Brebes, DN-II Provinsi Jawa Tengah terus mengukuhkan posisinya sebagai destinasi investasi utama di Indonesia. Keberhasilan ini dinilai bukan sekadar karena letak geografisnya yang strategis, melainkan karena kuatnya kolaborasi antara elemen masyarakat, kepastian hukum, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. (7/5/2026).
Dalam keterangannya, Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah menekankan bahwa napas pembangunan di Jawa Tengah adalah “Together We Can” sebuah gerakan bersama yang melibatkan tokoh formal maupun informal untuk membangun daerah secara kolektif.
SDM Jawa Tengah Bersaing dengan Tenaga Kerja Asing
Salah satu bukti keunggulan Jawa Tengah terlihat saat kunjungan ke salah satu perusahaan investasi asing. Narasumber menceritakan pengalaman menarik saat berdialog dengan investor.
“Tenaga kerja lokal kita terbukti memiliki kualitas yang tidak kalah dengan tenaga kerja asing dari negara maju. Jika kita punya kemauan, SDM kita sangat mumpuni. Hal inilah yang mendasari pentingnya konektivitas antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri,” ujar Ahmad Luthfi .
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memperkuat peran Dinas Pendidikan dan Politeknik melalui kerja sama dengan berbagai universitas guna memastikan lulusan siap serap di pasar kerja.
Kondusivitas Wilayah dan Kepastian Hukum
Jawa Tengah juga dikenal dengan stabilitas sosialnya. Pepatah “Wonge adem tentrem, ayem teko siro sing lan ngeroso gemah ripah loh jinawi” menjadi cerminan kondisi lapangan yang kondusif. Tidak adanya konflik horizontal maupun komunal memberikan jaminan keamanan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
Saat ini, investasi yang masuk ke Jawa Tengah hampir mencapai angka 110% dari target. Beberapa proyek strategis bahkan telah berdiri, seperti:
Pabrik buku tulis terbesar di Asia Tenggara.
Industri pengolahan susu yang menyuplai hampir 15% kebutuhan nasional di Kabupaten Brebes.
Transformasi dari Padat Karya ke Padat Modal
Meskipun Jawa Tengah masih menjadi primadona untuk industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, kini mulai terjadi pergeseran menuju industri padat modal.
“Pergeseran ini menuntut ketepatan penanganan dalam kesempatan kerja. Kita harus meningkatkan vokasi agar masyarakat kita bisa mengisi posisi di industri padat modal tersebut, sehingga kemakmuran masyarakat dapat tercapai,” tambahnya.
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kerja keras kolaboratif ini membuahkan hasil nyata. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,89%, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian ini diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat kabupaten/kota, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melakukan kunjungan langsung ke Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026).
Kegiatan bertajuk “Silaturahmi Kamtibmas” ini bertujuan untuk mendengar langsung keluh kesah para nelayan di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta, termasuk jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, Ketua HNSI Kabupaten Brebes Rudi Hartono, unsur Syahbandar, PSDKP, serta para pemilik kapal dan nelayan setempat.
Rombongan Kapolres mengawali peninjauan di sandaran kapal milik warga, berlanjut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan diakhiri dengan diskusi hangat di Aula Pertemuan Nelayan.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menekankan bahwa kehadirannya adalah bentuk kepedulian Polri untuk merangkul masyarakat pesisir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
AKBP Lilik Ardhianshay menyampaikan apresiasi atas peran aktif para nelayan yang selama ini turut menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan komunitas nelayan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang dipengaruhi situasi global.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Kami berharap para nelayan dapat bersabar menghadapi kondisi saat ini, terutama terkait kenaikan harga BBM yang cukup tinggi,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengingatkan warga agar tetap bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memecah belah situasi keamanan di desa. 
Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dialami nelayan saat ini. Disampaikan bahwa kenaikan BBM membuat modal melaut membengkak hingga tiga kali lipat, sementara harga jual ikan dan cumi tetap stagnan di pasar.
Selain persoalan BBM, nelayan Kluwut juga menitipkan aspirasi terkait kondisi infrastruktur alam. Yaitu pendangkalan sungai Kluwut yang menyulitkan lalu lintas kapal saat keluar-masuk muara. Selain itu para nelayan berharap Polri dapat membantu menjembatani komunikasi dengan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung agar segera dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai.
