BREBES , DN-II Memasuki periode pertengahan Maret 2026, Polres Brebes Polda Jawa Tengah mulai mengintensifkan layanan Valet Ride bagi para pemudik yang melintasi wilayah hukumnya.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melalui Kasatgas Humas Iptu Indra Prasetyo dalam keteranganya menyebutkan sejak dilaunching perdana pada Jumat (13/3), tercatat tren penggunaan layanan ini mulai menunjukkan aktivitas yang stabil dalam dua hari pertama pelaksanaannya.
Program Valet Ride merupakan bagian dari inovasi Polda Jateng untuk memberikan keamanan dan kenyamanan ekstra bagi pengendara, khususnya roda dua, yang membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik.
Data menunjukkan bahwa pada hari Jumat (13/03) dan Sabtu (14/03), masyarakat mulai memanfaatkan fasilitas ini secara bertahap. Puncak aktivitas terlihat pada waktu siang hari, di mana banyak pemudik yang memutuskan untuk beristirahat atau memanfaatkan jasa pengamanan kendaraan.
Indra menyebut, pada Jumat, 13 Maret 2026: Terdata sebanyak 10 unit kendaraan dengan total 19 penumpang memanfaatkan layanan ini pada pukul 13.00 WIB.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudian Sabtu, 14 Maret 2026, aktivitas meningkat sejak pagi hingga sore hari. Pada pukul 10.00 WIB tercatat 8 motor, disusul puncaknya pada pukul 13.00 WIB dengan 9 motor dan 20 penumpang. Kegiatan ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan tambahan 2 unit kendaraan.
“Secara akumulatif dalam dua hari pertama, layanan Valet Ride di wilayah hukum Polres Brebes telah melayani total 53 orang penumpang dengan jumlah kendaraan sebanyak 29 unit,” terang Iptu Indra pada Minggu (15/03/2026). 
Program ini diharapkan dapat menekan angka kelelahan pengendara di jalan raya dengan menyediakan fasilitas transit kendaraan yang aman.
Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026 ini, Polres Brebes memastikan bahwa personel di lapangan akan terus siaga di titik-titik yang telah ditentukan guna memberikan respon cepat terhadap kebutuhan para pemudik.
“Melalui kesiapsiagaan personel di sepanjang jalur mudik, Polres Brebes berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman tanpa celah. Dengan dukungan teknologi seperti aplikasi SIPOLAN dan layanan Valet Ride, Polri memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik selama arus mudik dan balik tahun 2026,” tutupnya. (Casroni/Hms)
BREBES, DN-II Kenaikan harga pupuk yang terus berfluktuasi menjadi momok menakutkan bagi petani kecil, khususnya bagi para petani penggarap. Mujiono (37), seorang petani asal Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, mengungkapkan realita pahit di lapangan: keterbatasan akses pupuk bersubsidi akibat kendala administratif Kartu Tani telah menjepit ekonomi mereka.
Sebagai petani penggarap, Mujiono mengelola lahan seluas satu bau (sekitar 0,7 hektar) dengan sistem sewa. Setiap tahun, ia wajib menyisihkan modal sebesar Rp2,5 juta hanya untuk biaya sewa lahan. Di tengah beban tersebut, akses terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi kunci efisiensi biaya justru tertutup baginya.
“Kondisi di lapangan sangat berat. Karena tidak memiliki Kartu Tani, saya terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal,” ujar Mujiono saat ditemui, Sabtu (14/3/2026).
Terbentur Syarat Administratif
Permasalahan utama yang dihadapi Mujiono adalah kaku dan rumitnya syarat untuk mendapatkan Kartu Tani. Sebagai penyewa, ia kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang sering kali mewajibkan kepemilikan dokumen pajak sawah (SPT/PBB) atas nama pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibatnya, terjadi diskriminasi akses di mana petani penggarap—yang secara faktual mengelola lahan—justru kehilangan hak atas subsidi pupuk. Mereka terjebak dalam “lingkaran setan” administrasi yang membuat biaya produksi membengkak.
