PATI, DN-II I Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati yang meliputi Kudus, Pati, Jepara, Rembang, dan Blora, A.S. Agus Samudra pangilan akrab Agus Kliwir
Ia mengapresiasi mandat baru dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. yang diwakili Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) kepada Risma Ardhi Chandra sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati.
Agus Kliwir yang juga menjabat sebagai CEO PT. MNS Grub Pers dan Direktur Utama PT. SMGC menilai penunjukan Plt. Bupati Pati tersebut merupakan langkah kebijakan strategis pemerintah provinsi
Untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan optimal, khususnya di tengah situasi darurat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pati.
“Penunjukan Plt. Bupati Pati ini adalah kebijakan yang tepat dan konstitusional. Pemerintah provinsi tentu memiliki pertimbangan matang agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sekaligus memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Agus Kliwir, Rabu (21/1/26).
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir juga menaruh harapan besar kepada Risma Ardhi Chandra
Agar mampu menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama warga yang terdampak banjir.
Menurutnya, kepemimpinan sementara tetap membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan kepekaan sosial yang tinggi”, tambahnya.
Sementara itu, Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa setelah menerima mandat sebagai Plt. Bupati Pati
Ia fokus penanganan dan kepedulian terhadap korban banjir dan kedepan program awal kepemimpinannya akan diarahkan untuk memastikan keselamatan warga
pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan pasca bencana ini.“Langkah pertama kami adalah memastikan masyarakat terdampak banjir mendapatkan perhatian penuh.
Pemerintah daerah harus hadir, tanggap dan peduli,” tegas Chandra kepada wartawan.
Plt. Bupati Pati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis dan bersabar menghadapi musibah tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, media dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengentaskan persoalan banjir serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga Pati”, lanjut Chandra.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus Kliwir menambahkan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan menumbuhkan optimisme publik.
Dia berharap di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Pati, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik
Sehingga upaya penanggulangan bencana dan evaluasi program pembangunan dapat berjalan efektif, demi kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Pati”, kata Agus Kliwir.(red)
Cianjur, DN-II Badan Gizi Nasional (BGN) memulai langkah strategis dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik dalam rantai pasok pangan, yakni ketimpangan antara kapasitas produksi petani dan kebutuhan riil dapur MBG, khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor.
Langkah awal Mak Comblang Project ditandai dengan pertemuan koordinasi bersama para petani dan Gapoktan di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur, pada Senin (19/1). Pertemuan ini menjadi forum awal pemetaan rantai pasok untuk melihat kondisi lapangan secara apa adanya, baik dari sisi produksi maupun kebutuhan.
Jubir BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa selama ini petani dan dapur MBG berjalan di jalur yang terpisah. “Di satu sisi, petani di Cipanas mengalami over supply. Namun di sisi lain, dapur MBG di Jakarta dan Bogor justru kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang stabil. Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung,” ujarnya. 
Dalam pemetaan awal, BGN menemukan adanya kesenjangan volume yang cukup signifikan. Pada komoditas jagung, misalnya, kapasitas produksi petani Cipanas berada di kisaran 30 ton per bulan, sementara kebutuhan dapur MBG di Jakarta mencapai sekitar 240 ton per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perencanaan produksi yang lebih selaras dengan kebutuhan.
Selain kesenjangan volume, pertemuan tersebut juga mengungkap disparitas harga yang selama ini terjadi di lapangan. Dian mencontohkan komoditas wortel, di mana dapur MBG kerap membeli dengan harga Rp15.000–Rp25.000 per kilogram, sementara petani hanya menerima Rp1.500–Rp3.000 per kilogram di tingkat kebun. “Disparitas ini bukan disebabkan satu pihak, tetapi akibat rantai pasok yang panjang dan tidak terhubung secara langsung,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui Mak Comblang Project, BGN mulai memetakan komoditas, volume produksi, serta kebutuhan dapur secara terbuka. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan kalender tanam dan kalender panen, sehingga petani dapat memanen secara bertahap dan berkelanjutan. Pola ini diharapkan memberi kepastian pasar dan harga yang layak bagi petani, sekaligus memastikan pasokan bahan baku yang stabil bagi dapur MBG.
