Jakarta, DN-II Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 dengan menggelar acara puncak di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI Berkualitas Menuju Indonesia Maju”, yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga TNI yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Acara dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Pembina Utama, didampingi Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto.
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran strategis IKKT dalam mendampingi keluarga besar TNI. Panglima berharap HUT ke-60 menjadi momentum bagi seluruh anggota IKKT untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Selamat ulang tahun ke-60 kepada seluruh keluarga besar IKKT Pragati Wira Anggini. Enam puluh tahun merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi prajurit serta membangun keluarga besar TNI yang tangguh,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mendukung pengabdian prajurit sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. “Sebagai istri prajurit, upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dengan mendorong terciptanya keluarga TNI yang mandiri, berilmu, dan berakhlak mulia, kita tidak hanya memperkokoh ketahanan internal TNI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya.
Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pembina Utama dan Ketua Umum IKKT, yang kemudian diserahkan kepada Ny. Septina Yashin, anggota IKKT Cabang II Sops TNI sekaligus pendiri Hoki Kids, pusat terapi tumbuh kembang anak yang memiliki tujuh klinik yang tersebar di Jakarta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-60 juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional, Kaltanita Voice dari IKKT PWA CBS VII Bais TNI, Simfoni Lagu dan Nada dari IKKT PWA CBS II Kogabwilhan I, serta Tari Kolosal dari IKKT PWA CBS XIII Paspampres. Selain itu, Ketua Umum IKKT menyapa anggota IKKT PWA Penghubung Luar Negeri yang mengikuti kegiatan melalui video conference. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Pekanbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau segera mempercepat pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC). Langkah tersebut dinilai menjadi kunci penguatan penanggulangan TBC dari tingkat desa dan kelurahan melalui percepatan penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
“Mungkin nanti dalam kesempatan tertentu saya juga akan zoom dengan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Riau untuk meyakinkan bahwa pembentukan Desa Siaga ini benar-benar akan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis,” ujarnya dalam Dialog Interaktif dan Koordinasi Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau guna Memperkuat Dukungan Multisektor dalam Upaya Penanggulangan TBC di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (4/8/2026).
Wiyagus menyoroti masih rendahnya capaian pembentukan Desa Siaga TBC di Provinsi Riau. Hingga kini baru terbentuk dua desa atau sekitar 0,11 persen dari total desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat akan membuat penanggulangan TBC lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, Wiyagus meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam memimpin upaya penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pembentukan Desa Siaga harus disertai langkah nyata, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga tuntas berobat, sampai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TBC.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Di sini ada Pak Camat yang mendengar langsung tentang data dan juga apa yang saya arahkan hari ini. Segera bentuk, Pak,” tegasnya.
Wiyagus juga berharap komitmen kepala daerah dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan TBC hingga tingkat RT dan RW. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pencapaian target pengendalian TBC di Provinsi Riau.
“Kalau itu sudah dilaksanakan, insyaallah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Red
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah memperkuat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). BSKDN menegaskan, IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar capaian nilai indeks.
Hal tersebut ditegaskan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 Provinsi Bali yang digelar secara virtual dari Kantor BSKDN, Senin (3/8/2026).
“IPKD hadir untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, sehingga nilai IPKD akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja,” ujar Yusharto.
Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD merupakan manifestasi kebijakan berbasis riset dalam kerangka pembinaan tata kelola keuangan daerah. Karena itu, hasil pengukuran IPKD perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai IPKD akan mengikuti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya.
“Saya sependapat bahwa bukan angkanya yang kita tingkatkan. Skor IPKD mengikuti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya. Yang harus diperkuat adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, hingga laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan, IPKD memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu, mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, menjadi dasar publikasi capaian kinerja kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada daerah berkinerja terbaik, serta memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Pada pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, BSKDN juga melakukan sejumlah penyempurnaan, meliputi penambahan indikator pada dimensi perencanaan dan penganggaran, penguatan indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan dimensi penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah, serta penguatan mekanisme verifikasi dan validasi hasil pengukuran.
