KUNINGAN, DN-II Cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya memicu serangkaian bencana hidrometeorologi. Hingga Rabu (11/02/2026) pukul 19.00 WIB, data sementara mencatat sebanyak delapan desa di lima kecamatan terdampak banjir luapan dan tanah longsor.
Kecamatan Ciwaru dilaporkan menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan, di mana warga harus menghadapi ancaman ganda berupa luapan air sungai sekaligus pergerakan tanah di beberapa titik pemukiman.
Update Banjir: Air Mulai Surut, Lumpur Masih Mengepung
Memasuki malam hari, debit air di beberapa titik banjir dilaporkan mulai mengalami penurunan. Fokus utama petugas gabungan dan masyarakat kini bergeser pada proses pembersihan dan pemulihan infrastruktur.
Desa Andamui & Desa Baok (Kec. Ciwaru): Air dilaporkan telah surut sepenuhnya. Namun, sisa material lumpur setebal 10-30 cm masih menutupi akses jalan dan masuk ke dalam rumah warga. Relawan dan warga kini bahu-membahu melakukan pembersihan manual.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desa Cisaat (Kec. Cibingbin): Personel BPBD masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan debit sungai serta mendata kerusakan bangunan akibat luapan air yang terjadi sore tadi.
Waspada Longsor: Lima Kecamatan Dalam Pantauan
Selain banjir, curah hujan yang tak kunjung reda memicu ketidakstabilan tanah di area perbukitan. Berikut adalah daftar wilayah yang melaporkan kejadian tanah longsor:
Kecamatan Desa Terdampak
Cimahi Desa Cimulya
Karangkancana Desa Margacina
Cilimus Desa Linggaindah
Ciwaru Desa Ciwaru
Ciniru Desa Cipedes
Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa sebagian besar titik longsor berdampak pada akses jalan desa dan area perkebunan, namun pendataan terhadap kerusakan rumah tinggal masih terus dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah Darurat dan Imbauan
Hingga berita ini diturunkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan beserta instansi terkait masih terus memverifikasi total kerugian materiil. Beruntung, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam rentetan peristiwa ini.
Peringatan Dini: Masyarakat yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai dan area tebing curam diminta tetap waspada dan bersiap melakukan evakuasi mandiri jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi lebih dari dua jam.
Layanan Darurat:
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi, logistik, atau ingin melaporkan kejadian susulan, harap segera menghubungi Call Center BPBD Kabupaten Kuningan melalui nomor darurat setempat atau melalui aparat desa terdekat. (*)
BEKASI, DN-II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian daerah akibat kekurangan volume pada dua proyek peningkatan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, total kekurangan volume dari kedua proyek tersebut mencapai lebih dari Rp443 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun, kedua proyek di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) ini telah dibayar lunas 100%, meski hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi yang berbeda.
1. Proyek Villa Gading Harapan: Selisih Rp327 Juta
Pekerjaan peningkatan jalan di Perumahan Villa Gading Harapan yang dikerjakan oleh CV GT menjadi temuan terbesar. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp1.594.052.800,00 ini awalnya dinyatakan selesai 100% pada September 2024.
Namun, hasil uji petik lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat, PPK, dan penyedia jasa mengungkap fakta lain. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) bulan Oktober 2024, ditemukan kekurangan volume pekerjaan beton senilai Rp327.664.413,00.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun terdapat kekurangan fisik yang signifikan, penyedia jasa diketahui telah menerima pembayaran penuh melalui SP2D yang terbit pada 13 September 2024.
2. Proyek Desa Segaramakmur: Kekurangan Rp115 Juta
Kasus serupa terjadi pada proyek jalan lingkungan di Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya. Proyek senilai Rp2,94 miliar yang dikerjakan oleh CV BJM ini juga terindikasi mengalami kekurangan volume beton sebesar Rp115.819.135,00.
