Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 939/Macan Putih di Tasikmalaya, Yon TP 941/Singa Perbangsa di Karawang, serta Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Cipatat, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapsiagaan satuan sekaligus memberikan motivasi kepada prajurit agar terus meningkatkan semangat, dedikasi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pertahanan negara.
Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan operasional satuan TNI menghadapi berbagai tantangan tugas.
Yonif Teritorial Pembangunan merupakan satuan yang memiliki kemampuan tempur sekaligus berperan mendukung pembangunan di wilayah penugasan. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen TNI bersama Kementerian Pertahanan untuk terus membangun satuan yang profesional, modern, dan siap operasional dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung pembangunan nasional. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 merupakan momen bersejarah sekaligus langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. “TEP 2026 mengirim sumber daya manusia unggul dan bertalenta ke kawasan transmigrasi guna mendorong aktivitas pembangunan, aksi nyata, dan menciptakan model pengembangan kawasan”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat memberi sambutan Pelepasan TEP 2026, Balai Kartini, Jakarta, (30/7/2026).
Sore itu secara resmi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara melepas 1.476 anggota TEP. Mereka terdiri dari 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.1016 sarjana dari perguruan tinggi unggulan yakni UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
Mereka disebar ke 53 kawasan transmigrasi yang terbagi dalam 41 kawasan prioritas nasional, 10 kawasan prioritas Papua, 2 kawasan prioritas Kementrans. Di antara kawasan-kawasan itu seperti di Salor, Papua Selatan; Selaut, Aceh; Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru, Sumatera Barat; Batu Betumpang, Bangka Belitung; dan Barelang, Kota Batam Kepulauan Riau.
Mereka yang menjadi anggota TEP disebut telah lulus dari tahapan yang ketat dan terukur. Para civitas akademika itu akan melakukan misi selama 4 bulan di kawasan-kawasan yang telah ditentukan untuk merealisasikan hasil riset yang telah direkomendasikan TEP 2025. “Anggota TEP 2026 ditugaskan untuk menghasilkan model, prototipe, desain, dan pendampingan yang dapat langsung diterapkan di kawasan transmigrasi”. ujar Viva Yoga. “Target utama adalah menciptakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan strategis berbasis bukti di lapangan guna mengembangkan kawasan dan pemberdayaan masyarakat”, tambahnya.
Lebih lanjut, misi TEP tahun ini tak lagi identifikasi masalah namun sudah pada tahap penyelesaian masalah melalui implementasi program yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat. “TEP 2026 harus mampu menganalisa masalah dan menghadirkan solusi”, tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mereka yang siap dikirim ke berbagai kawasan transmigrasi didorong menjadi bagian dari mata rantai perubahan untuk masa depan Indonesia. Viva Yoga mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi unggulan atas kerjasama dan koordinasi yang telah dijalin dengan Kementrans. “Kami sampaikan selamat bertugas, selamat jalan, bangun peradaban di kawasan transmigrasi, dan buktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat hadir sebagai solusi nyata bagi Indonesia”, tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Hadir dalam pelepasan itu di antaranya Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua Velix Wanggai, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T; perwakilan rektorat dari 10 perguruan tinggi unggulan, dan anggota Komisi V DPR. Red
BEKASI, DN-II Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Kabupaten Bekasi, Afifudin, mengapresiasi langkah profesional Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang telah menuntaskan proses hukum hingga penahanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY bersama dua tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan.
Menurut Afifudin, pelimpahan tahap II sekaligus penahanan para tersangka menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa membedakan latar belakang, jabatan maupun status sosial seseorang.
“Kami mengapresiasi Polres Metro Bekasi yang telah bekerja secara profesional sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Demikian pula Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Afifudin, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Jangan sampai penegakan hukum di Kabupaten Bekasi mandek hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. Di hadapan hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Prinsip equality before the law harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Afifudin berharap proses hukum terhadap perkara tersebut dapat terus berjalan secara transparan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian aparat dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik harus menjadi semangat untuk menuntaskan berbagai perkara lain yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi keraguan dalam menindak siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima, bukan tunduk pada kekuasaan ataupun kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai organisasi profesi pers, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum melalui fungsi kontrol sosial dan pemberitaan yang berimbang, profesional, serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif merupakan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kepercayaan publik hanya akan terjaga apabila hukum ditegakkan tanpa melihat siapa orangnya, melainkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” pungkas Afifudin. Red
Jakarta, DN-II Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. (30/7/2026).
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
“Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” kata Anwar.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Anwar menekankan, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Red
Brebes, DN-II Tongkat komando Kepolisian Resor (Polres) Brebes resmi berganti. AKBP Muhammad Ali Akbar kini menjabat sebagai Kapolres Brebes menggantikan AKBP Lilik Ardhiansyah setelah menjalani prosesi serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.
Upacara serah terima jabatan berlangsung di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Rabu (29/7/2026). Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polda Jawa Tengah dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Setelah pelaksanaan sertijab di Mapolda Jawa Tengah, rangkaian penyambutan Kapolres Brebes yang baru dilanjutkan di Mapolres Brebes pada Kamis (30/7/2026) pagi. Kegiatan diawali dengan tradisi Pedang Pora di halaman Mapolres Brebes sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru yang akan mengemban amanah memimpin Polres Brebes.
