Semarang, DN-II Kepedulian Polda Jawa Tengah terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan melalui peluncuran Program Polda Jateng Peduli anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo meluncurkan program tersebut di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kamis (13/8/2026).
sebagai ikhtiar membantu anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar mendapatkan penanganan sejak dini dan mencegah risiko kecacatan permanen.
Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tenaga medis dan rumah sakit di Jawa Tengah. Mengadopsi pendekatan penemuan kasus secara aktif yang sebelumnya diterapkan melalui program TOSS TB. Polda Jateng kembali mengedepankan kekuatan jaringan Bhabinkamtibmas dalam menemukan kasus CTEV di tengah masyarakat.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam program tersebut karena Polri memiliki jaringan yang menjangkau hingga masyarakat tingkat RT RW dan Dusun. Ia meminta para Kapolres segera menindaklanjuti peluncuran program dengan memberikan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas dan menggerakkan mereka untuk melakukan penemuan kasus di wilayah masing-masing.
” Seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Mereka akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, pendampingan hingga menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia ” terang Kapolda Jateng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“para Kapolres, setelah ini segera menginstruksikan Bhabinkamtibmas. Dilatih dulu Bhabinkamtibmasnya bersama Kasidokkes, nanti koordinasi dan kolaborasi dengan saudara-saudara kita di daerah,” tambahnya
Menurut Kapolda Jateng, pendekatan tersebut mengadopsi pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan program TOSS TB, khususnya melalui penemuan kasus secara aktif. Ia meminta jajaran segera bergerak sehingga setelah mendapatkan pembekalan, para Bhabinkamtibmas dapat turun ke masyarakat untuk membantu menemukan anak yang membutuhkan penanganan.
“Minggu depan para Bhabin sudah turun ke bawah. Alhamdulillah Polisi adalah salah satu organisasi yang mempunyai jaringan ke bawah cukup lengkap. Dan saya yakin polanya nanti segera dibakukan supaya kegiatan ini bisa terakselerasi dengan baik,” ujarnya.
CTEV atau Congenital Talipes Equinovarus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal. Kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan permanen. Berdasarkan data yang disampaikan Biddokkes Polda Jateng, terdapat sekitar 1.800 anak dengan kasus CTEV di Jawa Tengah pada 2025.
Melalui mekanisme tersebut, anak yang ditemukan mengalami CTEV akan mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara maupun rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Tengah untuk mendapatkan penanganan secara gratis. Program ini juga melibatkan dokter spesialis, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memperkuat proses penemuan, skrining, penanganan hingga rehabilitasi.
Kapolda Jateng juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir yang membutuhkan penanganan.
“Bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki keluarga yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir, silakan segera menghubungi layanan Polisi 110 atau Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing. Nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama dengan fasilitas kesehatan Muhammadiyah dan rumah sakit yang telah bekerja sama, sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan secara gratis termasuk mendapatkan sepatu khusus secara gratis juga,” kata Kapolda.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan informasi karena program tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mendapatkan penanganan sedini mungkin.
“Jangan sampai ada anak yang sebenarnya bisa ditangani tetapi tidak mendapatkan pelayanan karena keterbatasan informasi atau akses. Mari bersama-sama kita temukan, kita dampingi, dan kita berikan penanganan yang terbaik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Wakil Ketua I MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., mengapresiasi kepedulian Polda Jateng melalui program tersebut. Ia menilai pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan active case finding pada program TOSS TB dapat menjadi model untuk menemukan anak dengan kelainan kaki bawaan lahir secara lebih dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui peran Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, deteksi dini, edukasi, pendampingan dan rujukan diharapkan dapat diperkuat sehingga semakin banyak anak memperoleh penanganan sejak dini dan terhindar dari dampak kecacatan jangka panjang,” kata Prof. Fachmi.
Kapolda Jateng menegaskan, Polda Jateng terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam program program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap Program Polda Jateng Peduli CTEV dapat menjadi ikhtiar bersama untuk membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar dapat tumbuh dan menjalani kehidupan secara optimal. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
Bireuen, 12 Agustus 2026 – Haidir Putra alias Chadir secara tegas membantah seluruh pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan dirinya terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi perusahaan murni untuk menjalankan tugas investigasi jurnalistik.
Berdasarkan penelusuran serta konfirmasi langsung oleh awak media terkait nomor telepon yang tercantum dalam percakapan yang beredar, yaitu +62 812-1145-3998, yang bersangkutan dengan tegas membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa nomor itu bukanlah miliknya. Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Haidir guna meluruskan informasi yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi berimbang demi menjaga nama baik dan menjunjung tinggi profesionalisme.
