Jakarta, DN-II Humas BKN, Para kandidat peraih Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) untuk periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Februari 2026 menghadapi uji kelayakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui tahap sidang presentasi, berlangsung Jumat (30/01/2026) di Kantor Pusat BKN RI, Jakarta.
Kandidat calon penerima KPLB yang ikut sidang kali ini terdiri dari 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah lolos pada tahap sebelumnya, dan berkesempatan mempresentasikan inovasi yang dinilai berdampak pada pelayanan publik.
Para peserta KPLB ini pun berasal dari beragam latar belakang instansi dan bidang tugas, dengan inovasi maupun capaian kinerja yang diusulkan memiliki dampak signifikan. Beberapa inovasi yang ditawarkan para kandidat mencakup bidang kesehatan, keuangan, pariwisata, komunitas digital, tata kelola sumber daya air, serta perlindungan dan edukasi seksual terhadap anak yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Terkait inovasi yang dibawakan para kandidat, Wakil Kepala BKN, Suharmen menegaskan bahwa inovasi yang diciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pada tahap akhir ini, kami ingin mempertegas kembali apakah inovasi yang disampaikan benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik. Inovasi yang baik tidak cukup hanya menjadi alat atau sistem, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Suharmen.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Rahman Hadi, menyampaikan bahwa tidak semua usulan KPLB dari instansi secara otomatis disetujui oleh BKN. Seluruh kandidat harus melalui tahapan seleksi dan penilaian yang objektif dan berlapis. “Proses penilaian KPLB di BKN dilakukan secara objektif dan berjenjang, mulai dari pengusulan proposal, penelaahan teknis, hingga pra-sidang sebelum akhirnya peserta mengikuti sidang presentasi. Tidak mudah, dari 14 kandidat yang masuk, hanya 9 kandidat yang dinyatakan lolos hingga tahap ini,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di samping itu, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, menekankan bahwa penilaian KPLB tidak hanya melihat capaian individu, tetapi juga memperhatikan jangkauan serta kebermanfaatan inovasi bagi organisasi dan masyarakat. “Yang menjadi perhatian kami adalah seberapa besar dampak inovasi tersebut, apakah dapat diterapkan secara berbagi pakai, serta sejauh mana inovasi mampu meningkatkan kinerja instansi dan mempertahankan predikat kinerja yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sejumlah inovasi yang dipresentasikan juga diarahkan pada penguatan sistem informasi terintegrasi, peningkatan akurasi dan validitas data. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dilakukan dari sisi kebaruan inovasi, tetapi juga keberlanjutan serta potensi penerapannya secara lebih luas di lingkungan instansi pemerintah.
Turut hadir sebagai tim penguji pada sidang KPLB ini, yakni Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati; Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Herman; Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Jumiati; dan Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN, Paulus Dwi Laksono.
Red
Jakarta Barat, DN-II Kapolda Metro Jaya Irjen pol Asep Edi Suheri mengunjungi sekolah Taman Pendidikan Al-quran (TPA) Maju Bersama yang dibuat oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Ipda Agus Riyanto.
Dalam kunjungan ini bertemakan agenda bertajuk makan siang bersama siswa sekolah anak percaya dan TPA Maju Bersama selain itu Kapolda turut memberikan penghargaan kepada Ipda Agus yang telah bekerja keras membangun dan mengelola sekolah TPA tersebut.
Irjen Asep Edi datang didampingi oleh Pangdam Jaya Deddy Suryadi, Wakapolda Brigjen Dekananto, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi serta pejabat utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Polres Metro Jakarta Barat.
Memulai kunjungannya, Irjen Asep langsung mengajak makan siang bersama warga masyarakat yang merupakan wali murid dan murid-murid sekolah TPA Maju Bersama.
Makan siang bersama juga turut diikuti Ketua RT dan RW setempat serta sejumlah tokoh masyarakat yang hadir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selesai makan siang bersama, Kapolda lantas menyerahkan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng Ipda Agus Riyanto.
