Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Menurutnya, pelibatan mahasiswa dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pelacakan kasus dan edukasi langsung kepada masyarakat.
“Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus juga memaparkan tahapan strategis penanganan TBC yang menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga ditetapkan untuk pelacakan kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien. Pencapaian indikator tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan TBC berlangsung secara menyeluruh dan tuntas.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan anggaran diperlukan agar kolaborasi antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap gerakan bersama ini dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.
“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. Red
Balikpapan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Bima mengatakan, proses evaluasi tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi di daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya di daerah.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Bima mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dalam implementasinya memiliki sejumlah konsekuensi bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pola evaluasi dan pemberian masukan juga dilakukan terhadap berbagai kebijakan lainnya. Menurutnya, dinamika di lapangan perlu menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Bima mendorong setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Langkah tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak terkait lainnya. Red
BREBES, DN-II Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kantor SAR Cilacap menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan materi Medical First Responder (MFR) di Aula Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Kamis (03/09/2026).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.
Sedikitnya 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari perwakilan masing-masing desa di wilayah Kecamatan Bulakamba serta anggota SAR.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Medical First Responder (MFR) atau kemampuan memberikan pertolongan pertama pada kondisi darurat. Pembekalan ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai tindakan awal yang dapat dilakukan ketika menemukan korban dalam kondisi membutuhkan pertolongan sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Kegiatan dibuka di Aula Kecamatan Bulakamba dan berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat maupun potensi bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Camat Bulakamba Widodo, personel Koramil 07/Bulakamba Serka Musmulyadi, personel Polsek Bulakamba Bripka Dwi P, Danpos AL Kluwut Lettu Laut (P) Dwi Budi Christianto, Perwakilan Kantor SAR Cilacap Yuli, Kepala SAR Unit Brebes Saeful, serta para peserta dari masing-masing perwakilan desa dan anggota SAR.
Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan para peserta mampu memahami pentingnya respons cepat dalam menghadapi keadaan darurat. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertolongan pertama yang diberikan diharapkan dapat diterapkan secara tepat di lingkungan masing-masing.
Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat jejaring koordinasi antara masyarakat dengan unsur SAR dan instansi terkait. Dengan demikian, ketika terjadi kecelakaan, bencana, maupun kondisi kedaruratan lainnya, masyarakat dapat mengambil langkah awal secara tepat sembari menunggu bantuan dari petugas yang berwenang.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang tanggap, sigap, dan siap menghadapi berbagai kondisi kedaruratan, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Red
BREBES, DN-II Unit Kompi Produksi Hanpangan Kodim 0713/Brebes terus melaksanakan berbagai kegiatan produktif dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian pangan di wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (3/9/2026).
Kegiatan dilaksanakan secara terpadu meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Pada sektor pertanian, personel melaksanakan perawatan tanaman pepaya, pembersihan rumput di sekitar tanaman tomat, cabai dan terong, penyiraman bibit serta pembersihan rumput kering di area lahan pertanian.
Sementara pada sektor peternakan, kegiatan meliputi pembersihan kandang, pemberian pakan, pemeliharaan hewan ternak berupa kambing dan sapi, pencarian rumput sebagai pakan ternak, membantu rehabilitasi kandang kambing dan sapi, serta penggalian akar wangi di area kandang peternakan.
Di sektor perikanan, personel melaksanakan pengisian air kolam lele, pemberian pakan ikan serta pengisian air pada kolam besar guna menjaga kondisi kolam dan mendukung pertumbuhan ikan.
Sedangkan pada sektor perkebunan, dilakukan perawatan pohon kelengkeng, rambutan dan mangga, pembersihan area sekitar tanaman serta penyiraman pohon mangga dan kelengkeng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyampaikan bahwa kegiatan Unit Kompi Produksi Hanpangan merupakan bagian dari upaya nyata TNI AD dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, kita terus mengoptimalkan lahan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Dandim.
Ia menambahkan, seluruh personel agar melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, karena keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh proses pemeliharaan dan pengelolaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan Unit Kompi Produksi Hanpangan Kodim 0713/Brebes tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen satuan dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Red
Surakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti risiko yang dihadapi petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penanganan keadaan darurat. Di sisi lain, ia mengapresiasi kepedulian Damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan yang diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri.
