Aceh Tamiang, DN-II Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Dusun Damai, Gampong Batang Ara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (23/1/2026). Penyaluran bantuan tersebut dilakukan setelah menyerahkan bantuan di Dusun Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun bantuan yang disalurkan oleh Tri Tito di Gampong Batang Ara diberikan kepada total 169 KK. Bantuan itu berupa 169 paket perlengkapan ibadah, 122 paket perlengkapan sekolah, 169 unit kompor satu tungku, 40 dus minyak goreng, 100 set ember dan gayung, 10 dus sabun mandi, 10 dus sabun cuci pakaian, 100 kasur, 100 paket makanan anak-anak, 700 masker, serta 100 tumbler. Selain barang, TP PKK Pusat juga memberikan bantuan uang tunai kepada para korban.
“Selain doa, juga kami membawa sedikit bantuan yang mungkin, ya paling tidak kalau ada kasur Ibu malam ini bisa tidur lebih nyenyak, kalau tidak, kalau ada kompor nanti waktu puasa kan [ibu-ibu] bisa masak sendiri. Kemudian juga ada ember untuk air bersih, kemudian perlengkapan sekolah anak-anak, dan juga ada Al-Qur’an dan juga alat salat,“ ucap Tri Tito.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Tri Tito kepada sejumlah perwakilan masyarakat Gampong Batang Ara. Penyerahan simbolis tersebut dilakukan dengan memberikan 10 item pada setiap kategori bantuan kepada sejumlah perwakilan masyarakat. Selain itu, turut disalurkan bantuan uang tunai kepada masyarakat terdampak.
“[Semoga] mungkin dari kami [bantuan ini] dapat membantu, oleh sebab itu kami harap dapat diterima dengan baik [oleh masyarakat],” tandas Tri Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Ketua TP PKK Provinsi Aceh Marlina Usman, Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang Yuyun Armia, serta sejumlah pengurus TP PKK Pusat.
Red
Jakarta Barat, DN-II Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang terdampak bencana banjir, Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Bakti Kesehatan berupa pengecekan kesehatan, pengobatan umum, pembagian vitamin, serta trauma healing kepada warga terdampak banjir.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Masjid Al Khoiri, Jalan Daan Mogot RT 004/005, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Bakti kesehatan ini melibatkan tenaga medis dan personel Polri dari Sidokkes Polres Metro Jakarta Barat, di antaranya dr. Nancye Lorein, Bripka Palupi, Brigadir Dwi Ardiyanto, Bripda Adel, serta Rifai, yang dengan penuh empati melayani masyarakat satu per satu. 
Kasi Dokkes Polres Metro Jakarta Barat dr. Nancye Lorein mengatakan Sebanyak 30 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan, terdiri dari 12 laki-laki dan 18 perempuan.
” Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa keluhan kesehatan yang umum dialami pasca banjir, seperti ISPA, hipertensi, penyakit kulit, hingga gangguan pencernaan. Seluruh warga mendapatkan penanganan medis awal serta vitamin guna menjaga daya tahan tubuh,” ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pelayanan medis, kegiatan ini juga diisi dengan trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologis warga, terutama pasca musibah banjir yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan sehari-hari mereka.
Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, diharapkan kehadiran Polri dan tenaga medis dapat memberikan rasa aman, kepedulian, serta semangat baru bagi masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas secara normal.
Red/Hms
Jakarta, DN-II Humas BKN, Proses akreditasi lembaga penilaian kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan apresiasi mendalam dari berbagai kalangan. Pemberian akreditasi sendiri dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap lembaga memiliki standar yang seragam dalam memotret potensi ASN guna mendukung percepatan transformasi birokrasi nasional.
Kepala Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Riyadi, menyebutkan bahwa keberhasilannya meraih akreditasi dengan nilai A adalah sebuah amanah besar dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas.