Dalam prosesi tersebut, AKBP Muhammad Ali Akbar disambut memasuki Mapolres Brebes melalui barisan Pedang Pora sebagai simbol dimulainya tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolres Brebes. Sementara itu, AKBP Lilik Ardhiansyah dilepas dengan prosesi penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Brebes.
Tradisi Pedang Pora tidak sekadar menjadi seremoni pergantian pimpinan, tetapi juga menjadi simbol estafet kepemimpinan, kesinambungan pengabdian, serta komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Plt Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Syaiful Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan serah terima jabatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah tertanggal 27 Juli 2026 tentang pelaksanaan serah terima jabatan Pejabat Utama dan Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Jawa Tengah.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta peningkatan profesionalisme personel. Dalam mutasi kali ini, enam jabatan Pejabat Utama dan enam belas jabatan Kapolres maupun Kapolresta di jajaran Polda Jawa Tengah mengalami pergantian, termasuk jabatan Kapolres Brebes,” ujar Iptu Syaiful Hidayat.
Menurutnya, pejabat lama AKBP Lilik Ardhiansyah selanjutnya mendapat amanah sebagai Kasubbagsisinfo Baginfopers Robinkar SSDM Polri. Sementara itu, AKBP Muhammad Ali Akbar sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kuningan, Polda Jawa Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Lilik Ardhiansyah atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusinya selama memimpin Polres Brebes. Selamat datang kepada AKBP Muhammad Ali Akbar. Kami berharap beliau dapat segera beradaptasi, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan Presisi bagi masyarakat Kabupaten Brebes,” pungkasnya. Red/Casroni
SORONG, DN-II Kunker (Kunjungan Kerja) Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Tampubolon di Kantor KSOP Sorong, diterima Kepala KSOP Kelas I Sorongi, Agustinus didampingi Plt. Kadisnav Tipe A Kelas I Sorong, Dr. Ully Rada Putra, dan Kepala UPT Kementerian di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Barat pada Selasa (28/07/2026)
Pada kegiatan kunjungan kerja yang berlangsung hangat tersebut bertujuan dalam rangka Pengawasan, Evaluasi Kinerja serta penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk kemajuan di Transportasi ditanah Papua Barat Daya
Kunjungan Kerja Tersebut dilaksanakan diruang rapat Kantor KSOP Kelas I Sorong yang ikut dihadiri juga oleh UPT Kementerian Perhubungan yang berada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dr. Ully Rada Putra selalu Plt. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong sangat menyambut baik kunker tersebut dan mengatakan Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya atas sporting dan perhatian Ibu Komisi V DPR RI terhadap masyarakat Khususnya pesisir pantai dan pelabuhan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sekali lagi Kami ucapkan Terimakasih banyak atas Kunjungan Anggota DPR RI, karena masyarakat transportasi bisa menyampaikan langsung aspirasinya untuk kemajuan Transportasi ke depan,” ungkapnya
Pada Kesempatan tersebut, Kepala KSOP Kelas I Sorong Agustinus, dan Plt. Kadisnav Tipe A Kelas I Sorong Dr. Ully Rada Putra, serta Kepala UPT Kementerian di Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Barat, setiap UPT yang hadir diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, masukan dan kendala yang dihadapi terkait bidang transportasi. Red/Megy
Jawa Barat, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Pada upacara tersebut, Presiden RI melantik 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan yang terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri.
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII yang resmi dilantik. “Hari ini tentunya hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda yang hari ini resmi dilantik,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa para Pamong Praja Muda telah memilih jalan pengabdian yang mulia sebagai aparatur pemerintahan. Kepala Negara berpesan agar seluruh lulusan senantiasa menjunjung tinggi integritas, disiplin, loyalitas, serta siap hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran Panglima TNI dalam upacara tersebut menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Upacara pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pejabat TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui bahwa program transmigrasi yang telah berjalan selama puluhan tahun masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah, terutama di sektor infrastruktur. Guna menuntaskan tantangan tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan revitalisasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai kawasan transmigrasi.
”Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan,” ujar Viva Yoga kepada wartawan usai mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/7/2026).
Pembekalan terakhir menjelang pemberangkatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Hadir di antaranya Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BRIN Arif Satria, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait seperti BGN, BPKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.
Sinergi Lintas Sektoral dan Peran Perguruan Tinggi
Menurut Viva Yoga, sinergi lintas kementerian adalah kunci agar pembangunan di kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, perbaikan sekolah yang rusak dapat dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebutuhan alat, pupuk, dan bibit pertanian dipenuhi melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, sementara infrastruktur jalan ditangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Dengan sinergi, berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan,” imbuhnya. Berbagai tantangan di lapangan tersebut, lanjutnya, juga mendapat perhatian kritis dari peserta TEP yang berasal dari kalangan akademisi, salah satunya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). “Aspirasi mahasiswa yang kritis itu kita terima dengan terbuka dan segera dituntaskan,” ucap mantan Presidium MN KAHMI tersebut.
