JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar acara buka puasa bersama dengan jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (05/03/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan para tokoh agama di bulan suci Ramadan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Achyar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nasir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar.
Dialog Hangat dan Substansial
Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, Presiden Prabowo tampak berdialog akrab dengan para pimpinan ormas Islam. Diskusi tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah di bulan Ramadan, tetapi juga menyentuh berbagai isu strategis dan aktual yang menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Beberapa poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesiapan Menghadapi Libur Lebaran: Pemerintah bersama tokoh agama menyelaraskan langkah untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan mudik dan libur Lebaran dengan aman, nyaman, dan khidmat.
Dinamika Geopolitik Global: Presiden dan para tokoh Islam bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi geopolitik dunia yang dinilai cukup dinamis, serta dampaknya bagi stabilitas serta ketahanan nasional Indonesia.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga dialog berkelanjutan dengan para tokoh agama. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
KABUPATEN BEKASI, DN-II Polemik mengenai transparansi hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kian memanas. DPD IWO Indonesia (IWOI) Kabupaten Bekasi secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap proses audit yang dinilai tidak transparan dan terkesan hanya menjadi seremonial belaka.
Ketua DPD IWOI Kabupaten Bekasi menyatakan kekecewaannya atas sikap tertutup jajaran pemangku kebijakan di Pemkab Bekasi. Pasalnya, surat permohonan informasi terkait hasil audit yang dilayangkan organisasi tersebut hingga kini tidak mendapatkan respons dari Inspektorat maupun Plt Bupati Bekasi.
“Kami telah melayangkan surat resmi, namun tidak ada tanggapan hingga saat ini. Jika proses audit dilakukan dengan objektif dan bersih, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Jangan sampai audit hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi penggunaan anggaran,” ujar Ketua DPD IWOI Kabupaten Bekasi saat ditemui di Cikarang, Senin (02/03/2026).
Soroti Peran Inspektorat dan Komitmen Pemkab
IWOI Bekasi menyoroti peran Inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal. Bungkamnya instansi pengawas dan pimpinan daerah dinilai mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengelolaan BUMD.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“BUMD mengelola penyertaan modal dari APBD yang notabene adalah uang rakyat. Publik berhak tahu bagaimana kinerja dan hasil audit tersebut. Ketika pemerintah daerah memilih bungkam, wajar jika muncul mosi tidak percaya di masyarakat,” tegasnya.
Dugaan Pelanggaran UU KIP
Sikap pemerintah daerah yang enggan merespons surat permohonan informasi tersebut dinilai sebagai pengabaian terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut IWOI, badan publik wajib menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat, terutama terkait pengelolaan aset daerah yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Adapun poin-poin krusial yang disoroti IWOI Bekasi meliputi:
Buruknya Komunikasi Publik: Tidak adanya balasan atas surat resmi menunjukkan lemahnya etika pelayanan informasi di lingkungan Pemkab Bekasi.
Potensi KKN: Ketertutupan hasil audit dikhawatirkan menjadi celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Transparansi adalah Kewajiban: Narasi bahwa hasil audit merupakan “rahasia internal” dinilai tidak relevan dengan semangat keterbukaan informasi.
Langkah Konstitusional
DPD IWOI Kabupaten Bekasi menegaskan tidak akan berhenti pada langkah ini. Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada iktikad baik dari Inspektorat maupun Plt Bupati Bekasi untuk memberikan klarifikasi, pihaknya berencana membawa persoalan ini ke Komisi Informasi (KI) untuk menempuh jalur sengketa informasi.
“Transparansi adalah kewajiban hukum. Kami akan menempuh jalur konstitusional agar publik mendapatkan haknya atas informasi mengenai aliran anggaran daerah,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi maupun jajaran Plt Bupati belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Brebes mengalami kendala. Sebanyak 44 desa tercatat belum melakukan posting data ke sistem pusat, yang berdampak langsung pada tertundanya pembayaran gaji (penghasilan tetap) perangkat desa serta operasional kantor desa.
​Berdasarkan data yang dihimpun, dari total desa di Kabupaten Brebes, sebanyak 148 desa telah berhasil melakukan posting dan mulai memproses pencairan. Namun, 44 desa sisanya masih tertahan akibat kendala interkoneksi data antara pemerintah desa dan pemerintah pusat.
