BEKASI, DETIK NASIONA.COM II Sebuah dugaan praktik “perampokan” dana anggaran publikasi yang mencapai belasan miliar rupiah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kembali menguak ke permukaan. Desakan keras datang dari berbagai pihak, termasuk Pimpinan Umum Media Rajawali News, Ali Sopyan, yang menyerukan agar Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) RI segera bertindak tegas dan “menyapu bersih” gerombolan mafia anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi.
Sorotan tajam tertuju pada pengelolaan dana publikasi yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan, terutama terkait disparitas mencolok antara alokasi anggaran fantastis dengan realita imbalan yang diterima oleh para pewarta di lapangan.
“Tidak Rela Pejabat Jadi Gurita Anggaran!”
Ali Sopyan dengan lantang menyatakan kekesalannya terhadap apa yang ia sebut sebagai praktik gurita anggaran di Diskominfosantik.Dirinya tidak rela ada pejabat di diskomimpo menjadi gurita anggaran Media Cair Rp 15 milyar sedangkan awak media di wilayah kabupaten Bekasi hanya menerima bayar 7000.000. untuk tujuh kali tanyang pemberitaan.
Pernyataan ini menyoroti jurang pemisah yang lebar antara total kucuran dana yang dikelola Diskominfosantik, yang disinyalir mencapai lebih dari Rp 15 miliar, dengan penghasilan minim yang didapatkan oleh para jurnalis lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Disebutkan, honorarium yang diterima awak media untuk tujuh kali penayangan berita hanya berkisar Rp 7.000.000. Angka ini memicu pertanyaan besar tentang kemana larinya sisa anggaran yang begitu besar.
Dana Rp 15 Miliar Lebih: Sorotan Publik dan Desakan Audit Forensik
Informasi mengenai penyerapan anggaran yang mengatasnamakan media, mencapai Rp 15 Miliar lebih, telah memicu kegaduhan dan sorotan publik. Desakan agar Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dapat segera bertindak menguat. Data yang dihimpun dari dokumen internal yang beredar menunjukkan realisasi anggaran fantastis dalam dua tahun terakhir.
Rincian Realisasi Anggaran Terkait Media Tahun 2023:
Pada tahun anggaran 2023, kode rekening 2.16.02.2.01 mencatatkan realisasi signifikan dalam beberapa pos pengelolaan media komunikasi publik:Pengelolaan Media Komunikasi Publik: – Anggaran: Rp 2.350.000.000
– Realisasi: Rp 2.319.413.500
Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik
– Anggaran: Rp 565.304.000
– Realisasi: Rp 561.966.666
Layanan Hubungan Media
– Anggaran: Rp 800.000.000
– Realisasi: Rp 778.131.100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi
– Anggaran: Rp 4.410.000.000
– Realisasi: Rp 4.396.168.000
– TOTAL Realisasi Atas Nama Media Tahun 2023: Rp 8.055.679.27
Rincian Realisasi Anggaran Terkait Media Tahun 2024:
Tren serupa berlanjut pada tahun anggaran 2024, dengan alokasi dan realisasi yang juga menyedot perhatian publik:
Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik:
– Anggaran: Rp 473.680.000
– Realisasi: Rp 468.260.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik:
– Anggaran: Rp 2.078.414.000
– Realisasi: Rp 2.055.367.360
Layanan Hubungan Media:
– Anggaran: Rp 819.515.140
– Realisasi: Rp 781.763.050
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi:
– Anggaran: Rp 3.900.000.000
– Realisasi: Rp 3.835.600.000
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TOTAL Realisasi Atas Nama Media Tahun 2024: Rp 7.140.980.410. Total kumulatif realisasi anggaran yang mengatasnamakan media untuk tahun 2023 dan 2024 mencapai angka mencengangkan: Rp 15.196.659.680.
Kepala Bidang IKP Bungkam, Publik Mendesak Klarifikasi Segera
Ketika dikonfirmasi oleh media Deltanews pada 10 November 2025, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Ramdhan Nurul Ikhsan, belum memberikan klarifikasi mengenai perincian penggunaan anggaran sebesar itu. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah:
– Bagaimana mekanisme penyaluran dana tersebut kepada media mitra?
– Berapa jumlah media yang bekerja sama dengan Diskominfosantik?
– Apakah ada standar dan kriteria yang jelas dalam menentukan besaran imbalan bagi media?
