TEGAL, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melaksanakan kunjungan langsung dan merespons berbagai keluhan yang disampaikan nelayan perikanan tangkap di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes saat meninjau kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari, Kota Tegal, Senin (22/6/2026) siang.
Ahmad Luthfi melakukan dialog bersama nelayan, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari pendangkalan muara sungai, kendala distribusi solar di SPBUN Karya Mina, hingga keberadaan bangkai kapal yang mengganggu aktivitas pelabuhan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah segera memetakan kebutuhan normalisasi tiga muara sungai yang mengalami pendangkalan, yakni Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Selain itu, Gubernur Jawa Tengah juga langsung berkoordinasi dengan Pertamina terkait kendala pengisian bahan bakar bagi nelayan di SPBUN Karya Mina. Menurutnya, persoalan teknis terkait panjang selang dispenser harus segera dicarikan solusi agar nelayan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan aman.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Gubernur Jawa Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta DKP Jawa Tengah mempercepat penanganan bangkai kapal yang masih berada di kolam pelabuhan. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung pelabuhan dan mengganggu aktivitas kapal nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi nelayan. Menurutnya, berkat dukungan pemerintah provinsi, SPBUN Karya Mina yang sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan kini dapat kembali melayani kebutuhan nelayan meskipun masih dalam masa transisi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Gubernur. Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPBUN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Riswanto menjelaskan, operasional SPBUN masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM sebagai syarat penerbitan sertifikat standar. Sementara itu, operasional SPBUN diperbolehkan berjalan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah hingga Oktober 2026.
Ia menambahkan, nelayan juga menyampaikan persoalan pendangkalan di tiga muara sungai yang selama ini menjadi akses keluar masuk kapal. Menurut Riswanto, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi pelabuhan nasional hingga internasional pada 2027–2028 setelah proses hibah kepada pemerintah pusat selesai.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengatakan pihaknya tengah menangani sedikitnya 18 bangkai kapal yang berada di kolam pelabuhan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk menarik lima bangkai kapal.
“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima bangkai kapal. Tiga kapal akan dihancurkan, sedangkan dua kapal lainnya akan dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk setelah seluruh perizinannya selesai,” ujar Endi Faiz Effendi.
Menurut Endi Faiz Effendi, kapasitas kolam pelabuhan saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 kapal, sementara jumlah kapal aktif mencapai sekitar 1.200 unit. Karena itu, pembersihan bangkai kapal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Ia menargetkan proses penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara bertahap pada tahun ini dan dilanjutkan pada tahun depan hingga seluruh bangkai kapal yang tersisa berhasil ditangani.(* S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Suasana haru dan khidmat menyelimuti kawasan Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada Senin (22/6/2026). Ratusan warga, pelaku UMKM, hingga penggiat lingkungan berkumpul dalam kegiatan Istighosah bertajuk “Mengetuk Pintu Langit, Membuka Pintu Gerbang”.
Kegiatan ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan bentuk ikhtiar spiritual sekaligus pernyataan sikap tegas masyarakat atas penutupan akses pintu gerbang wisata Waduk Malahayu yang dinilai mematikan roda ekonomi lokal.
Menyuarakan Keresahan Ekonomi
Dalam forum curah pendapat, perwakilan Masjaka Babakan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Geger Halang memaparkan dampak nyata penutupan akses tersebut. Para pelaku UMKM mengeluhkan anjloknya pendapatan secara drastis sejak gerbang wisata tidak dapat diakses publik.
“Penutupan akses ini mematikan ekonomi kreatif dan perdagangan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan,” ungkap salah satu perwakilan pelaku UMKM di lokasi kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinyal Positif dari Pemerintah
Kepala Desa Malahayu, Djunaedi, dalam sambutannya memberikan kabar yang cukup melegakan bagi warga. Ia menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak berwenang terkait tuntutan pembukaan kembali akses tersebut.
“Alhamdulillah, tadi saya sudah berkomunikasi langsung dengan Bapak Kepala Balai. Beliau menyampaikan bahwa insya Allah, apa yang kita upayakan hari ini akan membuahkan hasil; gerbang akses wisata akan segera dibuka,” ujar Djunaedi yang disambut sorak sorai dan rasa syukur para hadirin.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes, pihak Provinsi yang hadir, serta rekan-rekan penggerak seperti Mas Caka yang telah mengawal proses advokasi ini.