Menurutnya, berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan agar hasil pengukuran IPKD semakin akurat, kredibel, dan mampu menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yusharto berharap FGD Pengukuran IPKD Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali mengenai pelaksanaan pengukuran IPKD.
“Melalui FGD ini kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD,” pungkasnya. Red
Biak Numfor, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fundamen utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai Jumat (31/7/2026) hingga Minggu (2/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Nuh Al Azhar. Kehadiran keduanya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026), Mendagri menegaskan, persoalan ketidaktepatan sasaran bansos dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi. “Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan data biometrik akan meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Adapun Biak Numfor merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026. Karena itu, Mendagri meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sela kunjungan kerja tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemkab Biak Numfor. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
“Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya,” ujar Nuh.
Ia mengingatkan seluruh agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari masyarakat akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi. Menurut Nuh, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil merupakan referensi identitas tunggal yang menjadi fondasi SPBE sekaligus rujukan utama berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bansos. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan proses validasi penerima manfaat dilakukan secara lebih presisi, sehingga mampu meminimalkan data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Ditjen Dukcapil akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemda melalui penyediaan data yang aman, pendampingan teknis, serta pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan. “Digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan,” kata Nuh.
Menurutnya, keseragaman penggunaan data kependudukan sebagai referensi antarinstansi akan menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Biak Numfor menyelenggarakan kelas teknis bagi aparatur dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Puluhan peserta ditetapkan sebagai agen digitalisasi bansos dan memperoleh pendampingan langsung dalam pengoperasian aplikasi pendaftaran calon penerima bantuan melalui telepon pintar.
Selain pelatihan, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan sejumlah dukungan teknis kepada Pemkab Biak Numfor. Hal itu di antaranya perangkat VSAT Starlink berbasis satelit orbit rendah bumi, data by name by address (BNBA) yang telah dienkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK untuk mendukung pemantauan dan pemutakhiran data kependudukan secara real time. Red
MEDAN, DN-II Penunjukan Erfin Fachrurrazi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan mendapat sorotan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia. Selasa, (4/8/2026).
Adi Warman Lubis menilai, meskipun jabatan Plh Sekda bersifat sementara, keputusan tersebut tetap mencerminkan arah dan cara pandang kepala daerah dalam membangun serta mengelola birokrasi pemerintahan.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada pribadi Erfin Fachrurrazi, melainkan terhadap keputusan politik dan administratif yang diambil dalam penunjukan tersebut.
“Walaupun statusnya hanya Plh, jabatan Sekda bukanlah posisi biasa. Plh Sekda tetap menjadi koordinator birokrasi dan menjalankan fungsi strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan. Karena itu, penunjukannya tidak boleh dianggap sekadar formalitas,” ujar Adi Warman Lubis.
Menurutnya, jabatan Sekda membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kultur birokrasi, karakter organisasi, serta berbagai persoalan lintas perangkat daerah. Pemahaman tersebut, kata dia, tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dari pandangan saya, publik patut bertanya apakah pejabat yang belum lama bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kompleksitas birokrasi kota ini. Mengelola birokrasi sebesar Kota Medan memerlukan proses adaptasi dan pengalaman yang tidak singkat,” katanya.
Adi juga menilai, penunjukan tersebut berpotensi mengesampingkan keberadaan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang telah lama berkarier dan memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah.
“Di Pemko Medan terdapat banyak pejabat eselon II yang telah bertahun-tahun mengabdi, memahami dinamika organisasi, serta terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Ketika mereka tidak menjadi pilihan, masyarakat tentu berhak mempertanyakan apa ukuran yang digunakan dalam penunjukan Plh Sekda ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi Warman Lubis menilai keputusan tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap penerapan sistem merit dalam birokrasi.
