BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
TEGAL, DN-II Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Senin (16/2/2026). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak berjalan optimal.
Peninjauan Lapangan dan Koordinasi Lintas Sektoral
Rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.00 WIB dan langsung melakukan rangkaian peninjauan yang dimulai dari kompleks Ponpes Al-Adalah 2. Didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Ahmad Muzani melihat langsung titik retakan tanah serta lokasi yang diproyeksikan sebagai lahan huntara.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut jajaran anggota DPR RI, Wakil Bupati Ahmad Kholid, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Rachmat Ferdiantono, serta unsur pengamanan yang dipimpin Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah.
Komitmen Negara: “Rakyat Tidak Sendirian”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud empati dan komitmen negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi cepat antara Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, Polri, dan para relawan.
“Kami datang membawa simpati dan rasa sayang. Saya bangga melihat penanganan yang sangat sigap, terutama kesiapan lahan huntara. Target kita, sebelum bulan Ramadan tiba, warga sudah bisa menempati hunian yang lebih layak,” tegas Muzani. 
Dukungan untuk Sektor Keagamaan dan Logistik
Bencana ini juga berdampak pada sektor pendidikan agama. Pengasuh Ponpes Al-Adalah, KH. Muhammad Tasripin Salim, mengungkapkan bahwa sebagian santri terpaksa mengungsi akibat bangunan pondok yang terdampak pergerakan tanah.
Merespons hal tersebut, Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menyalurkan bantuan signifikan untuk pemulihan, antara lain:
Bantuan Kemenag RI Peduli: Rp250.000.000 untuk Ponpes Al-Adalah.
Direktorat Pesantren: Rp100.000.000 dalam bentuk Al-Qur’an dan logistik pendidikan.
Bantuan Logistik Darurat: Total senilai Rp241.280.000 berupa sembako, selimut, dan kasur lipat untuk warga pengungsian.
Harapan di Tengah Puing Darurat
Kunjungan yang berakhir pada pukul 12.50 WIB ini meninggalkan pesan kuat bagi warga Padasari. Di tengah kondisi tanah yang belum stabil, langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan huntara menjadi secercah harapan bagi warga untuk segera kembali memulai kehidupan yang normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Negara memastikan bahwa proses transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan akan terus dikawal hingga tuntas.
(Bim/Red)
BREBES, DN-II Semangat gotong royong kembali membuncah di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 oleh Kodim 0713/Brebes resmi dimulai. Program ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga menjadi jembatan emosional guna memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
​Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD ke-127, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat adalah bentuk nyata pengabdian.
​”Genderang TMMD telah ditabuh. Tim Satgas kini mulai berbaur dan bekerja bahu-membahu bersama warga. Kami berkomitmen untuk mencapai target pembangunan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Ambariyantomo kepada media, Senin (16/2/2026).
​Sentuhan Nyata bagi Kebutuhan Dasar
​Dampak instan dari program ini mulai dirasakan oleh warga setempat. Kaur Desa Cikuya, Wiwin (60), mengungkapkan apresiasinya atas pembangunan sarana sanitasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
​”Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD. Pembangunan bak penampung air, MCK, dan penyediaan sumber air bersih di desa kami adalah bantuan yang sangat luar biasa. Ini memberikan dampak positif langsung bagi kesehatan dan kenyamanan warga,” tutur Wiwin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Haru di Lokasi Bedah Rumah
​Sisi humanis TMMD juga terlihat jelas pada program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Saat meninjau lokasi, rombongan Dandim disambut haru oleh Sarnewi, salah satu penerima manfaat program tersebut.
​Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Sarnewi tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Terima kasih, Pak Dandim,” ucapnya terbata-bata saat melihat rumahnya mulai diperbaiki agar lebih layak dan sehat untuk dihuni.
​Pemicu Geliat Ekonomi
​Dalam paparannya saat upacara pembukaan, Dandim 0713/Brebes menekankan bahwa filosofi TMMD melampaui sekadar pembangunan fisik seperti jalan atau renovasi rumah.
​”TMMD adalah stimulan. Selain infrastruktur, kami berharap program ini mampu memicu geliat ekonomi masyarakat desa. Dengan akses yang lebih baik dan fasilitas yang memadai, roda perekonomian lokal diharapkan dapat berputar lebih cepat,” pungkasnya.
