Kuningan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi membuka Retret Pejabat Administrator Kabupaten Kuningan di Ballroom Arya Kemuning, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026). Dalam acara tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk bersinergi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah setempat.
“Retret juga bagian dari membentuk superteam ya, untuk mencapai visi dan misi Bapak Bupati tentunya. Sebagai bagian dari visi-misi Bapak Presiden Prabowo tentunya,” ujar Wiyagus.
Ia menambahkan, pelaksanaan retret sangat penting dalam membangun keselarasan visi misi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat harmonisasi pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengungkapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengembangan SDM, kata dia, menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, Indonesia bertekad menciptakan SDM berdaya saing global, berkarakter kuat, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat sejumlah tantangan yang menjadi kendala, termasuk bagi Pemkab Kuningan. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk menerapkan kebijakan berbasis kondisi masing-masing daerah. Di sisi lain, dari segi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Hal ini dapat menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, di sini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efektif dan berkualitas, dengan menetapkan skala prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta dan optimalisasi BUMD,” jelas Wiyagus.
Ia menambahkan, dalam menghadapi berbagai tantangan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini terbukti melalui kolaborasi yang optimal, pemerintah pusat dan daerah berhasil menekan angka inflasi agar lebih terkendali. Begitu pula saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mampu diatasi melalui kerja keras pusat dan daerah. Wiyagus berharap, pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kuningan, dapat menyambut sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan begitu, program tersebut diyakini mampu mendorong kesejahteraan rakyat. 
“Kami berharap seluruh Pemda dapat menyambut dan mengimplementasikan program-program ini secara bersungguh-sungguh, terencana, kemudian juga berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar kehadiran negara melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tandas Wiyagus.
Untuk diketahui, usai membuka retret tersebut, Wiyagus menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasturi di Kabupaten Kuningan. Wiyagus mengecek langsung proses pembuatan sekaligus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai menyambangi SPPG, Wiyagus beranjak menuju Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMP Negeri 6 Kuningan. Di sekolah tersebut, Wiyagus berinteraksi dengan para guru dan siswa. Ia juga menyaksikan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara antusias oleh guru dan siswa.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan.
Red
BREBES, DN-II Pengelolaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dan honorer di tingkat Sekolah Dasar terus menjadi perhatian publik, terutama menyangkut kepastian sumber anggaran gaji. Di Kota Pekalongan, skema penggajian tenaga tersebut kini menemui titik terang dengan dialihkan sepenuhnya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa lagi membebani Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SD Kraton Kota Pekalongan, Moh. Ali Junaidi, S.Pd.SD, saat ditemui awak media di sela-sela kegiatannya di Alun-Alun Kabupaten Brebes baru-baru ini. Ia mengungkapkan bahwa di instansi yang dipimpinnya, terdapat tiga orang tenaga paruh waktu yang kesejahteraannya kini dijamin langsung oleh pemerintah kota.
“Setahu saya, mulai Januari ini penggajian sudah menggunakan APBD. Tidak lagi melibatkan anggaran internal sekolah atau dibebankan ke Dana BOS,” ungkap Moh. Ali Junaidi.
Kebijakan Daerah Sebagai Penentu
Menanggapi dinamika di daerah lain—seperti di Kabupaten Brebes yang masih dalam tahap penyesuaian sumber pendanaan—Ali Junaidi menjelaskan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan teknis masing-masing kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersifat nasional, eksekusi anggaran di lapangan sangat ditentukan oleh kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus memahami bahwa kebijakan teknis di tiap daerah bisa berbeda. Semua dikembalikan ke kebijakan daerah masing-masing sesuai kekuatan PAD-nya. Apakah daerah tersebut mampu mengalokasikan anggaran untuk tenaga paruh waktu atau tidak, itulah yang menjadi pembeda,” tambahnya.
Honorer: Tulang Punggung Administrasi Sekolah
Lebih lanjut, Ali Junaidi menekankan betapa krusialnya peran tenaga honorer dan paruh waktu dalam ekosistem pendidikan. Baginya, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar sekolah yang krusial dalam menyokong beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia merinci beberapa peran strategis mereka, di antaranya:
Efisiensi Administrasi: Menangani tugas administrasi kesiswaan yang kompleks sehingga wali kelas bisa fokus pada kegiatan belajar mengajar.
Optimalisasi Kinerja: Menutup celah kekurangan personel akibat terbatasnya jumlah PNS di sekolah.
Sinergi Operasional: Menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif melalui pembagian tugas yang lebih merata.