“Kalau untuk menunjuk seorang Plh Sekda saja pertimbangan yang digunakan tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa pengisian jabatan Sekda definitif nantinya benar-benar mengedepankan profesionalisme dan sistem merit?” katanya.
Ia juga menyinggung pengalaman Sekda Kota Medan sebelumnya, Wiriya Alrahman, yang dinilainya memiliki pengalaman panjang dalam lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Pak Wiriya membangun kapasitasnya melalui pengalaman panjang di lingkungan Pemko Medan. Menurut saya, pengalaman dan pemahaman seperti itu tidak dapat digantikan dalam waktu singkat. Karena itu, saya berharap jangan sampai jabatan strategis dipandang hanya sebagai posisi yang bisa diisi tanpa mempertimbangkan penguasaan yang utuh terhadap birokrasi Kota Medan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Adi Warman Lubis meminta Wali Kota Medan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan penunjukan Erfin Fachrurrazi sebagai Plh Sekda. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar keputusan tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Keputusan ini adalah hak prerogatif kepala daerah. Namun, setiap hak prerogatif juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semakin terbuka dasar pertimbangannya, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan birokrasi Kota Medan,” pungkasnya. (Tim)
TEGAL, DN-II Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya menyiagakan seluruh personel untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan kapal seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kesiapsiagaan tersebut ditandai melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di halaman Mapolres Tegal Kota, Selasa (4/8/2026).
Menurut Kapolres, perubahan cuaca pada musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah, terutama lahan bekas rawa yang mengering serta kawasan pelabuhan yang memiliki risiko kebakaran kapal. Karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat.
“Apel kesiapsiagaan ini untuk memastikan seluruh personel dan peralatan benar-benar siap menghadapi potensi kebakaran lahan maupun kapal. Memasuki musim kemarau, fokus kita bergeser dari antisipasi cuaca ekstrem menjadi pencegahan setiap potensi kebakaran yang dapat menimbulkan titik api,” kata AKBP Heru Antariksa Cahya.
Dalam apel tersebut, Kapolres didampingi pejabat utama melakukan pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Kendaraan operasional, mobil penerangan, Armoured Water Cannon (AWC), hingga berbagai perlengkapan penanggulangan bencana diperiksa untuk memastikan seluruhnya siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Kapolres menegaskan bahwa kesiapan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga kemampuan personel dalam mengoperasikannya. Seluruh operator diminta memahami fungsi dan tata cara penggunaan setiap peralatan agar mampu memberikan respons secara cepat, tepat, dan efektif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pastikan seluruh kendaraan dan peralatan dalam kondisi siap operasional. Operator harus benar-benar menguasai penggunaan setiap peralatan sehingga dapat bergerak cepat dan memberikan respons yang maksimal ketika terjadi keadaan darurat,” tegasnya.
Selain memperkuat kesiapan internal, Kapolres menginstruksikan seluruh satuan fungsi meningkatkan koordinasi lintas sektoral bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, otoritas pelabuhan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif.
Sebagai langkah pencegahan, personel diminta mengintensifkan patroli di lokasi-lokasi yang rawan kebakaran, termasuk kawasan pelabuhan. Pemeriksaan kelengkapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada kapal juga harus dilakukan secara berkala, disertai edukasi kepada awak kapal mengenai aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api.
Kapolres juga memberikan perhatian khusus kepada para Bhabinkamtibmas agar semakin aktif melaksanakan sambang, patroli, dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaan, terutama pada kawasan lahan kering yang rawan terbakar. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran.
“Menghadapi cuaca panas selama musim kemarau, kita harus mengedepankan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan. Kesiapsiagaan personel, kesiapan peralatan, koordinasi lintas sektoral, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kebakaran,” pungkas Kapolres. ( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar memimpin langsung kegiatan Apel Perdana yang berlangsung di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes pada Selasa pagi (04/08/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat kedisiplinan, komitmen pelayanan, dan soliditas jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Brebes.
