Kabupaten Tegal, DN-II Polres Tegal melalui Yayasan Bhayangkari Cabang Tegal melaksanakan kegiatan rekrutmen relawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis, Rabu (8/4/2026) di Gedung Tantya Sudhirajati Polres Tegal.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. bersama Pejabat Utama Polres Tegal serta pengurus Bhayangkari Cabang Tegal.
Rekrutmen ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam peningkatan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Tegal.
Dalam sambutannya, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses seleksi relawan, namun juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui program SPPG.
“Saat ini Polres Tegal telah mengoperasikan empat SPPG. Kami berharap keberadaan fasilitas ini dapat memastikan pendistribusian makanan yang sehat dan layak bagi anak-anak sekolah,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa program SPPG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dikawal bersama agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Program ini merupakan inisiasi strategis dari Bapak Presiden, sehingga Polri berkomitmen untuk mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Kapolres juga mengajak para relawan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam menjaga kualitas makanan.
“Mari kita satukan tekad untuk menjaga standar higienitas dan nutrisi dalam setiap proses pengolahan makanan. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi kasus keracunan makanan, seluruh pihak diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan setiap tahapan pengolahan makanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Melalui kegiatan ini, Polres Tegal berharap para relawan yang terpilih nantinya dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. ( S. Bimantoro )
Kabupaten Tegal, DN-II Polres Tegal melalui Satuan Lalu Lintas menunjukkan kesiapan penuh dalam mengawal proses pemberangkatan calon jemaah haji Tahun 1447 H / 2026 dengan menghadiri sekaligus memimpin koordinasi pengamanan dalam rapat lintas instansi yang digelar di Gedung Chandra Kirana Lantai 2 Setda Kabupaten Tegal, Selasa (7/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Tegal yang dipimpin oleh Kabag Ops bersama Kasatlantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, S.T.K., S.I.K., M.H. hadir untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, khususnya di bidang lalu lintas, dapat direncanakan secara matang demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah.
Polres Tegal melalui Satlantas menjadi garda terdepan dalam menyusun strategi pengaturan arus lalu lintas, termasuk menentukan jalur masuk, titik penyekatan, hingga lokasi parkir pengantar. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan serta potensi gangguan keamanan saat proses pemberangkatan berlangsung.
Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan, di antaranya penerapan akses masuk melalui Jalan Gajah Mada, penyekatan kendaraan pengantar sejak simpang empat Patung Obor, serta sterilisasi jalur Korpri hingga Brigif untuk kelancaran pergerakan bus jemaah. Selain itu, Polres Tegal juga menyiapkan kendaraan pengawalan serta personel di titik-titik strategis.
Tidak hanya pengaturan lalu lintas, Polres Tegal juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyiapkan personel untuk membantu jemaah lanjut usia serta memastikan fasilitas pendukung seperti area parkir dan mushola darurat dapat dimanfaatkan dengan baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasatlantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, S.T.K., S.I.K., M.H. menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam momentum penting seperti pemberangkatan ibadah haji. 
“Polri hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kami juga mengimbau kepada para pengantar agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Polres Tegal juga akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran, seperti penggunaan kendaraan bak terbuka maupun odong-odong yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Melalui kesiapan dan sinergi yang kuat, Polres Tegal berkomitmen memberikan pelayanan maksimal sehingga para calon jemaah haji dapat berangkat dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. ( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Penyakit campak mulai menunjukkan tren peningkatan di wilayah kerja Puskesmas Brebes dalam dua bulan terakhir. Meski secara medis dapat menyerang lintas usia, saat ini seluruh temuan kasus didominasi oleh kelompok anak-anak. (8/4/2026).
Tren Kasus dan Sebaran Pasien
Berdasarkan data surveilans Puskesmas Brebes, peningkatan kasus mulai terdeteksi sejak memasuki periode Maret 2026. Berikut rincian sebaran kasusnya:
Maret 2026: Terdeteksi sebanyak 3 pasien.
April 2026: Ditemukan tambahan 1 pasien baru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga saat ini, pihak Puskesmas terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi kesehatan para pasien yang seluruhnya masih berada di kategori usia anak-anak.