– Mengapa terjadi disparitas yang signifikan antara total anggaran dan imbalan yang diterima media di lapangan
– Apakah ada indikasi penggunaan media fiktif atau mark-up anggaran dalam proses ini?
Ancaman terhadap Kebebasan Pers dan Kualitas Informasi Publik. Jika dugaan ini terbukti, skandal ini bukan hanya tentang korupsi dana negara, tetapi juga berpotensi mencederai independensi dan kualitas pers lokal. Dana publikasi yang seharusnya digunakan untuk memastikan informasi pemerintah sampai ke masyarakat secara luas dan akurat, justru diduga menjadi bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Hal ini juga dapat melemahkan fungsi kontrol sosial media terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat dan kalangan pers di Kabupaten Bekasi kini menanti langkah konkret dari Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Audit forensik terhadap seluruh alur keuangan Diskominfosantik terkait anggaran publikasi mendesak untuk dilakukan.
Transparansi penuh dan pertanggungjawaban dari para pihak terkait adalah harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (PRIMA)
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Komitmen Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi bersih dan mencapai kemandirian energi semakin terwujud nyata.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka pada Rabu (26/11/2025) untuk fokus membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT) strategis, yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema ‘Satu Desa Satu Megawatt’.
Usai pertemuan, Menteri Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan teknis program raksasa ini telah memasuki tahap finalisasi, terutama menyangkut skema pelaksanaan di lapangan dan struktur pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program ini dapat segera diimplementasikan sebagai pilar utama transformasi energi nasional.
“Program ‘Satu Desa Satu Megawatt’ ini merupakan langkah konkret untuk membawa akses listrik bersih, terjangkau, dan andal langsung ke masyarakat, khususnya di desa-desa dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat langkah kita menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Bahlil. 
Bahas Tuntas Penertiban dan Pertambangan Ilegal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain agenda EBT, Bahlil juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut dibahas mengenai isu penegakan hukum dan penertiban. Secara spesifik, dibahas perkembangan terkini terkait peristiwa yang terjadi di Bandara Morowali.
Menteri ESDM memastikan bahwa tim satuan tugas khusus telah diturunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk guna memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
“Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu dan tanpa pengecualian terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan lingkungan,” tutupnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola sumber daya alam yang bersih.
Red
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Pemerintah resmi mengambil kebijakan untuk menambah kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Penambahan kuota ini mencapai sekitar 350 ribu ton dari rencana awal dan merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat. (27/11/2025).
Kebijakan tersebut diputuskan usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu memastikan pasokan LPG subsidi untuk rakyat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, tidak boleh mengalami kekurangan.
“Presiden secara tegas meminta pasokan LPG subsidi tidak boleh kurang, apalagi menjelang periode krusial seperti Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kita putuskan untuk menambah kuota sekitar 350 ribu ton,” ujar Bahlil usai Ratas.
Anggaran Subsidi Tetap Terkendali
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun terdapat penambahan kuota yang signifikan, Menteri Bahlil memastikan bahwa keputusan ini tidak akan diikuti oleh penambahan alokasi anggaran subsidi.
Penambahan kuota 350 ribu ton ini diperkirakan tidak melampaui pagu anggaran subsidi energi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan demikian, pemerintah dapat menjamin ketersediaan stok tanpa membengkakkan beban fiskal negara.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini bersifat spesifik hanya untuk tahun 2025. Sementara itu, asumsi subsidi untuk tahun anggaran 2026 akan tetap mengacu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disusun sebelumnya. 
Mekanisme Distribusi Tepat Sasaran
Dalam rangka memastikan subsidi energi ini benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, pembahasan mengenai mekanisme distribusi LPG 3 Kg yang tepat sasaran masih terus dilakukan. Pembahasan tersebut melibatkan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga manfaat penambahan kuota ini dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Red
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional.
Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas. “Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindaklanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Selain beasiswa, Presiden Prabowo juga membuka ruang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik. Lebih lanjut, Presiden juga tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ungkap Erick.
Presiden Prabowo juga memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade. Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.
“Kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi tapi benar-benar semua ada targetnya untuk cabor-cabor yang mengirimkan atlet,” ucap Erick.
Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.
“Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Erick Thohir menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut. Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.
“Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tutur Erick.
