LANNY JAYA, DN-II Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah penugasan, personel TNI dari Satgas Yonif 511/DY menggelar aksi sosial bertajuk “TNI Berbagi Berkat” di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Papua Pegunungan, pada Sabtu (20/06/2026).
Kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Satgas Yonif 511/DY ini menyasar keluarga prasejahtera serta masyarakat lanjut usia (lansia) di daerah tersebut. Paket sembako yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, serta sejumlah bantuan nutrisi tambahan guna membantu pemenuhan kebutuhan dapur warga sehari-hari.
Danpos Malagai, Kapten Inf Sena Nurjabbar S.Tr (Han), menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk senantiasa hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat.
“Kehadiran kami di tanah Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Papua. Aksi ‘Berbagi Berkat’ ini adalah wujud nyata kasih dan kepedulian kami. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi sekaligus membawa kebahagiaan bagi warga,” ujar Kapten Inf Sena Nurjabbar dalam keterangannya.
Proses pendistribusian bantuan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui metode door to door atau mendatangi rumah warga secara langsung. Selain memberikan bantuan, para prajurit menyempatkan diri untuk berinteraksi lebih dekat, guna mendengarkan aspirasi serta kondisi terkini masyarakat di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi simpatik ini pun mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Salah satu warga Kampung Numbukawi, Mama Cakra, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh personel Pos Malagai.
Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511/DY berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, menciptakan suasana yang harmonis, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Red
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan aset negara guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/06/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap penguatan aset nasional. Fokus utama kebijakan ini adalah mempercepat transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong sektor-sektor ekonomi baru sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional.
Optimalisasi Sektor Ekonomi Baru
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif ekonomi baru. Strategi yang diusung adalah integrasi pariwisata dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional (MICE). Langkah ini dinilai efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak kunjungan wisatawan, serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akselerasi Konsolidasi BUMN
Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden memberikan arahan khusus mengenai keberlanjutan proses konsolidasi dan transformasi BUMN. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya merampingkan struktur perusahaan pelat merah agar lebih lincah dan berdaya saing.
Data menunjukkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, pemerintah telah berhasil mengonsolidasikan sebanyak 258 entitas. Langkah perampingan ini diharapkan mampu membawa dampak signifikan, di antaranya:
Peningkatan Efisiensi: Menghilangkan tumpang tindih operasional antar-entitas.
Penguatan Tata Kelola: Menciptakan manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pengurangan Beban Negara: Menekan biaya operasional (cost of doing business) yang selama ini menjadi tanggungan negara.
Pemerintah optimistis bahwa transformasi yang dilakukan secara bertahap ini akan memperkokoh fondasi ekonomi nasional, sekaligus memastikan bahwa aset-aset negara dapat dikelola secara profesional demi kemakmuran rakyat yang lebih merata.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
BREBES, DN-II Suasana haru dan khidmat menyelimuti kawasan Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada Senin (22/6/2026). Ratusan warga, pelaku UMKM, hingga penggiat lingkungan berkumpul dalam kegiatan Istighosah bertajuk “Mengetuk Pintu Langit, Membuka Pintu Gerbang”.
Kegiatan ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan bentuk ikhtiar spiritual sekaligus pernyataan sikap tegas masyarakat atas penutupan akses pintu gerbang wisata Waduk Malahayu yang dinilai mematikan roda ekonomi lokal.
Menyuarakan Keresahan Ekonomi
Dalam forum curah pendapat, perwakilan Masjaka Babakan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Geger Halang memaparkan dampak nyata penutupan akses tersebut. Para pelaku UMKM mengeluhkan anjloknya pendapatan secara drastis sejak gerbang wisata tidak dapat diakses publik.
“Penutupan akses ini mematikan ekonomi kreatif dan perdagangan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan,” ungkap salah satu perwakilan pelaku UMKM di lokasi kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinyal Positif dari Pemerintah
Kepala Desa Malahayu, Djunaedi, dalam sambutannya memberikan kabar yang cukup melegakan bagi warga. Ia menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak berwenang terkait tuntutan pembukaan kembali akses tersebut.
