341 Mahasiswa IAIQI Resmi Diwisuda, Cetak Puluhan Hafidz Al-Quran 30 Juz
OGAN ILIR, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Institut Agama Islam Ilmu Al-Quran (IAIQI) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, kembali mencetak lulusan unggulan melalui Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIX yang digelar pada Minggu (21/12/2025). Sebanyak 341 mahasiswa dari 6 program studi resmi menyandang gelar sarjana dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh jajaran sivitas akademika dan pemerintah daerah.
Momen wisuda kali ini terasa sangat istimewa karena di antara ratusan lulusan tersebut, terdapat 26 wisudawan yang merupakan hafidz dan hafidzah Al-Quran 30 juz. Kehadiran para penghafal Al-Quran ini menegaskan komitmen IAIQI sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada penjagaan nilai-nilai luhur agama.
Rektor IAIQI, Dr. Hj. Muyassarah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan atas dedikasi mereka selama menempuh studi. Beliau berharap bekal ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dapat menjadi manfaat nyata, baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Hj. Muyassarah mengingatkan para lulusan agar tidak cepat berpuas diri karena proses pencarian ilmu tidak berakhir di prosesi wisuda. Ia menekankan bahwa belajar adalah proses panjang yang harus terus dilakukan selama hayat masih dikandung badan, sebagai bekal untuk beradaptasi di mana pun mereka akan mengabdi nantinya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan pesan agar para sarjana baru ini segera terjun dan membaktikan ilmunya kepada publik. Beliau berharap para alumni IAIQI dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.
Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan besar agar para lulusan segera mendapatkan ladang pengabdian yang tepat. Pemerintah daerah dan pihak kampus optimis bahwa lulusan IAIQI memiliki daya saing yang kuat serta karakter yang religius untuk menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.
REPORT : JULIYAN
341 Mahasiswa IAIQI Resmi Diwisuda, Cetak Puluhan Hafidz Al-Quran 30 Juz
OGAN ILIR, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Institut Agama Islam Ilmu Al-Quran (IAIQI) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, kembali mencetak lulusan unggulan melalui Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIX yang digelar pada Minggu (21/12/2025). Sebanyak 341 mahasiswa dari 6 program studi resmi menyandang gelar sarjana dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh jajaran sivitas akademika dan pemerintah daerah.
Momen wisuda kali ini terasa sangat istimewa karena di antara ratusan lulusan tersebut, terdapat 26 wisudawan yang merupakan hafidz dan hafidzah Al-Quran 30 juz. Kehadiran para penghafal Al-Quran ini menegaskan komitmen IAIQI sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada penjagaan nilai-nilai luhur agama.
Rektor IAIQI, Dr. Hj. Muyassarah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan atas dedikasi mereka selama menempuh studi. Beliau berharap bekal ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dapat menjadi manfaat nyata, baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Hj. Muyassarah mengingatkan para lulusan agar tidak cepat berpuas diri karena proses pencarian ilmu tidak berakhir di prosesi wisuda. Ia menekankan bahwa belajar adalah proses panjang yang harus terus dilakukan selama hayat masih dikandung badan, sebagai bekal untuk beradaptasi di mana pun mereka akan mengabdi nantinya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan pesan agar para sarjana baru ini segera terjun dan membaktikan ilmunya kepada publik. Beliau berharap para alumni IAIQI dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.
Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan besar agar para lulusan segera mendapatkan ladang pengabdian yang tepat. Pemerintah daerah dan pihak kampus optimis bahwa lulusan IAIQI memiliki daya saing yang kuat serta karakter yang religius untuk menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.
REPORT : JULIYAN
Bandar Lampung, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.
“Kemampuan kita untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan. Baik mengenai aturannya, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.
Ia menambahkan, para kepala daerah perlu mulai memikirkan pembangunan daerah secara jangka panjang. Fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata, terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat.
Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan. Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan dimatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang kerap luput dari perhatian kepala daerah. Akibatnya, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan, seperti munculnya permukiman kumuh dan tidak layak huni hingga meningkatnya angka kriminalitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengimbau Pemda untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana. “Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota,” sambung Tomsi.
Lebih lanjut, Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan dalam mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju. Salah satunya melalui peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan.
Selain itu, peluang lainnya adalah mendorong tata kelola hunian yang layak melalui Program Tiga Juta Rumah. Program tersebut, ujar Tomsi, perlu ditangkap dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik [oleh Pemda],” tandasnya.