Gejala Khas: Lebih dari Sekadar Flu
Kepala Puskesmas Brebes, Sukamdi, S.Pd., M.Kes., melalui petugas lapangan, Eros (Nurse), menghimbau orang tua untuk mengenali gejala spesifik campak agar tidak terlambat dalam penanganan.
“Gejala utamanya diawali demam tinggi yang disertai batuk dan pilek berat. Ciri yang paling menonjol adalah munculnya ruam atau bintik merah di sekujur tubuh, yang terkadang menimbulkan rasa gatal,” jelas Eros.
Terkait penanganan medis, Puskesmas Brebes saat ini menerapkan pengobatan simptomatik. Fokus utama petugas adalah meredakan gejala yang dikeluhkan pasien, seperti pemberian antipiretik (penurun panas) serta obat batuk dan pilek yang sesuai dosis anak.
Prosedur Isolasi Ketat 28 Hari
Mengingat campak disebabkan oleh Paramyxovirus yang sangat menular melalui droplet (percikan udara) maupun kontak fisik, pihak kesehatan menetapkan prosedur isolasi yang cukup panjang.
Masa Isolasi: Pasien diwajibkan menjalani istirahat total/isolasi mandiri selama 28 hari.
Tujuan: Memutus rantai penularan di lingkungan tempat tinggal. Selama masa ini, pasien dilarang keras melakukan kontak fisik dengan orang lain, terutama mereka yang belum memiliki kekebalan (imunisasi).
Klarifikasi Terkait Isu Pasien di Rumah Sakit
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak medis juga memberikan edukasi agar masyarakat tidak keliru membedakan antara campak dan cacar air, karena keduanya memiliki jenis virus dan manifestasi klinis yang berbeda.
Menanggapi isu yang beredar mengenai adanya 44 warga yang diisolasi di rumah sakit, Kepala Puskesmas Brebes, Sukamdi, S.Pd., M.Kes., memberikan klarifikasi bahwa data tersebut bukan berada di bawah wewenangnya.
“Terkait data pasien yang dirawat atau diisolasi di rumah sakit, hal tersebut merupakan kewenangan dan wilayah data pihak rumah sakit yang bersangkutan. Kami fokus pada penanganan dan pemantauan di wilayah kerja Puskesmas,” tutupnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Harapan warga Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, untuk menikmati akses air bersih dari PDAM belum sepenuhnya terealisasi. Meski infrastruktur jaringan telah diresmikan sejak akhir tahun lalu, warga di enam wilayah RT melaporkan hingga kini aliran air tak kunjung sampai ke rumah mereka. (8/4/2026).
Kaur Perencanaan Desa Banjaranyar, Isron, mengungkapkan bahwa kendala distribusi ini melanda warga di RW 05, mencakup RT 01 hingga RT 06. Di wilayah RT 01 saja, terdapat sedikitnya 150 warga yang sangat menantikan kepastian operasional fasilitas publik tersebut.
“Di sana RT 01 sampai dengan 06 di wilayah RW 05, air memang belum mengalir. Tadi pagi ada petugas PDAM yang datang untuk melakukan pendataan,” ujar Isron saat memberikan keterangan di Kantor Desa Banjaranyar.
Sudah Diresmikan Sejak Akhir 2025
Persoalan ini menjadi sorotan warga lantaran proyek pemasangan jaringan PDAM tersebut secara seremonial telah diresmikan oleh Bupati pada pengujung tahun 2025. Namun, pasca-peresmian, operasional teknis di lapangan seolah jalan di tempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait beban biaya, Isron menegaskan bahwa sejauh ini warga belum dibebani biaya abonemen atau tagihan lainnya karena manfaat air memang belum dirasakan.
“Masyarakat belum membayar (abonemen). Prinsipnya, kalau mengalir baru bayar. Tugas kami di desa adalah mengawal hingga proses pemasangan jaringan ini benar-benar tuntas,” imbuhnya.
Pihak pemerintah desa berharap PDAM segera mengambil langkah konkret agar infrastruktur yang telah dibangun tidak menjadi proyek mangkrak. “Harapan warga sederhana, air segera mengalir untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkas Isron.
Tanggapan PDAM Tirta Baribis
Di sisi lain, Humas PDAM Tirta Baribis Brebes, Yudi Triono Raharjo, memberikan keterangan yang kontras dengan kondisi di lapangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026), pihaknya mengklaim bahwa distribusi air di wilayah tersebut sudah berjalan.