Beban Ganda: Operasional Tinggi dan Ancaman Hama
Mujiono membeberkan bahwa biaya operasional untuk satu kali musim tanam mencapai Rp4 juta. Angka ini belum termasuk risiko kegagalan panen akibat serangan hama, terutama tikus dan burung, yang masih menjadi ancaman laten di wilayah Brebes.
“Hasil panen tidak menentu. Jika aman dari hama, kami bisa dapat lima ton. Tapi jika terserang, hasilnya anjlok bisa hanya dua ton saja,” keluh pria tersebut.
Dengan kebutuhan pupuk per musim tanam berkisar antara dua hingga empat kuintal, selisih harga menjadi sangat signifikan bagi pendapatan petani. Sebagai perbandingan, di Desa Krasak, Kabupaten Brebes, harga pupuk Urea bersubsidi dengan Kartu Tani dipatok Rp90.000 per sak. Sementara bagi petani yang tidak memiliki kartu, mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 per sak.
Harapan pada Kebijakan Pemerintah
Di tengah ketidakpastian ini, Mujiono berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan distribusi pupuk. Ia berharap adanya solusi bagi petani penggarap agar bisa mengakses pupuk bersubsidi tanpa harus terhambat oleh syarat administrasi yang kaku.
“Harapan saya sederhana, saya ingin harga pupuk terjangkau. Jika pupuk murah, tentu beban kami sebagai petani penggarap bisa sedikit lebih ringan dan roda produksi pangan tetap terjaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes mengenai evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani penggarap yang terkendala administratif.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Konflik internal yayasan pengelola Universitas Manggalia, Brebes, terus memanas. Dampaknya, ratusan mahasiswa terpaksa harus menjalani kegiatan perkuliahan di lokasi sementara karena kampus utama disegel oleh pihak yang mengklaim sebagai yayasan lama asal Surabaya.
Wakil Ketua II Universitas Manggalia, Rudi, membenarkan situasi genting yang menghambat operasional kampus tersebut saat ditemui pada Sabtu (14/3/2026). Ia menjelaskan bahwa penyegelan kampus oleh pihak yang diduga berasal dari yayasan lama telah memicu keresahan di kalangan sivitas akademika.
”Mahasiswa menuntut agar kampus segera dibuka kembali. Mereka ingin bisa beraktivitas dan menjalani perkuliahan dengan normal di lingkungan kampus sendiri,” ujar Rudi.
Mahasiswa Mengungsi ke SMK
Sebagai solusi jangka pendek agar proses belajar-mengajar tidak terhenti total, pihak universitas terpaksa memindahkan kegiatan perkuliahan ke SMK Budi Utomo. Sebanyak empat ruang kelas telah disiapkan dengan sistem sewa untuk menampung mahasiswa terdampak akibat penutupan gedung utama. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keresahan Tenaga Pendidik
Situasi ini juga memantik kekhawatiran mendalam dari para dosen. Pihak pengajar mendesak agar konflik perebutan kendali yayasan ini segera menemukan titik terang. Fokus utama mereka adalah meminimalisasi kerugian yang dialami mahasiswa akibat perseteruan ini.
”Harapan kami masalah ini cepat selesai. Kami tidak ingin ada pihak yang menjadi korban, terutama mahasiswa. Kasihan hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak terganggu,” tambah Rudi.
Hingga saat ini, polemik perebutan wewenang yayasan antara pihak pengelola yang berjalan saat ini dengan pihak yang mengklaim sebagai yayasan lama asal Surabaya masih menjadi sorotan publik di Brebes. Situasi ini dinilai sangat merugikan hak mahasiswa dalam mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif.
Reporter: Teguh
CIKARANG, DN-II Aroma tidak sedap terendus dari pengelolaan anggaran kerja sama media di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Kabupaten Bekasi. Pola kerja sama media melalui sistem e-Katalog tahun anggaran 2023 dan 2024 kini menuai sorotan tajam lantaran adanya indikasi manipulasi data. (13/3/2026)
Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk melakukan pengusutan tuntas atas dugaan praktik tersebut.