​Kendala Teknis dan SDM
​Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Subagyo SH, melalui staf Bidang Keuangan dan Administrasi, Nunung Widiastuti SSos, MSi, menjelaskan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh hambatan transfer data yang menjadi syarat wajib interkoneksi.
​Beberapa desa yang terkonfirmasi belum menerima pencairan di antaranya adalah Desa Kalimati, Desa Krasak, dan Desa Pegejugan. Nunung menyebutkan ada tiga faktor utama yang menghambat proses tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Laporan Belum Rampung: Masih ada desa yang belum menyelesaikan input Laporan Realisasi Dana Desa (LRDD) dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (LRPDD) tahun 2025.
​Masalah SDM: Proses input data di beberapa desa terkendala karena operator desa berhalangan hadir atau sakit, sehingga sinkronisasi ke sistem pusat terhenti.
​Hambatan Sistemik: Adanya ketidakpastian akses mengenai kapan transfer data berhasil terkoneksi secara sempurna ke sistem pusat.
​Dampak pada Pelayanan dan Kesejahteraan
​Keterlambatan ini menimbulkan efek domino. Desa yang sudah melakukan posting biasanya dapat segera mencairkan dana untuk operasional desa serta penggajian pamong dan perangkat desa lainnya. Sebaliknya, di 44 desa yang terhambat, kesejahteraan perangkat desa kini menjadi taruhan.
​”Desa yang sudah posting biasanya bisa langsung mengerjakan untuk operasional dan penggajian pamong serta perangkat desa. Bagi yang belum, tentu ini menjadi kendala besar,” ujar Nunung.
​Koordinasi Dinas Dipertanyakan
​Di sisi lain, upaya koordinasi di tingkat dinas terkait dinilai kurang optimal. Saat awak media mencoba mengonfirmasi progres percepatan, pejabat berwenang (Kepala Bidang) sulit ditemui dengan keterangan sedang izin. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas pendampingan bagi desa-desa yang sedang mengalami kendala administratif tersebut.
​Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan perangkat desa masih menunggu langkah konkret dari Dinpermades Brebes untuk mengatasi kemacetan sistem interkoneksi ini agar roda pemerintahan di tingkat desa kembali berjalan normal.
​Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Keresahan mengenai keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Brebes, salah satunya di Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, akhirnya mendapat titik terang. Pihak berwenang membantah isu adanya kendala interkoneksi sistem sebagai penyebab utama keterlambatan tersebut, Jumat (6/3/2026).
Kepala Desa Kalimati, Lukman, menegaskan bahwa sistem interkoneksi berjalan normal. Menurutnya, keterlambatan pembayaran Siltap murni disebabkan oleh proses administrasi di tingkat desa yang harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
Kunci Cairnya Siltap: Posting APBDes
Dalam penjelasannya, Lukman menyebutkan bahwa proses penggajian perangkat desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat bergantung pada kedisiplinan masing-masing desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Siltap baru bisa diajukan jika APBDes sudah selesai disusun dan diposting. Sejauh ini, tercatat sudah ada 248 desa yang melakukan posting dan perangkatnya telah menerima gaji secara lancar,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transisi Regulasi dan Penurunan Pagu Anggaran
Keterlambatan penyusunan APBDes di sejumlah desa dipicu oleh masa transisi regulasi. Pemerintah desa sempat menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru guna memastikan detail alokasi anggaran, mulai dari persentase kegiatan hingga pos Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tahun ini, terdapat penyesuaian signifikan berupa penurunan pagu Dana Desa yang berdampak langsung pada kuota penerima manfaat.
“Ada pengurangan Dana Desa yang cukup signifikan. Hal ini memaksa desa melakukan seleksi ketat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai gambaran, kuota yang dulunya bisa mengakomodasi 50 orang, kini mungkin hanya tersisa belasan orang saja,” tambah Lukman.
Tantangan Sosial di Tingkat Desa
Proses penentuan KPM baru ini diakui menjadi tantangan terberat bagi pemerintah desa. Seleksi harus dilakukan secara objektif untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat.