“Untuk wilayah Dukuh Bangon, Desa Banjaranyar, air sebenarnya sudah mengalir,” singkat Yudi.
Adanya perbedaan informasi antara pihak desa dan manajemen PDAM ini menyisakan tanda tanya besar bagi warga. Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu realisasi nyata dari hasil pendataan petugas di lapangan agar air bersih benar-benar mengucur di bak mandi mereka.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Semangat gotong royong ditunjukkan oleh warga dan pengelola wisata di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes. Pasca-libur Lebaran Idul Fitri 2026, mereka bahu-membahu melakukan pengurugan lahan di pemakaman Mbah Kerti yang berlokasi di wilayah RT 01/RW 01.
Djarot, salah satu pengurus Pantai Randusanga Indah (Parin), mengungkapkan bahwa inisiatif ini muncul dari kepedulian rekan-rekan pengelola terhadap kondisi fasilitas umum, khususnya tempat pemakaman lokal.
Sumber Dana dari Sisa Pengelolaan Wisata
Dana awal pengurugan ini berasal dari sisa hasil kerja keras 11 orang pengelola Pantai Randusanga Kulon Indah selama masa puncak kunjungan wisatawan pasca-Lebaran, Maret 2026 lalu.
“Urugan ini bersumber dari sisa hasil kerja kami selama 14 hari bertugas di pantai. Terkumpul dana sebesar Rp7 juta dari 11 orang pengelola untuk mengawali proses pengurugan makam ini,” ujar Djarot.(8/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan Luar Biasa dari Masyarakat
Meski kepanitiaan resmi belum terbentuk sepenuhnya, aksi spontan ini mendapat sambutan hangat dari warga. Djarot menyebutkan bahwa bantuan terus mengalir, baik dalam bentuk material maupun finansial.
Donasi Material: Warga telah menyumbangkan sebanyak 30 dam truk tanah urug.
Donasi Operasional: Bantuan tersebut sudah termasuk biaya leveransir (pengiriman) hingga ke lokasi.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Selain dari internal pengelola, dukungan masyarakat sangat luar biasa. Saat ini sudah ada tambahan 30 dam urugan dari para donatur warga,” tambahnya.
Harapan Dukungan Pemerintah
Djarot menyampaikan apresiasi terdalam kepada seluruh pihak yang terlibat, baik yang menyumbangkan tenaga, pikiran, maupun materi. Ia berharap aksi swadaya ini bisa memicu perhatian yang lebih besar dari pihak pemangku kebijakan.
“Saya secara pribadi dan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Pesan saya, mari kita terus jaga kerja sama ini. Kami juga sangat berharap Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) dapat ikut mendukung dan memberikan perhatian pada upaya perbaikan makam ini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Pemerintah secara resmi memulai proses transisi pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Langkah strategis ini dilakukan seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan bahwa momentum pengalihan ini sangat selaras dengan agenda legislasi yang sedang disiapkan oleh pihaknya. Menurutnya, kesepahaman antara Kemensos dan Kemenhan akan menjadi poin penting dalam bahan legislasi yang diajukan DPD RI.
”Proses perubahan regulasi ini harus dilakukan secara hati-hati dan cermat guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih aturan di masa mendatang,” ujar Sultan dalam keterangannya.
Arahan Presiden Prabowo
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pengalihan wewenang ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Secara administratif, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua kementerian telah disepakati.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Secara teknis MoU sudah dilakukan. Saat ini fokus kita adalah menyelesaikan payung hukumnya melalui revisi regulasi agar memiliki landasan yang kuat,” tegas Agus Jabo.
Masa Transisi Satu Tahun
Meski proses pengalihan telah dimulai, pengelolaan TMPNU tidak langsung berpindah sepenuhnya. Agus menambahkan bahwa akan ada masa transisi selama satu tahun di mana pengelolaan akan dilakukan secara bersama-sama oleh Kemensos dan Kemenhan.
Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, pengalihan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Taman Makam Pahlawan sebagai ruang edukasi kebangsaan dan patriotisme bagi generasi muda.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi kawasan pesisir. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (07/04/2026), Kepala Negara menginstruksikan agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dipercepat dan menjadi prioritas utama tahun ini.