Penghargaan ini diberikan Irjen Asep Edi sebagai bentuk apresiasi kepada anggota kepolisian yang senantiasa mengabdikan diri dan hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Kunjungan Bapak Kapolda dan Pangdam itu memberikan semangat dan spirit ya kepada jajaran satuan kewilayahan, dalam hal ini itu Pak Bhabinkamtibmas. Dan ini memberikan apresiasi kepada Pak Bhabin dan seluruh warga masyarakat yang ada terlibat di dalam TPA Maju Bersama,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di lokasi, Jumat (30/1/2026).
Sekolah TPA Maju Bersama ini sendiri sudah berdiri selama 6 tahun. Ipda Agus menceritakan cikal bakal membangun dan mengelola sekolah TPA Maju Bersama ini.
“Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan pada warga masyarakat yang tidak bisa bersekolah secara formal. Karena memang mereka ini tidak bisa bersekolah secara formal. Ada yang putus sekolah, ada yang sama sekali tidak sekolah,” tutur Ipda Agus.
“Jadi dengan adanya sekolah ini mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang diakui dari dinas pendidikan Dan nantinya ke depan mereka mendapatkan ijazah yang bisa untuk melanjutkan ke jenjang pengguruan tinggi atau mencari pekerjaan,” lanjutnya.
Ipda Agus juga menerangkan, pembangunan dan pengelolaan sekolah TPA Maju Bersama ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Malah, kata dia, masyarakat di sekitar ikut sama-sama mengelola sekolah TPA Maju Bersama secara sukarela.
“Iya untuk tempat, alat tulis, alat kebersihan, listrik, air, swadaya dari masyarakat, ini bisa kita optimalkan untuk proses belajar mengajar,” terangnya.
Dia mengaku menyadari betul bahwa kehadiran sekolah TPA Maju Bersama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Apalagi, kata dia, banyak dari para warga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Latar belakangnya yang pertama secara ekonomi mereka memang kurang beruntung Yang kedua secara administratif mereka juga ada kendala-kendala tersendiri,” jelas Agus. 
Dia pun menjabarkan, sejak sekolah ini berdiri 6 tahun lalu, sudah banyak sekali murid-murid yang belajar di sini. Sementara untuk tahun ini sendiri, dia menyebut total ada 120 murid yang belajar di sekolah TPA Maju Bersama.
“Untuk PPA jumlahnya ada 68 anak, sedangkan untuk sekolah paket atau PKBM sekitar 61 anak Jadi totalnya dari 2 sekolah ini ada sekitar 120 anak,” imbuh dia.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian sembako, pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang membantu kamtibmas seperti HT, Simcard HT dan tali asih, pemberian bantuan terhadap sekolah berupa, TV, Bracket, dan laptop, selain itu diberikan juga bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada para siswa
Red/Hms
Jakarta, DN-II Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai langkah besar dalam dekolonisasi hukum di Indonesia. Meskipun telah disahkan, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa aturan ini akan berlaku efektif secara penuh mulai Januari 2026.