Desakan Kepada Pemerintah Pusat
Meski telah mendapat sinyal positif, masyarakat tetap menegaskan posisi mereka. Ketua Pokdarwis Geger Halang, Suroto, menyatakan bahwa penutupan akses wisata selama ini bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Prinsip pariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat serta memelihara kelestarian alam. Penutupan akses justru mencederai semangat otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegas Suroto.
Sebagai langkah konkret, Pokdarwis Geger Halang bersama Masjaka Babakan, KPS Kabupaten Brebes, Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup BUMI SANG RATU, dan Pemerintah Desa Malahayu melayangkan permohonan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami memohon Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) untuk segera membuka kembali pintu gerbang akses masuk objek wisata Waduk Malahayu demi keberlangsungan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan,” pungkas Djunaedi.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama, berharap kebijakan yang diambil nantinya memberikan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem kawasan Waduk Malahayu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red) Casroni
Lokasi: Waduk Malahayu, Brebes
Tanggal: 22 Juni 2026
BREBES, DN-II Proyek pembangunan Irigasi Perpompaan pada Kelompok Tani (Poktan) “Dewi Sri” di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tengah menuai polemik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 senilai Rp155.763.250,00 ini dilaporkan berhenti beroperasi saat progres fisik baru mencapai 50 persen. (21/6/2026).
Alasan Klasik: Panen Raya dan Kendala Termin
Pengawas Poktan “Dewi Sri”, Ade, berdalih bahwa penghentian proyek dikarenakan kesibukan petani dalam agenda panen raya. Ia juga menyebutkan bahwa pengerjaan fisik sengaja “diistirahatkan” sembari menunggu pencairan termin anggaran berikutnya.
Namun, argumen ini memicu tanda tanya terkait kepatuhan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skema swakelola, efisiensi dan efektivitas adalah prinsip utama yang harus dikedepankan. Penghentian proyek dengan alasan menunggu termin dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan keuangan dalam manajemen kelompok tani.
Potensi Pelanggaran UU Keuangan Negara
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara hukum, penggunaan anggaran negara terikat erat dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Jika proyek APBN yang seharusnya memiliki jadwal (timeline) ketat justru terhambat oleh manajemen internal kelompok, maka hal ini berpotensi merugikan keuangan negara atau setidaknya menghambat sasaran produktivitas yang diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya terkait penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.
Kejanggalan Teknis dan Material “Pembanding”
Selain persoalan termin, ditemukan penggunaan material pasir gunung di lokasi proyek. Ade berdalih bahwa material tersebut hanya berfungsi sebagai “pembanding” kualitas dengan pasir hitam.
Secara teknis konstruksi, pernyataan ini dianggap tidak lazim. Dalam setiap kontrak swakelola, spesifikasi teknis material harus mengacu pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati. Jika material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengedepankan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Tuntutan Transparansi Publik
Masyarakat Desa Karangjunti kini menuntut transparansi lebih jauh mengenai tata kelola dana tersebut. Pihak Poktan “Dewi Sri” diimbau untuk segera menuntaskan pekerjaan fisik agar irigasi dapat segera difungsikan, mengingat urgensi air bagi sektor pertanian di wilayah tersebut sangat krusial.
Ketidakpastian penyelesaian proyek ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan proyek swakelola lainnya. Publik berharap aparat pengawas (Inspektorat atau pihak terkait) segera melakukan audit teknis dan keuangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana APBN tersebut.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pembangunan proyek pabrik PT PT Zhing King, produsen alas kaki sepatu yang berlokasi di Dusun Limbangan, Kecamatan Kersana, dipastikan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi infrastruktur lingkungan sekitar. Karang Taruna Limbangan menegaskan bahwa seluruh kegiatan proyek berlangsung kondusif dan tidak mengganggu aktivitas keseharian warga, khususnya para petani.
Menanggapi adanya rumor mengenai gangguan terhadap kenyamanan warga, Humas Karang Taruna Limbangan, Warsono, memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, kehadiran proyek justru memberikan manfaat nyata bagi peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
“Alhamdulillah, dulunya jalan di sini sempit. Setelah ada proyek, jalan menjadi lebih lebar. Kami juga berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki akses bagi para petani agar aktivitas mereka tetap lancar,” ujar Warsono saat ditemui di lokasi proyek, Sabtu (20/06/2026).