​Melalui sinergi lintas sektoral ini, Desa Cikuya diharapkan bertransformasi menjadi desa yang lebih mandiri dan memiliki ketahanan wilayah yang kuat. (Red/Utsm)
PANTAI MEKAR, DN-IIÂ Di tengah klaim kemajuan ekonomi nasional, sebuah borok sistemik terungkap di Desa Pantai Mekar. Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penggelapan hak warga kategori duafa yang berlangsung sejak tahun 2020. (13/2/2026).
Skandal Anggaran di Level Akar Rumput
Sebanyak 276 warga duafa diduga menjadi korban pengabaian sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 284 penerima manfaat yang sah, hanya 8 orang yang baru menerima haknya setelah adanya desakan massa. Sisanya, 276 jiwa, masih berada dalam ketidakpastian.
Indikasi korupsi ini menguat setelah audit sampling menunjukkan bahwa dana sebesar Rp32 juta hanya mampu menutupi 8 orang, menyisakan lubang besar dalam buku alokasi Dana Desa.
Tinjauan Yuridis: Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan oknum perangkat desa ini tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Pasal 82: Warga Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Dugaan penahanan dana BLT masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa:
Penyalahgunaan BLT Dana Desa merupakan pelanggaran berat terhadap instruksi pemanfaatan anggaran prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Prioritas yang Menyimpang
Formades PM menyoroti adanya ketimpangan tajam antara realita lapangan dengan citra yang dibangun desa. Di saat anggaran desa diduga “menguap” untuk kepentingan elite dan formalitas infografis, perut rakyat kecil justru dibiarkan kosong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Video dan data yang beredar bukan sekadar angka, tapi tamparan keras bagi aparat yang sibuk memoles citra,” ujar perwakilan Formades PM dalam pernyataan sikapnya. 
Tuntutan Formades PM (Mosi Tidak Percaya):
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, warga menuntut langkah konkret sebagai berikut:
Audit Investigatif Menyeluruh: Membuka dokumen alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020 secara transparan kepada publik (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik).
Penyelesaian Hak Rakyat: Segera cairkan kekurangan BLT untuk 276 warga duafa sebelum Idul Fitri tanpa syarat.
Sanksi Tegas & Proses Hukum: Menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang terlibat (Sdr. Dahlan dkk) serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, kantor desa masih dalam kondisi disegel warga. Masyarakat menunggu kehadiran pihak inspektorat dan pemerintah daerah untuk menengahi krisis kemanusiaan di Pantai Mekar.
Tim Investigasi Redaksi
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
​Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
​Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
​Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
​Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JATINEGARA, TEGAL, DN-II Memasuki hari ke-13 pasca bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, suasana di lokasi terdampak masih diselimuti kewaspadaan. (15/2/2026).
Bencana yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi selama dua hari berturut-turut pada awal Februari lalu ini, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, termasuk bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) setempat.
Kronologi dan Dampak Bencana
Bencana ini bermula pada 2 Februari 2026 setelah wilayah perbukitan Cacaban diguyur hujan tanpa henti selama 48 jam. Fenomena ini ditegaskan bukan merupakan gempa bumi, melainkan murni pergerakan tanah akibat kondisi geologis dan cuaca ekstrem.
Lokasi Terparah: Wilayah perbukitan ke arah selatan (Cacaban).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban Jiwa: Nihil (Tidak ada korban jiwa).
Relokasi: Kegiatan belajar mengajar Ponpes kini dipindahkan sementara ke arah Jatinegara dan Capar demi keselamatan.
Penjagaan Ketat Barang-Barang Santri
Meski bangunan pesantren sudah tidak aman untuk ditempati, banyak aset dan barang-barang milik santri putra yang masih tertahan di lokasi. Hal ini memicu inisiatif dari para santri dan alumni untuk melakukan penjagaan secara bergantian di area bencana.
“Kami selalu menjaga lokasi karena khawatir ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Di dalam masih banyak perlengkapan santri,” ujar salah satu pihak di lokasi.
Sejumlah alumni pun terpantau turun tangan membantu pengamanan di titik-titik rawan pergerakan tanah. Mereka memastikan bahwa barang yang masih bisa diselamatkan tidak hilang di tengah kondisi darurat ini.