Kapolres Brebes menegaskan akan menampung seluruh aspirasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, menciptakan sinergi positif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat nelayan di wilayah hukum Polres Brebes. (Red/Hms)
Brebes DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan dan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga setiap musim hujan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung serta jajaran OPD terkait di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026) kemarin.
Paramitha menyampaikan, keresahan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menuturkan, setiap memasuki musim hujan, warga di sejumlah wilayah kerap dihantui kekhawatiran akan luapan Sungai Babakan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Setiap mendekati puncak musim hujan, kami benar-benar merasa cemas. Saya mohon dengan sangat agar upaya pengendalian ini bisa terus dipercepat,” ujar Bupati Paramitha di hadapan Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, banjir bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin peristiwa banjir yang pernah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian kembali terulang.
Paramitha juga mengingatkan dampak banjir sebelumnya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Brebes terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal setiap tahapan penanganan banjir. Langkah ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
Saat ini, sejumlah upaya konkret telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 350 bronjong, sementara proses normalisasi tanggul tengah berjalan di beberapa titik rawan. Selain itu, program besar penanganan Sungai Babakan dengan nilai investasi sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.
Program tersebut ditargetkan mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan produktif.
Tak hanya itu, alokasi penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 5 persen, kini mencapai 50 persen, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan banjir di Brebes.
“Ini momentum penting. Kami sangat berharap percepatannya benar-benar terjaga, karena bagi warga yang pernah terdampak, musim hujan berikutnya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal keselamatan,” tegas Bupati.
Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui penanganan banjir yang komprehensif. Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.
“Kami tetap hadir untuk masyarakat, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan, kami mengalokasikan sekitar 50 persen sumber daya alat berat ke Brebes sebagai bentuk komitmen pelayanan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya pengendalian banjir Sungai Babakan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Red
BREBES, DN-II Suasana haru sekaligus bahagia menyelimuti SMKN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026) pagi. Berdasarkan hasil pengumuman kelulusan tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 480 siswa dari 14 rombongan belajar (kelas) dinyatakan lulus 100 persen.
Keberhasilan kolektif ini mencakup siswa dari enam kompetensi keahlian unggulan, yakni:
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
Teknik Sepeda Motor (TSM)
Teknik Audio Video (TAV)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)
Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)
Perayaan Sederhana dan Mandiri
Pihak sekolah mengambil kebijakan strategis dengan menggelar acara perpisahan di lingkungan internal sekolah. Langkah ini diambil untuk menekan biaya agar tidak membebani para orang tua siswa di tengah situasi ekonomi saat ini.
Kepala SMKN 1 Bulakamba, Rudianto, yang baru bertugas selama enam bulan di sekolah tersebut setelah sebelumnya mengabdi di SMKN 1 dan SMKN 2 Tegal, menjelaskan bahwa peran guru dalam acara ini murni sebagai pembimbing.
“Kami menekankan agar kegiatan yang membutuhkan biaya dikelola secara mandiri oleh siswa. Guru hanya berfungsi mengarahkan agar acara tetap berjalan positif dan tetap dalam koridor pendidikan,” ujar Rudianto.
Whiteboard Raksasa Sebagai Media Komitmen
Alih-alih membiarkan siswa melakukan aksi konvoi liar di jalan raya yang berisiko, sekolah memfasilitasi sebuah media whiteboard raksasa berukuran 3 x 6 meter yang terbuat dari bahan banner. Media ini disediakan bagi seluruh alumni untuk membubuhkan tanda tangan sebagai kenang-kenangan.
Aksi tanda tangan massal ini bukan sekadar coretan tanpa makna, melainkan simbol komitmen dan janji para alumni untuk menjaga nama baik almamater setelah resmi terjun ke masyarakat atau dunia industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjaga Kesakralan Seragam OSIS
Terkait fenomena coret-coret seragam yang kerap identik dengan kelulusan, SMKN 1 Bulakamba menerapkan aturan yang bijak:
Upacara Formal: Siswa wajib mengenakan seragam OSIS lengkap dan rapi selama prosesi sakral.
Kaos Kenangan: Setelah upacara, siswa diperbolehkan berganti ke kaos putih polos untuk saling membubuhkan tanda tangan rekan sejawat.
Strategi ini dilakukan agar seragam OSIS tetap utuh, bersih, dan layak pakai. Rudianto sendiri berbagi cerita personal betapa berharganya sebuah seragam bagi perjalanan hidup seseorang.