Senada dengan hal tersebut, Pengurus Karang Taruna Limbangan, Abu Khari , menepis isu miring yang menyebutkan bahwa petani merasa terganggu dengan adanya pembangunan. Pihaknya menilai narasi negatif tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi situasi.
“Secara riil di lapangan, para petani tidak memiliki keluhan. Isu-isu yang beredar merupakan tindakan oknum yang sengaja ingin mengganggu kenyamanan dan kondusivitas proyek ini. Kami, dari Karang Taruna Limbangan dan Aliansi Jagapura, sudah satu komando dalam mendukung proyek ini karena berjalan lancar dan transparan,” tegas Abu Khari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menambahkan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Karang Taruna Limbangan, Kuslani, menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tersebut siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban serta menangani segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat kenyamanan lingkungan.
Dukungan Warga dan Harapan Ekonomi
Pernyataan positif juga datang dari warga setempat, Kusnadi. Petani yang telah berdomisili di Dusun Limbangan selama dua tahun ini mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik PT PT Zhing King justru membawa perubahan infrastruktur yang signifikan. Akses jalan yang kini jauh lebih lebar membuat mobilitas warga menjadi lebih nyaman.
“Pembangunan ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kami, termasuk pekerjaan sebagai petani. Meskipun jalan menjadi lebih ramai, kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif,” ungkap Kusnadi.
Kehadiran PT PT Zhing King diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut. Berdasarkan keterangan pihak Karang Taruna, pabrik ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga sekitar 900 orang saat beroperasi penuh nanti.
Pihak Karang Taruna Limbangan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau hoaks. Pembangunan ini diyakini akan menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi bagi warga Dusun Limbangan dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pelaksanaan acara pelepasan siswa kelas VI serta penarikan dana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, pada tahun ini setiap siswa diwajibkan membayar iuran sebesar Rp550.000, jumlah yang mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yang sebesar Rp500.000.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SDN 3 Losari Lor, Lukas, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihak sekolah sama sekali tidak mengintervensi ataupun mengelola anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa segala urusan dan kebijakan keuangan berada di luar ranah sekolah. (20/6/2026).
“Kami dari pihak sekolah tidak tahu-menahu mengenai urusan anggaran tersebut. Semuanya dikelola dan diatur oleh komite sekolah,” ujar Lukas singkat.
Klarifikasi Komite: Murni Aspirasi Wali Murid
Guna menghindari kesalahpahaman, Ketua Komite Sekolah SDN 3 Losari Lor, Arisnanto (Risnanto), memberikan klarifikasi resmi pada Sabtu (20/06/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan penganggaran dan bentuk kegiatan murni bersumber dari aspirasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama para wali murid, bukan paksaan dari pihak sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Arisnanto, sebelum keputusan final diambil, forum rapat komite sempat menawarkan tiga opsi kepada seluruh wali murid yang hadir, yaitu:
Mengadakan acara perpisahan.
Tidak mengadakan acara perpisahan sama sekali.
Opsi alternatif lainnya.
“Dari hasil musyawarah tersebut, mayoritas wali murid secara kuorum memilih opsi pertama, yaitu tetap menyelenggarakan acara perpisahan bagi putra-putri mereka. Jadi ini bukan instruksi sepihak atau paksaan,” tegas Arisnanto.
Rincian Transparansi Alokasi Anggaran
Untuk menjaga akuntabilitas, pihak Komite Sekolah membeberkan secara transparan rincian penggunaan dana sebesar Rp550.000 dari total 27 siswa tersebut. Anggaran dibagi ke dalam tiga pos utama
Biaya Perpisahan (Rp250.000): Dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan teknis acara pelepasan siswa, termasuk sewa layos (tenda) serta sound system komplit.
Uang Kenang-kenangan (Rp250.000): Kontribusi sukarela dari wali murid sebagai wujud apresiasi setelah anak-anak mereka menempuh pendidikan selama enam tahun. Dana ini dialokasikan untuk membantu pembangunan fisik, yakni pembentengan pagar depan sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Biaya Dokumentasi (Rp50.000): Dialokasikan khusus untuk keperluan foto para siswa.