Sama halnya dengan proyek di Villa Gading Harapan, pekerjaan ini telah diserahterimakan (BAST) dan dibayar lunas 100% sebelum pemeriksaan fisik BPK dilakukan.
Klarifikasi dan Tindak Lanjut
Pihak BPK telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta pihak penyedia jasa pada awal Desember 2024. Hasil klarifikasi tersebut telah dituangkan dalam Rapat Pemaparan Hasil Pemeriksaan Fisik (RPHPF) yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan, mengingat kedua proyek tersebut didampingi oleh konsultan pengawas, yakni PT MSB dan PT GS, namun tetap terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan yang merugikan keuangan daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan ini, termasuk upaya pengembalian kelebihan bayar ke kas daerah.
Tim Prima
TASIKMALAYA, DN-II Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kawasan wisata religi Pamijahan di Tasikmalaya Selatan mulai dipadati peziarah. Situs yang menjadi saksi bisu perjuangan dakwah Islam di Jawa Barat ini tetap menjadi magnet bagi masyarakat yang mencari keberkahan dan ketenangan batin. (8/2/2026).
Tradisi Ziarah Menjelang Ramadan
Bambang (30), salah satu pengelola atau petugas setempat yang telah mengabdi selama hampir 21 tahun, menuturkan bahwa Pamijahan memiliki siklus keramaian tersendiri. Menurutnya, puncak kunjungan biasanya terjadi antara bulan Maulid hingga bulan Rajab.
“Sekarang sudah mulai ramai lagi karena mau masuk bulan Ramadan. Orang-orang datang dari mana-mana, ada yang pakai bus pariwisata, mobil pribadi, sampai travel,” ujar Bambang saat ditemui di area masjid Pamijahan.
Situs Goa dan Karomah Syekh Abdul Muhyi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pusat dari ziarah ini adalah makam dan jejak peninggalan Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama besar yang dikenal sebagai salah satu wali penyebar Islam. Perjalanan spiritual beliau, yang bermuara setelah kepulangan dari Makkah, meninggalkan jejak fisik berupa goa yang hingga kini dikeramatkan.
Di dalam Goa Pamijahan, terdapat beberapa titik yang dipercaya memiliki fadhilah (keutamaan) tersendiri, di antaranya:
Air Kejayaan dan Air Kahuripan: Sumber air yang diyakini membawa barokah bagi pengunjung.
Tempat Kontemplasi: Lokasi yang sering digunakan peziarah untuk bertapa atau berzikir mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Kepopuleran situs ini bahkan telah menjangkau mancanegara. “Alhamdulillah sudah mendunia. Kadang-kadang ada pengunjung dari luar negeri juga, meski tidak sesering warga lokal,” tambah Bambang. 
Magnet Bagi Artis hingga Tokoh Politik
Daya tarik Pamijahan tidak hanya menyasar masyarakat umum. Sederet musisi papan atas Indonesia tercatat pernah menginjakkan kaki di sini, mulai dari Charly Van Houten, Doel Sumbang, Opick, hingga sang legenda Iwan Fals.
Tak hanya seniman, tokoh politik pun kerap menjadikan Pamijahan sebagai destinasi kunjungan, terutama menjelang momentum politik besar. Bambang mengonfirmasi bahwa beberapa tokoh setingkat Bupati, Gubernur, hingga calon presiden pernah hadir untuk bersilaturahmi dan berziarah.
Harapan dan Pesan Spiritual
Menutup perbincangan, Bambang menyampaikan pesan sederhana bagi setiap peziarah yang datang. Ia berharap setiap niat baik yang dibawa dari rumah dapat dikabulkan melalui perantara karomah para wali di tanah Pamijahan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pesannya ya supaya kita semua mendapatkan karomah dan barokah. Apa yang menjadi maksud dan tujuannya, semoga berhasil,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
CIREBON, DN-II Di balik riuh rendah langkah peziarah yang memadati kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, terselip kisah kesetiaan yang melampaui waktu. Di sana, Pak Sabdi berdiri dengan sapu di tangan, menjaga kesucian area yang dianggap keramat tersebut. Ia bukan sekadar petugas kebersihan; ia adalah saksi bisu sejarah yang telah mendedikasikan tiga dekade hidupnya di sana. (8/2/2026).