“Alhamdulillah, tadi saya sudah berkomunikasi langsung dengan Bapak Kepala Balai. Beliau menyampaikan bahwa insya Allah, apa yang kita upayakan hari ini akan membuahkan hasil; gerbang akses wisata akan segera dibuka,” ujar Djunaedi yang disambut sorak sorai dan rasa syukur para hadirin.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes, pihak Provinsi yang hadir, serta rekan-rekan penggerak seperti Mas Caka yang telah mengawal proses advokasi ini.
Desakan Kepada Pemerintah Pusat
Meski telah mendapat sinyal positif, masyarakat tetap menegaskan posisi mereka. Ketua Pokdarwis Geger Halang, Suroto, menyatakan bahwa penutupan akses wisata selama ini bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Prinsip pariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat serta memelihara kelestarian alam. Penutupan akses justru mencederai semangat otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegas Suroto.
Sebagai langkah konkret, Pokdarwis Geger Halang bersama Masjaka Babakan, KPS Kabupaten Brebes, Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup BUMI SANG RATU, dan Pemerintah Desa Malahayu melayangkan permohonan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami memohon Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) untuk segera membuka kembali pintu gerbang akses masuk objek wisata Waduk Malahayu demi keberlangsungan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan,” pungkas Djunaedi.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama, berharap kebijakan yang diambil nantinya memberikan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem kawasan Waduk Malahayu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red) Casroni
Lokasi: Waduk Malahayu, Brebes
Tanggal: 22 Juni 2026
Kota Tegal, DN-II Warga RW 5 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, mengharapkan adanya keringanan skema pembayaran bagi warga yang ingin melakukan pemasangan sambungan baru air bersih dari PDAM Tirta Bahari Kota Tegal. (21/6/2926).
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PKK RW 5 Kelurahan Slerok, Ika Irmawati, di sela-sela kegiatan rapat rutin PKK di aula gedung serbaguna, Minggu (21/06/2026).
Ika menjelaskan bahwa saat ini biaya pemasangan sambungan baru mencapai Rp 2,5 juta per Kartu Keluarga (KK). Nominal tersebut dirasa cukup memberatkan warga karena mengharuskan uang muka (DP) sebesar Rp 1,5 juta, sementara sisa Rp 1 juta dicicil sebanyak 10 kali.
”Kami menginginkan adanya keringanan bagi warga. Kami mengusulkan agar uang muka bisa diturunkan menjadi Rp 500.000, dan sisanya dicicil Rp 200.000 sebanyak 10 kali,” ungkap Ika kepada awak media.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasi Humas PDAM Kota Tegal, Didik, yang hadir dalam acara sosialisasi sambungan pipa jaringan dan sambungan baru tersebut, memberikan penjelasannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Didik mengakui bahwa kebijakan pemasangan sambungan PDAM Tirta Bahari Kota Tegal untuk tahun 2026 ini memang diprioritaskan dengan sistem pembayaran tunai (cash). Namun, ia memastikan bahwa aspirasi warga RW 5 Kelurahan Slerok akan segera ditindaklanjuti.
”Usulan dari warga RW 5 Kelurahan Slerok ini akan saya sampaikan kepada atasan dan pihak manajemen agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut,” ujar Didik.
Selain membahas biaya pemasangan, dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan rincian biaya abonemen bulanan untuk penggunaan air sebesar 10 meter kubik. Rinciannya meliputi biaya pemakaian sebesar Rp 45.000, biaya perawatan Rp 8.000, dan biaya sampah Rp 3.000, sehingga total tagihan bulanan warga adalah sebesar Rp 56.000.