Pihak komite menggarisbawahi bahwa dana kenang-kenangan tersebut sama sekali tidak digunakan untuk biaya operasional harian atau kepentingan internal guru, melainkan murni dikembalikan untuk pengembangan fasilitas dan keamanan infrastruktur sekolah.
Kondisi Personel Satuan Pendidikan
Sebagai informasi, SDN 3 Losari Lor saat ini didukung oleh total 12 personel operasional demi menjaga mutu pendidikan. Rinciannya adalah 8 orang guru (4 berstatus PNS dan 4 berstatus P3K), 1 orang Tata Usaha (TU), 1 orang karyawan, dan 1 orang penjaga sekolah.
Ketua Komite memastikan bahwa seluruh koordinasi antara sekolah dan masyarakat dikawal langsung secara ketat guna memastikan transparansi program berjalan dengan baik demi kemajuan sarana belajar siswa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Desa Karangbale berhasil menduduki peringkat pertama dalam capaian realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 tingkat Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pelunasan pajak di desa tersebut sudah menyentuh angka 65 persen.
Sekretaris Desa Karangbale, Rudiana, mengungkapkan bahwa target total penerimaan PBB untuk Desa Karangbale pada tahun ini adalah sekitar Rp300 juta. Dengan tren positif ini, pemerintah desa optimistis target tersebut dapat rampung dalam waktu dekat.
“Saat ini capaian kita sudah 65 persen dan menjadi yang tertinggi di Kecamatan Larangan. Kami menargetkan pada bulan Agustus tahun ini, penarikan PBB sudah bisa lunas 100 persen,” ujar Rudiana saat diwawancarai pada Jumat (19/6/2026).
Usulan Penghapusan Bidang Tanah Tanpa Pemilik
Di sisi lain, Rudiana menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Karangbale saat ini tengah mengajukan usulan penundaan atau penghapusan kewajiban pajak untuk sejumlah aset. Tercatat ada lebih dari 30 bidang tanah yang diusulkan untuk tidak dilakukan pembayaran PBB tahun ini karena tidak diketahui pemiliknya (anonim).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski demikian, pihak pemerintah desa tetap memberikan ruang klarifikasi bagi masyarakat di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam administrasi pertanahan.
“Jika pada tahun berikutnya muncul pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut dengan menyertakan bukti dokumen yang sah, maka kewajiban pembayaran PBB atas bidang tanah itu akan diberlakukan kembali,” pungkas Rudiana.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bantuan sosial (bansos) ketahanan pangan di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, mengalami kenaikan signifikan pada bulan Juni 2026. Alokasi penerima manfaat yang semula hanya berkisar di angka 600-an KPM, kini melonjak menjadi 1.051 KPM.
Sekretaris Desa Karangbale, Rudiana, menjelaskan bahwa perubahan data jumlah penerima tersebut merupakan keputusan dan kebijakan langsung dari pemerintah pusat.
“Bantuan kali ini berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ini dirasa sangat membantu meringankan beban masyarakat setempat,” ujar Rudiana saat diwawancarai pada Jumat (19/6/2026).
Tantangan Pendataan di Lapangan
Meski ada kenaikan kuota, Rudiana mengakui bahwa penyaluran bansos masih menghadapi tantangan tersendiri. Dari total sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) di Desa Karangbale, diperkirakan ada 50 persen warga yang masuk dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, jumlah warga yang membutuhkan bantuan sebenarnya masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kuota alokasi yang tersedia saat ini. Di lapangan, hampir seluruh warga yang merasa kurang mampu berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Oleh karena itu, Rudiana berharap proses pemutakhiran data ke depannya bisa dilakukan secara lebih ketat. Ia menekankan pentingnya selektivitas dalam pendataan agar bantuan ketahanan pangan ini bisa benar-benar tepat sasaran.
Sebagai gambaran kondisi ekonomi di wilayahnya, Rudiana menyebut rata-rata rumah warga kurang mampu di Desa Karangbale memiliki keterbatasan fisik, dengan ukuran bangunan yang relatif kecil yakni sekitar 5,5 meter x 11 meter.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar aksi sosial berupa Bakti Religi dan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara serentak di sejumlah tempat ibadah di wilayah hukumnya. (19/6/2026).
Secara simbolis, kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan alat-alat kebersihan oleh Kapolres Brebes yang diwakili Wakapolres Kompol Ryke Rhimadhila kepada para pengurus tempat ibadah. Setelah penyerahan tersebut, seluruh personel bersama warga langsung bergerak serentak melakukan aksi bersih-bersih di area dalam dan luar tempat ibadah.