“Saya murni datang ke perusahaan itu hanya untuk menginvestigasi terkait laporan dugaan dari masyarakat terkait limbah pabrik yang mencemari lingkungan permukiman masyarakat setempat,” ujar Haidir dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dirinya senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta tidak pernah melakukan tindakan di luar ketentuan profesi, seperti pemerasan maupun pungutan liar terhadap pihak mana pun selama menjalankan tugas di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah, saya pastikan dan saya jamin, saya tidak pernah sedikit pun ketika saat melakukan investigasi terlibat dalam pemerasan ataupun pungutan liar kepada siapapun,” tambahnya.
Melalui klarifikasi ini, Haidir berharap masyarakat dan rekan-rekan pembaca dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya secara bijaksana, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Publisher -Red
BREBES, DN-II Polres Brebes melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) menggelar kegiatan Sosialisasi Training of Trainers (TOT) Program Paham AI kepada pelajar tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMKN 1 Brebes, Selasa (11/8/2026).
Sebanyak 120 siswa SMKN 1 Brebes mengikuti kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara positif, bijak, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan wawasan mengenai perkembangan teknologi AI serta berbagai potensi pemanfaatannya, khususnya sebagai sarana pendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Kabag SDM Polres Brebes Kompol Muawan Subagio mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada generasi muda agar mampu memahami perkembangan teknologi sekaligus memanfaatkannya secara tepat.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana memanfaatkannya secara positif, bijak, serta bertanggung jawab. Kami ingin para siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami peluang dan risikonya,” ujar Kompol Muawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan AI yang semakin pesat harus diimbangi dengan kemampuan dan literasi digital yang baik, terutama di kalangan pelajar. AI dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mendukung pembelajaran apabila digunakan secara proporsional dan tetap mengedepankan etika.
“AI dapat menjadi sarana yang sangat membantu dalam proses belajar, menggali informasi, mengembangkan kreativitas maupun meningkatkan kompetensi. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan etika, kejujuran akademik, keamanan data pribadi, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.
Kompol Muawan menambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan para pelajar dapat menjadi generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya.
“Harapan kami, para siswa dapat menjadi generasi yang melek teknologi, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki karakter, etika dan tanggung jawab. Jangan sampai teknologi justru mengurangi kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, AI harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat, saat memberikan keterangan pada Rabu (12/8/2026), mengatakan bahwa kegiatan edukasi mengenai AI bagi pelajar akan terus didorong agar dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
Menurutnya, edukasi tidak cukup dilakukan hanya dalam satu kegiatan, mengingat perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat dan terus mengalami perubahan.
“Kegiatan seperti ini akan kami dorong untuk dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya agar pemahaman dan literasi AI di kalangan pelajar tidak berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kemajuan teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelajar, khususnya dalam membangun kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, produktif, aman, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin para pelajar memiliki pemahaman yang utuh bahwa AI bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tujuan kegiatan dapat tercapai dan lahir generasi muda yang semakin adaptif, kreatif, serta memiliki literasi digital yang baik,” tambahnya.
Selain mendapatkan materi dan wawasan mengenai AI, para peserta juga mendapatkan Sertifikat Paham AI dari Senopati Academy sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polres Brebes berharap kegiatan edukasi dan literasi AI tersebut dapat menjadi langkah positif dalam membekali pelajar menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus mendorong pemanfaatan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Red/Hms
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes). Saat ini, ia tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.
“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran. Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.
“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” jelas Mendagri.
Mendagri menegaskan, dalam surat edaran tersebut juga akan dimuat aturan agar kematian warga di tingkat desa segera dilaporkan oleh kepala desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain memudahkan penerbitan akta kematian, pelaporan dari tingkat desa juga membantu Dukcapil dalam mendata kematian sehingga dinamika data kependudukan dapat tercatat. Dengan begitu, Mendagri berharap masyarakat tak perlu repot-repot mengurus secara mandiri ke kantor Dukcapil. Akta kematian dapat langsung diterbitkan setelah kematian warga dilaporkan.
“Saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan adalah kepala desa,” tutupnya.
Sebagai informasi, Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah pejabat lainnya di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Melalui layanan ini, data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah karena terus diperbarui berdasarkan peristiwa kependudukan yang terjadi di daerah.
“Kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat dan mereka terhubung dengan server Dukcapil. Jadi ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru dan selanjutnya. Itu bergerak setiap menit,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya, kata Mendagri, dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
“Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos, Rp600.000 tunai PKH, beras 10 kg, itu kalau itu terkonek semua, ketahuan,” katanya.