Red
TEGAL, DN-II Lesunya daya beli masyarakat bukan sekadar angka statistik, melainkan kenyataan pahit yang kini mencekik para pedagang kecil. Roni, seorang pedagang serbet keliling asal Desa Acangan, Kuningan, Jawa Barat, menjadi salah satu saksi bisu betapa sulitnya memutar roda ekonomi di penghujung tahun 2025.
Pria yang kini mengontrak sementara di Sumurpanggang, Kota Tegal ini, mencurahkan keluh kesahnya pada Minggu (21/12/2025). Menurutnya, kondisi pasar saat ini sangat memprihatinkan dan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Keuntungan yang Terpangkas Drastis
Roni mengenang masa-masa di mana ia bisa bernapas lega setelah seharian berkeliling. Namun kini, senyum itu perlahan memudar seiring menurunnya omzet penjualan secara drastis.
“Dulu, cari uang bersih Rp100 ribu itu lumayan mudah. Sekarang? Mau menyentuh angka itu saja rasanya berat sekali,” ungkap Roni dengan nada lirih di sela-sela aktivitas dagangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, realita yang dihadapi Roni jauh dari kata ideal. Pendapatan bersih harian yang ia bawa pulang seringkali hanya berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp50 ribu. Jumlah yang sangat mepet untuk bertahan hidup di perantauan. Demi menyambung hidup dan memastikan dapur tetap mengebul, Roni bahkan harus memangkas pengeluaran pribadinya.
“Buat makan saja pas-pasan. Sekarang saya sudah berhenti merokok, uangnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting,” tambahnya.
Pulang Kampung dengan Sisa Stok
Lesunya ekonomi tidak hanya dirasakan di Tegal. Roni yang juga menjajakan dagangannya hingga ke Brebes dan Pemalang merasakan dinginnya minat pembeli di mana-mana. Hal ini berdampak langsung pada target penjualannya.
Biasanya, Roni menetapkan target menjual 100 lusin serbet sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Kuningan. Namun kali ini, ia terpaksa menyerah pada keadaan. Dengan hanya 50 lusin yang terjual, ia memilih pulang lebih awal karena perputaran uang yang kian melambat.
Kisah Roni adalah potret nyata kondisi ekonomi di tingkat akar rumput. Di tengah gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota, ada napas yang terengah-engah hanya untuk sekadar mencari sesuap nasi.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes memberikan tanggapan serius terkait keluhan pihak SDN 3 Ketanggungan mengenai kualitas makanan dalam program Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Keluhan tersebut muncul setelah ditemukan sajian telur puyuh yang dinilai tidak layak konsumsi.
Kesalahan Prosedur Pengadaan Makanan
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Tamba Raharjo, mensinyalir adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak SPPG dalam penyediaan menu tersebut. Menurutnya, pihak SPPG seharusnya melakukan pengolahan mandiri untuk memastikan kualitas bahan pangan.
“Sebenarnya kalau ada menu telur puyuh rebus, menurut saya SPPG belinya telur yang mentah dan direbus sendiri. Jadi bisa memilih telur yang bagus sebelum direbus. Jangan membeli dari mitra sudah dalam bentuk matang, apalagi sudah dalam kemasan plastik,” ujar dr. Tamba saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/12/2025).
Pemeriksaan Dijadwalkan Senin Esok
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski laporan sudah masuk, pihak Dinkes melalui Puskesmas setempat belum bisa melakukan pemeriksaan langsung di lokasi SPPG karena terkendala hari libur.
“Petugas dari Puskesmas yang ditugasi belum berhasil memeriksa SPPG tersebut karena hari Sabtu mereka tutup. Hari Senin besok, 22 Desember, baru akan diperiksa. Hasil pastinya bagaimana, kita tunggu setelah pemeriksaan,” lanjutnya.
Klaim Belum Ada yang Mengonsumsi
Pihak Dinkes memastikan bahwa meski ditemukan sajian yang diduga bermasalah, makanan tersebut belum sempat dimakan oleh para siswa sebagai penerima manfaat. Intervensi segera dilakukan pihak sekolah setelah melihat kondisi fisik telur yang mencurigakan.
Saat ditanya mengenai jangkauan distribusi telur puyuh tersebut—apakah hanya menyasar SDN 3 Ketanggungan atau sekolah lainnya—dr. Tamba belum memberikan rincian detail.
“Belum ada yang mengonsumsi. Untuk jelasnya nanti hari Senin, setelah petugas yang berwenang selesai melaksanakan pemeriksaan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat terkait standarisasi pengawasan makanan dalam program gizi sekolah di wilayah Brebes guna menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa.