Viva Yoga menegaskan bahwa pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Penumbuhan inovasi dan kreasi menjadi aspek krusial mengingat kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan bernilai tinggi. Tanpa tata kelola yang efektif, potensi tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Oleh karena itu, Kementrans mendorong terbangunnya rantai tata kelola yang terintegrasi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga kehadiran offtaker. Rantai tata kelola ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas komoditas unggulan seperti durian, kopi, kakao, sawit, dan hasil bumi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Lanjutan Tim Ekspedisi Patriot 2026
Untuk memberdayakan kawasan transmigrasi secara optimal, Kementrans menggandeng 10 perguruan tinggi unggulan nasional dalam program TEP 2026, yakni UI, IPB, ITB, Unpad, UGM, Undip, ITS, Unair, Universitas Brawijaya, dan Unhas.
TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program serupa pada tahun 2025. Tahun ini, ekspedisi melibatkan 1.476 personel yang terdiri atas 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, serta 1.016 sarjana.
”Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil riset TEP 2025. Tim akan melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis dan praksis terhadap temuan dan rekomendasi riset tahun lalu,” jelas Viva Yoga.
Sebanyak 1.476 personel tersebut akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, di antaranya Salor (Papua Selatan), Selaut (Aceh), Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru (Sumatera Barat), Batu Betumpang (Bangka Belitung), hingga Barelang (Kota Batam, Kepulauan Riau). Mereka didorong untuk melahirkan inovasi, kreasi, serta sistem baru dalam manajemen pengembangan kawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Melalui TEP 2026, Kementrans menargetkan peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan transmigrasi. “Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Tak hanya itu, mutu sumber daya manusia juga harus meningkat, serta angka kemiskinan dan stunting dapat ditekan,” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SANGGAU, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani kembali menunjukkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan komunikasi sosial (Komsos) yang humanis dan berkelanjutan, seorang warga secara sukarela menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Pos Guna Banir.
Penyerahan senjata dilakukan pada Selasa, (28/7/2026), pukul 18.00 WIB di Dusun Guna Banir RT 02, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Senjata tersebut diserahkan oleh JW (66) seorang pekebun kepada personel Pos Guna Banir yang dipimpin Danpos Letda Cpl Abdul Ghani Fardhiansyah, S.Tr.(Han).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan komunikasi sosial yang dilakukan personel Pos Guna Banir pada 27 Juli 2026. Dari hasil pendekatan tersebut, personel memperoleh informasi mengenai kepemilikan senjata rakitan oleh salah seorang warga. Keesokan harinya, personel kembali mendatangi kediaman JW untuk memberikan pemahaman tentang larangan kepemilikan senjata api ilegal serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Setelah mendapatkan penjelasan secara persuasif, JW dengan kesadaran sendiri menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Satgas. Berdasarkan keterangannya, senjata tersebut selama ini digunakan untuk berburu dan tidak terkait dengan aktivitas kriminal.
Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menyampaikan bahwa penyerahan senjata secara sukarela ini merupakan hasil nyata dari pendekatan humanis yang terus dilakukan kepada masyarakat perbatasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjaga keamanan perbatasan. Kami akan terus mengedepankan komunikasi, pembinaan teritorial, dan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kepemilikan senjata ilegal,” ujarnya.
Selain menerima penyerahan senjata, personel Satgas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada Pos Guna Banir apabila mengetahui atau masih menyimpan senjata maupun barang ilegal lainnya. Kegiatan komunikasi sosial dan patroli keamanan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Red
Jatinangor, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII mampu menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Para Pamong Praja Muda juga diharapkan menjunjung tinggi integritas serta menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Tomsi saat Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dari Rektor IPDN kepada Sekjen Kemendagri serta Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dari Sekjen Kemendagri kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
“Persiapkan anak-anak kita ini untuk dapat mengampu, memahami karakteristik daerah, memahami aturan yang berkaitan dengan calon pekerjaannya, wawasan hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa punya tanggung jawab,” ujarnya.
Tomsi menegaskan, setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Pamong Praja Muda, para lulusan memiliki tanggung jawab untuk bekerja lebih baik serta menjaga marwah pemerintahan. Sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda akan menjalankan penugasan, dengan rincian 135 orang ditempatkan di instansi pusat dan 1.069 orang di lingkungan Pemda, yang terdiri atas 214 orang di pemerintah provinsi dan 855 orang di pemerintah kabupaten/kota.
“Pegang teguh integritas dan jaga kepercayaan masyarakat. Di mana pun kita ditempatkan, jangan ada yang merasa kecewa,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tomsi menambahkan, para Pamong Praja Muda dididik untuk menjadi pengayom masyarakat yang mampu melayani dengan baik. Karena itu, mereka juga didorong membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di daerah penugasan. Menurutnya, tanggung jawab utama seorang pamong adalah memberikan pelayanan terbaik sehingga mampu menjadi aparatur yang bermental kuat dan terus berorientasi pada kemajuan.
“Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pamong Praja Muda yang akan segera melaksanakan penugasan,” pungkasnya. Red
You cannot copy content of this page