“Sampai sekarang saya masih menyimpan baju OSIS saya saat sekolah dulu. Warnanya mungkin sudah memudar, tapi itu adalah saksi sejarah dan kenangan berharga yang tidak bisa dibeli,” ungkapnya bernada nostalgia.
Donasi Seragam Secara Langsung
Mengenai seragam bekas layak pakai, pihak sekolah tidak mewajibkan pengumpulan secara kolektif di sekolah. Hal ini untuk menghormati psikologi orang tua siswa baru yang mungkin lebih memilih membeli baju baru secara mandiri.
Meski demikian, sekolah sangat mendorong siswa untuk menyumbangkan seragam mereka secara langsung kepada pihak yang membutuhkan di lingkungan sekitar mereka.
“Kami bebaskan siswa memberikan bajunya (lungsuran) kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan secara personal. Yang terpenting ada azas manfaat, penerimanya senang, dan dilakukan tanpa paksaan,” pungkas Rudianto.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Ribuan petani di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya di Kecamatan Tanjung, kini tengah berpacu dengan waktu. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tanjung mengimbau para petani untuk segera melakukan pendaftaran dan pembaruan data lahan tahun 2026 sebelum batas akhir pada Jumat, 8 Mei 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi kementerian pusat untuk memastikan akurasi data kepemilikan serta penggarapan lahan secara nasional.
Batas Waktu Sangat Terbatas
Kepala BPP Tanjung, Heri Setiawan, S.P., mengungkapkan bahwa informasi dari pusat terkait pembaruan data ini tergolong mendadak dengan durasi waktu hanya satu minggu.
“Proses pendaftaran ini hanya menyisakan waktu dua hari lagi. Kami meminta masyarakat bergerak cepat karena batas akhirnya adalah lusa, Jumat (8/5). Ini krusial agar data petani kita sinkron dengan sistem pusat,” ujar Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Verifikasi Ketat: Dokumen “Tupiah” Harus Asli
Untuk mendaftarkan lahan, petani diwajibkan membawa dokumen persyaratan utama:
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Dokumen Tupiah (Bukti Bayar Pajak) Asli.
Pihak BPP menekankan bahwa dokumen pajak harus dibawa dalam bentuk asli untuk proses validasi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya klaim ganda atas satu objek lahan yang sama.
“Kenapa harus asli? Agar tanah itu tidak ‘dilipatgandakan’ klaimnya. Jika hanya menggunakan fotokopi, dikhawatirkan satu lahan bisa didaftarkan oleh lebih dari satu orang. Ini demi keamanan data dan hak petani itu sendiri,” tegas Heri.
Bagi petani penggarap atau penyewa lahan di bawah tangan, pendaftaran tetap dilayani dengan melampirkan Surat Keterangan Lahan Penggarapan resmi dari Balai Desa setempat.
Solusi Pupuk Subsidi: Transparan dan Tanpa Biaya
Selain pendataan lahan, BPP Tanjung juga tengah menggencarkan pendaftaran e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai syarat mutlak mendapatkan pupuk bersubsidi. Mengingat disparitas harga yang tinggi antara pupuk subsidi dan nonsubsidi, Heri memastikan proses ini berjalan transparan.
Ketentuan Utama e-RDKK:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Batas Maksimal: Sesuai regulasi, lahan yang bisa mendapat subsidi maksimal 2 hektar per orang.
Akurasi Data: Luas subsidi diberikan berdasarkan bukti pajak (Tupi). “Jika mengaku garap satu hektar tapi bukti pajaknya hanya seperempat, maka yang diproses sesuai dokumen resmi,” tambah Heri.
Komoditas Prioritas: Fokus pada tanaman pangan dan hortikultura seperti Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Cabai, dan Singkong.
Klarifikasi Ora Dadi-Dadi
Menanggapi keluhan petani yang merasa pengajuannya lambat atau tidak kunjung selesai (ora dadi-dadi), Heri memberikan klarifikasi penting. Ia menduga keterlambatan terjadi karena petani menitipkan berkas kepada pihak ketiga yang tidak resmi.
“Jangan dititipkan di warung kopi atau pihak lain. Datang langsung ke kantor BPP atau temui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) resmi kami. Saya pastikan prosesnya gratis tanpa pungutan apa pun. Kalau datang ke sini, malah saya suguhi kopi,” pungkasnya dengan nada kelakar namun serius.