Kegiatan apel tersebut dihadiri oleh Wakapolres Brebes, para Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, para Kapolsek jajaran, personel Polres, perwakilan anggota Polsek, hingga jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polres Brebes.
Dalam amanat perdananya, Kapolres Brebes menyampaikan serangkaian arahan strategis, kebangsaan hingga penekanan kedisiplinan kepada seluruh personel.
Kapolres mengajak seluruh elemen personel mulai dari PJU, Kapolsek, Perwira, Brigadir, hingga ASN untuk bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pahami peran masing-masing. Laksanakan tugas dengan rasa kekompakan, keguyuban, kekeluargaan, dan pengawasan berjenjang. Tidak ada kegiatan perorangan dalam melaksanakan tugas semua diketahui, dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas Kapolres.
Secara khusus, Kapolres menginstruksikan para Perwira (Kanit, Kasat, KBO) dan Kasi Propam untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas dan pengawasan melekat (waskat).
Seluruh anggota diminta menghindari pelanggaran sekecil apa pun, apalagi yang dapat mencoreng marwah institusi.
“Jika tidak bisa dibina, ya ditindak tegas. Jangan sampai satu orang merusak nama baik institusi yang sudah berprestasi ini,” ujar Kapolres.
Kapolres juga mengingatkan agar seluruh anggota tidak bersikap apatis dan harus peka terhadap perkembangan situasi politik dan ekonomi internasional maupun nasional.
Kapolres juga menyoroti dampak dinamika global yang dapat memicu inflasi, PHK, hingga potensi peningkatkan kerawanan Kamtibmas di daerah.
Kapolres juga menekankan pentingnya responsivitas melalui kegiatan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
Di akhir arahannya, Kapolres Brebes menegaskan pentingnya rasa bangga menjadi bagian dari institusi Polri dan siap menerima masukan atau koreksi dari bawahannya demi kebaikan bersama.
“Saya siap dikoreksi oleh rekan-rekan sekalian jika ada hal yang salah. Yang membedakan kita hanya pangkat dan tanggung jawab, namun tugas dasar kita sama: memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan apel perdana berlangsung dengan aman, lancar, dan khidmat, membawa semangat baru bagi jajaran Polres Brebes dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Red/Hms
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Depok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun karakter dan kompetensi secara berimbang sebagai bekal menghadapi perubahan zaman sekaligus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu dalam mewujudkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Pada saatnya nanti, siapa yang akan menjadi pemenang, itu ditentukan oleh siapa yang mampu untuk menyeimbangkan antara karakter dan kompetensi,” kata Bima saat memberikan Kuliah Umum Kebangsaan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI) Tahun 2026 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Bima mengatakan, mahasiswa yang memasuki perguruan tinggi saat ini merupakan bagian dari generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Karena itu, masa perkuliahan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan bangsa.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi. Peluang tersebut, menurutnya, hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dinamika global.
“Dan kalian adalah Gen Z yang disiapkan Pak Rektor, yang disiapkan oleh UI untuk menjadi pemimpin pada saatnya nanti mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya kemampuan membaca arah perubahan zaman. Menurutnya, generasi muda harus memiliki wawasan yang luas, kemampuan berpikir ke depan, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang berlangsung begitu cepat.
“Tanda-tanda zaman dibaca dengan penerawangan ke depan dan refleksi ke belakang. Gen Z hari ini adalah generasi paling cerdas sepanjang sejarah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menguasai kemampuan digital, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan interpersonal yang akan menjadi modal utama dalam kepemimpinan di masa depan.
“Ada banyak riset adik-adik sekalian tentang skill apa yang dibutuhkan di depan. Ada dari World Economic Forum. Ini ada tiga skill yang kalian harus siapkan ke depan setelah membaca tanda-tanda zaman tadi. Satu, perkembangan teknologi hingga hari ini meniscayakan kalian untuk menguasai skill digital. It is a must. Ini keharusan,” tegas Bima.