Pengalaman dalam mengintegrasikan data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan. Mendagri menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orang tua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, dapat dipangkas. Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
“Langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, digitalisasi tersebut tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta pejabat terkait lainnya. Red
BEKASI, 10 Agustus 2026 — Panggung terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi benar-benar ternoda dan jatuh ke titik nadir akibat ulah memalukan seorang anggota dewan bernama Misbahudin dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alih-alih mengemban amanah rakyat untuk mengawasi kebijakan publik, institusi legislatif justru disulap secara biadab menjadi alat intimidasi dan pelampiasan ego personal demi membela masalah remeh-temeh keluarganya sendiri.
Skandal konyol ini berawal dari drama keluarga Misbahudin di Unity School. Anak dari sang anggota dewan berinisial Misbahudin sempat histeris dan mengaku-ngaku menjadi korban perundungan di sekolah. Namun, betapa memalukannya ketika pihak sekolah bertindak transparan dengan membuka rekaman CCTV. Bukti visual tersebut mengungkap fakta mutlak yang mematahkan seluruh kebohongan: botol minum atau termos milik anak sang dewan murni pecah karena terjatuh sendiri dari tangannya, bukan akibat perundungan pihak lain.
Alih-alih menggunakan akal sehat, berjiwa besar mengakui kesalahan, atau sekadar memeriksa rekaman CCTV sebelum bertindak, Misbahudin justru memilih menutup mata rapat-rapat. Kegagalan atau kesengajaan untuk mengabaikan fakta objektif ini membuktikan betapa arogansi kekuasaan telah merusak kejernihan berpikir keluarga tersebut. Merasa posisinya kuat dan didukung oleh backing kekuasaan, fasilitas negara dan panggung kedewanan dikerahkan secara serampangan.
Pada 30 Juli 2026, Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendadak digerakkan untuk menggelar audiensi resmi memanggil Dinas Pendidikan, DP3A, KPAD, hingga pihak sekolah. Pertemuan sarat tekanan politik itu berujung pada ancaman brutal berupa peninjauan ulang dan evaluasi izin operasional sekolah. Ini adalah bentuk pelecehan wewenang jabatan yang nyata-nyata memalukan. Anggaran rakyat, waktu lembaga, dan fasilitas negara dipertaruhkan hanya untuk memuaskan syahwat kekuasaan personal Misbahudin dan anaknya yang tidak siap mental menghadapi kenyataan objektif.
Tindakan sewenang-wenang ini juga menelanjangi betapa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan birokrasi lokal. Sikap lamban serta adanya pembiaran dari instansi terkait seolah mengonfirmasi bahwa hukum bisa ditekuk demi melindungi kepentingan elite.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyikapi bobroknya mentalitas dan pelanggaran etika berat ini, publik mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Menteri Pendidikan, serta otoritas pusat untuk segera turun tangan melakukan pembersihan total. Otoritas pusat didesak untuk mengalihkan penanganan dan membuka rekaman CCTV seluas-luasnya secara terang-terangan guna mempermalukan perilaku Misbahudin dan keluarganya yang terbiasa menggunakan intimidasi politik.
Desakan Pemecatan oleh Prabowo Subianto: Presiden Prabowo Subianto dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera memecat Misbahudin dari keanggotaan partai dan dewan. Partai Gerindra harus segera membersihkan barisannya dari kader yang cacat moral, arogan, serta memanfaatkan jabatan publik demi kepentingan pribadi.
Buka CCTV Secara Terang-Terangan: Mendesak otoritas pusat dan independen untuk mempublikasikan rekaman CCTV secara transparan agar publik tahu persis bagaimana anak Misbahudin menjatuhkan barangnya sendiri, sekaligus menelanjangi kebohongan dan drama murahan yang diciptakan keluarga tersebut.
Evaluasi Total Intervensi Politik: Meminta Kementerian Pendidikan dan aparat pusat mengambil alih pengawasan untuk menghentikan tekanan politis busuk yang dilancarkan pihak-pihak tertentu terhadap institusi pendidikan yang tidak bersalah.
Kritik Tajam Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum dan pembiaran atas arogansi ini menandakan runtuhnya marwah keadilan di Bekasi, di mana pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang tidak bersalah justru dipukul balik oleh kekuasaan yang salah arah.
(Redaksi)
BEKASI, 7 Agustus 2026 – Panggung terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ternoda akibat ulah oknum anggota dewan berinisial M dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan untuk kepentingan rakyat, institusi legislatif justru disulap menjadi alat intimidasi dan pelampiasan ego personal demi membela masalah pribadi keluarga.
Persoalan ini bermula dari insiden sepele di Unity School, di mana anak dari anggota DPRD Kota Bekasi berinisial M sempat mengaku menjadi korban perundungan. Ironisnya, pihak sekolah telah membuka rekaman CCTV secara transparan dan mendapati fakta mutlak: botol minum atau termos milik siswa tersebut murni pecah karena terjatuh sendiri dari tangannya, bukan akibat perundungan teman sekolah.
