Negara Harus Hadir Cepat: Presiden Instruksikan Mitigasi Karhutla hingga Pemulihan Rumah Warga Terdampak Gempa NTT

JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore (16/9/2026). Rapat ini diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Purih serta kepala lembaga terkait guna memonitor perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra, musibah kecelakaan laut, pencarian korban, serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir melalui respons yang cepat, terpadu, serta memperkuat aspek mitigasi dan kesiapsiagaan agar berbagai persoalan krusial tidak terus berulang. Terkait isu lingkungan, Presiden dengan tegas menyatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan tidak lagi ditoleransi.

”Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun. Penanganan karhutla harus tegas, menyeluruh, dan diperkuat dengan pencegahan sejak dari sumbernya,” ujar Presiden.

Pokok Arahan Presiden

Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto merumuskan beberapa poin penekanan penting:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Penguatan Pencegahan Karhutla: Mengoptimalkan pencegahan karhutla melalui penerapan metode pengolahan lahan tanpa bakar (zero burning), penyediaan alat yang memadai, serta pendampingan komprehensif bagi masyarakat di lapangan.

Larangan Perda Pembukaan Lahan dengan Pembakaran: Melarang keras penerbitan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar atas dasar izin Kepala Daerah.

Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah karhutla. Berdasarkan laporan Polri, saat ini terdapat lebih dari 95 korporasi yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

Optimalisasi Operasi SAR: Memaksimalkan operasi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa serta delapan orang yang hilang di Selat Sunda (termasuk lima jurnalis).

Transparansi dan Hak Korban: Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk terus memberikan informasi berkala kepada pihak keluarga, memastikan seluruh hak keluarga korban terpenuhi, serta mengawal investigasi kecelakaan secara mendalam dan objektif.

Percepatan Pemulihan Pascagempa NTT: Mempercepat penanganan dampak gempa bumi di NTT, yang mencakup penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terdampak.

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Red