“Akreditasi BKN luar biasa untuk memberikan motivasi bagi kami. Instrumennya sangat _challenging_, tapi syukurlah kami bisa memenuhi semuanya. Ini adalah amanah dari negara melalui BKN,” ungkap Riyadi, saat penyerahan sertifikat akreditasi kepada 25 Lembaga Penilaian Kompetensi ASN, Jumat (23/01/2026) di BKN Pusat, Jakarta.
Sentimen positif ini juga disampaikan oleh lembaga penyelenggara penilaian kompetensi instansi daerah. Kepala BKPSDM Kota Palembang, Muhammad Yanuarpan Yany menilai akreditasi BKN ini menjadi modal utama bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas SDM. Ia berkomitmen menyelaraskan tes kompetensi dengan visi Asta Cita Presiden.
“Ini menjadi dasar dalam ajang seleksi bagi ASN di lingkungan Pemkot Palembang dengan cara-cara baru dan inovatif. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang cepat, mudah, dan bahagia, ” jelas Yanuar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari perspektif perwakilan Lembaga penyelenggara penilaian kompetensi Perguruan Tinggi, Dani Yoselisa perwakilan UIN Mahmud Yunus Batusangkar menekankan bahwa kredibilitas dan objektivitas poin penilaian BKN sudah berbasis data riil. “Elemen yang dinilai tidak bisa diakali sehingga menggambarkan bahwa penilaian akreditasi di lembaga ini benar-benar serius dan tidak main-main,” tegas Dani.
Perwakilan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi sektor swasta juga memberikan tanggapan serupa. Corien Akwari dari PT Corien Center International menyoroti nilai tambah dari umpan balik (feedback) yang konstruktif dari BKN selama proses. “Penilaiannya sangat objektif dan adil. Kami mendapat banyak masukan mengenai apa yang harus dikembangkan. Ini membuktikan bahwa BKN memang membutuhkan lembaga yang benar-benar profesional untuk menghasilkan ASN berkualitas,” ujar Corien.
Pada kesempatan yang sama, harapan agar akreditasi ini berkelanjutan disampaikan oleh Yulias Untari, Asesor Madya Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, akreditasi vital untuk mendukung Asta Cita dan menjaga kredibilitas lembaga penilaian kompetensi.
Dengan diserahkannya sertifikat kepada 25 lembaga terakreditasi, BKN mengukuhkan perannya dalam reformasi sistem asesmen ASN. Langkah ini diharapkan dapat segera mengimplementasikan instrumen penilaian yang lebih efektif, berkualitas, dan mampu mencetak lebih banyak kader ASN unggul di masa depan, sesuai dengan arahan Presiden.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada 25 (dua puluh lima) Lembaga Penilaian Kompetensi di Aula Gedung I Kantor BKN Pusat, Jakarta. Penyerahan akreditasi ini merupakan wujud komitmen BKN dalam menjamin mutu dan standar pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel serta memberikan gambaran kompetensi ASN yang akurat.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem asesmen kompetensi ASN. Ia menekankan bahwa reformasi harus menciptakan kemudahan, bukan menghadirkan kerumitan baru bagi para ASN. “Reformasi asesmen harus memberikan gambaran kompetensi yang akurat untuk mendukung pengembangan karier ASN, bukan justru mempersulit prosesnya. Jika yang menyulitkan adalah regulasinya, maka regulasinya harus diubah,” tegas Zudan pada Jumat (23/1/2026).
Lebih lanjut, Kepala BKN menjelaskan bahwa esensi dari reformasi ini adalah untuk menciptakan ekosistem penilaian yang lebih baik bagi generasi ASN mendatang. Menurutnya, sistem yang baru harus berorientasi pada kecepatan, efisiensi, dan kebahagiaan sumber daya manusia aparatur. 