Reporter: Teguh
Purwokerto, DN-II Sorak sorai, tepuk tangan, dan gelak tawa pecinta sepak bola menggema di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 071/Wijayakusuma saat puluhan anggota dan masyarakat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026. Minggu (21/6/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan Makorem tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antara prajurit TNI, keluarga besar Korem, dan masyarakat.
Sejak beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, peserta mulai memadati lokasi nobar. Berbagai kalangan hadir, mulai dari prajurit, PNS, anggota Persit Kartika Chandra Kirana, hingga masyarakat umum yang memiliki kecintaan yang sama terhadap olahraga sepak bola.
Mereka duduk berdampingan tanpa sekat, menikmati suasana hangat yang penuh keakraban.
Layar monitor besar yang menayangkan pertandingan menjadi pusat perhatian. Namun di balik itu, tersimpan makna yang lebih besar. Nobar tersebut menjadi simbol bahwa olahraga mampu menyatukan berbagai latar belakang dalam satu semangat yang sama.
Nobar yang diselenggarakan ini, merupakan salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi sosial sekaligus membangun kedekatan emosional antara TNI dan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sepak bola adalah bahasa universal yang dipahami semua kalangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan suasana yang hangat, membangun kebersamaan, serta mempererat silaturahmi antara prajurit dan masyarakat. Semangat sportivitas yang ditunjukkan para atlet dunia diharapkan dapat menginspirasi kita semua dalam kehidupan sehari-hari.
Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan sederhana seperti nobar memiliki nilai strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah beragam perbedaan yang ada, masyarakat dapat berkumpul dalam suasana yang positif dan penuh kegembiraan.
Suasana semakin semarak saat pertandingan memasuki momen-momen penting. Sorakan spontan terdengar ketika peluang emas tercipta, sementara tepuk tangan riuh mengiringi setiap aksi menarik yang tersaji di lapangan. Tidak sedikit mereka terlihat larut dalam euforia pertandingan, saling berdiskusi dan berbagi prediksi skor dengan penuh antusias.
Bagi sebagian peserta, kegiatan tersebut bukan hanya tentang sepak bola. Ada nilai kebersamaan yang dirasakan ketika dapat berkumpul dan berinteraksi dengan sesama warga maupun prajurit TNI dalam suasana yang santai dan bersahabat.
Salah seorang warga yang hadir mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar yang diselenggarakan Makorem 071/Wijayakusuma. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu menghadirkan kedekatan yang lebih nyata antara TNI dan masyarakat.
“Kami merasa sangat diterima. Suasananya hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Kegiatan seperti ini membuat kami semakin dekat dengan TNI karena bisa berinteraksi langsung dalam suasana yang santai,” tuturnya.
Kegiatan nobar Piala Dunia 2026 juga menjadi bagian dari upaya Korem 071/Wijayakusuma dalam memperkuat komunikasi sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, Korem terus berkomitmen membangun hubungan yang harmonis, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.
Di tengah perkembangan teknologi yang membuat interaksi sosial semakin banyak dilakukan secara virtual, kegiatan seperti nobar menjadi momen berharga yang mempertemukan masyarakat secara langsung. Dari layar pertandingan yang ditonton bersama, lahir percakapan, canda, dan rasa kebersamaan yang memperkuat ikatan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
Menjelang berakhirnya pertandingan, semangat para peserta tetap terjaga. Meski mendukung tim yang berbeda-beda, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh sportivitas. Nilai-nilai inilah yang menjadi pesan utama dari kegiatan tersebut, bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang dapat menyatukan.
Melalui kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini, Korem 071/Wijayakusuma berharap semangat persatuan, kerja sama, dan sportivitas yang ditampilkan para atlet dunia dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, memperkuat persaudaraan, serta bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sepak bola menyatukan jutaan manusia di seluruh dunia. Di Makorem 071/Wijayakusuma, semangat itu hadir dalam bentuk kebersamaan, persaudaraan, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Red
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.