Mengingat pentingnya data ini untuk akses bantuan pemerintah kedepan, petani diharapkan segera mendatangi titik pendaftaran sebelum masa berlaku berakhir lusa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Mendagri mengakui bahwa selama ini fungsi pembinaan Pemda cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan. Ke depan, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk motivasi.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, [saya] mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok [lebih banyak] nakut-nakutin mulu, ‘stick’ [aja], mana carrot-nya,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut sistem yang berjalan saat ini sebagai bentuk desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik.
Mendagri menegaskan, pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang antara pengawasan dan insentif.
“Saya langsung nyampaikan kepada internal, … saya bilang, kita go ahead, jalan terus [untuk memberikan insentif kepada daerah]. Saya yakin bisa,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Pemda berprestasi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di daerah. Penghargaan diberikan berdasarkan empat kategori utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Barito Utara sebagai Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara penghargaan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Utara.
Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan pada tingkat provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa digelarnya Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi.
Meski tidak menampik adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.
“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan malam ini itu menunjukkan bahwa banyak kepala kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5/2026) malam.
Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi. Mendagri menjelaskan, empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.
“Dan hadiahnya selain tropi juga adalah untuk juara satu insentif fiskal yang memang diatur dalam aturan undang-undang tentang keuangan itu sebanyak tiga miliar, yang nomor dua, dua miliar, yang nomor tiga, satu miliar,” ungkap Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari anggaran Kemendagri. Adapun ajang penghargaan itu juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah, yakni regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB), dan Papua.
Dalam ajang yang digelar di Provinsi Kaltim tersebut, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group. Ia meyakini seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyambut baik usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan kategori penghargaan pada sektor perumahan. Menurutnya, indikator tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
“Beliau sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan. Dan itu saya anggap penting karena memang itu kaitannya dengan kemiskinan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, macam-macam,” tandas Mendagri.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, para gubernur se-Kalimantan, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, para bupati/wali kota se-Kalimantan, serta pejabat pimpinan tinggi dari kementerian/lembaga. Red
Banda Aceh, DN-II Kekompakan Forkopimda Aceh menjadi fondasi utama dalam mendorong recovery atau pemulihan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Sinergi antara unsur pemerintah daerah, legislatif, dan aparat keamanan dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa soliditas Forkopimda merupakan kekuatan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Aceh.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antarunsur pimpinan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program baik daerah maupun pusat dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Forkopimda Aceh harus terus solid. Kekompakan ini harus terus dijaga dan diperkuat, karena pembangunan dan pemulihan Aceh hanya dapat terwujud melalui kebersamaan seluruh unsur,” ujar Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, usai pelepasan keberangkatan jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Banda Aceh di Aula Jeddah, bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadli, didampingi Sekda Aceh M. Nasir,, Selasa, (5/5/2026)
Ia menambahkan, sinergi yang terbangun selama ini telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung pembangunan. Kondisi yang kondusif, lanjutnya, akan membuka ruang bagi percepatan berbagai program strategis daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting dalam memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan menyeluruh. Dengan komunikasi yang intens dan koordinasi yang kuat, setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama.
Menurutnya, kekompakan Pemerintah Aceh tidak hanya diperlukan dalam situasi tertentu, tetapi harus menjadi budaya kerja yang terus dipelihara. Hal ini penting agar proses pemulihan dan pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Dengan kebersamaan, kita optimistis pemulihan berjalan lebih cepat dan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara luas,” pungkasnya. Red
BOGOR, DN-II Semangat gotong – royong dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0621/Kabupaten Bogor terus membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Hari ini, sinergi antara personel Satgas TMMD, Satpol PP Kecamatan Cigudeg, dan warga masyarakat kembali terlihat dalam pengerjaan rehabilitasi sarana ibadah di Kp. Baru RT 07/04, Desa Tegal Lega, Kecamatan Cigudeg.Pada Rabu, (6/05/2026).
Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan mencakup tahap pengacian dinding serta penyelesaian teknis (finishing) pada kusen pintu dan jendela. Kerja sama yang solid di lapangan ini bertujuan agar bangunan Mushola menjadi lebih kokoh, rapi, dan memberikan kenyamanan lebih bagi warga dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.
Kehadiran Satgas TMMD yang bahu-membahu bersama warga dan aparat setempat memberikan dampak positif yang besar. Warga sekitar pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas terlaksananya program renovasi ini selain pembangunan infrastruktur jalan
Salah satu warga setempat sekaligus perwakilan tokoh masyarakat di Kp. Baru,menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD ke-128 ini.