Di kesempatan tersebut, Kepala BKN juga mengungkapkan bahwa generasi baru ASN harus mendapatkan lebih banyak kemudahan, lebih cepat, dan pada akhirnya akan membuat lebih bahagia. “Materi asesmen harus diarahkan untuk mencari kader terbaik, yang cara berpikir dan hatinya selalu berorientasi pada kemudahan dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif, serta mampu membahagiakan orang lain, bukan mempersulit,” paparnya.
Zudan juga menekankan bahwa perubahan signifikan hanya dapat dicapai dengan meninggalkan pola kerja lama. Ia mendorong agar reformasi dimulai dari perubahan instrumen dan alat ukur asesmen, sehingga selaras dengan visi besar reformasi birokrasi.
“Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang baru dengan cara kerja yang lama. Sesuatu yang baru hanya dapat diraih apabila kita mengubah cara kerjanya,” ujarnya mengingatkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada akhir acara, Kepala BKN menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada 25 Lembaga Penilaian Kompetensi yang telah berhasil memperoleh sertifikat akreditasi. Ia berharap lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra strategis BKN dalam menerjemahkan visi reformasi asesmen menjadi instrumen penilaian yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas tinggi.
Penyerahan sertifikat akreditasi ini menandai langkah awal sinergi antara BKN dan Lembaga Penilaian Kompetensi dalam membangun sistem penilaian kompetensi ASN yang lebih adaptif, berorientasi pada hasil, dan mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas, kompeten, dan melayani.
Red/Casroni
Jakarta Barat, DN-II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis tembakau gorila (sinte) dan mengamankan tiga orang pelaku di dua lokasi berbeda, pada Jumat (16/1/).
Ketiga pelaku masing-masing berinisial PA (18), FR (19), dan QW (18). Mereka diamankan di wilayah Jelambar, Jakarta Barat, serta di sebuah rumah kos kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.
Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal Armando S membenarkan pengungkapan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (23/1/2026).
“Ya benar, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan tiga orang pelaku pengedar narkoba jenis tembakau gorila (sinte) berinisial PA (18), FR (19), dan QW (18). Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Jelambar Jakarta Barat dan di sebuah kosan kawasan Benhil Jakarta Pusat,” ujar AKBP Vernal. 
Pengungkapan kasus ini dipimpin oleh Kanit Timsus 2 AKP Jimy Farid bersama IPDA A. Jabar. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 52 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tembakau gorila (sinte) dengan berat keseluruhan sekitar 270 gram yang diduga siap untuk diedarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Berdasarkan hasil penyelidikan, narkoba tersebut rencananya akan diedarkan kepada para remaja di wilayah Jakarta Barat,” terang AKBP Vernal.
Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau alternatif kedua Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pidana.
Polres Metro Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Red/Hms
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mendukung penuh pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah diinisiasi pimpinan MPR RI periode 2019–2024 dan telah disepakati seluruh fraksi MPR bisa segera dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diberlakukan. Konsep PPHN dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap konsisten, berkesinambungan, dan tidak terputus oleh siklus politik lima tahunan.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa usulan konsep PPHN telah diterima dan disepakati seluruh fraksi di MPR. Pembahasan PPHN telah selesai sejak Agustus 2025. Langkah selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Bamsoet menilai kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI atas konsep PPHN menunjukkan bahwa bangsa ini sesungguhnya telah memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya haluan negara. Tantangan saat ini tinggal pada keberanian politik untuk mengeksekusinya, tanpa harus terjebak pada perdebatan panjang soal amandemen UUD NRI 1945.
“Indonesia membutuhkan kompas besar pembangunan. PPHN adalah bintang pengarah yang memastikan siapa pun presidennya, arah pembangunan tetap sejalan dengan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, tanpa berjalan terputus-putus dan saling berganti arah,” ujar Bamsoet, Sabtu (24/1/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, pemberlakuan PPHN tidak harus dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945. Opsi tersebut dinilai berisiko membuka kembali perdebatan konstitusional yang luas dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Sebaliknya, terdapat sejumlah jalan konstitusional yang realistis, sah secara hukum, dan dapat segera dijalankan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pilihan pertama adalah dengan meniadakan penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selama ini, penjelasan pasal tersebut telah mereduksi kedudukan Ketetapan MPR sehingga tidak lagi memiliki daya ikat sebagaimana era sebelum reformasi. Padahal, dalam hierarki peraturan-undangan, Tap MPR masih diakui keberadaannya.