Namun, alih-alih menggunakan akal sehat dan memverifikasi bukti sahih tersebut, oknum M ini diduga memilih menutup mata. Pertanyaan besarnya, mengapa oknum tersebut enggan memeriksa rekaman CCTV sebelum bertindak? Kegagalan atau kesengajaan untuk mengabaikan fakta objektif ini memperlihatkan betapa arogansi kekuasaan telah menutupi kejernihan berpikir.
Alih-alih menyelesaikan urusan secara bijak, kekuatan politik dan fasilitas negara malah dikerahkan secara sewenang-wenang. Pada 30 Juli 2026, Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendadak menggelar audiensi resmi dengan memanggil Dinas Pendidikan, DP3A, KPAD, hingga pihak sekolah, yang berujung pada ancaman evaluasi izin operasional institusi pendidikan tersebut.
Tindakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap wewenang jabatan. Sangat memalukan ketika fasilitas negara, waktu lembaga, dan anggaran rakyat dipakai oleh M hanya untuk melayani hawa nafsu dan kekuasaan personal, memukul balik pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang pada akhirnya harus menjadi korban dari salah paham yang dipelihara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyikapi pelanggaran etika dan kepatutan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prabowo Subianto, didesak untuk segera turun tangan memecat M. Partai pengusung dinilai harus membersihkan barisannya dari kader yang bekerja tidak sesuai dengan regulasi, cacat moral, serta mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Publik mengecam keras tindakan semena-mena ini dan meminta Badan Kehormatan DPRD serta pimpinan tertinggi partai untuk tidak tinggal diam.
Publisher -Red
JAKARTA DN-II Untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset terbaik bangsa berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini digelar untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mendengarkan taklimat strategis Kepala Negara mengenai masa depan riset, inovasi, dan pendidikan di Indonesia.
Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan para peneliti guna membangun ekosistem riset nasional yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing global. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama lahirnya inovasi dan berbagai terobosan teknologi yang akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan dan riset harus terus diperkuat sebagai modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Peninjauan Produk Riset dan Inovasi Unggulan
Sebelum sesi dialog dimulai, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung pameran hasil riset dan inovasi karya anak bangsa. Berbagai inovasi strategis yang dipaparkan meliputi:
Infrastruktur & Kemaritiman: Teknologi pendukung pembangunan Giant Sea Wall. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Energi & Ketenagalistrikan: Pengembangan teknologi nuklir sebagai persiapan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta inovasi tabung Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih efisien sebagai alternatif LPG.
Kesehatan & Pangan: Teknologi Foodguard guna mendukung pengawasan dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai solusi di bidang ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Sektor Publik: Inovasi pengelolaan sampah, teknologi pertahanan, hingga rancangan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Apresiasi Nyata untuk Produk Lokal
Salah satu momen yang menarik perhatian dalam peninjauan tersebut adalah ketika Presiden Prabowo memesan secara langsung sepatu sekolah berbahan karet lokal. Sepatu inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diproduksi dengan harga yang sangat terjangkau, yakni di bawah Rp80.000.
Langkah sederhana ini mencerminkan apresiasi sekaligus bentuk dukungan nyata Kepala Negara agar hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat segera diproduksi secara massal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah berharap melalui dialog dan penguatan sinergi ini, akan lahir semakin banyak inovasi anak bangsa yang transformatif, aplikatif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Red
JAKARTA, 5 Agustus 2026 – Semangat kebersamaan dan konsistensi dalam mengawal pembangunan nasional terus terpancar dari berbagai elemen masyarakat. Bertempat di kantor DPP Hamerti, Jakarta Timur, sebuah diskusi kenegaraan digelar untuk mempertebal hati nasionalis rakyat terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas dengan mengusung prinsip Hatiku Merah Putih.
Pertemuan hangat dan penuh kekeluargaan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mengapresiasi kerja nyata dalam menyatukan visi demi kemajuan bangsa. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan jajaran pengurus, di antaranya Brigjen Purn. Bambang selaku Pembina Hamerti, Bobby Merah Putih selaku Pembina Hamerti, Yohanes selaku Ketua Hamerti, Yohan selaku Ketua 1 Hamerti, serta Ferdi selaku Bendum Hamerti.
Tim pemenangan Hamerti hadir untuk terus mengedukasi masyarakat agar senantiasa memelihara, merawat, menjaga, serta mensyukuri segala pencapaian dan program nyata dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap lestari dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.
Sinergi antara elemen masyarakat, penggerak panji-panji kebangsaan seperti Hamerti, dan para tokoh bangsa di ibu kota ini diharapkan mampu menginspirasi khalayak ramai untuk terus merawat keharmonisan sosial serta fokus berkontribusi positif di bidang masing-masing demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera.
Publisher -Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page