Menurut Mendagri, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambung Mendagri.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Red
Makassar, DN-II Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional dan berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. (20/6/2026).
Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WITA tersebut diikuti oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS.
Menurut mereka, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus Jenderal Lapangan aksi, Hariandi, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan bagi rakyat di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menjawab kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, menyoroti tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami menyoroti tata kelola dan kinerja BGN yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi yang memadai dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat.
Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, apabila dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BGN merupakan langkah yang wajar dan perlu dilakukan.
“Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar setiap lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, apabila terdapat persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap kepemimpinan lembaga tersebut merupakan langkah yang wajar dan harus dilakukan,” tegasnya.
Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif, dalam orasinya menekankan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas.
“Kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk Program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan membangun fondasi ekonomi yang mandiri serta berdaulat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, menyoroti kondisi pendidikan nasional yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat.
Ia menilai ironis apabila anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program-program di luar sektor pendidikan.
“Di berbagai daerah masih terdapat banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional dan tidak tergerus oleh kepentingan di luar sektor pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua IMM Makassar Timur, Raihan Renanda H., menegaskan pentingnya restorasi menyeluruh terhadap aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Menurutnya, reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama.
“Sudah saatnya dilakukan restorasi menyeluruh terhadap aparat negara agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius.
Ia menyebut tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, serta sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya sebagai masalah yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Hingga hari ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja dan menjamin masa depan generasi muda Indonesia,” kata dia.
Melalui aksi tersebut, Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menyampaikan sejumlah catatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar seremonial maupun momentum sesaat, melainkan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal berbagai persoalan rakyat.
“Kami menegaskan bahwa aksi ini bukanlah seremonial dan momentum semata. Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar untuk terus menyuarakan berbagai isu yang kami bawa dan mengawal kepentingan rakyat,” tegas perwakilan Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat. (Red)***
DEMAK, DN-II Penetapan MT, pendiri Padepokan Al Anfas, Karangawen, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual oleh Satreskrim Polres Demak menuai polemik. Kuasa hukum dan praktisi hukum mempertanyakan prosedur penyidikan yang dinilai terlalu terburu-buru, terutama terkait mekanisme gelar perkara.
Ketua GNPK-RI Jawa Tengah yang juga mantan hakim, Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., secara terbuka mengkritisi alur penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Menurutnya, terdapat tahapan prosedural yang tidak lazim dalam penetapan status tersangka tersebut.
“Saya cukup terkejut. Informasi yang kami terima, proses pemeriksaan saksi selesai, dalam hitungan menit langsung digelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat cepat dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai objektivitasnya,” ujar Hono Sejati kepada awak media, Sabtu (20/6/2026).
Keterangan Saksi Berbanding Terbalik dengan Status Tersangka
Hono menyoroti substansi kesaksian dari empat santri yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya, keterangan para saksi tersebut justru tidak menguatkan sangkaan yang ditujukan kepada kliennya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Empat saksi santri yang diperiksa menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat, tidak mendengar, bahkan tidak merasa menjadi korban dari peristiwa yang disangkakan. Keterangan krusial seperti ini seharusnya dianalisis secara objektif sebelum penyidik melangkah lebih jauh,” tegasnya.
Poin paling krusial yang disoroti Hono adalah dugaan adanya gelar perkara sebelum administrasi pemeriksaan rampung. Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan penyidik untuk menentukan status tersangka jika hasil pemeriksaan saksi dan saksi terlapor (MT) sendiri belum ditandatangani.
“Kalau hasil pemeriksaan belum ditandatangani, lalu gelar perkara sudah dilakukan, dasar apa yang digunakan? Bukankah proses pemeriksaan harus diselesaikan secara administratif terlebih dahulu?” imbuhnya.
Kuasa Hukum Layangkan Laporan ke Mabes Polri
Senada dengan Hono, kuasa hukum MT, Bayu Anggara, S.H., membeberkan fakta lapangan saat proses pemeriksaan berlangsung. Menurut Bayu, terdapat jeda waktu di mana kliennya belum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara.