Jika penjelasan pasal tersebut dihapus, maka MPR akan kembali memiliki kekuatan hukum ke luar. Selanjutnya, PPHN yang ditetapkan melalui Tap MPR dapat menjadi acuan wajib bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, hingga kebijakan strategi lintas pemerintahan.
“Dari sisi politik hukum, opsi ini relatif paling cepat ditempuh karena hanya memerlukan revisi terbatas pada satu undang-undang. Namun, tantangannya terletak pada konteks politik di DPR, mengingat revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 menyentuh jantung sistem legislasi nasional,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, opsi kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal 4 yang mengatur tugas dan wewenang MPR. Dalam skema ini, MPR diberi izin eksplisit untuk menyusun dan mengatur PPHN melalui Tap MPR.
Opsi tersebut lebih sistematis karena menempatkan PPHN sebagai produk kelembagaan MPR yang sah dan terstruktur. MPR, sebagai representasi gabungan DPR dan DPD, mencerminkan kehendak politik nasional sekaligus kepentingan daerah. Dengan demikian, PPHN tidak hanya menjadi dokumen teknokratik, tetapi merupakan hasil konteks politik nasional.
“Namun, opsi ini menuntut kedewasaan politik seluruh fraksi. PPHN harus dirancang sebagai panduan makro, bukan alat kontrol politik terhadap presiden. Jika substansinya terlalu teknis atau operasional, justru menghambat ruang inovasi pemerintah dalam merespons dinamika global yang cepat berubah,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menguraikan, pilihan ketiga adalah menjadikan PPHN sebagai undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pendekatan ini, PPHN menjadi payung hukum tertinggi perencanaan pembangunan nasional, sementara RPJPN dan RPJMN diturunkan secara konsisten dari PPHN.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sejak reformasi, terjadi pergeseran prioritas pembangunan antar periode pemerintahan, mulai dari industrialisasi, infrastruktur, hingga hilirisasi sumber daya alam. Pergeseran ini sah secara politik, tetapi sering kali memunculkan masalah kesinambungan program jangka panjang, seperti pembangunan sumber daya manusia, penelitian, dan ketahanan pangan.
“Dengan menjadikan PPHN sebagai undang-undang, maka pembangunan jangka panjang akan memiliki kepastian hukum yang kuat. Tantangannya, proses legislasi di DPR cenderung sarat kompromi politik, sehingga ada risiko substansi PPHN menjadi terlalu umum atau justru terlalu pragmatis mengikuti kepentingan jangka pendek,” papar Bamsoet.
Dosen tetap program Pascasarjana Universitas Pertahanan dan Universitas Borobudur ini menambahkan, opsi keempat adalah pembentukan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan. Konvensi ini dilakukan melalui kesepakatan lembaga-lembaga negara tanpa dituangkan secara eksplisit dalam perubahan konstitusi atau undang-undang tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, konvensi semacam ini pernah menjadi rujukan penting, terutama pada masa awal reformasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Konvensi ketatanegaraan memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Selama terdapat kesepahaman antara Presiden, MPR, DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya, PPHN dapat dijalankan sebagai pedoman bersama. Namun kelemahannya terletak pada daya ikat hukum yang sangat bergantung pada komitmen politik para aktor negara. Jika terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan, konvensi berpotensi diabaikan.