Harapan untuk Pemulihan
Warga dan pihak pesantren berharap proses pemulihan infrastruktur di Desa Padasari dapat berjalan cepat. Doa dan dukungan terus mengalir agar kondisi desa segera membaik dan para santri dapat kembali belajar dengan tenang di lokasi yang lebih aman.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi pesisir. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026), Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan industri perkapalan nasional melalui skema konsolidasi strategis.
Progres Signifikan di 65 Titik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 65 titik di seluruh Indonesia kini telah mencapai progres 50 persen.
“Kami terus memacu penyelesaian fisik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar membangun hunian, tapi membangun ekosistem kehidupan nelayan yang lebih layak dan produktif,” ujar Trenggono dalam keterangan pers pasca-rapat.
Integrasi Bisnis dan Peran BUMN
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proyek ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis yang dikelola oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan ekonomi nelayan melalui kepastian pasar (offtake).
“Kampung nelayan tidak boleh hanya sekadar fisik, tapi harus siap secara bisnis. PT Agrinas akan berperan sebagai penyerap hasil produksi nelayan, sehingga potensi laut kita benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” jelas Dony.
Konsolidasi Industri Perkapalan di Bawah PT PAL
Selain fokus pada nelayan, pemerintah juga membidik penguatan industri galangan kapal nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal di bawah koordinasi PT PAL.
Langkah ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Kapasitas Nasional: Menyatukan sumber daya galangan kapal agar lebih kompetitif secara global.
Efisiensi Produksi: Mendukung kebutuhan armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan produk dalam negeri.
Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja baru di sektor manufaktur maritim.
Dony menargetkan proses konsolidasi ini rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan industri strategis di bawah Kabinet Merah Putih.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KampungNelayanMerahPutih
#MaritimIndonesia
#KemenKKP #BUMN #IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis media arus utama (mainstream) dalam menjaga kejernihan informasi di tengah masifnya arus digitalisasi. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog “Apa Kabar Indonesia Pagi” pada Sabtu (14/02/2026).
Menjaga Integritas Informasi
Di tengah derasnya persebaran informasi saat ini, Mensesneg menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan konten yang faktual dan akurat. Ia juga berterima kasih kepada seluruh awak media nasional yang selama ini konsisten mengawal serta menginformasikan program dan capaian pemerintah kepada publik.
“Pemerintah mengajak semua pihak untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Mensesneg.
Komitmen Melawan Disinformasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain mengapresiasi kinerja pers, Prasetyo Hadi mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk menjaga ekosistem digital agar tetap sehat. Beliau menyoroti beberapa tantangan utama di dunia siber, antara lain:
Penyebaran hoaks dan disinformasi.
Maraknya fitnah dan ujaran kebencian.
Upaya polarisasi yang mengancam persatuan.
Penguatan Karakter Bangsa
Sebagai penutup, Mensesneg mengajak insan pers untuk tetap teguh dalam menjalankan fungsi edukasi. Media diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pilar yang memperkuat demokrasi, mencerdaskan publik, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air.
Langkah ini dinilai krusial guna membangun karakter bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan memiliki daya saing di kancah global.
Red
#KemensetnegRI
#PrasetyoHadi
#PersIndonesia
#LawanHoaks
Bali, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat (13/02/2026), untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang.
Selain itu, Wapres juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli.
Selain memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, Wapres juga menaruh perhatian pada kemudahan sistem transaksi di pasar dengan pembayaran nontunai sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.
Sumber: BPMI Setwapres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dan menargetkan pertumbuhan mencapai 5,4 hingga 5,6 persen pada tahun 2026 melalui harmonisasi belanja pemerintah, investasi, serta peran Danantara sebagai mesin produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visi ekonomi berdikari yang bertumpu pada penguatan fondasi domestik dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di lapisan paling bawah, yang diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026 yang dilengkapi pabrik es, cold storage, hingga armada kapal melalui skema koperasi. Selain itu, percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih dan gudang di desa-desa akan menjadi penggerak ekonomi lokal guna memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi dan layanan pembiayaan mikro untuk menghindari praktik rentenir.
Terkait tata kelola, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dengan memangkas belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Presiden jug menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lini dan mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page