Pihak pemerintah desa berharap masyarakat memahami bahwa pengurangan jumlah penerima bantuan bukanlah kebijakan sepihak desa, melainkan dampak dari penyesuaian anggaran dari Pemerintah Pusat.
Meski pagu Dana Desa menurun, pemerintah memastikan komitmen pembangunan tetap berjalan. Anggaran yang tersedia akan dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset desa yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga.
Reporter: Teguh
Berita OPINI: WWWW.DETIK-NASIONAL.COM – Siapa sangka, bagian dari pohon pisang yang selama ini hanya dianggap limbah atau pakan ternak di pelosok desa Indonesia, kini bertransformasi menjadi komoditas mewah di pasar internasional. Di rak-rak supermarket kelas atas seperti Whole Foods di Amerika Serikat hingga pasar swalayan di Jepang, potongan batang pisang atau “gedebog” kini dipajang dengan label harga yang fantastis.
Fenomena ini memicu diskusi hangat mengenai potensi ekonomi tersembunyi dari tanaman tropis nusantara yang selama ini terabaikan.
Mengapa Dunia Memburu Batang Pisang?
Harga tinggi yang dipatok di pasar global bukan tanpa alasan. Masyarakat di negara maju mulai beralih ke gaya hidup organik dan menemukan bahwa batang pisang adalah superfood dengan profil nutrisi yang luar biasa. Berdasarkan penelitian kesehatan, berikut adalah manfaat utama yang membuat gedebog pisang menjadi rebutan:
Laksatif dan Detoksifikasi Alami: Batang pisang kaya akan serat yang berfungsi sebagai “sapu” untuk membersihkan saluran pencernaan. Jus batang pisang dikenal sebagai diuretik alami yang efektif membilas racun dari dalam tubuh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Musuh Alami Batu Ginjal: Kandungan kalium dan Vitamin B6 yang tinggi berperan penting dalam mencegah pembentukan kristal kalsium di ginjal. Bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal, mengonsumsi ekstrak batang pisang secara rutin dipercaya dapat membantu meluruhkan endapan mineral tersebut.
Solusi Diabetes dengan Indeks Glikemik Rendah: Bagi penderita diabetes, batang pisang adalah alternatif pangan yang aman. Indeks glikemiknya yang rendah membantu mencegah lonjakan gula darah secara drastis setelah makan.
Manajemen Berat Badan (Diet): Kandungan serat yang padat memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menyumbang kalori berlebih. Ini menjadikannya bahan favorit bagi pegiat diet sehat di mancanegara. 
Potensi Ekonomi: Dari Parit Menuju Devisa
Di Jepang, potongan kecil batang pisang yang telah dikupas dan dibersihkan secara higienis dapat dibanderol seharga 500 hingga 1.000 Yen (setara Rp50.000 hingga Rp100.000). Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana satu pohon utuh seringkali ditebang dan dibiarkan membusuk begitu saja, terdapat selisih nilai ekonomi yang sangat kontras.
“Ini adalah momentum bagi petani lokal untuk melihat limbah bukan sebagai sampah, melainkan sebagai aset ekspor yang kompetitif,” ungkap seorang pakar agrobisnis.
Menuju Standardisasi Global
Kesenjangan harga ini menjadi peluang besar bagi sektor ekspor Indonesia. Namun, untuk menembus pasar global, narasi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan proses pengolahan yang higienis, pengemasan kedap udara (vacuum packaging), serta sertifikasi organik yang diakui secara internasional.
Kesimpulan
Kisah gedebog pisang mengingatkan kita bahwa kekayaan alam seringkali berada tepat di depan mata. Dengan sentuhan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat, “harta karun hijau” dari halaman belakang rumah ini siap menjadi sumber devisa baru bagi Indonesia. Ternyata, emas tidak selalu berkilau; terkadang, ia tersimpan rapat di balik pelepah pisang. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sambut Ramadan 1447 H, SMPN 1 Rambang Kuang Gelar Tadarus dan Bakti Sosial
​RAMBANG KUANG, WWW.DETIKNASIONAL.COM //Keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang menggelar kegiatan rutin Jumat religius yang dikemas khusus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H pada Jumat (13/02/2026). Kegiatan yang dipusatkan di teras kelas ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Suasana syahdu menyelimuti lingkungan sekolah saat lantunan ayat suci Al-Qur’an dan surat Yasin dibacakan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur dan persiapan spiritual.
