penguasaan lahan transmigrasi seluas ratusan hektare di Desa Lae Saga dan Desa Darussalam. Praktik jual beli lahan yang diduga menyalahi aturan hingga penerbitan Akta Jual Beli (AJB) yang dipersoalkan secara hukum kini menjadi perhatian serius masyarakat.

Situasi semakin berkembang setelah muncul pengakuan dari pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kantor Notaris Surya Dharma. Pihak notaris dikabarkan mengakui adanya kekeliruan dalam penerbitan dokumen terkait transaksi jual beli lahan tersebut. Pengakuan ini dinilai menjadi titik krusial yang dapat membuka tabir dugaan praktik mafia tanah di kawasan transmigrasi Longkib.

Warga menilai persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah biasa, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat transmigrasi yang selama bertahun-tahun mengelola lahan berdasarkan ketentuan program transmigrasi pemerintah.

Perkembangan Kasus di Kejari dan Polres

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Subulussalam diketahui telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi lahan transmigrasi sekitar 200 hektare di Kecamatan Longkib. Sejumlah saksi telah diperiksa dan lokasi lahan juga telah ditinjau langsung oleh penyidik.

Saat dikonfirmasi sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Subulussalam, Anton Susilo, S.H., menyebutkan bahwa kendala utama penanganan perkara saat ini terletak pada proses pemanggilan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sementara itu, Satreskrim Polres Subulussalam di bawah pimpinan I Putu Gede juga tengah menangani dugaan pemalsuan dokumen terkait AJB lahan transmigrasi di Desa Lae Saga. Informasi yang diperoleh menyebutkan, status perkara tersebut kini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Publik kini menanti keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan jaringan mafia tanah yang disebut-sebut melibatkan pihak-pihak berpengaruh di balik penguasaan lahan transmigrasi tersebut. Bagi warga, perjuangan ini bukan hanya soal aset, melainkan menyangkut masa depan dan keberlanjutan hidup keluarga mereka.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Dukungan dari Prof. Sutan Nasomal dinilai memberi amunisi dan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini merasa berjuang sendirian.

“Warga transmigrasi harus bersatu dan tetap memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik mafia tanah,” pungkas Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang juga dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia.

tutup Prof. Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Call Center 087719021960

You cannot copy content of this page