Modus Duplikasi Tayangan
Berdasarkan investigasi yang dilakukan, ditemukan pola kejanggalan berupa penayangan advertorial yang terindikasi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Modus yang diduga digunakan adalah duplikasi frekuensi tayang dalam sistem e-Katalog.
Sebagai contoh, ditemukan media yang hanya menayangkan dua artikel advertorial, namun dalam data e-Katalog tercatat muncul sebanyak empat kali dengan kode RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan nilai kontrak yang identik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menegaskan bahwa pola ini berpotensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, alasan “kesalahan teknis” yang kerap dilontarkan tidak lagi bisa diterima mengingat kejadian ini berlangsung masif selama dua tahun anggaran berturut-turut.
”Kami mencium adanya pola sistematis. Jika ini hanya kesalahan teknis, mengapa terjadi secara berulang dalam kurun waktu dua tahun? Harus ada audit independen dan transparansi penuh. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, kami mendesak agar persoalan ini segera dibawa ke ranah hukum,” tegas Karno.
Respons Inspektorat dan Diskominfo
Menanggapi desakan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi melalui bagian Investigasi, Sutisna, menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Rencananya, pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi akan dijadwalkan setelah perayaan Idul Fitri 2026.
Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, sebelumnya membantah adanya unsur kesengajaan. Ia berdalih bahwa ketidaksesuaian data tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis dalam proses penginputan data ke sistem.
Anggaran Fantastis dalam Sorotan
Publik kini menaruh perhatian besar terhadap akuntabilitas anggaran yang dikelola oleh Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Mengacu pada data yang dihimpun, nilai anggaran kerja sama media yang dikelola mencapai angka miliaran rupiah:
Tahun Anggaran 2023: Rp 4.410.000.000,-
Tahun Anggaran 2024: Rp 3.900.000.000,–
IWO Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengawasi penggunaan anggaran publik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Red
TEGAL, DN-II SMP Negeri 7 Kota Tegal kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyalurkan zakat fitrah kepada pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan praktik di beberapa sekolah lain yang mengelola zakat dalam bentuk uang tunai, SMPN 7 Kota Tegal secara konsisten memilih untuk mengelola zakat dalam bentuk beras.
Humas SMPN 7 Kota Tegal, Firyal Baraba, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah membebani siswa dengan kewajiban berupa uang. Pengumpulan zakat dilakukan murni dalam bentuk beras sesuai dengan ketentuan syariat.
“Kami tidak pernah memungut uang kepada siswa. Kami meminta zakat dalam bentuk beras, di mana setiap siswa biasanya membawa sekitar 3 kilogram beras,” ujar Firyal saat ditemui di lokasi, Sabtu (14/03/2026).
Distribusi Tepat Sasaran
Program tahunan ini melibatkan antusiasme tinggi dari 720 siswa, mulai dari kelas VII hingga kelas IX yang tersebar dalam 24 rombongan belajar. Seluruh beras yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan secara transparan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyaluran difokuskan pada dua sasaran utama:
Panti Asuhan: Untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak asuh.
Kaum Dhuafa: Warga kurang mampu yang bermukim di lingkungan sekitar sekolah.
Membangun Karakter Kepedulian
Lebih dari sekadar menjalankan kewajiban ibadah, kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter bagi siswa. Firyal menambahkan bahwa pihak orang tua murid sangat mendukung program ini karena dinilai praktis dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kewajiban untuk berbagi kepada sesama sejak dini. Harapannya, siswa dapat memahami hakikat berbagi di bulan suci,” pungkasnya.
Kegiatan rutin menjelang Lebaran ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai tradisi positif yang mempererat hubungan antara SMPN 7 Kota Tegal dengan masyarakat sekitar.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapan pemerintah dalam menyambut Idulfitri 1447 H serta penguatan isu-isu strategis nasional.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama selama bulan suci Ramadan. Selain aspek sosial, stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang perayaan hari raya menjadi fokus utama yang harus dipastikan aman bagi masyarakat.