Transisi selama tiga tahun ini dimaksudkan agar masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dapat beradaptasi dengan sistem pemidanaan yang baru. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting tindak pidana beserta ancaman sanksinya:
Daftar Tindak Pidana dan Ancaman Pidana Utama
Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah klasifikasi beberapa pasal penting dalam KUHP baru:
1. Kejahatan Terhadap Jiwa, Fisik, dan Kemerdekaan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Pembunuhan Berencana 459 Hukuman Mati / Seumur Hidup / 20 Tahun
Pembunuhan 458 15 Tahun
Penculikan 450 12 Tahun
Penyanderaan 451 12 Tahun
Perkosaan 473 12 Tahun
Penganiayaan 466 2 Tahun 6 Bulan
Aborsi (Tanpa alasan medis/kedaruratan) 463 4 Tahun
2. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Penipuan
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pencurian 476 5 Tahun
Pemerasan / Pengancaman 482 9 Tahun
Penggelapan 486 4 Tahun
Perbuatan Curang 492 4 Tahun
Ijazah Palsu 272 6 – 10 Tahun
Pemalsuan Surat 391 6 Tahun
Penadahan 591 4 Tahun
3. Kejahatan Khusus dan Integritas Negara
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Korupsi 603 2 hingga 20 Tahun
Pencucian Uang (TPPU) 607 15 Tahun
Narkotika 609 12 Tahun
Penyadapan 258 10 Tahun
4. Ketertiban Umum dan Asusila
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Berita Bohong (Hoax) 263 4 – 6 Tahun
Perjudian 426 9 Tahun
Pornografi 407 6 Bulan – 10 Tahun
Perzinaan 411 1 Tahun (Delik Aduan)
Kumpul Kebo (Cohabitation) 412 6 Bulan (Delik Aduan)
Fitnah 434 3 Tahun
Poin Penting untuk Masyarakat
Delik Aduan: Perlu diperhatikan bahwa untuk pasal-pasal tertentu seperti Perzinaan (Pasal 411) dan Kumpul Kebo (Pasal 412), proses hukum hanya bisa berjalan jika ada aduan dari pihak yang berhak (seperti suami, istri, orang tua, atau anak).
Masa Transisi: UU No. 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda (WvS). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus mempelajari aturan ini guna meningkatkan kesadaran hukum nasional.
Keadilan Restoratif: KUHP baru ini lebih menekankan pada keadilan korektif dan rehabilitatif, tidak hanya sekadar pembalasan melalui penjara.
Catatan Redaksi: Daftar di atas adalah ringkasan untuk tujuan edukasi. Detail spesifik mengenai unsur-unsur pidana dan pengecualian hukum dapat dilihat pada draf lengkap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. (*)
JAKARTA, DN-II Komisi III DPR RI resmi menetapkan delapan poin krusial dalam agenda percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri dan jajaran Kapolda seluruh Indonesia pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (30/1/2026).
Ketua Komisi III menegaskan bahwa delapan poin ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan fondasi transformasi Korps Bhayangkara menuju institusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global tahun 2026.
Menegaskan Kedudukan Polri: Langsung di Bawah Presiden
Poin paling fundamental dalam kesepakatan ini adalah ketegasan mengenai status kelembagaan. Komisi III DPR RI memastikan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak akan dialihkan ke bawah kementerian mana pun.
Langkah ini merujuk pada TAP MPR No. VII/MPR/2000, di mana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Keputusan ini dinilai mutlak demi menjaga netralitas, independensi, serta efektivitas komando dalam menjaga keamanan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
8 Pilar Transformasi: Roadmap Reformasi Polri 2026
Berdasarkan hasil sidang, berikut adalah delapan pilar utama yang telah disahkan untuk segera diimplementasikan:
Kedudukan Konstitusional: Menjamin Polri tetap sebagai alat negara di bawah kendali langsung Presiden demi rantai komando yang solid.
Penguatan Kompolnas: Merevitalisasi fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam memberikan pertimbangan strategis serta pengawasan arah kebijakan Polri.
Legalitas Penugasan Eksternal: Memperkuat payung hukum bagi personel Polri yang bertugas di luar struktur organisasi melalui Perpol Nomor 10 Tahun 2025, yang akan diintegrasikan ke dalam Revisi UU Polri. 
Modernisasi Pengawasan Internal: Optimalisasi fungsi Biro Wassidik, Inspektorat, dan Propam dengan standar baru yang lebih ketat berdasarkan mandat Pasal 20A UUD 1945.
Anggaran Berbasis Kebutuhan Riil: Penerapan sistem anggaran bottom-up sesuai PMK No. 62/2023 dan PMK No. 107/2024. Hal ini memastikan distribusi dana operasional terserap tepat sasaran hingga ke level Polsek dan personel lapangan.