Reporter: Teguh
Banten, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Akad Massal 50.030 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 yang diselenggarakan secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025).
KPR Sejahtera FLPP merupakan program bantuan pembiayaan hunian bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan cicilan ringan dan suku bunga tetap sebesar 5 persen untuk jangka waktu hingga 20 tahun.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan perumahan bersubsidi merupakan bukti negara hadir untuk menjamin hidup lebih layak bagi rakyat. Kepala Negara juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian bagi MBR.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring di 110 lokasi yang tersebar di 33 provinsi.
Dalam laporannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan komitmen pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi MBR melalui berbagai kebijakan yang pro rakyat, antara lain, penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk hunian di bawah Rp2 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Cilacap, Detik Nasional – Pemerintah melaksanakan kegiatan serah terima pembangunan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Desa Jambu dan Desa Palugon, Kecamatan Wanareja. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Desa Jambu pada Jumat, 19 Desember 2025.
Serah terima pembangunan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Kecamatan II yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memastikan hasil pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh Tim Teknis PISEW dari Balai Penataan Pembangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum.
Turut hadir Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wanareja, Kepala Desa Jambu, Kepala Desa Palugon, Babinsa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta tokoh masyarakat.
Agenda kegiatan meliputi penyampaian laporan hasil pembangunan infrastruktur dan laporan pertanggungjawaban keuangan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima pembangunan. Setelah itu, dilakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung kondisi fisik infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perwakilan Tim Teknis PISEW, Erwin Noviantoro, S.PWK, menyampaikan bahwa serah terima pembangunan menandai selesainya pelaksanaan Program PISEW Tahap II di wilayah tersebut.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kondisi fisik infrastruktur yang telah dibangun secara umum memenuhi ketentuan teknis dan menunjukkan kualitas yang baik. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Program PISEW diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Infrastruktur yang telah diserahterimakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh masyarakat. Program PISEW bertujuan mendorong peningkatan perekonomian berbasis kawasan agropolitan sesuai dengan visi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu, Kasro, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya pembangunan melalui Program PISEW di desanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan pembangunan PISEW di Desa Jambu. Infrastruktur ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah,” ungkapnya.
Ia berharap program tersebut dapat berlanjut pada tahap berikutnya.
“Kami berharap pembangunan ini dapat dilanjutkan agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan. Pemerintah desa siap mendukung pengelolaan serta pemeliharaan hasil pembangunan demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program PISEW merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Reporter: Dani
BREBES, DN-II Skema pemberdayaan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan pabrik PT SHT mulai menuai sorotan tajam. Meski melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Karang Taruna, kerja sama ini menyisakan persoalan serius terkait dugaan keterlambatan pembayaran kepada vendor material yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Proyek yang berlokasi di perbatasan Desa Ketanggungan dan Desa Dukuhturi ini awalnya digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, realitanya sejumlah mitra pemasok justru merasa dirugikan oleh sistem manajemen keuangan pengelola.
Pembagian Wilayah Kerja
Lurah Ketanggungan, Fatoni, memberikan klarifikasi terkait pembagian porsi kerja di area tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga desa telah dibagi berdasarkan kesepakatan wilayah guna menjaga kondusivitas antarwarga.
“Posisi pabrik ini berada di dua wilayah desa. Untuk menjaga keseimbangan, kegiatan di wilayah Desa Ketanggungan dikelola melalui BUMDes, sementara untuk wilayah Desa Dukuhturi dikelola oleh Karang Taruna,” ujar Fatoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (20/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejauh ini, kontribusi kedua lembaga tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar. BUMDes Ketanggungan diketahui sedang mengerjakan proyek irigasi tersier, sedangkan Karang Taruna Desa Dukuhturi bertanggung jawab atas pembangunan talud di area pabrik.
Vendor Menjerit: Piutang Mengendap 6 Bulan
Di balik progres fisik yang terlihat berjalan, tersimpan keluhan dari para pemasok material. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah vendor mulai mengeluhkan ketidakpastian sistem pelunasan yang melenceng jauh dari perjanjian awal.
Salah satu vendor penyedia batu belah dan pasir melaporkan bahwa tagihan mereka belum dibayarkan selama 5 hingga 6 bulan. Padahal, dalam komitmen awal, pihak pengelola menjanjikan pembayaran cair dalam waktu dua minggu setelah barang dikirim.
Kondisi ini mulai mengganggu arus kas (cash flow) para pengusaha lokal yang menjadi mitra penyedia bahan bangunan.