Selama 30 tahun—sejak masa lajang hingga kini memiliki anak yang beranjak dewasa—Pak Sabdi setia melakoni perannya. Baginya, menyapu lantai atau mengumpulkan sampah di area makam bukanlah beban pekerjaan, melainkan sebuah bentuk pengabdian spiritual.
Karomah yang Menghidupi
Dalam percakapan hangat di sela tugasnya, Pak Sabdi berbagi pandangan mendalam mengenai sosok Sunan Gunung Jati. Baginya, sang Wali tidak benar-benar meninggalkan umatnya. Meski telah wafat berabad-abad silam, “kehadiran” Sunan Gunung Jati tetap menjadi magnet ekonomi dan spiritual bagi masyarakat sekitar.
”Hikmahnya adalah kita mendapat bakti dari orang yang sudah wafat kepada kita yang masih hidup. Lewat perantara beliau, anak cucu dan masyarakat sekitar diberikan jalan rezeki. Dari anak kecil hingga orang dewasa, semua ‘kecipratan’ berkah,” ungkap Pak Sabdi dengan raut wajah penuh syukur.
Arus peziarah yang tak pernah putus menjadi bukti nyata ucapannya. Tak hanya warga lokal dari pelosok Nusantara, Pak Sabdi menuturkan bahwa wisatawan mancanegara pun kerap datang berkunjung. “Tadi baru saja ada rombongan dari Bombay, India,” tambahnya, menunjukkan betapa luasnya jangkauan pengaruh sang Wali.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Filosofi di Balik Sumur Jati Waluyo Urip
Salah satu magnet utama di kompleks ini adalah Sumur Jati, sebuah sumber air yang dikeramatkan. Pak Sabdi menjelaskan bahwa nama lengkap sumber tersebut adalah Sumur Jati Waluyo Urip, yang menyimpan pesan filosofis mendalam:
- Waluyo: Melambangkan kebersihan atau kesucian hati.
- Urip: Melambangkan hidup yang mulia dan bermanfaat.
”Maknanya sederhana namun dalam. Siapa pun yang datang dan bersuci di sana, diharapkan hatinya menjadi bersih sehingga hidupnya pun akan menjadi mulia,” jelas Pak Sabdi sembari menunjuk ke arah lokasi sumur.
Penjaga Warisan Tak Kasat Mata
Kisah Pak Sabdi adalah potret kecil dari besarnya pengaruh Sunan Gunung Jati yang melintasi zaman. Melalui tangan-tangan tulus seperti Pak Sabdi, warisan sang Wali tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga tetap hidup dalam sanubari setiap pengunjung.
Di makam ini, berkah tidak hanya turun dalam bentuk doa yang terkabul, tetapi juga dalam bentuk dedikasi seorang pria yang menemukan tujuan hidupnya dalam menjaga kebersihan rumah terakhir sang Guru Bangsa.
Reporter: Teguh
BANDUNG, DN-II Di balik kemegahan arsitektur Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, terdapat ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana. Salah satunya adalah Naya, seorang karyawati yang telah mengabdi selama empat tahun di bawah bendera PT Impala Akbar Indo. (8/2/2026).
Dalam sebuah kesempatan bincang santai, Naya membagikan pengalamannya mengenai realita upah dan biaya hidup di Kota Kembang. Meski telah bekerja selama empat tahun, ia mengungkapkan bahwa penghasilannya masih mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
Standar Upah yang Beragam
“Saya sudah kerja di sini empat tahun. Gajinya sesuai UMR Kota Bandung, sekitar Rp4.245.000,” ujar Naya.