Selain kompetensi, Bima menilai pengalaman berorganisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar mengelola perbedaan, membangun kolaborasi, serta menumbuhkan kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembelajaran yang tidak diperoleh sepenuhnya di dalam kelas.
“Bagaimana cara kita terbiasa menghadapi perbedaan? Cemplungkanlah diri Anda ke dalam organisasi. Organisasi akan mengasah Anda untuk terbiasa menghadapi perbedaan … Ketika Anda terbiasa untuk mengelola perbedaan, Anda melangkah lebih depan untuk mencapai kemenangan,” pungkasnya. Red
Jakarta, DM-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
“Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mendagri menjelaskan, dalam pelaksanaan e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan sosial memiliki aset tanah. Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door. Selain itu, data Dukcapil turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
“[Jadi] ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu … tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah mereplikasi penerapan e-government ke berbagai daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
“Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” terangnya.
Karena itu, Mendagri menargetkan penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus ini. Daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah. Red
Meulaboh, DN-II Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menandatangani Nota Kesepakatan pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN) sebagai langkah memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Aceh Barat. (3/8/2026).
Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan pada Senin (3/8/2026) di Aula Kantor Bupati Aceh Barat, Meulaboh. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M., Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadhiel, S.H., Ketua DPRK Aceh Barat Hj. Siti Ramazan, S.E., Kepala BNNK Banda Aceh Kombes Pol. Dhani Chandra Nugraha, S.H., S.I.K., M.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah.
Pembentukan ULT P4GN merupakan bagian dari penguatan tata kelola Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui kolaborasi lintas sektor. Kehadiran unit ini diharapkan mampu mengintegrasikan layanan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika dalam satu sistem pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa pembentukan ULT P4GN merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika. Menurutnya, keberhasilan perang melawan narkoba membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kami meyakini ULT P4GN akan menjadi pusat koordinasi yang memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu. Ini merupakan langkah nyata untuk melindungi masyarakat Aceh Barat dari ancaman narkoba,” ujar Tarmizi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama ini telah mengembangkan Satgas Pageu Gampong sebagai sistem penguatan masyarakat di tingkat desa. Satgas tersebut melibatkan aparatur gampong, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat dalam menjaga keamanan sosial di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keberadaan Satgas Pageu Gampong akan menjadi mitra strategis ULT P4GN. Jika ULT P4GN berperan sebagai pusat koordinasi di tingkat kabupaten, maka Satgas Pageu Gampong diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini, edukasi masyarakat, pembinaan keluarga, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat desa.
Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani menegaskan bahwa persoalan narkotika di Aceh memerlukan penanganan secara kolaboratif. Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi muda.
“Permasalahan narkotika di Provinsi Aceh bukan lagi persoalan yang dapat ditangani oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat, khususnya generasi muda, terlindungi dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” tegasnya.
Dedy juga menyoroti karakteristik wilayah Aceh Barat yang memiliki garis pantai cukup panjang dan akses terhadap jalur laut. Kondisi geografis tersebut memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi karena berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika sebagai jalur masuk ke wilayah Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pembentukan ULT P4GN menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mengintegrasikan berbagai program P4GN dalam satu mekanisme kerja yang lebih efektif.
“ULT P4GN diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mampu menghubungkan fungsi edukasi, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi penanganan kasus narkotika dalam satu sistem pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNNP Aceh juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas komitmen yang ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepakatan. Menurutnya, dukungan kepala daerah merupakan faktor penting dalam memastikan program P4GN dapat berjalan secara berkelanjutan di tingkat daerah.
Melalui pembentukan ULT P4GN, BNNP Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, deteksi dini, edukasi masyarakat, peningkatan akses rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi bersama dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang tangguh dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi model sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem P4GN yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penyelamatan generasi bangsa dari bahaya narkotika. Red
You cannot copy content of this page