Wakapolres menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus upaya untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga kerukunan antarumat beragama.
“Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara, kami ingin memberikan kontribusi positif yang menyentuh langsung masyarakat. Melalui bakti religi ini, kami berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya,” ujar Wakapolres.
Sementara itu, Ps. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan secara serentak tersebut menyasar sedikitnya 5 lokasi tempat ibadah di Kota Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan hari ini serentak dilaksanakan di lima titik, yakni Masjid di Kota Baru, Masjid di kawasan Islamic Centre, kemudian Masjid Uswatun Khasanah di Komplek Aspol 1 Brebes. Selain masjid, aksi bakti religi ini juga menyasar Gereja Kristen Jawa (GKJ) Brebes dan Klenteng Hok Tek Bio Brebes,” jelas Iptu Indra Prasetyo.
Selain memberikan bantuan alat kebersihan dan melakukan aksi bersih-bersih, Polres Brebes bersama Polsek jajaran dan Bhayangkari juga menyalurkan paket bantuan sosial kepada masyarakat yang para pengurus fasilitas keagamaan tersebut.
Aksi simpatik ini mendapat apresiasi hangat dari para tokoh agama setempat. Salah satunya diungkapkan oleh Pendeta GKJ Brebes yang menyampaikan rasa terima kasih dan harapan mendalam bagi kepolisian di momen hari jadinya.
“Saya selaku pendeta mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan kerja samanya. Kami juga mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-80, semoga polisi semakin presisi, semakin dicintai oleh rakyat, dan semakin bekerja secara profesional. Tuhan memberkati, terima kasih,” tutur Pendeta GKJ Brebes. Red/Teguh
BREBES, DN-II Manajemen SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar mengenai kewajiban bagi siswa baru untuk membeli paket seragam di sekolah. Pihak sekolah memastikan bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Jum’at, (19/6/2026).
Kepala SMPN 1 Tanjung, Mulyaningsih, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa sekolah sama sekali tidak memaksakan pengadaan pakaian seragam bagi peserta didik baru. Kebijakan ini selaras dengan instruksi Bupati Brebes yang melarang pihak sekolah mewajibkan atau memaksakan pembelian seragam di lingkungan sekolah.
“Terkait informasi bahwa siswa diwajibkan membeli seragam di sekolah, itu sama sekali tidak benar. Sebagai instansi di daerah, kami berkomitmen penuh untuk mematuhi aturan dan instruksi kepala daerah yang berlaku,” ujar Mulyaningsih.
Batik Identitas Lokal dan Seragam Olahraga
Meski membebaskan pembelian seragam umum, pihak sekolah memberikan penjelasan mengenai dua jenis pakaian khusus, yaitu:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Batik Salem (Identitas Khas): Sekolah memiliki batik identitas khusus berupa Batik Salem yang diproduksi langsung oleh perajin lokal Kecamatan Salem. Penggunaan batik ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengangkat produk lokal Kabupaten Brebes. Motifnya bersifat khas karena memuat identitas SMPN 1 Tanjung dan tidak dijual di pasar bebas. Keunggulannya, saat Hari Batik Nasional, siswa tidak perlu membeli batik baru lagi dan bisa langsung mengenakan batik khas tersebut.
Pakaian Olahraga: Untuk seragam olahraga, pengadaannya dikoordinasikan oleh pihak sekolah demi keselarasan model, warna, dan ukuran bagi seluruh siswa, mengingat jenis ini tidak tersedia di toko pakaian umum.
Bebas Beli di Luar, Pengelolaan Lewat Koperasi
Untuk jenis seragam reguler lainnya seperti OSIS (putih-biru) dan Pramuka, pihak sekolah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada orang tua murid.
Jika orang tua ingin memesan secara praktis, sekolah mengarahkannya melalui Koperasi Sekolah. Namun, jika orang tua memilih untuk membeli sendiri di luar atau menjahitnya sesuai kemampuan finansial, pihak sekolah sangat mempersilakan. Sekolah hanya menyediakan atribut wajib yang sulit didapatkan di pasar bebas, seperti logo SMPN 1 Tanjung dan atribut nama siswa.