Harapan Peningkatan Kesejahteraan
Menutup perbincangan, Kepala SD Kraton ini berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus meningkatkan perhatian terhadap nasib tenaga non-ASN.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Harapan kami, tenaga paruh waktu maupun honorer bisa terus diperhatikan kesejahteraannya. Secara realita, tanpa bantuan mereka, kinerja PNS akan sangat berat. Mereka adalah bagian dari keluarga kami yang saling bahu-membahu menuntaskan tugas di sekolah,” pungkasnya. (7/2/2026).
Reporter: Teguh
SMPN 1 Rambang Kuang Peringati Isra Mi’raj dengan Khidmat dan Meriah
​RAMBANG KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // SMPN 1 Rambang Kuang menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis (30/01/2026). Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan sekolah ini menjadi momentum penting bagi seluruh warga sekolah untuk mengenang kembali perjalanan agung Rasulullah SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah perkembangan zaman.
​Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, dewan guru, staf tata usaha, serta seluruh siswa-siswi. Kehadiran para tenaga pendidik ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi generasi muda di lingkungan sekolah.
​Suasana religius sangat terasa dengan rangkaian acara yang disusun secara apik. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan lantunan selawat Nabi yang dibawakan oleh grup rebana sekolah. Iringan gendang rebana yang harmonis menambah kekhusyukan dan kemeriahan, sekaligus menunjukkan bakat seni religi para siswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam sambutannya, Darmansyah, M.Pd selaku Kepala Sekolah menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi dari peristiwa Isra Mi’raj. Beliau menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar sejarah masa lalu, melainkan pengingat bagi setiap muslim tentang pentingnya perintah salat lima waktu sebagai tiang agama yang harus dijaga dengan disiplin dan penuh keikhlasan.
​Lebih lanjut, Darmansyah, M.Pd berharap agar semangat peringatan ini dapat diimplementasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan belajar. Beliau berpesan agar nilai ketaatan yang diajarkan dalam ibadah salat mampu membentuk pribadi siswa yang jujur, bertanggung jawab, serta hormat kepada orang tua dan bapak-ibu guru.
​Kegiatan ditutup dengan tausiah keagamaan yang mengupas hikmah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan tertib, meninggalkan kesan mendalam serta semangat baru bagi keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang untuk terus memperbaiki diri.
REPORT : JULIYAN
WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Seringkali kita merasa dunia bersikap tidak adil atau menyalahkan keadaan yang menjepit. Namun, mari sejenak merenung jujur: mungkinkah dunia tidak sepenuhnya jahat, melainkan kita yang kehilangan arah? Tanpa mimpi yang presisi, manusia ibarat kapal tanpa nakhoda—hanya menunggu waktu untuk karam dihantam ombak zaman.
Mimpi: Kompas di Tengah Badai Disrupsi
Langkah pertama untuk bertahan hidup di era disrupsi bukanlah sekadar bekerja keras tanpa tujuan, melainkan memiliki visi yang konkret. Di tengah ketidakpastian global, kita harus berani menjawab tantangan eksistensial: “Akan menjadi siapa saya di masa depan?”
Jika sejak awal kita gagal menetapkan tujuan, jangan harap peluang akan datang mengetuk pintu. Pikiran manusia bekerja layaknya radar; tanpa koordinat yang jelas, ia tidak akan pernah “terprogram” untuk mengenali celah keberhasilan di tengah kesempitan. Mimpi bukan sekadar khayalan, melainkan jangkar agar kita tidak hanyut oleh arus tren yang sesaat.
Peluang Adalah Anak Kandung Keberanian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ada korelasi organik antara keberanian bermimpi dan terciptanya kesempatan. Peluang tidak turun secara ajaib dari langit; ia adalah hasil dari pikiran yang terus bertanya, “Bagaimana cara mewujudkan ini?” Saat seseorang mematok target tinggi, otaknya secara otomatis akan aktif mencari strategi dan solusi. Singkatnya, peluang hanya akan menampakkan diri kepada mereka yang memang sedang mencarinya. Di sinilah garis tegas yang memisahkan antara mereka yang hanya menunggu nasib dan mereka yang menjemput takdir.
Bahaya Terjebak dalam ‘Zona Pasrah’
Salah satu hambatan terbesar masyarakat kita adalah salah kaprah dalam memaknai rasa syukur dan ikhlas. Menghargai apa yang dimiliki adalah kebajikan, namun menjadikannya alasan untuk berhenti berjuang adalah kekeliruan fatal.
