SEMARANG, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah, jajaran BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi BPS Jawa Tengah yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai langkah mempercepat penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 80,10 persen, sebuah capaian yang dinilai sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional.
“Capaian ini luar biasa. Terima kasih kepada seluruh petugas sensus yang telah bekerja di lapangan dan kepada pemerintah daerah yang terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Kita berharap target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPS,” ujar Taj Yasin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh kepala daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry B. Harmadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurut Sonny, perubahan pola ekonomi pascapandemi membuat aktivitas usaha semakin dinamis. Kini, kegiatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan di kawasan perdagangan atau industri, tetapi juga tumbuh dari rumah-rumah masyarakat melalui berbagai model usaha berbasis digital maupun rumahan.
“Sejak tahun 2020 struktur perekonomian mengalami perubahan yang sangat cepat. Hari ini usaha bisa tumbuh dari rumah, sehingga pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi “kompas” dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, penyusunan program pemberdayaan usaha, hingga penyusunan kebijakan investasi di daerah.
Selain itu, berdasarkan hasil sementara Prelist Sensus Ekonomi 2026, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,55 juta unit usaha, menjadikannya provinsi dengan jumlah usaha terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Untuk kategori Usaha Besar, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga nasional, sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menempati posisi kedua secara nasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, data hasil Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” tegas Sonny.
Melalui keikutsertaan dalam Rakorda tersebut, Pemerintah Kota Tegal menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.(* S. Bimantoro )
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Yogyakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan ekologis.
Menurutnya, legislator daerah perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan Bima saat menyampaikan keynote speech pada Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah bertema Menguatkan Kepemimpinan Legislatif Daerah untuk Pembangunan Berkeadilan Ekologis di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (6/8/2026).
“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Bima.
Ia menambahkan, anggota DPRD perlu memiliki arah perjuangan yang jelas dengan memberi perhatian pada isu-isu yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pelestarian lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Bima, persoalan lingkungan merupakan tantangan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor, lintas wilayah, serta kolaborasi antarpemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, Bima mengingatkan agar berbagai instrumen pendanaan hijau tidak diposisikan semata sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan diarahkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang enggak bisa diantisipasi sejak awal,” sambungnya.
Bima juga mengajak para legislator daerah memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, jejaring yang kuat akan memperkaya substansi kebijakan sekaligus memperbesar peluang lahirnya program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.
Ia juga menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan, terutama di kalangan Generasi Z. Karena itu, para legislator daerah diharapkan menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu agenda prioritas dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan masa depan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat struktural akademik, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berlangsung secara wajar sekaligus menjadi momentum penyegaran. Selain karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, pelantikan juga membuka kesempatan bagi pejabat lain untuk mengembangkan karier melalui mutasi maupun promosi.
“Untuk itu saya berharap pergantian jabatan dengan adanya kejadian pelantikan ini akan membuat kinerja Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih baik ke depan. Saya banyak menitipkan harapan kepada pejabat-pejabat yang baru, melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” ujar Mendagri.
Mendagri berharap pelantikan tersebut dapat memotivasi seluruh pegawai Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerja. Ia meyakini bahwa setiap amanah jabatan merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama bertugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri mendukung kepemimpinan para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, sinergi dan kerja sama antarpegawai menjadi kunci dalam memperkuat kinerja organisasi. Terlebih, Kemendagri mengemban peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. 
“Saya berharap dukungan dan kemudian kita berharap doa, doa kita semua Kementerian Dalam Negeri kinerjanya akan lebih baik di masa-masa mendatang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras selama ini dalam pengabdian di Kementerian Dalam Negeri,” tandas Mendagri.
Sebagai informasi, pejabat yang dilantik meliputi Rossy Lambelanova sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Matheos Tan sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Herny Ika S. Hutauruk sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Tiyar Cahya Kusuma sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II BPSDM, Indra Maulana Syamsul Arief sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN, Yasar Lukman YL sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kemendagri, serta pejabat lainnya yang terkait.
Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Tinggi Madya Kemendagri kepada dua pejabat. Mereka adalah Bachril Bakri sebagai Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Andi Ony Prihartono sebagai Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Red
JAKARTA, DN-II Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terpantau sangat tinggi. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran (war undangan) secara daring pada Rabu (05/08/2026), tercatat sebanyak 128.331 pendaftar dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara perwakilan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas partisipasi luas yang ditunjukkan. Menurutnya, tingginya animo publik ini mencerminkan semangat kebangsaan serta kecintaan yang mendalam untuk merayakan detik-detik Proklamasi secara langsung di Istana Kepresidenan.
”Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, yang ingin turut serta merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka,” ujar Mensesneg dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (06/08/2026).
Seiring dengan keterbatasan kuota dan tingginya lonjakan pendaftar, Mensesneg turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil mengamankan kuota undangan pada hari pertama. Kendati demikian, pemerintah memastikan akan kembali membuka gelombang pendaftaran berikutnya pada hari ini, Kamis (06/08/2026).