“Empat opsi ini menunjukkan bahwa PPHN bukanlah gagasan yang sukar diwujudkan. Semuanya konstitusional dan dapat dipilih sesuai kebutuhan bangsa. Yang terpenting adalah kemauan politik untuk menempatkan kepentingan jangka panjang Indonesia di atas kepentingan elektoral jangka pendek,” pungkas Bamsoet.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan kerjasama dengan Universitas Bung Karno (UBK) yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.
MoU yang menggarisbawahi kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan antara kedua belah pihak dan para pihak lain yang dapat dilibatkan belandaskan pada Tridarma Perguruan Tinggi, yakni program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan bersama kedua belah pihak dan para pihak lain yang dilibatkan cukup beragam, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.
IWO dalam penandatanganan MoU dengan UBK di Aula Dr. Ir. Soerkarno, Kampus UBK Jalan Kimia di Jakarta Pusat diwakili Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si., sementara dari pihak UBK diwakili oleh Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Rektor UBK Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju M.Si.
“Sebagai organisasi profesi wartawan yang bekerja di media online, IWO membuka kerja-kerja baik untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia,” kata Ketum IWO Dwi Christianto usai penandatangan MoU.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, lembaga akademik seperti Universitas Bung Karno (UBK) mampu memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan pers di tanah air. Sinergi antara IWO dan UBK bisa menghasilkan output berupa Analisa-analisa kebijakan dan update dunia jurnalistik. 
“Ada Fakultas Fisik dengan jurusan komunikasi di UBK misalnya bersama akademisi dari fakultas lainnya bisa kami ajak mengembangkan buah pikir untuk kemajuan kehidupan dan kebebasan pers. Termasuk, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang melingkupi profesi wartawan secara umum dan khususnya demi anggota IWO,” pungkas Dwi.
Sementara itu kerjasama antara IWO dan UBK juga diharapkan dapat menjalin keterkaitan antara realitas dunia professional jurnalis dan perguruan tinggi, kata Wakil Rektor 4 UBK Franky Roring.
“Dunia jurnalisme dan akademik memiliki komitmen yang sama pada data dan kebenaran. Atas hal tersebut dipandang perlu Universitas Bung Karno menjalin kerjasama dengan Ikatan Wartawan Online,” kata Franky.
“Penandatanganan ini menandai langkah awal bagi kerjasama kedua lembaga tersebut ke depannya,” tambah Franky. *** ( Red l Bim )
PARIS, DN-II– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai pernyataan politik-ekonomi yang tegas, realistis, dan solutif. Pidato tersebut menunjukkan Indonesia tampil sebagai negara berkembang yang matang secara kebijakan, kredibel secara fiskal, dan konsisten secara arah pembangunan.
“Pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo sangat jelas. Di tengah dunia yang penuh situasi geopolitik yang cepat berubah, kawasan konflik, krisis energi, dan volatilitas pasar keuangan dunia, perdamaian dan stabilitas adalah fondasi utama pertumbuhan suatu negara,” ujar Bamsoet dari Paris, Jumat (23/1/2026).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, pemaparan capaian makro ekonomi Indonesia dalam pidato di WEF memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai mitra investasi jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali pada kisaran rendah, rasio utang pemerintah tetap di bawah 40 persen terhadap PDB, serta defisit fiskal dijaga dalam koridor APBN.
“Yang paling penting, Indonesia tidak pernah gagal membayar utang negara. Komitmen antar lintas pemerintahan terhadap kewajiban fiskal inilah yang membangun reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata investor dunia” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo menjadikan kebijakan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis nasional, dan digitalisasi pendidikan sebagai produktivitas jangka panjang. Program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat, menggerakkan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan rantai pasok pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, agenda sekolah rakyat untuk warga miskin dan pembangunan universitas berstandar internasional sebagai upaya konkret memutus rantai kemiskinan struktural. Pendekatan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan yang ada di lapisan bawah masyarakat.