Menariknya, saat disinggung mengenai perbandingan upah dengan daerah lain—seperti Brebes yang berada di kisaran Rp2,4 juta—Naya menilai angka tersebut tergolong kecil. Baginya, perbedaan standar upah antar kota adalah hal yang wajar mengingat biaya kebutuhan hidup di setiap daerah tidaklah sama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sedikit kalau Rp2,4 juta itu. Soalnya tiap kota kan UMR-nya beda-beda,” tambahnya.
Rasa Syukur di Tengah Kebutuhan Ekonomi
Meskipun kenaikan gajinya lebih didasarkan pada penyesuaian UMR tahunan dan bukan semata-mata karena masa kerja, Naya mengaku tetap merasa cukup. Saat ditanya apakah penghasilan sebesar Rp4,2 juta tersebut masih menyisakan tabungan atau “turah” dalam bahasa Jawa, ia menjawab dengan penuh rasa syukur.
“Alhamdulillah, ada (sisanya),” ucapnya tersenyum.
Kondisi ekonomi Naya juga terbantu oleh sang suami yang turut bekerja. Baginya, bekerja di lingkungan Masjid Al Jabbar bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga bentuk kontribusi untuk membantu perekonomian keluarga kecilnya.
Lokasi Kerja: Masjid Al Jabbar, Kota Bandung.
Masa Kerja: 4 Tahun.
Perusahaan: PT Impala Akbar Indo.
Nominal Gaji: Rp4.245.000 (Sesuai UMR Kota Bandung).
Status: Menikah dan belum memiliki anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
CIREBON, DN-II Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jam’iyyah Anisul Basar, Desa Kaligangsa Wetan, Kabupaten Brebes, Dipimpin oleh Mbah Ireng melaksanakan kegiatan wisata religi menyisir makam wali Sunan gunung Jati di Cirebon tanah Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Kegiatan ini bukan sekadar perjalanan spiritual biasa, melainkan membawa misi doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Brebes.
Rangkaian Ziarah: Dari Cirebon hingga Panjalu
Rombongan memulai perjalanan dengan mengunjungi kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di Cirebon. Berdasarkan pantauan di lokasi, para jemaah tiba menjelang waktu Maghrib dan langsung melaksanakan salat berjamaah sebelum melakukan prosesi ziarah.
Narasumber perwakilan rombongan menjelaskan bahwa rute perjalanan ini akan dilanjutkan menuju Banten untuk berziarah ke makam Syekh Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati.
“Setelah dari sini (Cirebon), kita langsung menuju Banten. Kemudian perjalanan akan berlanjut ke Panjalu untuk mengunjungi makam wali lainnya,” ungkapnya di sela-sela kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengetuk Pintu Langit: Doa untuk Masalah Banjir dan Ekonomi
Lebih dari sekadar tradisi, wisata religi ini membawa harapan besar bagi warga Kaligangsa Wetan dan Kabupaten Brebes pada umumnya. Ada dua isu utama yang menjadi fokus doa para jemaah, yakni mitigasi bencana alam dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Keselamatan dari Bencana: Jemaah berdoa agar wilayah Brebes, khususnya titik-titik rawan, terhindar dari musibah banjir dan bencana alam lainnya.
Kesejahteraan Ekonomi: Merespons kondisi ekonomi yang tengah menantang, para jemaah sepakat menyelipkan doa khusus agar masyarakat Brebes diberikan kemudahan rezeki dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan ekonomi.
Dukungan untuk Kemajuan Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Jam’iyyah Anisul Bahar juga menyampaikan aspirasi dan dukungan spiritual bagi jalannya pemerintahan daerah. Mereka berharap di bawah kepemimpinan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma (Mitha), kabupaten ini dapat terus tumbuh menjadi daerah yang lebih kuat.