“Kami menunggu sekitar satu jam. Saat hasil pemeriksaan belum ditandatangani, kami mendapat informasi bahwa gelar perkara sudah dilaksanakan. Tidak lama setelah itu, klien kami langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” ungkap Bayu.
Atas dasar ketidakpuasan terhadap prosedur tersebut, pihak kuasa hukum telah melayangkan laporan resmi ke Divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Mabes Polri. Langkah ini diambil guna meminta evaluasi menyeluruh atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Demak.
Respons Kepolisian
Dikonfirmasi terpisah, pihak Polres Demak menyatakan bahwa seluruh penanganan perkara telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menekankan bahwa setiap langkah penyidikan yang diambil telah melalui prosedur internal yang sah.
Hingga saat ini, polemik mengenai validitas gelar perkara dan kecepatan penetapan tersangka masih menjadi sorotan publik. Ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan penetapan tersangka menjadi poin utama yang kini tengah dipersoalkan oleh pihak kuasa hukum untuk diuji dalam langkah hukum lanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(Tim Redaksi)
Bangka, DN-II Tim Gabungan Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti, Satgasus Satintelmar Pusintelal, dan Pos Air Kantung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 6 ton bijih timah ilegal di kawasan Air Kantung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat malam (19/6/2026).
Keberhasilan operasi tersebut tidak hanya mencegah keluarnya komoditas mineral strategis nasional melalui jalur ilegal, tetapi juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5,6 miliar.
Dalam pengungkapan kasus ini, Satlap Tri Cakti menemukan adanya indikasi keterlibatan oknum yang diduga berperan sebagai pelindung (backing) dalam aktivitas distribusi dan rencana pengiriman bijih timah ilegal. Dugaan tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman oleh pihak yang berwenang guna memastikan peran dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh di lapangan.
Kronologi Pengungkapan
Operasi ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Satlap Tri Cakti pada Jumat (19/6) sekitar pukul 18.10 WIB terkait adanya rencana pengiriman bijih timah ilegal menuju luar negeri melalui jalur laut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Gabungan Satlap Tri Cakti, Satgasus Satintelmar Pusintelal, dan Pos Air Kantung segera melaksanakan patroli, pengawasan, serta penyekatan di kawasan yang diduga menjadi titik muat pengiriman komoditas tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Satlap Tri Cakti berhasil menghentikan satu unit truk pengangkut yang diduga membawa muatan bijih timah ilegal beserta satu unit kendaraan pendamping di lokasi kejadian. Tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, pengemudi, dan pihak-pihak yang berada di lokasi guna memastikan legalitas muatan serta kelengkapan dokumen pengangkutan yang dibawa.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan indikasi bahwa muatan yang diangkut tidak dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata niaga mineral dan batubara. Selanjutnya, seluruh muatan dan pihak yang terkait diamankan guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Penyitaan Barang Bukti
Dari hasil operasi tersebut, Satlap Tri Cakti berhasil mengamankan sekitar 200 kampil atau kurang lebih 6 ton bijih timah yang telah dikemas dan siap untuk diangkut melalui jalur distribusi ilegal. Selain komoditas utama tersebut, Satlap Tri Cakti juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa senjata api rakitan, amunisi, atribut kedinasan, kartu ATM, kartu SIM, telepon genggam, mata uang asing, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi dan distribusi komoditas tersebut.
Satlap Tri Cakti juga menemukan sejumlah dokumen identitas yang diduga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya serta dokumen perjalanan yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan pendalaman guna mengetahui keterkaitannya dengan jaringan yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan tersebut.
Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp5,6 Miliar
Keberhasilan operasi ini tidak hanya menggagalkan upaya penyelundupan komoditas mineral strategis nasional, tetapi juga berhasil mengamankan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5,6 miliar. Nilai tersebut berasal dari potensi hilangnya penerimaan negara, kewajiban perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perdagangan mineral yang dilakukan di luar mekanisme yang sah.