(Red/BPMI Setpres)
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan bilateral penting dengan Ratu Máxima dari Belanda, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Pertemuan yang berfokus pada penguatan inklusi dan kesehatan keuangan nasional ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Komitmen Indonesia: Strategi Nasional dan Dewan Lintas Sektor
Dalam sambutan pengantar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas peran dan kontribusi Ratu Máxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di kancah global, termasuk dampaknya di Indonesia.
Presiden menegaskan kembali komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mempercepat inklusi finansial. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memerlukan:
Strategi nasional yang terstruktur dan kuat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembentukan dewan lintas sektor yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan secara langsung kepada Presiden.
Tujuan utama dari langkah ini adalah mempercepat implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pesan Ratu Máxima: Implementasi untuk Masyarakat Kecil
Menanggapi komitmen yang disampaikan Presiden, Ratu Máxima memberikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan. Meskipun demikian, Ratu Máxima menekankan bahwa inklusi finansial bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
“Tujuan akhir dari inklusi finansial adalah kehidupan yang lebih baik, di mana masyarakat dapat terhindar dari masalah keuangan,” ujar Ratu Máxima.
Lebih lanjut, Ratu Máxima mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, ia menyarankan pentingnya memperkuat implementasi agar manfaat inklusi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, pekerja informal, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pertemuan bilateral ini mempertegas kerja sama antara Indonesia dan PBB, khususnya melalui UNSGSA, dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan finansial masyarakat.
Red
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden #InklusiKeuangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemalang, DETIK NASIONAL.COM II Lembaga Pendidikan Prestasi Indonesia (Lemdik) MTC Kabupaten Pemalang menerima kunjungan penting dari Direktur Kelembagaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya dikenal sebagai KP2MI, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pemalang. Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur Lemdik Prestasi Indonesia MTC pada Rabu (27/11/2025).
Pentingnya Pelatihan BST dalam Peningkatan Keselamatan
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Kelembagaan BP2MI, Ilham Rivai, menekankan pentingnya pengembangan dan implementasi Pelatihan Basic Safety Training (BST) bagi calon awak kapal perikanan migran. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kompetensi tenaga kerja migran Indonesia di sektor perikanan.
“Di era globalisasi dan perkembangan industri perikanan yang pesat, kebutuhan akan tenaga kerja yang terlatih dan siap menghadapi tantangan di laut menjadi mendesak. BST adalah syarat mutlak bagi calon awak kapal perikanan migran yang akan bekerja di kapal berbendera nasional maupun internasional,” terang Ilham Rivai.
Kolaborasi antara BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan Lemdik Prestasi Indonesia MTC dinilai krusial untuk memastikan standar pelatihan yang memadai, efektif, serta memenuhi regulasi nasional dan internasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perlindungan dan Pengawasan Pasca Pelatihan
Ilham Rivai juga menyoroti aspek perlindungan maksimal bagi para tenaga kerja migran. BP2MI, lanjutnya, tengah merancang mekanisme pengawasan dan pembinaan pasca pelatihan.
“Tujuannya agar peserta tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga benar-benar menguasai materi serta mampu mengaplikasikannya saat berada di kapal,” jelas Ilham.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah dan Kesiapan Lembaga
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Umroni, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana kemitraan ini. Ia berharap inisiatif ini dapat membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan akses pelatihan kerja yang mudah dan terjangkau.
“Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menekan angka pengangguran di Pemalang,” tegas Umroni.
Di sisi lain, Direktur Lemdik Prestasi Indonesia MTC, Del Agus, menyatakan kesiapan lembaganya dalam menyediakan fasilitas pelatihan yang modern dan tenaga pengajar berkompeten.
“Kami juga berupaya menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, seperti simulasi keadaan darurat dan pelatihan berbasis teknologi digital. Fokus utama kami adalah pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan baru di industri perikanan,” papar Del Agus.
Fokus pada Adaptasi Teknologi dan Pemberdayaan Alumni
Del Agus menambahkan bahwa kurikulum pelatihan akan diadaptasi untuk mencakup integrasi pelatihan penggunaan alat komunikasi modern dan sistem navigasi digital di kapal perikanan. Langkah ini strategis agar tenaga kerja migran siap bersaing di pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, pemberdayaan alumni juga menjadi agenda penting. Mereka akan didorong untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada calon peserta baru, sehingga membentuk komunitas yang saling mendukung dalam menjaga standar keselamatan dan profesionalisme.