“Harapan kami adalah mendapatkan keberkahan. Kami ingin mendoakan agar Kabupaten Brebes tetap maju. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ibu Bupati Mitha, Brebes tetap hebat, semakin hebat, dan kuat,” pungkas narasumber.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus menjadi pengingat akan nilai-nilai spiritual dalam membangun daerah.
Reporter: Teguh
Kuningan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi membuka Retret Pejabat Administrator Kabupaten Kuningan di Ballroom Arya Kemuning, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026). Dalam acara tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk bersinergi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah setempat.
“Retret juga bagian dari membentuk superteam ya, untuk mencapai visi dan misi Bapak Bupati tentunya. Sebagai bagian dari visi-misi Bapak Presiden Prabowo tentunya,” ujar Wiyagus.
Ia menambahkan, pelaksanaan retret sangat penting dalam membangun keselarasan visi misi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat harmonisasi pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengungkapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengembangan SDM, kata dia, menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, Indonesia bertekad menciptakan SDM berdaya saing global, berkarakter kuat, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat sejumlah tantangan yang menjadi kendala, termasuk bagi Pemkab Kuningan. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk menerapkan kebijakan berbasis kondisi masing-masing daerah. Di sisi lain, dari segi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Hal ini dapat menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, di sini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efektif dan berkualitas, dengan menetapkan skala prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta dan optimalisasi BUMD,” jelas Wiyagus.
Ia menambahkan, dalam menghadapi berbagai tantangan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini terbukti melalui kolaborasi yang optimal, pemerintah pusat dan daerah berhasil menekan angka inflasi agar lebih terkendali. Begitu pula saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mampu diatasi melalui kerja keras pusat dan daerah. Wiyagus berharap, pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kuningan, dapat menyambut sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan begitu, program tersebut diyakini mampu mendorong kesejahteraan rakyat. 
“Kami berharap seluruh Pemda dapat menyambut dan mengimplementasikan program-program ini secara bersungguh-sungguh, terencana, kemudian juga berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar kehadiran negara melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tandas Wiyagus.
Untuk diketahui, usai membuka retret tersebut, Wiyagus menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasturi di Kabupaten Kuningan. Wiyagus mengecek langsung proses pembuatan sekaligus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai menyambangi SPPG, Wiyagus beranjak menuju Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMP Negeri 6 Kuningan. Di sekolah tersebut, Wiyagus berinteraksi dengan para guru dan siswa. Ia juga menyaksikan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara antusias oleh guru dan siswa.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan.
Red
PURWAKARTA, DN-II Praktik lancung oknum aparat Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, akhirnya terkuak. Selama bertahun-tahun, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga tidak menerima haknya lantaran Kartu ATM dikuasai oleh oknum aparat desa.
Kasus ini mencuat setelah warga melakukan pengecekan rekening koran ke bank terkait. Hasilnya mengejutkan; dana bantuan sosial tetap mengalir namun tidak pernah sampai ke tangan mereka.
Pengakuan Melalui Surat Pernyataan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum aparat berinisial (Jk Ad) telah menandatangani surat pernyataan dan kesepakatan pada Selasa (13/01/2026). Dalam surat tersebut, ia mengakui telah mengambil dana Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) milik warga sebesar Rp 200.000 per bulan.
Total uang yang dikembalikan kepada lima orang warga (Aj, Rk, Sm, HD, dan ID) mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp 38.000.000. Ironisnya, setelah pengembalian tersebut, oknum bersangkutan diduga mendatangi rumah warga untuk meminta tanda tangan kesepakatan agar kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tinjauan Yuridis: Pidana Tetap Berjalan
Meski oknum telah mengembalikan kerugian uang, secara hukum hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan. Berikut adalah pasal-pasal yang berpotensi menjerat pelaku:
UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)
Pasal 2 atau Pasal 3: Terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 4: Menegaskan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.” Artinya, proses hukum di Polres Purwakarta seharusnya tetap berjalan. 