Hal tersebut disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan Diklat Damkar Kualifikasi Pemadam I di Pos Induk Pemadam Kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bima melihat secara langsung proses kualifikasi Pemadam I yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus berdialog dengan petugas dan tim pelatih mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
“Senang sekali bisa melihat proses kualifikasi Pemadam I secara nyata di lapangan. Dan memang ini dibutuhkan tidak saja untuk memastikan tugas-tugas penyelamatan bagi orang lain, warga, tetapi tentu juga bagi petugas sendiri,” ujar Bima.
Menurut Bima, peningkatan kompetensi penting untuk memastikan petugas mampu menjalankan tugas penyelamatan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri saat menghadapi berbagai kondisi darurat. Terlebih, tugas Damkar tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan kesiapan, keterampilan, dan keberanian petugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Risiko tersebut tergambar dari sejumlah pengalaman yang disampaikan peserta diklat saat berdialog dengan Bima. Salah seorang petugas menceritakan pengalamannya ketika menyelamatkan kucing yang terjebak di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dalam proses penyelamatan, petugas harus memperhatikan kondisi oksigen serta menggunakan perlengkapan keselamatan.
Peserta lainnya membagikan pengalaman saat menangani kebakaran di pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia. Dalam penanganan tersebut, petugas harus berada di lokasi selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi petugas Damkar dalam menjalankan tugas. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan perhatian terhadap risiko kerja petugas Damkar.
“Pekerjaan Damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke daerah agar petugas damkar ini mendapat insentif risiko tinggi,” jelas Bima.
Bima juga menampung aspirasi petugas Damkar yang masih berstatus outsourcing untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan, Kemendagri akan terus mendorong dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara bertahap.
“Kami sudah rapat dengan pimpinan DPR. Ini semua bertahap. Sekarang masih fokus untuk guru dulu. Tentu Kemendagri akan terus dorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas Damkar,” terangnya.
Di tengah berbagai risiko tersebut, Bima menilai Damkar merupakan salah satu layanan pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran petugas Damkar dalam berbagai situasi darurat membuat manfaat pelayanan mereka dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
“Bagian dari Kemendagri yang paling membanggakan dan yang paling diapresiasi oleh warga adalah Damkar,” katanya.
Selain menjalankan tugas pemadaman dan penyelamatan, kepedulian Damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan juga mendapat apresiasi dari Bima. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan Damkar. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu.
Sampah organik diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai jual disalurkan kepada pengepul, sedangkan sampah residu diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa di tengah tugas utama yang penuh risiko, petugas Damkar juga dapat mengambil peran dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Bagi Bima, berbagai tugas yang dijalankan petugas Damkar pada akhirnya merupakan bagian dari pengabdian yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tugas penyelamatan yang dilakukan petugas Damkar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian yang memiliki nilai kebaikan,” pungkas Bima. Red/Casroni
Banjarbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memastikan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kepastian hukum serta dikelola secara produktif.
Menurutnya, sertifikasi aset daerah menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum serta memperkuat tata kelola aset milik Pemda. Dengan upaya tersebut, diharapkan aset daerah dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya harapan kita ini merupakan modal strategis pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan juga meningkatkan pendapatan daerah dan juga mendukung pembangunan di daerah,” ujar Wiyagus dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset BMD dan Aset BUMD, serta Penyerahan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, Pemda perlu memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mempunyai kepastian hukum, aman, tertib, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Khusus untuk aset BUMD, Wiyagus menilai sertifikasi tanah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan kesehatan korporasi daerah. Kepastian atas aset dinilai dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi BUMD untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa momentum tersebut merupakan upaya untuk memastikan program LSDP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak berhenti pada tahap penyerahan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan keberlanjutan.