Reformasi Kultural & Edukasi: Transformasi kurikulum pendidikan kepolisian yang mengedepankan hak asasi manusia (HAM), etika publik, dan nilai-nilai demokrasi.
Digitalisasi & Integrasi AI: Implementasi teknologi pengawasan seperti body cam, kamera dashboard, dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem penyidikan untuk meningkatkan akurasi data dan transparansi.
Percepatan Legislasi RUU Polri: Komitmen bersama untuk menuntaskan pembahasan RUU Polri yang adaptif terhadap dinamika hukum masa kini dengan tetap berlandaskan konstitusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Era Baru: Kepolisian Berbasis Teknologi
DPR menekankan bahwa wajah Polri di tahun 2026 harus lebih progresif. Penggunaan teknologi AI dan kamera tubuh diharapkan menjadi solusi konkret untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sekaligus mempercepat proses hukum yang transparan.
“Reformasi ini menyentuh akar kultural. Kita menginginkan sosok polisi yang humanis, namun tetap tegas dan memiliki literasi teknologi yang tinggi,” ujar pimpinan rapat saat menutup sidang di Gedung Nusantara II, Senayan.
Dengan disahkannya delapan poin ini, Polri diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi kelas dunia yang siap menghadapi kompleksitas gangguan keamanan di masa depan.
Red
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gejolak pasar saham nasional yang terjadi beberapa hari terakhir. Guncangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu trading halt dua kali berturut-turut menjadi peringatan serius bahwa pasar modal Indonesia membutuhkan pembenahan struktural yang lebih berani, transparan, dan berjangka panjang.
Bamsoet menilai keputusan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), peningkatan aturan free float, serta perluasan peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi merupakan langkah strategis yang tepat sasaran. Kebijakan ini diyakini mampu menjawab kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Arahan yang diberikan bukan reaksi sesaat terhadap tekanan pasar, tetapi langkah struktural untuk membenahi tata kelola bursa, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga posisi Indonesia sebagai pasar emerging yang kredibel,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (30/1/26).
Gejolak IHSG dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait evaluasi metodologi free float di pasar saham Indonesia. MSCI memutuskan untuk menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta penambahan konstituen dan pergerakan indeks antar-segmen hingga Februari 2026. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, Indonesia berpotensi mengalami penurunan bobot di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan risiko reklasifikasi ke pasar frontier.
Tekanan tersebut tercermin jelas di lantai bursa. IHSG anjlok tajam pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga menembus batas trading halt 8%. Dalam dua hari itu, indeks sempat terperosok ke level 7.000-an sebelum kembali ke kisaran 8.000-an. Situasi ini berujung pada pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pasar modal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, langkah Presiden Prabowo menaikkan ketentuan free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan sinyal kuat perbaikan tata kelola. Angka tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand dan lebih terbuka dibandingkan Singapura, Filipina, serta Inggris yang masih berada di level 10%. Meski begitu, peningkatan free float harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan gejolak baru, terutama bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang sangat mengganggu.
“Masalah pasar modal kita selama ini adalah likuiditas semu. Kapitalisasi besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. Ketika ada sentimen negatif dunia, pasar langsung goyah. Kebijakan free float 15% adalah koreksi penting agar harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat basis investor dalam negeri jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada dana asing yang cenderung volatil, serta meningkatkan stabilitas IHSG. Di banyak negara OECD, peran investor institusional domestik terbukti menjadi penopang utama pasar saham saat terjadi tekanan global.
“Dengan memperbesar porsi dana pensiun dan asuransi, pasar modal kita memiliki bantalan yang lebih kuat. Ini penting agar gejolak eksternal, baik dari MSCI, lembaga pemeringkat, maupun bank investasi asing, tidak langsung mengguncang sendi-sendi bursa,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai percepatan demutualisasi BEI sebagai agenda krusial yang tertunda. Demutualisasi diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk Sovereign Wealth Fund seperti Danantara.
“Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo memberi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif,” pungkas Bamsoet. (*)
Jakarta, DN-II Saat ini diwarnai dimana mana terjadi musibah lonsor banjir memakan banyak korban jiwa dan luka luka warga masyarakat hingga sekarang ini boleh dikatakan Rakyat Indonesia kehidupannya kebanyakan seperti kata pameo klasik Hidup Segan Mati Tak Mau”, Papar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi cetak onlen di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Komplek Asrama Koppasus Jakarta 30/1/2026.
Bukan cerita hoax bahwa kemiskinan meluas ke seluruh Masyarakat saat ini. Bila tahapan di tatanan Masyarakat ada golongan atas kemudian golongan menengah dan golongan rendah. Maka saat ini golongan menengah telah menempati menjadi golongan rendah. Tidak bisa menabung dan sekedar hanya bisa untuk makan sehari hari.
Kebijakan beberapa kepala daerah menghapuskan denda yang menunjak pajak kendaraan roda dua untuk Masyarakat adalah berdasarkan analisa tepat bahwa kemiskinan di Masyarakat telah mencapai puncak yang mengkhawatirkan.
Masyarakat yang memiliki motor roda dua bukan golongan Masyarakat tingkat menengah karena terbanyak pendapatan Masyarakat saat ini menurun di bawah rata rata UMR. Sesuap makanan yang di konsumsi Masyarakat atau sembako yang di beli Masyarakat Pajak telah ada di setiap nilai harga tersebut. Setiap pekerja yang bergelut dengan peluh keringat siang malam untuk bisa hidup sehat di atas tanah INDONESIA penghasilannya sudah pasti diserap pajak.
Prof DR Sutan Nasomal SE,SH,MH menyampaikan kepada tim media bahwa kondisi Masyarakat sekarang sangat ringkih atau lemah dalam berpendapatan penghasilan, sumber keuangannya di bawah UMR makin membisu tak bersuara lagi dan tenggelam dalam permasalahan berhutang melalui Pinjaman ONLINE. Sekedar bisa makan sehari dua kali sudah menjadi hal yang paling rumit di tahun 2026 ini menurut Prof Sutan Nasomal.
ETLE sudah di operasiokan dalam 3 tahun ini di beberapa kota dan kabupaten untuk mengevaluasi aktivas berkendara Masyarakat dan kecerdasan publik dalam mematuhi rambu rambu lalu lintas. Maka dengan hadirnya sistem ETLE memberikan dampak luas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah seorang OJOL menyampaikan kepada Tim media semenjak awal Januari 2026 penghasilan menurun akibat dampak kemampuan daya belanja masyarakat menurun jauh.
Tilang dari ETLE akan menjadi masalah serius bagi masyarakat berpendapatan rendah. Maka gagal bayar akan menjadi gunung kasus di semua daerah. Karena masyarakat miskin yang sangat meluas saat ini menunggu kebijakan PRESIDEN RI Jendral Haji Prabowo Subianto untuk menghapus semua tilang ETLE bersama denda atas nama ke manusiaan.
Prof DR Sutan Nasomal SE,SH,MH meminta kepada Pak Presiden RI agar menolong masyarakat miskin sehingga tidak timbul kelaparan yang exstrem.
Narasumber : PROF DR SUTAN NASOMAL SE,SH,MH Tokoh Pers Internasional Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
JAKARTA, DN-II Visi besar Indonesia Emas 2045 dinilai mustahil tercapai tanpa pengawalan ketat terhadap integritas birokrasi. Menanggapi tantangan tersebut, sosok penggiat pengawasan publik, Bobi Irawan—atau yang populer dikenal sebagai Bobi Irawan Merah Putih—muncul ke garda terdepan guna memastikan kedaulatan negara tetap terjaga dari praktik rasuah.