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pasal 374: Penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
Pasal 378: Penipuan (jika terdapat rangkaian kebohongan dalam penguasaan kartu ATM warga).
UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Pasal 43: Menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 500.000.000.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kinerja Aparat Penegak Hukum Dinanti
Warga berinisial (D) menyatakan bahwa upaya “damai” yang dilakukan oknum merupakan bentuk intimidasi halus agar warga bungkam. Hingga berita ini diturunkan, pihak oknum aparat desa belum memberikan jawaban resmi saat dikonfirmasi via WhatsApp pada 15/01/2026.
Kini, publik menunggu ketegasan Polres Purwakarta. Jika aparat penegak hukum bergeming, maka kekhawatiran masyarakat mengenai “mandulnya” penegakan hukum terhadap korupsi dana bansos di wilayah ini akan semakin menguat.
(Asepheru & Team)
INDRAMAYU, DN-II Kepala Desa (Kuwu) Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, H. Aan Supriyanto, S.H., resmi melaporkan salah satu perangkat desanya berinisial AW ke Polres Indramayu. Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan surat serta stempel resmi Pemerintah Desa (Pemdes) Sukahaji.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (29/01/2026), H. Aan Supriyanto membenarkan adanya upaya hukum tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran administrasi dan hukum di lingkungan kerjanya.
“Benar, saya telah melaporkan saudara AW ke Polres Indramayu. Hal ini didasari oleh tindakan yang bersangkutan memalsukan surat-surat resmi, membuat stempel palsu Pemerintah Desa, hingga memalsukan tanda tangan saya sebagai kepala desa,” ujar Aan.
Modus Operandi
Menurut Aan, oknum Kepala Dusun tersebut diduga menggunakan dokumen dan stempel palsu untuk melayani pengurusan administrasi kependudukan warga, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu Keluarga (KK)
Akta Kelahiran
Surat Kematian
Aan menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti kuat, termasuk dokumen dari warga yang menjadi korban serta fisik stempel palsu yang digunakan pelaku.
“Laporan ini sudah saya layangkan ke Polres Indramayu sejak November 2025. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak kepolisian agar ada efek jera dan menjaga integritas pelayanan publik di Desa Sukahaji,” pungkasnya tegas.
(Ali S. / Supriyadi)
Bandung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan besar dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia berharap BUMD dapat menjadi perintis sektor usaha, khususnya pada sektor-sektor yang belum diminati oleh pihak swasta.
“Kemudian [peran lainnya sebagai] pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan pengembangan usaha kecil, menengah, serta penyumbang bagi penerimaan daerah,” ujar Wiyagus saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik bersama Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Kantor Pusat Bank BJB, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).
Wiyagus menambahkan, mengingat pentingnya peran tersebut, keberadaan BUMD perlu dibina dan diawasi, terutama apabila kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan. Dalam konteks tersebut, imbuhnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendorong pembentukan unit kerja baru yang secara khusus membina dan mengawasi BUMD. Ia memastikan berbagai aspek teknis terus disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus berharap pembentukan unit kerja tersebut mampu mewujudkan ekosistem BUMD yang lebih sehat. Ia menegaskan Kemendagri akan terus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tata kelola BUMD.
“Diharapkan sekali lagi BUMD benar-benar bisa menggerakkan ekonomi daerah. Potensi daerah yang bisa diangkat, menguntungkan laba, secara otomatis nanti juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus menegaskan bahwa integritas dalam pengelolaan BUMD merupakan aspek yang tidak dapat dihindarkan. Sebab, hal tersebut akan menentukan keberhasilan pengelolaan BUMD.
“Sistem apa pun, early warning lah, berbasis digital, tetapi kalau dia tidak punya integritas, ya dia akan ngakalin sistem itu,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Dede Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa beserta para pimpinan DPR RI, serta para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat.
Red
You cannot copy content of this page