Mensesneg mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal informasi resmi guna mendapatkan pembaruan terkait tata cara dan jadwal pembukaan kembali pendaftaran. Ia juga mengingatkan peserta agar memerhatikan seluruh ketentuan administratif yang berlaku demi kelancaran proses verifikasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi dan mematuhi seluruh mekanisme yang ditetapkan agar proses pendaftaran gelombang berikutnya dapat berjalan dengan tertib dan lancar,” pungkasnya.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI #RilisKemensetneg
JAKARTA, DN-II Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjalankan 18 operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 12 kepala daerah, yang sebagian besar menjabat sebagai bupati dan wali kota. Kasus terbaru yang ditangani adalah OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 28 Juli 2026.
Di tengah masifnya penindakan di tingkat daerah, belum ada satu pun gubernur yang terjaring OTT pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa level gubernur tidak steril dari dugaan tindak pidana rasuah.
”Penyelidikannya tetap berjalan, hanya saja bukti yang ada belum memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan,” ujar Fitroh saat memberikan keterangan resmi.
Fitroh menekankan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan lembaga antirasuah harus senantiasa berpijak pada alat bukti yang solid serta berada dalam koridor prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak boleh menabrak aturan hukum itu sendiri.
Ia juga menepis secara tegas anggapan miring bahwa KPK melindungi para pejabat setingkat gubernur. Menurutnya, seluruh keputusan penindakan murni didasarkan pada pertimbangan objektivitas dan kecukupan alat bukti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perluasan Sasaran Penindakan dan Kinerja Semester I 2026
Selain menyasar kepala daerah, penindakan KPK sepanjang 2026 juga merambah ke berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lingkungan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Berikut adalah daftar 12 kepala daerah yang terjaring penindakan KPK sepanjang 2026:
Wali Kota Madiun — Maidi
Bupati Pati — Sudewo
Bupati Pekalongan — Fadia Arafiq
Bupati Rejang Lebong — M. Fikri Thobari
Bupati Cilacap — Syamsul Auliya Rachman
Bupati Tulungagung — Gatut Sunu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati Muara Enim — Edison
Bupati Kuantan Singingi — Suhardiman Amby
Bupati Langkat — Syah Afandin
Bupati Sukoharjo — Etik Suryani
Bupati Lombok Barat — Lalu Ahmad Zaini
Bupati Pemalang — Anom Widiyantoro
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kinerja penindakan pada Semester I 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tercatat dari peningkatan pelimpahan perkara yang melonjak dari 46 kasus menjadi 76 kasus.
Setyo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara ini akan terus berlanjut secara transparan hingga tahap persidangan serta optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery). Tim Red
#NewsUpdate #KPK #OTT2026 #KorupsiKepalaDaerah #AntiKorupsi
Brebes, DN-II Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan oleh jajaran Kodim 0713/Brebes. Melalui Koramil 11/Paguyangan, Kodim 0713/Brebes melaksanakan kegiatan dropping air bersih bagi warga Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, pada Kamis (06/08/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan Tahun Anggaran 2026.
Sejak pagi hari, satu unit mobil tangki air milik BPBD Bumiayu tiba di lokasi untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Kehadiran aparat TNI bersama pemerintah daerah dan BPBD disambut antusias oleh warga yang telah menunggu dengan membawa berbagai wadah penampungan air, mulai dari jeriken, ember hingga drum. Bagi masyarakat, bantuan tersebut menjadi harapan besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Danramil 11/Paguyangan Kapten Arm Sukirno beserta anggota Koramil. Turut hadir Kepala Desa Kedungoleng Tasir, S.Pd., Kepala Dusun II Desa Kedungoleng Ibu Karyawati, personel BPBD Bumiayu yang dipimpin Budi bersama tiga anggotanya, serta warga Desa Kedungoleng yang menjadi penerima manfaat.
Sasaran pendistribusian air bersih difokuskan kepada masyarakat Dusun Cipanas, Desa Kedungoleng. Sebanyak 250 kepala keluarga atau 319 jiwa menerima manfaat dari bantuan tersebut. Distribusi dilakukan secara tertib dengan pengawasan aparat TNI dan pemerintah desa sehingga seluruh warga dapat memperoleh air bersih secara merata.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Danramil 11/Paguyangan Kapten Arm Sukirno mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, keberadaan TNI tidak hanya menjalankan tugas di bidang pertahanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi bencana maupun kekeringan.
“Kami berharap bantuan air bersih ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Koramil akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD apabila kebutuhan masyarakat masih terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kedungoleng Tasir, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0713/Brebes, Koramil 11/Paguyangan, serta BPBD Bumiayu atas perhatian dan kepeduliannya terhadap warga. Menurutnya, musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan sejumlah sumber mata air mengalami penurunan debit sehingga masyarakat membutuhkan suplai air bersih.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan seluruh pihak yang telah membantu masyarakat Desa Kedungoleng. Bantuan ini sangat berarti bagi warga, khususnya di Dusun Cipanas yang mengalami kesulitan air bersih,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kegiatan dropping air bersih merupakan implementasi nyata dari peran TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.