Menerima nasib—seperti kemiskinan atau keterbatasan—tanpa upaya untuk mendobraknya bukanlah bentuk keikhlasan, melainkan kepasrahan yang melumpuhkan. Di dunia yang bergerak secara eksponensial, sikap diam berarti tertinggal. Perubahan nasib selalu dimulai dari sebuah penolakan: menolak menyerah pada keadaan, lalu menetapkan standar hidup yang lebih tinggi.
Manifesto Perubahan: Dari Mimpi Menjadi Aksi
Agar visi Anda tidak berakhir di bantal tidur, diperlukan langkah taktis untuk mengubah mimpi menjadi realitas:
Visualisasi yang Terukur: Jangan hanya ingin “sukses”. Tuliskan secara spesifik apa pencapaian Anda dalam 5 tahun ke depan. Spesifikasi adalah kunci eksekusi; tanpa detail, mimpi hanyalah halusinasi.
Redefinisi Ikhlas vs Pasrah: Kita harus ikhlas menerima hasil akhir setelah berjuang maksimal, namun harus tetap “lapar” dan ambisius dalam menjalani prosesnya.
Inkubasi Peluang Kecil: Jangan menunggu momentum besar yang langka. Ciptakan momentum Anda sendiri melalui konsistensi langkah kecil setiap harinya.
Dunia tidak berutang apa pun pada kita. Namun, kita berutang pada diri sendiri untuk tidak membiarkan potensi hebat mati terkubur oleh rasa malas yang dibungkus dengan label “nasib”.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Opini:
Penulis: Casroni
Sabtu, 7 Februari 2026
BREBES, DN-II Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, S.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tanjung pada Kamis (5/2/2026). Kehadiran legislator ini menegaskan komitmen fungsi pengawasan dalam memastikan usulan masyarakat masuk ke dalam skala prioritas APBD tahun anggaran mendatang.
Dalam forum tersebut, Tobidin menekankan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada sinergi yang presisi antara pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Ia mendorong agar perencanaan tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik (infrastruktur), tetapi juga mulai menyentuh aspek fundamental seperti pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Tiga Pilar Strategis untuk Tanjung
Dalam diskusi interaktif bersama warga, Tobidin menggarisbawahi tiga pilar utama yang akan ia kawal di tingkat legislatif:
Akselerasi Infrastruktur Vital: Memprioritaskan perbaikan akses jalan antar-desa dan optimalisasi sistem drainase guna memitigasi risiko banjir tahunan di wilayah Tanjung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Kualitas SDM: Mendorong alokasi anggaran yang konkret untuk pelatihan keterampilan pemuda guna menciptakan tenaga kerja lokal yang kompetitif.
Integritas dan Transparansi: Memastikan usulan yang masuk adalah kebutuhan mendesak (urgent needs), bukan sekadar usulan formalitas.
“Musrenbang jangan dipandang sebagai seremonial tahunan belaka. Ini adalah instrumen demokrasi di mana rakyat menentukan arah masa depan lingkungannya. Kami di legislatif berkomitmen mengawal hasil kesepakatan ini agar benar-benar terwujud dalam struktur APBD,” tegas Tobidin Sarjum di sela-sela kegiatan.
Menuju Pembangunan Inklusif
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, kepala desa se-Kecamatan Tanjung, serta tokoh masyarakat ini berakhir dengan penyepakatan sejumlah poin usulan yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten.
Sebagai wakil rakyat, Tobidin berharap melalui pengawalan yang ketat, pembangunan di Kecamatan Tanjung dapat berjalan lebih inklusif.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana anggaran negara ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat luas, bukan sekadar membangun tanpa asas manfaat yang jelas,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kecamatan Tanjung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 pada Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mensinergikan efisiensi anggaran dengan percepatan pembangunan infrastruktur serta penataan administrasi desa.
Plt. Camat Tanjung, Tobidin Sarjum, SH., melalui Asif Fauzan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh perangkat desa yang dinilai sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat bawah. “Semangat luar biasa ini adalah modal utama kita untuk membangun daerah,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Efisiensi Anggaran sebagai Prioritas
Menyongsong tahun 2026, Asif menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
“Penghematan bukan berarti berhenti membangun. Justru, kita memastikan target pembangunan daerah terealisasi maksimal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Infrastruktur: Jalur Tanjung–Banjarharjo Jadi Fokus
Sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama guna memperkuat konektivitas antarwilayah. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pembangunan jalur selatan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung hingga Ketanggungan.
Secara khusus, Asif menyoroti pembangunan jalan dari Prapag Kidul hingga Cikakak (Banjarharjo) yang telah dimulai dengan alokasi anggaran mencapai Rp 50 miliar. Jalur ini sebelumnya sempat menjadi perhatian publik dan viral di media sosial karena kondisinya.