Ke depan, penyusunan menu MBG juga akan diselaraskan dengan ketersediaan produksi petani lokal, dengan melibatkan peran ahli gizi agar kualitas dan kecukupan gizi tetap terjaga. Dengan mempertemukan langsung petani dan dapur, Mak Comblang Project diharapkan mampu menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan serta memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
Red
Bogor, DN-II Beredarnya video di media sosial yang menampilkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan narasi porsi tidak sesuai standar memicu perhatian publik, khususnya di kalangan orang tua siswa. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa menu MBG berasal dari SD Neglasari, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), informasi tersebut dipastikan tidak sesuai fakta. Video yang beredar bukan berasal dari SD Neglasari, melainkan terjadi di SDN Pengasinan 2, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Ketua Tim Investigasi BGN, Karimah Muhammad, menegaskan bahwa kesalahan penyebutan lokasi dalam video berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Hasil investigasi kami memastikan bahwa lokasi yang disebutkan dalam video tidak sesuai fakta. Penyaluran menu MBG yang dimaksud berlangsung di SDN Pengasinan 2, bukan di SD Neglasari,” ujar Karimah Muhammad di Jakarta, Selasa (20/1).
Selain keliru soal lokasi, BGN juga memastikan bahwa tampilan menu dalam video tidak merepresentasikan kondisi saat MBG dibagikan kepada siswa. Menu yang direkam diketahui telah dibawa pulang oleh penerima manfaat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Sindur, Rama Ramadhan, menjelaskan bahwa menu MBG pada saat pembagian telah disajikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN.
“Menu MBG disajikan menggunakan food tray resmi sesuai SOP BGN, dengan komposisi dan porsi yang layak. Video yang beredar tidak menggambarkan kondisi menu MBG yang sebenarnya,” ujar Rama Ramadhan.
Rama menambahkan, kondisi lalapan dalam video yang terlihat tidak layak terjadi karena makanan tersebut sudah dibawa pulang dan melewati batas waktu konsumsi yang direkomendasikan.
“Menu tersebut sudah dibawa pulang oleh penerima manfaat, sehingga wadahnya bukan lagi ompreng MBG. Lalapan terlihat rusak karena sudah melewati batas best before,” jelas Rama.
Terkait narasi yang menyebutkan menu MBG tidak lengkap, Ketua Tim Investigasi BGN, Karimah Muhammad, memastikan bahwa lauk utama berupa ayam telah dikonsumsi terlebih dahulu oleh anak penerima manfaat sebelum video direkam.
“Ayam dalam menu MBG tersebut telah dikonsumsi oleh anak penerima manfaat sebelum video direkam. Hal ini bahkan terdengar jelas dalam rekaman suara pada video. Karena itu, narasi yang hanya menyebutkan buah dan lalapan tidak menggambarkan menu MBG secara utuh,” tutup Karimah.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
Red
Purwakarta, DN-II Praktik dugaan penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Setelah dua oknum aparat desa mengakui keterlibatannya, muncul dugaan kuat adanya konspirasi sistematis dengan oknum Agen E-Warung selama bertahun-tahun.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan bantuan yang tidak kunjung cair, meski status mereka terdaftar sebagai penerima aktif.
Kesaksian Kepala Desa: Ada ‘Warisan’ Kerja Sama Gelap
Kepala Desa Tajursindang saat dikonfirmasi media pada Senin (09/01/2026) mengungkapkan bahwa praktik penguasaan kartu ATM milik KPM oleh Agen E-Warung diduga sudah terjadi sejak tahun 2015, jauh sebelum dirinya menjabat.
“Kartu ATM tersebut berada di pihak agen, bukan di perangkat desa. Saya tidak tahu-menahu mengenai adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan seperti apa antara agen dengan pengurus lama dan KPM,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pihaknya juga baru mengetahui adanya penyerahan kartu KPM tahun 2021 ke pihak agen secara sepihak. Sebagai langkah tindak lanjut, Kepala Desa meminta warga yang merasa bantuannya hilang untuk segera melakukan cetak rekening koran (print out) di bank terkait.
“Silakan warga datang ke Agen E-Warung terlebih dahulu untuk meminta klarifikasi, karena agenlah yang menerima dan mengelola kartu tersebut sejak awal,” tegasnya.
Analisis Hukum: Ancaman Pidana Bagi Pelaku
Tindakan penguasaan kartu bantuan milik KPM dan pemotongan atau tidak disalurkannya dana Bansos merupakan pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Pasal 43 ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Karena melibatkan anggaran negara, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai korupsi. Jika terbukti ada memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 5 Tahun 2021
Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) harus dipegang langsung oleh KPM dan dilarang keras dipegang oleh pendamping, agen, atau perangkat desa dengan alasan apa pun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak Agen E-Warung Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak Agen E-Warung yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi. Konfirmasi yang dikirimkan melalui saluran WhatsApp belum mendapatkan jawaban.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Purwakarta. Warga berharap aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut tuntas aliran dana yang diduga diselewengkan selama hampir satu dekade tersebut.