“Kehadiran TNI harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan dropping air bersih ini, kami ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau. Kodim 0713/Brebes akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh unsur terkait untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus dijaga sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah,” tegas Dandim.
Selain melaksanakan distribusi air bersih, personel Koramil juga melakukan pemantauan terhadap kondisi wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah desa guna mengantisipasi apabila kekeringan masih berlanjut. Setiap perkembangan situasi di lapangan akan terus dilaporkan kepada komando atas sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah selanjutnya.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat kembali menunjukkan peran penting dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Diharapkan kerja sama tersebut mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga kehadiran TNI senantiasa dirasakan manfaatnya dalam setiap situasi dan kondisi. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (6/8/2026).
Pertemuan resmi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Laporan Perkembangan Program Strategis TNI
Berdasarkan keterangan resmi dari narasumber terkait, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan melaporkan secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang dijalankan oleh jajaran TNI. Program-program tersebut difokuskan untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beberapa poin utama program yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
Pembangunan Infrastruktur Desa: Progres pembangunan 2.500 jembatan desa di berbagai pelosok tanah air yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026 guna memperlancar konektivitas warga.
Penyediaan Akses Air Bersih: Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia guna mengatasi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.
Elektrifikasi Pedesaan: Akselerasi program listrik masuk desa, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang terus berjalan secara berkesinambungan.
Bakti Sosial Serentak: Persiapan pelaksanaan Bhakti Sosial TNI yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Arahan Khusus Menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Selain melaporkan program yang sedang berjalan, pertemuan ini juga membahas bentuk dukungan penuh TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
”Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI dapat menghadirkan sesuatu yang spesial dan berdampak langsung bagi masyarakat, sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa dan negara.”
Melalui sinergi dan langkah nyata ini, TNI terus memperkuat perannya secara optimal—tidak hanya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses kebutuhan dasar, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Red
BREBES, DN-II Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 04 Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang memuat narasi dugaan pengerjaan asal-asalan serta kerusakan parah pada proyek revitalisasi sekolah, Kamis (6/8/2026).
Langkah ini ditempuh untuk meluruskan informasi di tengah masyarakat serta menegakkan prinsip perimbangan dan akurasi jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Poin Utama Klarifikasi P2SP
Dalam keterangan resminya, P2SP menyampaikan beberapa poin penting untuk mendudukkan persoalan pada porsi yang sebenarnya:
Bukan Kerusakan Struktural: Bagian dinding pagar yang disorot dalam pemberitaan dipastikan bukan merupakan kegagalan konstruksi atau akibat pengurangan spesifikasi teknis. Kondisi tersebut adalah muai susut atau penyesuaian struktural minor yang wajar pada fase awal pengerasan bangunan baru, terutama akibat paparan cuaca ekstrem yang berganti-ganti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek Masih Berjalan: Pelaksanaan revitalisasi masih berada dalam masa konstruksi dengan alokasi waktu hingga November 2026. Oleh karena itu, tudingan bahwa bangunan rusak dan hanya ditambal seadanya dinilai tidak akurat. Tim secara berkala melakukan quality control dan penyempurnaan akan diselesaikan tuntas sebelum serah terima akhir.
Transparansi Anggaran: Proyek pembangunan pagar dan revitalisasi ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta tenaga ahli lokal, serta senantiasa mematuhi Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Proyek ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.040.000.000.
Keterbukaan Komunikasi
P2SP menyatakan sangat menghargai fungsi kontrol sosial dari media massa dan masyarakat. Kendati demikian, pihak panitia menyayangkan adanya narasi yang langsung mengaitkan temuan tersebut dengan indikasi pelanggaran hukum berat tanpa adanya audit teknis atau konfirmasi menyeluruh terlebih dahulu kepada pelaksana.
Pihak P2SP bersama pihak sekolah menegaskan selalu terbuka bagi siapa saja baik dinas terkait, pemerhati pendidikan, maupun insan pers untuk melakukan peninjauan langsung secara objektif di lapangan dengan didampingi oleh tenaga teknis.
Melalui hak jawab ini, pihak P2SP meminta kepada pihak redaksi media terkait untuk memuat klarifikasi secara proporsional demi pemulihan nama baik institusi sekolah serta panitia pembangunan.
Atmo/Tim
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam kegiatan konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Dalam keterangannya, Menko Polkam mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial. “Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” tegasnya.
Menko Polkam memastikan kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan terkendali berkat sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, serta komponen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional. “Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali,” ujarnya.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, ketenangan, dan kondusivitas bangsa. “Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kondusivitas bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI berkomitmen untuk terus menjadi benteng pertahanan negara yang Profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer seperti perang siber, disinformasi, dan gangguan stabilitas dalam negeri. Melalui penguatan interoperabilitas antar matra, modernisasi alutsista, pembinaan teritorial bersama rakyat, serta sinergi dengan Polri dan seluruh komponen bangsa lainnya. RED
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page