Komitmen Kuat untuk Tenaga Kerja Migran Berkualitas
Kunjungan dan diskusi antara BP2MI, Disnaker, dan Lemdik Prestasi Indonesia MTC merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan pelatihan BST berkualitas. Ke depan, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antar lembaga untuk memperluas jangkauan pelatihan hingga ke daerah terpencil.
Pelatihan BST adalah kunci utama dalam memastikan keselamatan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan bagi tenaga kerja migran di sektor perikanan. Dialog ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan pelatihan yang berkualitas dan efektif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja migran Indonesia, tetapi juga memperkuat industri perikanan nasional secara berkelanjutan.
Red
Aceh, DETIK NASIONAL.COM II TNI bergerak cepat mendukung pemulihan jaringan listrik di Provinsi Aceh setelah banjir besar yang terjadi pada 26 November 2025 menyebabkan sejumlah Tower Tegangan Tinggi PLN emergensi roboh di Kabupaten Pidie. Kerusakan terjadi pada beberapa titik jaringan transmisi milik UPT PLN Banda Aceh yang terdampak langsung akibat bencana.
Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut materiel tower emergensi bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama diberangkatkan pada 27 November 2025 pukul 08.20 WIB dan dijadwalkan tiba di Aceh pukul 11.44 WIB, menjadi tahap awal pengiriman logistik vital yang dibutuhkan dalam proses penegakan kembali jaringan transmisi.
Adapun struktur yang mengalami kerusakan berada pada segmen Arun–Birun, yang mengalami patah pada traves line serta traves GSW sehingga pada jalur Birun–Peusangan turut terdampak dan membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas pada distribusi listrik masyarakat.
Untuk kegiatan lapangan, TNI juga mengerahkan kekuatan personel dari berbagai satuan, terdiri atas 25 prajurit Yon Zipur, 10 personel Bekangdam, 5 personel Komlek, serta 6 personel Pomdam. Operasi ini diperkuat dukungan materiel berupa 3 truk cargo pengangkut tower emergensi, 2 set HT Hybrid, 15 set HT Icom, dan 1 unit genset untuk kebutuhan operasional di area terdampak.
Melalui dukungan ini, TNI mendukung penuh dalam pemulihan infrastruktur strategis dan layanan listrik bagi masyarakat Aceh. Kehadiran TNI dalam operasi ini menjadi wujud komitmen menjaga stabilitas, membantu pemulihan pascabencana, termasuk beberapa infrastruktur vital agar kembali normal secepat mungkin.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Semarang, DETIK NASIONAL.COM II Sekarang, cth: 27 November 2025] – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah secara resmi menyurati Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Surat bernomor 189/PW.02/A.I.01.99/11/2025, tertanggal 24 November 2025 (3 Jumadal Akhirah 1447 H), berisi permohonan serius mengenai Ikhlal Jam’iyyah (kemurnian/integritas organisasi) dan normalisasi tata kelola perkumpulan.
Surat yang ditandatangani oleh Rais PWNU Jateng KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Katib KH. Mohamad Muzamil tersebut menyoroti dinamika kepengurusan PBNU akhir-akhir ini yang dinilai perlu disikapi dengan bijaksana.
Dalam poin-poin permohonannya, PWNU Jawa Tengah mendesak PBNU untuk mengambil langkah-langkah strategis:
Fokus Utama Permintaan PWNU Jateng:
Pijakan AD/ART: PWNU Jateng memohon PBNU untuk tetap berpedoman ketat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, agar organisasi berjalan sesuai dengan “rel dan norma” yang telah disepakati.
Jaga Marwah Jam’iyyah: Pimpinan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU diminta untuk segera mengibayankan ikhlal jam’iyyah—menegakkan integritas dan kemurnian organisasi—demi menjaga kebesaran marwah Nahdlatul Ulama, sesuai amanat Muqaddimah Qanun Asasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Normalisasi Administrasi: Diperlukan musyawarah untuk normalisasi pengelolaan administrasi perkumpulan, agar sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Penerbitan SK Tertunda: PWNU Jateng mendesak PBNU untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan di bawah PBNU yang sempat tertunda. Hal ini penting agar roda perkumpulan di tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), Majelis Wakil Cabang (MWC NU), Ranting (PRNU), dan Anak Ranting (PARNU) dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa hambatan.
Fokus Khidmah: PBNU diminta memberikan arahan kepada seluruh kepengurusan di bawahnya untuk senantiasa fokus menggerakkan perkumpulan dalam rangka melayani warga Nahdliyyin dan masyarakat umum.