Progres Pembangunan Tahap Awal
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa proyek ini telah berjalan dalam beberapa fase. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merampungkan pembangunan di 100 titik strategis.
Tahap I: 65 titik telah dibangun.
Tahap II: 35 titik sedang dalam proses pengerjaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Target: Seluruh 100 titik tersebut diproyeksikan selesai pada akhir Mei 2026.
Ekspansi Besar-Besaran ke Indonesia Timur
Pemerintah tidak berhenti pada angka 100. Sebagai langkah strategis untuk memeratakan ekonomi, Presiden Prabowo telah menyiapkan rencana besar untuk membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih tambahan.
”Pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 kampung nelayan akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026 ini, dengan fokus utama di wilayah Indonesia Timur,” ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup dua pilar penting lainnya:
Penguatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan teknis dan manajerial bagi masyarakat pesisir.
Aspek Pengelolaan: Memastikan keberlanjutan ekonomi di setiap kampung yang telah dibangun.
Modernisasi Armada: Kerja Sama dengan Inggris
Selain infrastruktur darat, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris. Langkah ini diambil untuk memodernisasi peralatan tangkap nelayan Indonesia.
Saat ini, pihak KKP sedang melakukan analisis teknis mendalam terkait kesiapan industri galangan kapal dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa industri domestik mampu memenuhi target pengerjaan kapal dalam kurun waktu dua tahun, sejalan dengan semangat kemandirian industri maritim nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Sumber: BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KampungNelayanMerahPutih
#EkonomiMaritim
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pintu Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari langkah strategis membangun karakter generasi muda Indonesia. Program bertajuk “Istana untuk Siswa Sekolah” ini resmi dimulai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (07/04/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program ini menjadi pelengkap dari deretan kebijakan prioritas lainnya, seperti program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
”Presiden ingin para siswa tidak hanya belajar dari buku, tapi melihat langsung di mana keputusan-keputusan besar bagi bangsa ini diambil. Ini adalah upaya memupuk nasionalisme sejak dini,” ujar Seskab Teddy kepada awak media.
Mengenal Sejarah dan Sistem Pemerintahan
Dalam kunjungan perdana tersebut, para pelajar diajak mengikuti agenda yang interaktif, meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diskusi & Tanya Jawab: Berdialog langsung mengenai isu-isu kebangsaan.
Tur Edukasi: Berkeliling area Istana untuk mempelajari sejarah panjang bangsa Indonesia.
Pengenalan Ruang Strategis: Melihat dari dekat ruangan yang digunakan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ekspansi ke Seluruh Penjuru Negeri
Seskab menegaskan bahwa program ini tidak akan berpusat di Jakarta saja. Kedepannya, seluruh Istana Kepresidenan di berbagai daerah akan dibuka untuk program serupa. Pemerintah berkomitmen memfasilitasi sekolah-sekolah dari luar Pulau Jawa agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengunjungi simbol kedaulatan negara tersebut.
Mekanisme Pendaftaran
Bagi sekolah yang berminat mengikuti program ini, pemerintah membuka jalur pendaftaran resmi. Pihak sekolah dapat mengajukan permohonan melalui:
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
Sekretariat Kabinet (Setkab)
Nantinya, Sekretariat Presiden akan mengatur jadwal kunjungan secara berkala guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#IstanaUntukSiswa
#GenerasiEmas2045
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi perusahaan pelat merah dapat dituntaskan pada tahun ini guna menciptakan ekosistem bisnis negara yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif di kancah global.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/04/2026).
Konsolidasi Besar-Besaran: Logistik dan Aset
Dony menjelaskan bahwa salah satu strategi utama dalam transformasi ini adalah langkah konsolidasi atau penggabungan sejumlah perusahaan di sektor strategis.
Sektor Logistik: Pemerintah akan menyatukan 15 perusahaan ke dalam satu entitas perusahaan logistik nasional. Langkah ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik nasional yang selama ini dinilai kurang efisien.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengelolaan Aset: Penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset juga tengah dilakukan untuk membentuk entitas yang lebih besar dan memiliki daya saing kuat.
Modernisasi Transportasi Publik
Selain pembenahan internal, pemerintah fokus pada penguatan sektor transportasi publik, khususnya perkeretaapian. Fokus utama saat ini adalah akselerasi elektrifikasi jalur kereta api pada rute-rute padat penumpang.