“Ini bukan kebijakan populis jangka pendek. Ini strategi ekonomi sumber daya manusia. Anak sehat, pendidikan berkualitas, dan akses teknologi adalah fondasi daya saing bangsa,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendukung sikap tegas Presiden terkait penegakan hukum dan pemberantasan praktik ekonomi ilegal. Pemerintah secara terbuka melakukan penertiban besar-besaran terhadap praktik ilegal, termasuk penyitaan jutaan hektar perkebunan dan tambang ilegal serta pencabutan izin puluhan korporasi. Praktik yang disebut sebagai “greedynomics” diposisikan sebagai ancaman langsung terhadap negara hukum dan keadilan sosial.
“Dalam penutup pidatonya, Presiden Prabowo kembali mempertegas politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bersahabat dengan semua negara, memilih perdamaian, serta berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola global. Termasuk melalui inisiatif kelautan dan Ocean Impact Summit di Bali,” urai Bamsoet.
Meski begitu, dosen tetap program pascasarjana Universitas Pertahanan dan Universitas Borobudur ini mengingatkan masih adanya tantangan besar ke depan. Reformasi BUMN memerlukan konsistensi politik dan keberanian melawan resistensi internal. Program sosial berskala besar menuntut tata kelola anggaran yang akuntabel dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal harus dijaga agar tidak tebang pilih. Integrasi ekonomi global juga harus diimbangi penguatan industri domestik agar Indonesia tidak terjebak sebagai pasar semata.
“Harapannya, seluruh agenda besar yang disampaikan Presiden Prabowo di WEF Davos dapat benar-benar terimplementasi di dalam negeri. Jika stabilitas, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, dan investasi SDM berjalan konsisten, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet. (*)
Peringati Isra Mi’raj 1447 H, Polres Metro Jakarta Barat Perkuat Iman dan Kepedulian Sosial Personel
JAKARTA BARAT, DN-II Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi, Polres Metro Jakarta Barat menggelar rangkaian kegiatan religius yang diawali dengan sholat Dzuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiyah keagamaan. Acara tersebut berlangsung khidmat di Masjid Jami Al-Istiqomah, Mapolres Metro Jakarta Barat, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag SDM Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M. Hari Agung Julianto, S.Psi., Plh Kasat Samapta KOMPOL Dr. Eko Adi Setiawan, S.H., M.H., KA SPKT KOMPOL Risris Priyatna, S.H., M.H., serta jajaran Pejabat Utama (PJU), personel Polri, ASN, dan tokoh masyarakat setempat.
Tema Kemanusiaan dan Pelayanan
Dalam sambutannya, Kabag SDM AKBP M. Hari Agung Julianto menyampaikan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema: “Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketaqwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial.”
“Tema ini bukan sekadar semboyan, melainkan pengingat bagi kita semua akan pentingnya nilai spiritual sebagai landasan moral. Integritas dalam bertugas harus berakar dari keimanan yang kuat, sehingga melahirkan pelayanan kepolisian yang humanis dan peduli terhadap sesama,” ujar Agung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Refleksi Spiritual untuk Pengabdian
Acara inti diisi dengan tausiyah oleh Ustadz H. Muslih Abdurrahman. Dalam ceramahnya, beliau mengajak para jamaah untuk memetik hikmah dari perjalanan spiritual agung Rasulullah SAW. Beliau menekankan bahwa momen Isra Mi’raj harus menjadi pemantik bagi personel Polri untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus memperkuat kepedulian sosial dalam menjalankan amanah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Membangun Integritas Melalui Empati
Melalui peringatan ini, Polres Metro Jakarta Barat berharap seluruh personel dapat memperkokoh nilai-nilai berikut dalam bertugas:
Integritas: Kejujuran dalam menjalankan amanah undang-undang.
Keikhlasan: Niat ibadah dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
Empati: Kepekaan sosial dalam merespons permasalahan di tengah masyarakat.