Bobi secara konsisten bergerak ke berbagai pelosok tanah air untuk memantau program strategis nasional. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Kekuatan Data dan Sinergi ‘Agen Merah Putih’
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya, Bobi mengandalkan akurasi data yang dihimpun melalui kolaborasi lintas elemen. Ia memanfaatkan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Agen Merah Putih, rekan-rekan aktivis, serta para Pemimpin Redaksi media yang tetap loyal terhadap NKRI. Berkat laporan orisinal dari lapangan, kita bisa mendapatkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bobi saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara informan lapangan dan media massa adalah kunci untuk menyajikan fakta yang objektif sebelum dilaporkan ke instansi terkait.
Memutus Rantai Mafia Jabatan
Salah satu fokus utama Bobi adalah memerangi “mafia jabatan” yang kerap merusak tatanan birokrasi. Aksi nyata ini selaras dengan semangat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan sistem merit untuk mencegah praktik jual-beli jabatan.
Sebagai jembatan aspirasi, Bobi memastikan temuan mengenai penyalahgunaan wewenang sampai ke meja pimpinan tertinggi negara. Mekanisme ini sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Representasi Kepemimpinan Muda Berintegritas
Kiprah Bobi di kancah nasional memicu gelombang harapan baru. Publik mulai meliriknya sebagai representasi pemimpin muda yang memiliki keberanian serta jaringan kuat di akar rumput. Kapasitas pengawasannya yang mumpuni dianggap sebagai modal penting untuk mengemban amanah publik yang lebih besar di masa depan.
Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi birokrasi yang transparan, memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju 2045.
Analisis Yuridis Pengawasan Publik
Untuk memperjelas landasan hukum yang digunakan dalam artikel di atas, berikut ringkasannya:
Dasar Hukum Relevansi Terhadap Aksi Pengawasan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UU No. 28 Tahun 1999 Legitimasi gerakan dalam mengawasi penyelenggara negara agar bebas KKN.
UU No. 31/1999 (Pasal 41) Dasar hukum “Agen Merah Putih” dalam mencari dan melaporkan dugaan korupsi.
UU No. 20 Tahun 2023 Landasan perlawanan terhadap Mafia Jabatan melalui penguatan sistem merit ASN.
PP No. 43 Tahun 2018 Mengatur perlindungan hukum dan mekanisme pelaporan masyarakat kepada Presiden/Lembaga.
Red/Tim
JAKARTA, DN-II Pers sebagai pilar keempat demokrasi memegang peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kritik media terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat publik yang tidak disiplin bukan sekadar pemberitaan, melainkan tindakan konstitusional yang dilindungi penuh oleh hukum. (30/1/2026).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa memiliki mandat sebagai instrumen kontrol sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 6 huruf d, yang memandatkan pers untuk melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Urgensi Pengawasan Publik
Praktisi Hukum Pers, Turnya, S.H., M.H., menegaskan bahwa fungsi kontrol pers bukanlah upaya mencari kesalahan atau bentuk permusuhan terhadap aparatur negara. Sebaliknya, hal ini adalah langkah menjaga marwah birokrasi.
“Pers tidak sedang mencari-cari kesalahan. Pers menjalankan mandat undang-undang agar aparatur negara tetap disiplin, beretika, dan memberikan keteladanan bagi bawahannya serta masyarakat,” ujar Turnya dalam keterangan tertulisnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ASN dan pejabat publik merupakan representasi kepentingan umum karena mereka menggunakan anggaran negara dan menjalankan fungsi pelayanan. Oleh karena itu, perilaku dan etika mereka sah untuk diawasi oleh masyarakat melalui media.
Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
Lebih lanjut, Turnya menekankan bahwa setiap individu yang menduduki jabatan publik harus menyadari konsekuensi dari posisinya. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“ASN digaji oleh negara dari pajak rakyat. Maka, sudah sewajarnya mereka siap diawasi dan terbuka terhadap kritik publik. Negara hukum yang demokratis tidak boleh alergi terhadap koreksi,” tegasnya.
Melawan Kriminalisasi Wartawan
Turnya juga mengingatkan bahwa upaya mengkriminalisasi wartawan atas pemberitaan berbasis fakta adalah ancaman nyata bagi demokrasi. Selama karya jurnalistik dihasilkan secara profesional—akurat, berimbang, dan menaati Kode Etik Jurnalistik—maka produk tersebut tidak dapat dipidanakan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers telah diatur secara khusus (lex specialis).
“Jika ada pihak yang merasa dirugikan, jalurnya adalah Hak Jawab atau mengadu ke Dewan Pers, bukan melakukan intimidasi atau pelaporan pidana. Kritik media bukan delik pidana, melainkan upaya perbaikan,” pungkasnya.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dengan landasan hukum yang berlapis ini, pers diharapkan tetap berdiri independen dan kritis demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para Perwira Remaja yang dilantik merupakan lulusan dari berbagai lembaga pendidikan strategis nasional, yaitu Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, dimana kegiatan tersebut turut di hadiri pula oleh pimpinan Unhan, STIN, Poltek SSN dan PPI Curug.
Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para Perwira Remaja telah melalui proses pendidikan dan pembinaan yang komprehensif untuk membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI. “Para Perwira Remaja telah digembleng di lembaga pendidikan sehingga memiliki jati diri TNI, Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI berpesan bahwa tantangan tugas TNI ke depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. “Untuk menghadapi dinamika perkembangan tersebut, TNI terus melakukan upaya dan mengembangkan diri sehingga mampu beradaptasi dengan situasi dunia saat ini,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berharap para Perwira Remaja yang baru dilantik dapat menjadi generasi perwira yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat dan memperkokoh TNI sesuai dengan visi dan misi TNI Prima, yakni TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
Jakarta Barat, DN-II Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang personel Polri dalam menjalankan tugas kepolisian.
Upacara yang digelar di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat tersebut dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., Ph.D, selaku Inspektur Upacara, Kamis, (29/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah personel Polres Metro Jakarta Barat menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian dengan rincian 18 personel pengabdian 32 tahun, 4 personel pengabdian 24 tahun, 10 personel pengabdian 16 tahun, serta 22 personel pengabdian 8 tahun.
Dalam amanatnya, Kombes Pol Dr. Tri Suhartanto menyampaikan bahwa penganugerahan Satyalancana Pengabdian merupakan bentuk pengakuan negara atas pengabdian yang konsisten, disiplin yang terjaga, serta integritas yang terus dipertahankan oleh setiap personel dalam perjalanan panjang dinas kepolisian. 
“Penghargaan ini memiliki satu nilai yang sama, yaitu ketekunan dalam menjaga kehormatan profesi di tengah dinamika tugas kepolisian yang tidak selalu mudah. Yang kita jaga bukan hanya aturan, tetapi juga rasa aman dan harapan masyarakat,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa bagi penerima Satyalancana 32 tahun, penghargaan ini menjadi bukti perjalanan panjang yang sarat pengalaman dan diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi penerus.
Sementara penerima Satyalancana 24 dan 16 tahun diharapkan semakin berani mengambil peran strategis sebagai motor penggerak kinerja dan problem solver di satuan masing-masing.
Adapun bagi penerima Satyalancana 8 tahun, Wakapolres berpesan agar penghargaan ini dijadikan sebagai modal utama untuk terus meningkatkan profesionalitas, etika, serta kepekaan sosial dalam melayani masyarakat.
Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa bangga, menjadi pengingat bahwa setiap pengabdian, sekecil apa pun, memiliki arti besar bagi institusi Polri dan masyarakat yang dilayani.
Red/Hms
You cannot copy content of this page