“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Meski jalur ini sempat viral, komitmen kami bersama rekan-rekan di dewan sangat jelas: Kami peduli, mengawal, hingga menuntaskan,” tambahnya.
Tertib Administrasi dan Migrasi Data KK
Selain pembangunan fisik, Musrenbang kali ini juga menyoroti penguatan administrasi kependudukan (Adminduk). Asif menginstruksikan para Kepala Desa dan perangkatnya untuk melakukan akselerasi migrasi data Kartu Keluarga (KK).
Beberapa poin penting terkait Adminduk yang ditekankan antara lain:
Pembaruan Data: Warga diimbau memperbarui status pendidikan, pekerjaan, dan data lainnya pada KK.
Akurasi Layanan: Data yang valid merupakan syarat mutlak untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
Peran Perangkat Desa: Perangkat desa diminta menjadi ujung tombak dalam melakukan sosialisasi yang humanis kepada warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi untuk Kemajuan
Menutup arahannya, Asif menyampaikan rasa bangganya atas dedikasi para pemangku kepentingan di Kecamatan Tanjung. Ia berharap sinergi antara pembangunan fisik yang kokoh dan administrasi yang tertib dapat membawa wilayah Tanjung ke tingkat yang lebih maju.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Persoalan pembiayaan gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Brebes akhirnya menemukan titik terang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mengizinkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) digunakan untuk membayar honor mereka. (5/2/2026).
Melalui surat jawaban yang ditujukan kepada Bupati Brebes, Kemendikdasmen mengonfirmasi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap validasi APBD Kabupaten Brebes, alokasi dana BOSP sah digunakan untuk gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2025.
Apa saja yang perlu disiapkan?
Meski sudah direstui, satuan pendidikan atau pemerintah daerah wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti dukungan data yang sah. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin stabilitas pendapatan para guru dan tenaga kependidikan yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025. Pemerintah mengimbau agar pengelolaan dana tetap disiplin dan mengikuti aturan teknis yang tercantum dalam SE Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus Supriyadi MPd kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wanasari mengatakan kalau uang dana BOS untuk bayar gaji PTT dan PTT , dan sisanya dari iuran komite sekolah sebesar Rp 25.000.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memberikan lampu hijau terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Keputusan ini tertuang dalam surat resmi nomor 29916/MDM.C/PR.04.01/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Gogot Suharwoto, SPd MPd P.hd pada 24 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas permohonan Pemerintah Kabupaten Brebes mengenai pembiayaan tenaga pendidik non-ASN.
Syarat dan Ketentuan
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi anggaran APBD Kabupaten Brebes, pemerintah pusat menyatakan bahwa Dana BOSP tahun anggaran 2025 dapat digunakan untuk menutup kebutuhan gaji PPPK Paruh Waktu. Namun, terdapat syarat administrasi yang wajib dipenuhi.
“Dana BOSP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan Gaji PPPK Paruh Waktu Tahun 2025… dengan syarat melampirkan data dukung berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),” tulis Dirjen dalam surat tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Hukum
Kebijakan ini merujuk pada beberapa regulasi penting, di antaranya:
SE Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non-ASN.
Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Pihak kementerian juga mengingatkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, penggunaan dana BOSP harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di tahun tersebut. Kabar ini menjadi angin segar bagi kelangsungan kesejahteraan tenaga kependidikan di wilayah Brebes.
Sayang surat itu hanya dibuat pada tahun 2025, dan Januari dan Februari 2026 ini dari sejumlah karyawan PPPK paruh waktu di sekolah-sekolah belum jelas Mereka menerima gaji dari dana BOS atau dana lainnya APBD Brebes .
Berita ini diturunkan Kepala Dinas pendidikan dan olahraga kabupaten Brebes Sutaryono, S.H., M.Si. Belum memberikan jawaban , mengenai kepastian P3K pada waktu dibayar oleh dana BOS atau APBD Brebes .
Reporter: Teguh
KUPANG, DN-II Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meluapkan kemarahannya di hadapan para pejabat daerah terkait tragedi memilukan di Kabupaten Ngada. Seorang anak dilaporkan meninggal dunia diduga akibat tekanan kemiskinan karena tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen.
Kemarahan tersebut memuncak saat Gubernur memberikan arahan resmi pada Rabu (4/2/2026). Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Sorotan Nasional dan Kegagalan Sistem
Dalam pidatonya, Melkiades mengungkapkan bahwa tragedi di Jerebu’u, Ngada ini telah menjadi perhatian nasional. Sejumlah Menteri hingga pimpinan DPR RI langsung menghubungi dirinya untuk mempertanyakan kondisi di NTT.