​Setelah rangkaian ibadah bersama selesai, agenda dilanjutkan dengan aksi bakti sosial yang melibatkan seluruh murid. Para siswa bahu-membahu membersihkan halaman sekolah, selokan, hingga area taman untuk memastikan lingkungan belajar tetap asri. Kegiatan gotong-royong ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebersihan sebagai bagian dari iman, sekaligus menciptakan kenyamanan beribadah dan belajar selama bulan puasa mendatang.
​Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd., hadir langsung memantau jalannya kegiatan dan memberikan apresiasi atas antusiasme seluruh warga sekolah. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa pembentukan karakter siswa tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas melalui teori, tetapi juga melalui pembiasaan ibadah dan aksi nyata di lingkungan sosial sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam arahannya, Darmansyah, M.Pd. menyampaikan, “Kegiatan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk menyucikan hati sekaligus membersihkan lingkungan sekolah menyambut Ramadan 1447 H. Saya berharap melalui pembacaan Yasin dan tadarus ini, siswa dapat lebih siap secara mental, sementara melalui bakti sosial, mereka belajar peduli terhadap kebersihan lingkungan yang akan menjadi tempat kita menjalankan aktivitas di bulan suci nanti.”
​Kegiatan ditutup dengan doa bersama agar seluruh keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Semangat kebersamaan yang terpancar dari kegiatan ini diharapkan terus terjaga, menjadikan sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan nilai-nilai religius bagi seluruh siswa.
REPORT : JULIYAN
BREBES, DN-II Kabar gembira menyelimuti warga Desa Cikuya. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kodim 0713/Brebes mencatatkan capaian krusial. Proyek fisik utama berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.500 meter resmi dinyatakan rampung total pada Jumat (06/03/2026).
Selesainya jalur transportasi ini menjadi angin segar bagi mobilitas warga yang selama ini mendambakan akses jalan yang layak dan kokoh untuk menunjang aktivitas harian serta pengangkutan hasil bumi.
Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD Reguler 127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel dan masyarakat yang bahu-membahu menyelesaikan target fisik ini lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
“Pengerjaan rabat beton sepanjang 1.500 meter ini adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Meski dihadapkan pada tantangan medan dan cuaca, semangat gotong royong membuat target ini bisa tuntas dengan kualitas yang sesuai standar,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa jalan ini bukan sekadar tumpukan semen dan beton, melainkan “urat nadi” baru yang diharapkan mampu mendongkrak indeks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Brebes bagian barat. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Cikuya, Bapak Sekod, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Mewakili seluruh warga, ia menyebut kehadiran TMMD telah mengubah wajah desanya secara signifikan.
“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Kodim 0713/Brebes. Jalan sepanjang 1,5 kilometer ini adalah impian warga sejak lama. Sekarang, anak-anak sekolah lebih mudah lewat, dan petani tidak lagi kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Ini adalah hadiah luar biasa bagi Desa Cikuya,” kata Sekod.
Dengan tuntasnya sasaran fisik utama tersebut, Satgas TMMD kini mulai mengalihkan fokus pada tahap finishing dan persiapan administrasi menjelang berakhirnya program. Berdasarkan agenda resmi, upacara Penutupan TMMD Reguler ke-127 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2026.
Acara penutupan tersebut rencananya akan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes serta tokoh masyarakat setempat sebagai simbol penyerahan hasil pembangunan dari TNI kepada Pemerintah Daerah.
Perlu diketahui bahwa TMMD Ke-127 Kodim 0713 Brebes disamping Program TNI AD dan Mabes TNI yang dilaksanakan sesuai perintah Komando atas, Di Desa Cikuya juga melaksanakan Program Unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Diantaranya TNI Manunggal Air dengan membuat Bak Penampung dan Pompanisasi untuk kebutuhan Air Bersih untuk warga, Pengairan sawah, Perkebunan hingga untuk kebutuhan peternakan, selain itu juga ada Jambanisasi (MCK), Penanganan Stunting, Dukungan Makanan Bergizi dan Penghijauan melalui penanaman pohon.
TMMD Reguler Ke-127 Kodim 0713/Brebes ikut mensukseskan *”Program Unggulan KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak”*.