Terkait nominal harga paket batik identitas dan seragam olahraga, pihak manajemen sekolah menegaskan tidak memegang data anggaran tersebut. Pengelolaan dan teknis keuangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak Koperasi Sekolah.
Pendaftar Membeludak pada PPDB 2026/2027
Di sisi lain, SMPN 1 Tanjung tetap menjadi salah satu sekolah favorit yang sangat diminati masyarakat pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Berdasarkan data sekolah, kuota daya tampung yang tersedia hanya untuk 320 siswa yang terbagi ke dalam 10 rombongan belajar (rombel) sesuai ketentuan Dapodik. Sementara itu, jumlah pendaftar membeludak hingga mencapai 570-an siswa (dengan peminat murni sekitar 550 siswa). Keterbatasan kuota ini membuat pihak sekolah terpaksa melakukan seleksi ketat dan melimpahkan sebagian pendaftar ke sekolah lain.
Dengan adanya penjelasan resmi ini, pihak sekolah berharap masyarakat tidak lagi termakan oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di luar lingkungan sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Semangat saling peduli dan saling menjaga terus menjadi nilai yang melekat dalam proses pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada Kamis (18/06/2026).
Kebersamaan antara masyarakat dan aparat TNI kembali terlihat dalam setiap aktivitas pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Kadumanis dan Desa Citimbang tersebut.
Pembangunan Jembatan Garuda yang saat ini terus berjalan tidak hanya menghadirkan harapan baru bagi masyarakat dalam hal akses transportasi, tetapi juga menjadi sarana yang memperkuat rasa persaudaraan, kepedulian, dan solidaritas antarwarga. Di tengah berbagai tantangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga dan ketekunan, masyarakat tetap menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa.
Sejak pagi hari, warga bersama anggota TNI tampak beraktivitas di lokasi pembangunan. Mereka saling membantu dan saling mengingatkan satu sama lain demi menjaga keselamatan kerja serta memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan dengan baik. Suasana kekeluargaan yang tercipta menjadi salah satu faktor penting yang membuat pembangunan terus berlangsung dengan lancar.
Babinsa Desa Kadumanis, Serda Hasanudin, yang setiap hari mendampingi kegiatan pembangunan, mengatakan bahwa rasa saling peduli dan saling menjaga merupakan modal utama dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembangunan ini bukan hanya tentang membangun jembatan, tetapi juga membangun rasa persaudaraan. Saling peduli dan saling menjaga menjadi kekuatan yang membuat masyarakat tetap kompak dalam bekerja dan menghadapi berbagai tantangan bersama,” ujar Serda Hasanudin.
Menurutnya, nilai kepedulian yang tumbuh selama proses pembangunan terlihat dari berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Ada yang membantu pekerjaan fisik di lapangan, ada yang menyediakan konsumsi, dan ada pula yang memberikan dukungan moral kepada para pekerja. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan demi tercapainya tujuan bersama.
Jembatan Garuda sendiri merupakan proyek yang sangat dinantikan masyarakat karena akan menjadi akses penghubung utama antara Desa Kadumanis dan Desa Citimbang. Selama ini, sungai yang memisahkan kedua desa sering menjadi kendala bagi aktivitas warga, terutama saat musim penghujan. Dengan hadirnya jembatan tersebut, masyarakat nantinya akan memiliki akses yang lebih aman, mudah, dan efisien.
Selain memberikan manfaat dari sisi infrastruktur, pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat pedesaan. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat TNI semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan wilayah.
Di sela-sela pekerjaan, warga dan anggota TNI terlihat saling berbagi cerita, memberikan semangat, serta menjaga satu sama lain agar tetap sehat dan aman selama bekerja. Nilai-nilai inilah yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
Masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang berharap pembangunan Jembatan Garuda dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga. Mereka juga berharap semangat saling peduli dan saling menjaga yang telah tumbuh selama proses pembangunan dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan semangat saling peduli dan saling menjaga, pembangunan Jembatan Garuda di Kecamatan Salem terus bergerak menuju tahap penyelesaian. Jembatan ini kelak tidak hanya menjadi penghubung antara dua desa, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kebersamaan, kepedulian sosial, dan persatuan masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Babinsa Desa Kadumanis, Serda Hasanudin, terus hadir mendampingi masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.(Pen0713)
You cannot copy content of this page