“Nah terkait dengan program LSDP ini kami dari Kemendagri memandang bahwa program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan memastikan bahwa program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat nyata di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Komisi II DPR RI, jajaran pemerintah pusat, Pemda, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Ia menilai, melalui kerja sama yang terus diperkuat, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap penyerahan sertifikat aset dan program LSDP menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Aset negara maupun daerah, menurutnya, harus dipastikan memiliki status hukum yang jelas dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Semoga penyerahan sertifikat dan program ini menjadi momentum untuk terus memperkuat atas pengelolaan pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap aset negara dan daerah … memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, serta pihak terkait lainnya. Red/Casroni
Sumatera, DN-II Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Rabu (2/9/2026).
Latihan ini menegaskan kesiapan TNI dalam melaksanakan dukungan kesehatan di medan operasi gabungan multinasional.
Dalam skenario Air Medevac, prajurit yang mengalami luka di medan operasi terlebih dahulu mendapatkan pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Lapangan. Selanjutnya, pasien dipindahkan menggunakan helikopter Black Hawk menuju fasilitas kesehatan rujukan yang lebih lengkap dengan tetap memperoleh perawatan medis selama perjalanan. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan TNI bersama mitra dari US Army, Australia, Kanada, dan Jepang dalam melaksanakan prosedur penanganan darurat hingga evakuasi medis udara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan tenaga medis dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
Latihan ini menunjukkan bagaimana TNI mengintegrasikan unsur darat, udara, dan kesehatan dalam satu sistem terpadu. Koordinasi yang baik antar unsur memastikan setiap tahap pertolongan berjalan efektif, aman, dan sesuai standar operasi gabungan. Kegiatan Air Medevac pada SGS 2026 menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya menyiapkan kemampuan tempur, tetapi juga memprioritaskan perlindungan kesehatan prajurit. Kehadiran unsur medis dalam latihan multinasional ini memperkuat interoperabilitas sekaligus kepercayaan antar negara mitra dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership
JAKARTA, DN-II Pimred Ir. Edi Supriadi Tuntut Penegakan Etika Pers: Oknum Media Diduga Tebar Informasi Bohong tanpa Prinsip 5W+1H
Pernyataan Sikap Pemimpin Redaksi, Ir. Edi Supriadi, secara tegas mengecam keras munculnya pemberitaan dari oknum media yang menyebarkan informasi tidak berdasar serta terindikasi menyebarkan berita bohong (hoax). Pemberitaan tersebut dinilai menyalahi asas jurnalistik mendasar, tidak memenuhi kaidah 5W+1H, serta melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Poin Analisis Unsur 5W + 1H
Tudingan dan narasi berita tidak berdasar mengenai kepemilikan senjata api (senpi) yang disebarkan tanpa klarifikasi, verifikasi, maupun konfirmasi mendalam (cover both sides).
Oknum jurnalis/media pengunggah berita yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik, merugikan pihak terlapor yang membantah keras tuduhan tersebut (“Saya Tidak Punya Senpi Ataupun Pistol”).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berada di wilayah hukum Polres Jember, Polda Jawa Timur, tempat perkara/laporan sedang dalam proses penanganan.
Terjadi seiring beredarnya publikasi digital yang tidak tervalidasi yang berpotensi memunculkan opini publik liar.
Pemberitaan diduga dirancang secara sepihak tanpa mematuhi kaidah independensi, mengabaikan hak jawab, serta berpotensi mencemarkan nama baik dan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Pernyataan Resmi Pimpinan Redaksi
“Jurnalistik bukan sekadar adu cepat menerbitkan tulisan, melainkan adu akurasi dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Ketika sebuah media menerbitkan tuduhan serius seperti kepemilikan senjata api tanpa verifikasi 5W+1H dan tanpa hak jawab, itu bukan lagi produk pers, melainkan bentuk pembunuhan karakter (character assassination),” tegas Ir. Edi Supriadi.
Tuntutan & Sikap Tegas
Mendesak Klarifikasi dan Hak Jawab: Meminta pihak redaksi yang menayangkan berita tersebut untuk segera memberikan ruang hak jawab secara proporsional dan meluruskan fakta lapangan.
Uji Kompetensi dan Etika: Mendorong Dewan Pers untuk memanggil dan memeriksa oknum wartawan serta media bersangkutan atas dugaan pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai kewajiban menguji informasi dan memberitakan secara berimbang.