Kegiatan peringatan Isra Mi’raj 1447 H ini ditutup dengan doa bersama. Suasana berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan, menjadi momentum refleksi diri bagi seluruh keluarga besar Polres Metro Jakarta Barat demi pengabdian yang lebih baik ke depannya.
Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Depok DN-II Humas BKN, Saat menghadiri BSSN Executive Town Hall 2026 sebagai salah satu pembicara utama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, memberikan arahan kepada para pegawai ASN di lingkup Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN agar mengutamakan kemampuan beradaptasi. Salah satu _soft-skill_ ini, kata Prof. Zudan, merupakan prasyarat utama bagi ASN dalam menghadapi dinamika penugasan dan perubahan zaman.
“Penugasan ASN tidak selalu sejalan dengan keinginan, minat, maupun zona nyaman pribadi. Namun, sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk selalu siap beradaptasi. Sikap tersebut merupakan esensi dari nilai Adaptif dalam core values ASN BerAKHLAK. Kemampuan adaptasi adalah kunci utama. Nilai adaptif harus hidup dan terinternalisasi dalam diri setiap ASN,” pesan Prof. Zudan, Kamis (22/01/2026) Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, BSSN, Depok, Jawa Barat.
Prof. Zudan juga mengaitkan hal tersebut dengan fenomen yang kerap terjadi, di mana sering kali potensi besar suatu organisasi tidak disadari karena keterbatasan cara pandang. Maka dari itu, Ia mengajak seluruh pegawai BSSN untuk merefleksikan perjalanan institusi sebagai bukti besarnya peran yang telah dan akan dijalankan bagi Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan tanda tangan digital yang memungkinkan ASN bekerja kapan pun dan dari mana pun.
Berkat perkembangan itu pula, Prof. Zudan sebut digitalisasi pemerintahan tidak mungkin terwujud tanpa penerapan tanda tangan digital. Konsep kerja fleksibel atau work from anywhere tidak akan berjalan apabila birokrasi masih bergantung pada tanda tangan basah. Dampak transformasi digital tersebut dinilai signifikan, mulai dari efisiensi anggaran hingga percepatan layanan publik.
Namun perubahan menuju era digitalisasi sekarang, lanjut Prof. Zudan, menuntut sistem keamanan siber yang sangat kuat. Tanpa perlindungan siber yang andal, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap layanan publik dan stabilitas negara. “Melalui sinergi BKN dan BSSN, fondasi digital telah dibangun untuk mendukung pengelolaan sekitar 6,5 juta ASN, ratusan instansi, puluhan kementerian dan lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Inilah esensi reformasi birokrasi yang sesungguhnya: layanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, dan bisa dilakukan dari mana saja,” imbuhnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hal ini menurutnya karena tolok ukur reformasi birokrasi sejatinya sederhana, yakni pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, dan mampu membahagiakan masyarakat. Apabila layanan justru menjadi lambat, rumit, dan menyulitkan, maka reformasi birokrasi belum dapat dikatakan berhasil. Prinsip tersebut, menurutnya, terus diterapkan secara konsisten di BKN, termasuk dalam layanan mutasi dan promosi ASN.
Di akhir, Prof. Zudan mengingatkan bahwa tidak semua peran ASN selalu terlihat besar dan prestisius. Banyak tugas yang tidak tampak di permukaan, namun justru menjadi pondasi utama keberlangsungan organisasi. “Apa pun posisi kita, entah itu di depan layar maupun di balik layer, semua peran dari terkecil hingga terbesar, memiliki nilai yang sama dalam membangun organisasi,” pungkasnya.
Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan siber, dan mendukung keberhasilan digitalisasi pemerintahan demi masa depan bangsa, Prof. Zudan meyakini bahwa BSSN akan berkembang menjadi lembaga strategis yang sangat dibutuhkan bangsa dalam menghadapi tantangan global, khususnya di ruang siber.
Red/Casroni
You cannot copy content of this page