Latar Belakang: Permohonan ini disampaikan menyusul Rapat Harian Syuriyah Bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 24 November 2025. Sikap tegas PWNU Jawa Tengah ini mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap stabilitas organisasi dan efektivitas kerja perkumpulan di tingkat bawah akibat dinamika yang terjadi di tingkat pusat.
PWNU Jateng berharap permohonan ini dapat mendapatkan perhatian dan kebijakan segera dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, demi menjaga khidmah Nahdlatul Ulama kepada umat dan bangsa.
Surono, salah satu warga NU dari Kabupaten Tegal, menekankan pentingnya ajaran NU dan mengajak semua warga NU untuk selalu bersatu. Hal ini menunjukkan komitmen warga NU untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam organisasi.
Dia juga menekankan agar warga NU dan umat beragama lainnya, dengan terpecah belah dan jangan memperdulikan isu SARA, yang penting semua warga Indonesia harus bersatu padu ujarnya
Red/Teguh
Sumsel, DETIK NASIONAL.COM II Polres Ogan Ilir melalui Polsek Muara Kuang kembali mengintensifkan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Rabu (26/11/2025).
Patroli ini memastikan tidak adanya hotspot di sejumlah titik rawan di Kecamatan Muara Kuang, sebagai langkah antisipasi dini untuk menjaga keamanan lingkungan dan mencegah kebakaran lahan.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan kondisi cuaca cerah dan suhu 26°C. Dari hasil pengecekan lapangan, tim tidak menemukan titik panas (hotspot) di wilayah hukum Polsek Muara Kuang. Patroli diarahkan pada areal rawan yang memiliki vegetasi hutan dan semak, kadar air bahan bakar sedang, aktivitas masyarakat berkebun, serta status lahan APL yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Petugas patroli Aiptu—Robiansah, Febri H, dan brigadir Nyoto D—melakukan penyisiran di lokasi sesuai koordinat serta memastikan sumber air di sekitar wilayah, termasuk area rawa sebagai cadangan sumber pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Selain pemantauan, petugas juga melakukan sambang desa dengan memberikan himbauan Kamtibmas, mengajak masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta menyebarkan Maklumat Kapolda tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli Api (MPA) turut diingatkan agar tetap siaga dan berperan aktif dalam pengendalian karhutla.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolsek Muara Kuang IPTU Rangga Saputra, S.H., M.H., menegaskan komitmennya dalam menjaga wilayah dari potensi karhutla.
“Kami terus mengoptimalkan patroli terpadu dan memberikan edukasi kepada warga agar potensi karhutla dapat ditekan. Sinergi dengan masyarakat menjadi kunci mencegah kebakaran sejak dini,” ujarnya.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., turut mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan pentingnya upaya pencegahan.
“Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Saya mengapresiasi jajaran Polsek Muara Kuang yang aktif melakukan patroli terpadu dan memberikan himbauan kepada masyarakat
(Hendrik MA)
Palembang, DETIK NASIONAL.COM II Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan kembali menyoroti potensi penyimpangan anggaran di sektor kesehatan, kali ini mengarah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Dinkes OKI). (27/11/2025).
Dalam pernyataan sikap resmi, SPM menyampaikan temuan awal berupa ketidaksesuaian data kegiatan, dugaan ketidaktepatan pelaksanaan, serta indikasi perbedaan mekanisme pengelolaan anggaran. SPM menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat agar anggaran kesehatan dikelola secara transparan dan sesuai aturan. 
Temuan SPM:
– Data kegiatan yang tercatat tidak sesuai dengan konfirmasi pihak hotel atau tempat kegiatan.
– Ketidaksesuaian jumlah peserta dibandingkan data administrasi kegiatan.
– Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak lengkap.
SPM meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan verifikasi dan audit atas seluruh kegiatan yang datanya dianggap tidak sinkron. Mereka juga menekankan bahwa setiap rupiah anggaran kesehatan harus dipastikan tepat guna dan tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desakan SPM:
1. Verifikasi atas seluruh kegiatan yang datanya dianggap tidak sinkron.
2. Audit penggunaan dana pada program-program Dinkes OKI yang menjadi sorotan.
3. Pemanggilan pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif maupun dugaan kerugian negara.
SPM menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan menyerahkan seluruh data temuan kepada aparat hukum.(hendrik MA)
You cannot copy content of this page