“Kami, mewakili warga Kp. Baru, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodim 0621 dan seluruh anggota Satgas TMMD, serta rekan-rekan Pol PP yang telah membantu merehab Mushola kami. Dulu kondisinya kurang memadai, namun sekarang setelah dikerjakan bersama-sama, Mushola ini tampak lebih rapi dan nyaman. Semoga kebaikan bapak-bapak TNI dan semua pihak yang terlibat menjadi amal jariyah bagi kita semua,” ujar Salah satu tokoh masyarakat di sela-sela kegiatan gotong royong. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lokasi yang sama, perwakilan Satgas TMMD mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif warga bukan hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga merupakan inti dari tujuan TMMD itu sendiri, yaitu mempererat tali silaturahmi dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
“Melihat antusiasme warga Desa Tegal Lega, kami semakin bersemangat untuk merampungkan seluruh sasaran fisik TMMD ke-128 ini. Sinergi ini adalah bukti bahwa dengan gotong royong, pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap perwakilan Satgas TMMD.
Program pembangunan sarana fisik TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0621/Kab. Bogor akan terus berlanjut hingga target yang ditetapkan tercapai, guna mendukung peningkatan kesejahteraan serta fasilitas publik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Red
TUKDANA, DN-II ajaran pengurus Koperasi Bareng-Bareng Sugi (BBS) bersama Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon), menyatakan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penanaman kedelai yang digagas pemerintah pusat melalui TNI AL. Rabu (6/5/2026).
Salah satu implementasi program tersebut terlihat di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, di mana para petani mulai melakukan penanaman kedelai di lahan milik PG Jatitujuh.
Hal itu disampaikan Dewan Pengawas Koperasi BBS, H Mulyadi SE, didampingi Ketua BBS Warsim, kepada wartawan usai meninjau lokasi penanaman bersama jajaran Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon), belum lama ini.
Warsim menjelaskan, kehadiran tim Lanal Cirebon bertujuan memastikan kondisi di lapangan tetap aman dan kondusif. Ia menegaskan bahwa program penanaman kedelai ini merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dengan PG Jatitujuh yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Koperasi BBS.
“Program penanaman kedelai ini merupakan kerja sama TNI AL dengan PG Jatitujuh, dengan pelaksana di lapangan adalah koperasi yang kami pimpin bersama para petani Desa Sukamulya,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, program ini menjadi momentum penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis desa. Para petani penggarap yang berasal dari desa penyangga PG Jatitujuh juga memahami bahwa lahan tersebut berstatus HGU milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
“Kami bangga dan siap. Desa Sukamulya bukan hanya menjadi bagian dari program ini, tetapi kami ingin menjadi contoh terbaik. Dengan dukungan petani, pendampingan akademisi, serta perhatian pemerintah pusat, kami yakin bisa memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” katanya.
Warsim berharap program ini tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan terus berkembang dari tahun ke tahun. “Mudah-mudahan program kedelai ini bisa terus berlanjut. Harapan kami, Indramayu ke depan mampu mandiri dalam produksi kedelai,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah melalui TNI AL, serta kalangan akademisi agar Desa Sukamulya dapat menjadi lokomotif pengembangan kedelai yang bisa direplikasi di daerah lain.
Dalam kesempatan itu, Warsim turut menyampaikan apresiasi kepada H. Mulyadi yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap petani.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak H. Mulyadi. Beliau adalah putra terbaik Desa Sukamulya yang selalu peduli terhadap petani, bahkan rela berkorban secara moril maupun materil demi keberhasilan program ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Warsim menambahkan bahwa Koperasi BBS bersama para petani telah membuat pernyataan tertulis untuk mendukung penuh kebijakan PG Jatitujuh. Apabila di kemudian hari lahan tersebut akan digunakan kembali untuk penanaman tebu, para petani siap menyerahkan dan mendukung kebijakan tersebut. “Selama itu program pemerintah, kami siap mendukung,” tegasnya.
KOMPAK, Jajaran Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon) bersama petani kedelai yang tergabung dalam Koperasi Bareng_Bareng Sugi tinjau lokasi penanaman kedelai di lahan milik PG Jatitujuh. Mereka memastikan situasi di lapangan kondusif dan siap mengamankan pelaku yang menghambat program pemerintah pusat
Tim Red
You cannot copy content of this page