Beberapa rute strategis yang masuk dalam target elektrifikasi meliputi:
Jakarta – Rangkasbitung
Jakarta – Cikampek
Jakarta – Sukabumi
”Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan transportasi bagi masyarakat luas,” ujar Dony.
Ketahanan BUMN di Tengah Gejolak Global
Menanggapi dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah, Dony memastikan bahwa secara umum kinerja BUMN masih berada dalam kategori stabil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski ia mengakui adanya sedikit penurunan traffic di sektor penerbangan akibat pembatasan rute-rute internasional tertentu, dampak tersebut tidak memberikan guncangan berarti bagi performa keseluruhan BUMN.
”Restrukturisasi ini bukan sekadar penggabungan, tapi memastikan setiap BUMN memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” pungkas Dony.
Red/Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#TransformasiBUMN
#PrabowoSubianto
TANGERANG, DN-II Alokasi Dana Desa (DD) yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan di tingkat akar rumput kini menjadi sorotan tajam di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Penelusuran data anggaran dari tahun 2022 hingga proyeksi 2025 mengungkap pola pengulangan kegiatan dan lonjakan angka yang memicu dugaan pelanggaran terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pola Copy-Paste dan Indikasi Anggaran Ganda
Berdasarkan data yang dihimpun, ditemukan kecenderungan pengulangan item pekerjaan serupa dalam satu tahun anggaran dengan nilai fantastis. Pada tahun 2023, proyek “Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Drainase/Gorong-gorong)” tercatat muncul tiga kali dengan akumulasi nilai mencapai lebih dari Rp316 juta.
Hal ini diduga menabrak Pasal 26 ayat (4) UU Desa, di mana Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien. Munculnya anggaran ganda pada objek fisik yang sama berpotensi melanggar azas efisiensi dan indikasi kerugian negara.
Ketahanan Pangan dan Dana Mendesak yang Fantastis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sektor ketahanan pangan juga menjadi sorotan. Pada tahun 2024, alokasi “Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)” melonjak drastis melalui tiga kali pencairan dengan total Rp192 juta.
Kecurigaan publik juga tertuju pada laporan tahun 2022, di mana pos “Keadaan Mendesak” menyerap anggaran hampir setengah miliar rupiah (Rp496,8 juta). Ketimpangan prioritas terlihat nyata dibandingkan sektor pemberdayaan perempuan yang hanya dijatah Rp47 juta.
”Perlu dipastikan secara fisik, apakah ribuan bibit tersebut benar-benar sampai atau hanya sekadar angka di atas kertas. Jika fiktif, ini masuk ranah Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap salah satu praktisi hukum di Tangerang.
Penyertaan Modal BUMDes 2025: Potensi Lubang Hitam
Memasuki tahun 2025, muncul pos baru yang signifikan yakni Penyertaan Modal sebesar Rp324.989.825. Nilai ini setara dengan hampir 21% dari total Pagu (Rp1,52 Miliar). Tanpa transparansi unit usaha, angka ini dikhawatirkan melanggar PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang mewajibkan pengelolaan modal dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Aparat Desa Bungkam, Melanggar Hak Informasi Publik?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegal Kunir Kidul memilih bungkam dan enggan memberikan rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LPPDes.
Sikap tertutup ini dinilai melanggar:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Masyarakat berhak mengetahui rencana dan laporan penggunaan anggaran negara.
Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2014: Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendesak Taring Inspektorat dan APH
Jika temuan di lapangan tidak sinkron dengan data penyaluran yang diperbarui per 4 April 2026 ini, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Tangerang didesak untuk segera turun tangan.
”Anggaran negara bukan warisan pribadi. Setiap rupiah yang keluar harus bisa dibuktikan dengan fisik bangunan atau peningkatan ekonomi rakyat, bukan sekadar entri data di sistem keuangan,” tegas sumber investigasi pada Selasa, 7 April 2026.
Sesuai Pasal 82 UU Desa, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan dugaan penyimpangan pembangunan desa kepada pihak berwenang. Kini, bola panas ada di tangan Inspektorat untuk membuktikan apakah “Rapor Merah” ini adalah kelalaian administrasi ataukah tindak pidana korupsi yang terstruktur.
(Team/Red)
You cannot copy content of this page