”Tantangan dinamika krisis global tidak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi swasembada pangan dan energi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut. 
Langkah ini, menurut Presiden, akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh jajaran menteri terkait dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi ekonomi nasional saat ini dilaporkan tetap stabil. Selain itu, cadangan energi nasional pun dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dijalankan dengan prinsip utama, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Red
BREBES, DN-II Sektor pertanian bawang merah tengah dirundung awan mendung. Di tengah jerih payah para petani mengolah lahan, mereka justru harus menelan pil pahit akibat anjloknya harga jual di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. (14/3/2026).
Harga Anjlok di Bawah Titik Impas
Kondisi di lapangan menunjukkan tren harga yang sangat memprihatinkan. Saat ini, bawang merah kualitas super (ukuran besar) hanya mampu terserap pasar di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kg. Kondisi lebih tragis dialami petani dengan hasil panen kualitas biasa atau ukuran kecil, yang hanya dihargai sekitar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kg.
Angka ini terpaut jauh dari titik impas atau Break Even Point (BEP). Idealnya, petani baru bisa bernapas lega dan menutup modal jika harga berada di angka Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg.
Jeratan Modal dan Kurs Dollar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Biaya produksi yang melambung tinggi menjadi beban utama. Untuk lahan seluas seperempat bau (±1.750 m²), petani harus merogoh kocek hingga Rp26.000.000. Tingginya biaya ini dipicu oleh harga obat-obatan pertanian dan pestisida yang terus naik mengikuti fluktuasi kurs dollar.
Dengan harga pasar saat ini, hasil panen dari lahan tersebut rata-rata hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.000.000. Artinya, petani harus menanggung kerugian hampir separuh dari modal awal yang mereka tanam.
“Istilahnya sekarang itu Dandur Tukule Utang (Menanam yang tumbuhnya adalah utang). Niatnya menanam untuk mencari nafkah keluarga, tapi kenyataannya malah menambah beban hutang yang semakin menumpuk,” ujar salah satu petani yak mau disebutkan namanya dengan nada getir.
Tudingan Impor dan Permainan “Mafia”
Keterpurukan ini diduga kuat terjadi akibat hantaman bawang impor, baik dari India maupun jenis Breisanjer. Masuknya stok impor saat harga lokal sedang stabil kerap kali membuat harga bawang petani domestik langsung terjun bebas.
Tak hanya itu, petani mencium adanya indikasi permainan para tengkulak atau “mafia” pasar. Modusnya, para pemodal besar menyerap bawang petani dengan harga serendah mungkin saat pasar sedang jatuh, lalu menimbunnya di gudang. Mereka baru akan melepas stok tersebut ke pasar saat harga kembali melambung tinggi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Menagih Janji Pemerintah
Melihat kondisi yang semakin terjepit, para petani kini menagih janji-janji manis pemerintah, mulai dari level Kabupaten hingga Menteri Pertanian. Mereka mendesak pemerintah untuk:
Menepati janji kampanye terkait perlindungan harga komoditas lokal.
Menjaga stabilitas harga agar tetap di atas biaya produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Membatasi ketat keran impor bawang merah, terutama saat memasuki masa panen raya.
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah, istilah “Dandur Tukule Utang” akan terus menjadi kenyataan pahit yang menghantui kesejahteraan petani bawang di Indonesia.
Reporter: Teguh
SMPN 1 Rambang Kuang Tutup Kegiatan Pesantren Ramadhan 1447 H dengan Khidmat
RAMBANG KUANG ” Www.detiknasional.com // Keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang resmi mengakhiri rangkaian kegiatan Pesantren Ramadhan 1447 Hijriah pada Jumat (13/03/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga minggu penuh di bulan suci ini ditutup dengan suasana khidmat dan penuh rasa syukur. Seluruh guru, staf, serta siswa-siswi berkumpul bersama untuk merayakan keberhasilan program penguatan karakter religius yang telah dijalankan dengan antusiasme tinggi.