(Red Team)
BANDUNG BARAT, DN-II Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 mengungkap adanya ketidaksesuaian kronis antara saldo kas yang dilaporkan dengan kewajiban dana yang seharusnya tersedia di rekening daerah.
Terjadi defisit kas riil atau “lubang” keuangan sebesar Rp66,14 Miliar. Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca 2023 hanya menyajikan Rp10,33 Miliar. Padahal, berdasarkan kewajiban dana terikat (earmarked), saldo yang seharusnya ada mencapai Rp76,47 Miliar. Artinya, saldo kas yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan telah terjadi penyusutan drastis sebesar 65,26% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pihak manajemen keuangan daerah di bawah kendali Bupati/Pj Bupati Bandung Barat dan Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab atas pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank BJB Cabang Padalarang. Ketidakmampuan menjaga ketersediaan dana earmarked menunjukkan lemahnya kontrol manajerial dan kepatuhan terhadap regulasi anggaran.
Dampak langsung akan memukul sektor pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Dana yang “hilang” dari rekening tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor krusial:
* Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
* Layanan kesehatan dan pendidikan dasar.
* Pembangunan infrastruktur melalui DAK Fisik dan Pekerjaan Umum.
* Program strategis yang didanai Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Krisis ini memuncak pada akhir Tahun Anggaran 2023. Tren penurunan kas yang sangat tajam (dari Rp29,7 Miliar di 2022 menjadi Rp10,3 Miliar di 2023) menunjukkan adanya “kebocoran” atau penggunaan dana yang tidak terkendali sepanjang tahun berjalan.
Diduga kuat Pemkab Bandung Barat melakukan praktik “gali lubang tutup lubang”. Dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK, DID) dan Provinsi yang bersifat khusus (earmarked) digunakan untuk membiayai belanja lain yang bukan peruntukannya—kemungkinan untuk menutupi defisit operasional atau belanja rutin yang melampaui kemampuan pendapatan daerah.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPK harus melakukan penelusuran mendalam ke mana larinya dana Rp66,14 Miliar tersebut.
Pemkab KBB harus segera melakukan penghematan ekstrem pada belanja non-prioritas untuk mengembalikan dana earmarked yang terpakai.
Pemerintah Daerah harus menjelaskan secara jujur kepada masyarakat dan DPRD mengapa dana yang sudah dijatahkan untuk PPPK dan infrastruktur tidak tersedia di kas daerah.
Kondisi ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan sinyal kegagalan tata kelola keuangan. Jika saldo kas lebih kecil dari dana yang sudah ditentukan peruntukannya, maka secara teknis pemerintah daerah sedang dalam kondisi “bangkrut” secara likuiditas untuk mendanai program-program wajib rakyat.
Tim Redaksi Prima
Tegal, DN-II Sebuah rekaman audio berdurasi singkat menangkap momen hangat sekaligus jenaka dari aktivitas sekelompok anak-anak yang diduga tengah berada di tengah kegiatan kelompok atau pembagian tugas sekolah. Dalam rekaman tersebut, kental terasa suasana dialek lokal yang menggambarkan keakraban khas pergaulan anak-anak di wilayah Jawa.
Suasana Riuh yang Otentik
diawali dengan kebisingan khas ruang kelas atau area bermain. Terdengar teriakan saling panggil antar teman, seperti saat seseorang mencari rekannya yang bernama Rifqi. Jumat, (9/1/2026).
Surono di depan rumahnya Jumat 9 Januari 2026 mengatakan “Mene, mene!” (Sini, sini!) dan instruksi “He, manjing!” (He, masuk!) menunjukkan adanya interaksi aktif, di mana anak-anak tersebut sedang mencoba mengoordinasi kelompok mereka.
Meskipun sempat terdengar letupan kata-kata spontan akibat terbawa suasana (umpatan ringan), hal ini justru memperlihatkan sisi realitas komunikasi anak-anak dalam lingkungan yang santai dan tanpa sekat formalitas. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendataan yang Penuh Canda
Memasuki pertengahan rekaman, suasana beralih menjadi lebih teratur namun tetap dibumbui tawa. Terdengar suara seseorang yang tampaknya sedang melakukan pendataan atau pembagian sesuatu. Nama-nama seperti Ben, Runtung, Farel, dan Syifa disebut satu per satu.
“Iki lho, durung Rifqi (Ini lho, Rifqi belum),” ujar salah satu anak dengan nada mengingatkan, memastikan agar tidak ada temannya yang terlewat dalam pendataan tersebut.