Praktik penyelundupan mineral tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga berpotensi merusak tata kelola sektor pertambangan nasional, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pendalaman dan Proses Hukum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat ini, pihak yang diduga terlibat telah diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, barang bukti bijih timah beserta barang bukti lainnya telah diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Satlap Tri Cakti bersama Satgasus Satintelmar Pusintelal masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul komoditas, jalur distribusi, pola pendanaan, serta mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut. Pendalaman juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas yang berperan dalam pengumpulan, pengangkutan, hingga rencana pengiriman komoditas ke luar negeri.
Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan wujud komitmen Satlap Tri Cakti dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Satlap Tri Cakti akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencegah praktik-praktik penyelundupan dan perdagangan mineral ilegal serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara legal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Tim Red
TEGAL, DN-II Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya melepas Kontingen Tim E-Sport Siteko Polres Tegal Kota yang akan berlaga pada Turnamen E-Sport Piala Kapolda Jawa Tengah Cup 2026. Pelepasan berlangsung di Mapolres Tegal Kota, Jumat (19/6/2026) petang, didampingi Ketua ESI Kota Tegal.
Kontingen tersebut akan mewakili Kota Tegal dalam turnamen tingkat provinsi yang digelar di De Colomadu, Karanganyar, Sabtu (20/6). Ajang ini menjadi salah satu tahapan menuju kompetisi e-sport tingkat nasional dalam Piala Kapolri.
Kapolres Tegal Kota menegaskan seluruh atlet yang diberangkatkan telah dipersiapkan dengan baik melalui latihan rutin dan pembinaan yang berkelanjutan. Ia optimistis tim mampu bersaing dengan kontingen dari daerah lain di Jawa Tengah.
“Kesiapan tim sudah cukup baik. Mereka telah menjalani latihan secara rutin dan yang terpenting adalah kekompakan antar pemain terus terjaga. Ini menjadi modal utama saat bertanding nanti,” ujar AKBP Heru
Menurutnya, hasil akhir memang tidak bisa dipastikan, namun semangat juang dan kesiapan para atlet menjadi alasan untuk optimistis meraih prestasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap tim bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil yang membanggakan. Syukur jika mampu menjadi juara sehingga dapat mewakili Polda Jawa Tengah pada ajang tingkat nasional, yaitu Piala Kapolri,” katanya.
Sementara itu, Ketua ESI Kota Tegal, Endri Irmawan mengatakan kontingen yang diberangkatkan terdiri dari dua tim, yakni kategori pelajar dan kategori umum.
Tim kategori pelajar diperkuat siswa SMA Al Irsyad Kota Tegal yang sebelumnya berhasil menjadi juara dalam Turnamen E-Sport Kapolres Tegal Kota. Sedangkan tim kategori umum merupakan para pemain yang telah lolos melalui proses seleksi yang dilakukan ESI Kota Tegal.
“Untuk kategori pelajar, kami mengirimkan tim dari SMA Al Irsyad yang berhasil meraih juara pada turnamen E-Sport Kapolres Tegal Kota. Sedangkan kategori umum diisi pemain-pemain terbaik hasil seleksi yang dilakukan ESI Kota Tegal,” jelas Endri
Ia berharap seluruh atlet mampu tampil lepas dan menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan berlangsung.
“Target kami tentu meraih hasil maksimal. Lebih dari itu, kami ingin atlet-atlet Kota Tegal menunjukkan kualitasnya dan membawa harum nama daerah di tingkat Jawa Tengah,” ujarnya.
Pelepasan kontingen berlangsung penuh semangat. Dukungan dari Polres Tegal Kota bersama ESI Kota Tegal diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi para atlet untuk mengukir prestasi dan membuka jalan menuju kompetisi e-sport tingkat nasional. ( S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page