(Rio/Pradista)
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (04/03/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah menjamin kesiapan serta stabilitas sektor energi dan pangan nasional dalam menghadapi lonjakan permintaan menjelang Idulfitri 1447 H.
Stabilitas Pangan dan Cadangan Beras
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan mitigasi menyeluruh untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Meski situasi geopolitik global masih fluktuatif, ia memastikan cadangan pangan nasional, terutama beras, berada pada level yang aman.
“Kondisi pasokan pangan nasional saat ini dalam situasi aman dan harga di pasar tetap terkendali. Kami pastikan cadangan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasca-Lebaran,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut. 
Ketahanan Energi Lampaui Standar Minimal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan kesiapan infrastruktur energi. Bahlil menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada dalam posisi sangat kuat, bahkan melampaui standar minimal cadangan nasional yang ditetapkan.
Terkait kekhawatiran gangguan rantai pasok akibat konflik global, Bahlil memastikan bahwa ketahanan energi Indonesia belum terdampak secara signifikan.
Stok BBM: Di atas cadangan minimal nasional.
Distribusi: Dipastikan lancar ke seluruh pelosok tanah air selama masa mudik.
Pasokan Listrik: Dalam kondisi siaga untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Sinergi Antar-Lembaga
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian terkait untuk terus memantau pergerakan harga di lapangan secara real-time guna mencegah spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan hari raya tahun ini.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI #RilisPresiden #KetahananPangan #EnergiNasional #Lebaran2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MBG: Menjaga Keamanan Pangan di Balik Tutup Ompreng
Oleh: Azmi Asmuni Majid 5 Maret 2026.
Mahasiswa Magister Ilmu Pangan, Universitas Jenderal Soedirman
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar proyek “bagi-bagi nasi”. Di balik setiap kotak ompreng yang sampai ke meja siswa, terdapat mandat besar untuk memastikan setiap suapan aman, bergizi, dan layak konsumsi. Program ini adalah pertaruhan masa depan; jika dikelola sembrono, niat mulia membangun generasi unggul justru bisa berbalik menjadi risiko kesehatan massal.
Di sinilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peranan krusial. Unit ini bukan sekadar dapur umum, melainkan benteng pertahanan teknis dan moral yang menjamin kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fondasi Keamanan: Bukan Sekadar Higienis
Dalam kacamata ilmu pangan, memproduksi makanan dalam skala masif menuntut kedisiplinan tinggi melalui sistem pengendalian mutu yang ketat. Pendekatan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) harus menjadi instrumen wajib, bukan sekadar pelengkap administratif di atas kertas.
Risiko kontaminasi—baik biologis, kimia, maupun fisik—mengintai di setiap celah proses. Kesalahan kecil pada suhu penyimpanan, abainya sanitasi peralatan, hingga keterlambatan distribusi dapat membuat makanan menjadi racun sebelum sempat disantap. Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis analisis risiko harus dijalankan secara kaku, mulai dari seleksi bahan baku di pintu gudang hingga distribusi di gerbang sekolah.
Gizi Seimbang dan Kepastian Halal
Keamanan pangan hanyalah satu sisi koin; sisi lainnya adalah nilai gizi. Menu tidak boleh disusun hanya berdasarkan anggaran termurah atau ketersediaan bahan yang paling mudah didapat. Penyusunan menu wajib berbasis kajian ilmiah yang merujuk pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia sekolah.
Kehadiran tenaga ahli gizi di setiap SPPG adalah kebutuhan mutlak. Mereka bertugas memastikan komposisi energi, protein, dan mikronutrien tersaji secara presisi.
Tak kalah penting, dalam konteks masyarakat Indonesia, aspek kehalalan menjadi filter krusial. Jaminan halal—mulai dari sumber bahan, proses penyembelihan, hingga pemisahan alat masak—adalah bentuk perlindungan konsumen sekaligus upaya membangun kepercayaan publik yang solid terhadap program pemerintah ini. 
Ekonomi Lokal dalam Rantai Pasok
Salah satu dimensi paling menarik dari MBG adalah potensi pemberdayaan ekonomi. SPPG tidak boleh menjadi entitas eksklusif yang mematikan pasar rakyat. Sebaliknya, unit ini harus menjadi lokomotif bagi UMKM pangan lokal.
Kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan setempat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Secara teknis, jarak distribusi yang pendek (short supply chain) menjamin kesegaran bahan baku (freshness). Secara ekonomi, kepastian serapan pasar akan menggerakkan roda ekonomi mikro di daerah. Namun, kemitraan ini harus dipayungi kontrak yang transparan agar petani kecil tidak kalah bersaing dengan korporasi besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transparansi: Kunci Akuntabilitas
Mengelola pangan untuk jutaan anak menuntut transparansi total. Laporan pengawasan mutu dan hasil evaluasi gizi perlu dibuka secara berkala kepada publik. Di era digital, pemanfaatan sistem pemantauan real-time untuk melacak pergerakan bahan baku hingga suhu makanan saat distribusi dapat meminimalisir penyimpangan.
Budaya keamanan pangan harus mendarah daging, mulai dari manajer unit hingga tenaga pengolah di dapur. Pelatihan higienitas bukan sekadar formalitas, melainkan investasi untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang bisa meruntuhkan legitimasi program nasional ini.
Penutup
Makanan bergizi adalah investasi peradaban. Makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar lahirnya generasi yang sehat dan cerdas. Program MBG adalah langkah besar, namun keberhasilannya sangat bergantung pada apa yang tersaji di dalam “ompreng” tersebut.
Masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh narasi di atas kertas kebijakan, tetapi oleh kualitas dan keamanan pangan yang masuk ke tubuh anak-anak kita setiap hari.
Editor: Casroni
Redaksi Detik-Nasional
#Nasional
#Brebes
#MBG
#Dapur SPPG
#Opreng Sehat
#Makan Bergizi Gratis
Mimika, Papua Tengah, DN-IIÂ Bertempat di Aula Kodim 1710/Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pada Selasa (3/3/2026) pukul 23.00 hingga 01.00 WIT, telah dilaksanakan kegiatan penyerahan enam warga yang sebelumnya diamankan dalam operasi Tim Patroli Koops TNI Papua. Seluruh proses dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku. Enam warga tersebut sebelumnya diamankan pada 2 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIT di wilayah Kali Mbua dan Kalikabur, Utikini Lama, Distrik Tembagapura, dalam rangkaian penindakan terhadap terduga jaringan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kegiatan penyerahan diwakili oleh Bapak Anton Alom (Anggota Komisi I DPRK Mimika) dan disaksikan langsung oleh Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, serta dihadiri sekitar 20 orang perwakilan keluarga dan unsur terkait. Dalam kesempatan tersebut, Anton Alom menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan koordinasi yang dilakukan aparat keamanan. Ia menyebut proses penyerahan warga ke Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama, telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga dan menjadi bukti adanya sinergi antara aparat dan masyarakat.
Pihak keluarga juga memahami situasi keamanan pasca penindakan di wilayah Tembagapura yang berdampak pada aktivitas warga. Mereka menilai aparat TNI/Polri telah bertindak secara terukur dan sesuai prosedur, serta mengapresiasi respons cepat Dandim 1710/Mimika sehingga enam warga yang sebelumnya diamankan dapat segera dikembalikan kepada keluarga melalui koordinasi yang baik.
Secara hukum, aparat keamanan menjelaskan bahwa warga yang diamankan dalam operasi keamanan tidak serta-merta dapat dilakukan penahanan apabila tidak memenuhi unsur pidana. Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah, di mana seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan KUHAP.
Afiliasi atau dugaan keterkaitan sosial dengan kelompok tertentu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap individu yang memiliki keterlibatan langsung, alat bukti kuat, atau telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan proses penyidikan kepolisian. Oleh karena itu, terhadap warga yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan bukan merupakan DPO, aparat wajib mengembalikan yang bersangkutan kepada keluarga setelah proses pemeriksaan selesai. Langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan aparat terhadap hukum nasional sekaligus perlindungan hak asasi warga negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh propaganda OPM yang beredar melalui media online maupun media sosial yang menyudutkan aparat keamanan. TNI menegaskan bahwa setiap tindakan dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan hukum sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Koops TNI Papua)
Red
You cannot copy content of this page