Selama masa pelaksanaan, kurikulum pesantren dirancang secara komprehensif untuk menyentuh berbagai aspek literasi Al-Qur’an. Siswa tidak hanya diajak untuk melakukan tadarusan bersama, tetapi juga diberikan bimbingan intensif dalam mengenal huruf Arab dan pendalaman metode Iqro’. Kehadiran guru ngaji yang kompeten memastikan setiap siswa, dari tingkat pemula hingga yang sudah lancar, mendapatkan bimbingan yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Salah satu aspek menarik dari kegiatan tahun ini adalah program siraman rohani yang dilakukan secara kolaboratif. Materi keagamaan tidak hanya disampaikan oleh dewan guru, tetapi juga memberikan panggung bagi siswa-siswi untuk menyampaikan kultum singkat. Inisiatif ini bertujuan untuk melatih keberanian berbicara di depan umum sekaligus memperdalam pemahaman agama melalui perspektif teman sebaya, sehingga pesan moral yang disampaikan terasa lebih dekat dengan keseharian siswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembekalan teori dan ceramah, aspek hafalan juga menjadi prioritas utama melalui program tahfidz surat-surat pendek. Para siswa ditantang untuk memperkuat ingatan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an sebagai bekal ibadah sehari-hari. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur’an, sehingga aktivitas mengaji tidak hanya berhenti saat bulan Ramadhan usai, melainkan menjadi identitas diri bagi siswa SMPN 1 Rambang Kuang.
Dalam sambutan penutupnya, Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd., memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini merupakan bukti sinergi yang kuat antara guru dan siswa dalam menjemput keberkahan di bulan suci. Kehadiran seluruh warga sekolah dalam acara penutupan ini menandai solidnya komitmen sekolah dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara spiritual.
Menutup arahannya, Darmansyah, M.Pd. menyampaikan pesan mendalam bagi para anak didiknya. Beliau berpesan, “Kegiatan yang kita laksanakan selama tiga minggu ini bukanlah sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah laboratorium karakter. Saya berharap cahaya Al-Qur’an dan kedisiplinan beribadah yang telah kita asah bersama dapat terus menyinari langkah kalian di luar bulan Ramadhan, menjadikan kalian pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama.”
REPORT : JULIYAN
TEGAL, DN-II Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan PT. Samudra Ina Pertiwi (PT. SIP) untuk mempererat tali silaturahmi dengan awak media sekaligus berbagi kebahagiaan dengan sesama. Perusahaan tersebut menggelar acara buka puasa bersama puluhan insan pers dari Kabupaten dan Kota Tegal, yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim di Rumah Makan Bebakaran, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, baru-baru ini. (13/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Mari Berbagi Rizki dan Kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan 1447 H” ini berlangsung khidmat. Hadir dalam acara tersebut Direktur PT. SIP, Firdaus Andika, beserta jajaran staf dan puluhan wartawan dari berbagai platform media, baik cetak, elektronik, maupun daring.
Dalam sambutannya, Firdaus Andika mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadhan. Ia juga memberikan pesan khusus kepada insan pers mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme jurnalistik.
”Mari kita manfaatkan bulan penuh berkah ini untuk berbagi kebahagiaan. Saya juga mengajak rekan-rekan wartawan untuk terus berkarya menghasilkan berita yang faktual, jujur, dan berimbang. Media adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan masyarakat,” ujar Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus menekankan peran strategis pers sebagai fungsi kontrol sosial. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan, memantau penggunaan alokasi anggaran negara, serta memastikan pelayanan publik berjalan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Media massa harus menjadi penyambung lidah masyarakat. Kita harus bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan dan dunia usaha agar manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Firdaus mengingatkan pentingnya memegang teguh Kode Etik Jurnalistik di tengah maraknya arus informasi hoaks dan disinformasi. Ia berharap wartawan tetap menjaga marwah profesinya dengan tidak terjebak pada praktik-praktik yang mencederai integritas jurnalistik.