“Di tengah kita semua bisa duduk nyaman seperti ini, masih ada warga kita di Ngada yang mati hanya karena miskin. Saya malu sebagai Gubernur,” tegas Melkiades dengan nada tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia secara gamblang menyebut bahwa insiden ini adalah bukti kegagalan kolektif, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pranata sosial dan agama.
Kegagalan Pemerintah: Anggaran triliunan rupiah dan program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dinilai tidak menyentuh akar rumput yang paling membutuhkan.
Kegagalan Sosial: Pranata budaya dan agama dianggap abai terhadap kondisi warga di sekitarnya.
Teguran Keras untuk Pemkab Ngada
Gubernur juga menyesalkan lambatnya respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada. Hingga Selasa malam, ia menyebut belum ada perwakilan resmi dari Pemda Ngada yang datang melayat atau memberikan dukungan kepada keluarga korban.
“Jangan ada lagi kepala daerah atau Sekda yang merasa ini persoalan biasa. Ini soal kemanusiaan! Saya minta kirim orang secara resmi. Kuburkan anak itu dengan layak, jangan hanya pakai tanah seadanya,” perintahnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang hadir.
Ancam Tuntut Pejabat Jika Terulang
Melkiades menegaskan tidak akan menoleransi kejadian serupa di masa depan. Ia memerintahkan seluruh jajaran, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan perangkat sosial dari tingkat RT hingga Kabupaten bekerja maksimal.
“Uang triliunan mengalir ke NTT untuk urus orang miskin. Masa masih ada yang mati karena tidak bisa beli buku tulis dan pulpen? Besok, kalau ada lagi yang seperti ini, saya akan tuntut orang-orangnya secara berjenjang,” pungkasnya.
Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali efektivitas penyaluran bantuan sosial dan pengawasan terhadap warga prasejahtera di wilayah pelosok NTT. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Transparansi kekayaan kini menjadi “rapor awal” bagi para calon pejabat yang berlaga dalam seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Langkah ini menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan syarat administrasi yang nyata.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes, Dr. Moh. Syamsul Haris, S.H., M.H., menegaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
“LHKPN menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas para calon pemimpin sebelum mereka menduduki jabatan strategis di Pemkab Brebes,” ujar Haris.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari laman resmi KPK, profil finansial para kandidat kepala dinas menunjukkan keberagaman yang menarik. Berikut adalah rincian harta kekayaan para kandidat di berbagai formasi:
1. Dinas Penanaman Modal & PTSP
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai pintu gerbang investasi daerah, posisi ini diperebutkan oleh tiga kandidat dengan profil kekayaan di rentang Rp800 juta hingga Rp1,7 miliar:
Juwita Asmara: Rp1.786.512.974
Andri Firdaus: Rp1.512.300.000
Adhitya Tri Hatmoko: Rp835.471.480
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Moch Reza Prisman: Rp1.812.427.951
Cecep Aji Suganda: Rp1.719.271.535
Setiawan Nugroho: Rp603.098.830
3. Dinas Kearsipan & Perpustakaan
Wartoi: Rp1.143.000.000
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Driwanto: Rp420.700.000
Nurjanto: (Data dalam proses sinkronisasi)
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hendri A. Komara: Rp1.243.000.000
Hengky Oxtovianto: Rp820.516.206
Iskandar Agung: Rp672.516.206
Sorotan Khusus: Sektor Kesehatan & RSUD
Jabatan di sektor kesehatan dan RSUD menunjukkan angka kekayaan yang cukup signifikan dibandingkan formasi lainnya. Berikut perbandingan kekayaan kotor dan beban hutang para kandidat:
Nama Calon Pejabat Instansi Tujuan Total Kekayaan Beban Hutang
dr. Heru Padmonobo Dinkes Rp7.765.000.000 Rp110.000.000
dr. Adhi Supriadi RSUD Rp7.357.742.123 Rp423.400.000
dr. Aries Suparmitanti RSUD Rp7.197.898.106 Rp1.847.989.170
dr. Dedy Iskandar Z Dinkes Rp719.082.237 Rp266.500.000
Imam Budi Santoso RSUD Rp502.750.000 Rp72.000.000
dr. Tambah Raharjo Dinkes Rp364.300.000 Rp120.000.000
Catatan Redaksi: Data untuk posisi Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata saat ini masih dalam tahap validasi dengan sistem KPK. Redaksi akan memperbarui informasi segera setelah data resmi tersedia.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page