Penyelesaian Hukum: Apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menyebarkan hoax demi mencemarkan nama baik seseorang, APH diharapkan dapat menindak tegas sesuai regulasi hukum yang berlaku demi memelihara marwah pers Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyerukan pentingnya semangat perjuangan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan, pendidikan, perjuangan, pengayoman, serta perlindungan masyarakat (2/9/2026).
Semangat tersebut tercermin dalam semboyan “Membangun, Mendidik, Memperjuangkan, Mengayomi, Melindungi” yang menjadi bagian dari maklumat, target, dan harapan Partai Oposisi Merdeka.
Menurut Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendidikan juga harus menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara perjuangan terhadap kepentingan rakyat harus tetap dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan.
“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendidikan harus mencerdaskan, perjuangan harus berpihak pada kepentingan rakyat, sementara pengayoman dan perlindungan harus diberikan berdasarkan hukum dan keadilan,” ujar Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ia menilai masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen sosial untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, perbedaan pandangan di tengah masyarakat harus tetap disikapi dengan mengedepankan toleransi, saling menghormati, dan kepentingan bersama.
Ia turut mengingatkan pentingnya menghormati kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga toleransi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kamidi CFLE Apresiasi Semangat Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Sementara itu, Kamidi CFLE, jurnalis dan penggiat sosial sekaligus Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI (Tim Pemerhati dan Pemantau Pelanggar Hukum Indonesia), memberikan apresiasi terhadap semangat yang disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Menurut Kamidi, nilai membangun, mendidik, memperjuangkan, mengayomi, dan melindungi memiliki makna sosial dan kebangsaan yang kuat apabila diwujudkan melalui tindakan nyata.
“Saya memberikan apresiasi terhadap semangat yang disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal. Membangun, mendidik, memperjuangkan, mengayomi, dan melindungi harus menjadi nilai yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya menjadi slogan,” ujar Kamidi CFLE.
Kamidi menegaskan bahwa perjuangan untuk kepentingan masyarakat harus tetap mengedepankan supremasi hukum, etika, persatuan, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Ia menilai masyarakat membutuhkan tokoh maupun organisasi yang mampu memberikan pendidikan, pengayoman, serta menyuarakan kepentingan publik secara bertanggung jawab.
“Yang paling penting adalah bagaimana semangat tersebut diwujudkan secara nyata. Masyarakat harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang benar, serta mendapatkan perlindungan sesuai hukum,” tambahnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI, Kamidi mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga supremasi hukum serta menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan. Ia berharap semangat tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Menurut Kamidi, pembangunan bangsa membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen sosial. Perbedaan pandangan, kata dia, tidak semestinya menjadi penghalang untuk bersama-sama menjaga kepentingan bangsa dan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“TP3HI mengapresiasi setiap upaya yang mendorong masyarakat untuk memahami hukum, menjaga persatuan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui cara-cara yang benar serta sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Kamidi.
Semangat membangun, mendidik, memperjuangkan, mengayomi, dan melindungi diharapkan dapat menjadi nilai bersama dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sadar hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi / Presiden Partai Oposisi Merdeka)
Kamidi CFLE (Jurnalis & Penggiat Sosial, Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI)
Lampung, DN-II TNI melalui Kodam XXI/Radin Inten dan Tim Alpha TNI, meningkatkan pengawasan kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, dengan melaksanakan patroli udara menggunakan drone thermal dan paralayang secara berkala untuk mendeteksi potensi titik api di wilayah rawan kebakaran, Rabu (2/9/2026).
Kapendam XXI/Radin Inten Letkol Inf Ranoviandy Chairul, S.Sos., M.M., M.Han., menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam patroli udara merupakan bagian dari upaya deteksi dan pencegahan dini untuk menemukan indikasi panas sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. “Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika api telah muncul, tetapi diarahkan pada upaya mencegah kebakaran sejak dari titik awal,” ucapnya.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), untuk memperkuat pengawasan kawasan TNWK guna mencegah kebakaran yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa di kawasan konservasi tersebut.
Melalui pengawasan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi, TNI terus mendukung upaya pencegahan karhutla sekaligus menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Way Kambas. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page