”Jaga nama baik profesi. Jangan sampai kredibilitas wartawan turun karena hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Mari terus produksi karya tulis yang bermutu untuk membangun kepercayaan publik,” imbaunya.
Sebagai puncak acara, PT. SIP menyerahkan santunan berupa uang tunai, paket sembako, dan bingkisan kepada puluhan anak yatim yang hadir. Kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
”Berbagi dengan anak yatim mendatangkan keberkahan tersendiri. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Firdaus.
Acara ini mendapatkan apresiasi positif dari rekan-rekan media yang hadir. Sinergi antara dunia usaha dan pers ini diharapkan dapat terus berlanjut guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat di wilayah Tegal dan sekitarnya.
Red/Casroni
BREBES, DN-II Menanggapi beredarnya kekhawatiran mengenai pemotongan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 34%, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memastikan bahwa situasi di lapangan tetap kondusif. Hingga saat ini, tidak ada aksi protes maupun gejolak dari kalangan buruh atau serikat pekerja di wilayah tersebut.
Kepala Disperinaker Kabupaten Brebes, Abdul Madjid, S.T., M.T., melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Irfan Djunaidi, menjelaskan bahwa berdasarkan data per Januari 2026, terdapat 66 perusahaan di Brebes yang menyerap 77.571 tenaga kerja.
”Hingga hari ini, Jumat (13/3/2026), kami mencatat situasi hubungan industrial di Brebes sangat kondusif. Tidak ada laporan keberatan atau protes dari serikat buruh terkait isu pemotongan pajak THR sebesar 34%,” ujar Irfan.
Meluruskan Miskonsepsi Angka 34%
Irfan menegaskan bahwa angka 34% yang ramai diperbincangkan bukanlah tarif pajak yang dikenakan kepada seluruh pekerja. Skema pajak di Indonesia bersifat progresif, di mana beban pajak disesuaikan dengan tingkat penghasilan seseorang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berikut poin penting untuk meluruskan kekhawatiran publik:
Bukan untuk Buruh: Tarif 34% merupakan tarif maksimal dalam skema pajak terbaru (TER), yang hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan bruto di atas Rp1,4 miliar per bulan.
Ketentuan PTKP: Pekerja dengan penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau yang gajinya setara UMK, tetap akan mendapatkan potongan pajak yang sangat kecil, bahkan bisa mencapai 0%.
Mekanisme TER: Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memang membuat potongan pajak di bulan penerimaan THR terlihat lebih besar akibat akumulasi bonus, namun nantinya akan dilakukan penyesuaian perhitungan kembali pada akhir tahun (masa pajak Desember).
Respons Tokoh Serikat dan Legislatif
Senada dengan pemerintah, Ketua B2P3 Brebes, Azmi Asmuni Majid, menegaskan bahwa nihilnya protes dari buruh di Brebes adalah hal yang wajar. Menurutnya, buruh di Brebes sangat vokal jika ada kebijakan yang mencederai hak mereka. Namun, karena aturan pajak tinggi tersebut menyasar penghasilan di atas Rp75 juta per bulan, para buruh di Brebes merasa kebijakan tersebut tidak berdampak pada mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, S.H., menyatakan dukungannya untuk menjaga stabilitas industrial. Pihaknya siap memfasilitasi dialog publik melalui forum tripartit yang melibatkan unsur pengusaha, serikat buruh, eksekutif, dan legislatif.
”Kami terbuka untuk duduk bersama. Dialog tripartit sangat penting untuk memastikan seluruh pihak memahami mekanisme pajak ini sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang menimbulkan keresahan di kalangan pekerja,” pungkas Tobidin.
Catatan: Penyampaian informasi ini sangat krusial agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau informasi yang kurang akurat terkait kebijakan perpajakan.Eksekutif dan legislatif .
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page