Tanggapan Pihak Kelurahan
Menanggapi isu kemacetan pembayaran tersebut, Fatoni mengaku tidak mengetahui secara mendetail urusan dapur atau teknis keuangan internal pengelola proyek di lapangan.
“Kami memantau sejauh pengerjaan masih berjalan, tentu kami mendukung BUMDes kami. Namun, terkait detail teknis di dalamnya, termasuk masalah pembayaran kepada vendor, kami tidak mengetahui secara persis,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola BUMDes maupun Karang Taruna terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab mandeknya aliran dana kepada para vendor tersebut.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bandung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mencermati isi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bima menegaskan, dalam SE tersebut terdapat tiga poin penting yang wajib dikawal oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Pertama, kepala daerah diminta melakukan inventarisasi aset Pemda yang akan dipinjam-pakaikan untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ditempatkan.
“Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/12/2025).
Bima menambahkan, poin kedua, kepala daerah diminta melakukan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi yang siap dilaksanakan konstruksi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Proses ini diperlakukan sama halnya dengan program perumahan untuk rakyat.
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Mendagri tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bapak dan Ibu juga diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi,” ujarnya.
Poin ketiga, lanjut Bima, kepala daerah diminta memerintahkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh Pemda. Permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai persyaratan, seperti dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, serta dokumen penjamah pangan (food handler) yang telah bersertifikat.
“Bapak dan Ibu diminta untuk mengawal, menerbitkan [SLHS] paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG. Jadi, ketiga hal itu dari Kemendagri yang kami ingatkan dalam surat yang disampaikan per 3 Desember 2025,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Red
Brebes, DN-II Di tengah minimnya lahan pekarangan di perkotaan, seorang warga Kelurahan Gandasuli, Riyanto (38), berhasil membuktikan bahwa menanam anggur berkualitas tinggi tidak memerlukan kebun yang luas. Hanya dalam waktu empat bulan sejak penanaman, anggur di pekarangan rumahnya sudah mulai berbuah lebat.
Berlokasi di RT 04 RW 02 Gandasuli, kebun anggur milik Riyanto telah menjadi perbincangan. Saat ini, dilahan ukuran 2 x 3 meter ia menanam hingga 12 pohon dari delapan varietas unggulan yang berbeda, termasuk jenis-jenis favorit seperti Transfigurasi, Everest, Akademik, Baikonur, Dickson, dan Basanti.
Panen Perdana dalam Empat Bulan
Riyanto menjelaskan bahwa bibit anggur yang ia tanam merupakan bibit stek-an yang dibeli. Dalam kurun waktu empat bulan, tanaman tersebut sudah memasuki fase berbuah, menunjukkan keberhasilan dalam perawatannya.
“Ini berarti yang sudah buah sekitar empat bulan sejak penanaman. Dari kecil sampai sudah besar seperti ini,” ujar Riyanto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberhasilan panen cepat ini didukung oleh pola pemupukan yang terencana. Untuk fase pertumbuhan (vegetatif), ia mengandalkan pupuk Grower dan Magnesium Sulfat. Sementara, untuk memicu pembuahan (generatif), ia beralih menggunakan MKP, KNO3, dan Boron.
Bermula dari Hobi di Media Sosial
Ketika ditanya dari mana ia belajar teknik budidaya anggur yang tergolong jarang di daerah tersebut, Riyanto menyebutkan perannya media sosial.
“Belajar dari grup di Facebook. Di grup itu banyak (informasi) tentang menanam anggur, jadi ilmunya didapat dari sana,” katanya.
Saat ini, menanam anggur masih merupakan hal yang langka di Kadasuli. “Di sini memang masih jarang sih, paling ada satu, dua, tiga orang saja,” tambahnya.
Manfaatkan Pekarangan Kosong
Riyanto berharap inovasinya ini dapat menginspirasi warga lain untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang kosong. Ia membuktikan bahwa anggur dapat ditanam di lahan yang sangat terbatas.
“Ini juga, apa, daripada pekarangan kosong, kan jadi bisa ditanam,” ucapnya.
Menurut Riyanto, menanam anggur tidak butuh lahan yang luas. Dengan sistem tralis yang memanfaatkan ruang vertikal, lahan seluas 3×2 meter saja sudah cukup untuk menampung setidaknya enam tanaman anggur.
“Paling sistemnya sistem tralis, kan ke atas itu bisa banyak,” pungkas Riyanto, menunjukkan bahwa budidaya anggur skala rumahan sangat mungkin dilakukan bahkan di area sempit
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Teguh
You cannot copy content of this page