Makna di Balik Kebisingan
Sosiolog pendidikan menilai bahwa interaksi seperti ini, meski terdengar bising dan tidak beraturan, merupakan bagian penting dari perkembangan sosial anak. Di sana terdapat proses:
Negosiasi: Mengajak teman masuk atau berkumpul.
Solidaritas: Memastikan semua nama (termasuk Rifqi dan Syifa) sudah terdata.
Identitas Lokal: Penggunaan dialek harian yang memperkuat ikatan kedaerahan mereka.
Momen-momen sederhana seperti “Dog-glung-dog-glung” (suara ejekan atau tiruan bunyi jenaka) menjadi bumbu yang menunjukkan bahwa di balik tugas atau kegiatan yang sedang mereka jalani, dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan kegembiraan dan tawa.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jabar, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. “Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.
Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
KARAWANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi hilirisasi dan implementasi teknologi pertanian modern dalam agenda Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan berbasis teknologi.
Transformasi Digital di Sektor Pertanian
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan langsung demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) mutakhir. Teknologi yang dipamerkan meliputi:
Alsintan Otonom: Traktor tanpa awak untuk efisiensi pengolahan lahan.
Drone Sprayer: Pengaplikasian pupuk dan pestisida presisi dari udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pompa Otomatis: Sistem irigasi pintar guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim.
Fokus Hilirisasi: Nilai Tambah Komoditas Lokal
Selain meninjau mekanisasi, Kepala Negara mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian. Fokus utama tertuju pada pengolahan produk hasil bumi, salah satunya tanaman endemik gambir. Presiden menekankan bahwa komoditas strategis ini harus memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri sebelum merambah pasar ekspor.
Akademisi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, yang turut hadir dalam pameran tersebut, memberikan catatan kritis terkait tata kelola ekspor. “Selama ini Indonesia cenderung mengekspor gambir dalam bentuk mentah atau bongkahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara pengolah,” jelasnya. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan gambir domestik.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi hulu ke hilir. Dengan teknologi otonom, biaya produksi diharapkan turun, sementara melalui hilirisasi, pendapatan petani dan devisa negara diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#SwasembadaPangan
#HilirisasiPertanian
#PrabowoSubianto
Jabar, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 dalam acara Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani dan seluruh elemen pertanian yang telah bekerja keras sehingga target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun, dapat terwujud hanya dalam waktu satu tahun. Presiden menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang mandiri adalah kunci utama agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para petani, penyuluh, hingga jajaran TNI dan Polri yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
PURWAKARTA, DN-II Aktivitas angkutan material bangunan di wilayah Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan tajam. Pasalnya, armada tronton dengan kapasitas muatan yang diduga mencapai 40 hingga 45 ton bebas melintas meski bertentangan dengan kebijakan pembatasan tonase yang ditekankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (4/1/2026).
1. Pelanggaran Tonase dan Kerusakan Jalan
Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan mulai terjadi pada akses jalan cor beton yang baru saja dibangun, tepatnya dari depan Kampus Karta Mulia hingga area Cikdam. Kondisi jalan tampak retak dan amblas akibat beban kendaraan yang melebihi kelas jalan.
Landasan Hukum:
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Pasal 19 mengatur pembagian kelas jalan. Kendaraan yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai Pasal 307.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan Daerah Prov. Jabar No. 3 Tahun 2011: Tentang Penyelenggaraan Jalan, yang mewajibkan pengangkutan barang mematuhi batas muatan demi menjaga umur teknis jalan.
2. Alih Fungsi Lahan dan Penimbunan Cikdam
Selain masalah jalan, masyarakat menyoroti adanya aktivitas penimbunan Cikdam di Desa Cibodas yang diduga dilakukan oleh oknum mafia tanah. Padahal, Cikdam berfungsi vital sebagai area resapan air dan pengendali banjir bagi warga Purwakarta.
Landasan Hukum:
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Pasal 25 melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.
Pasal 69 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang terancam pidana penjara dan denda maksimal Rp 500 juta.
3. Lemahnya Pengawasan Aparat Setempat
Masyarakat menyayangkan sikap pasif dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, hingga aparat kepolisian setempat. Tidak adanya tindakan tegas terhadap truk obesitas (ODOL) dan penimbunan lahan resapan ini menimbulkan mosi tidak percaya di tengah warga.
Warga mendesak Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, baik terhadap operasional angkutan material maupun legalitas pengurukan Cikdam.
“Kami meminta pihak berwenang segera mengusut tuntas penimbunan Cikdam tersebut dan mengembalikan fungsinya sebagai daerah tangkapan air sebelum terjadi bencana banjir yang merugikan rakyat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
You cannot copy content of this page