Presiden Prabowo Instruksikan Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang Ilegal Dilakukan Transparan

BOGOR, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan kinerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediaman pribadi, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

​Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH menyampaikan laporan komprehensif mengenai perkembangan hasil temuan serta langkah-langkah penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Fokus utama penanganan meliputi penertiban aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) serta pengamanan alih fungsi lahan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

​Selain progres penertiban di lapangan, Satgas PKH turut melaporkan perkembangan penghitungan denda administratif bagi para pelanggar hukum. Rencananya, rincian hasil penertiban beserta pengumuman denda administratif tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik pada minggu kedua September 2026.

​Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar seluruh proses penegakan hukum dijalankan secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi. Kepala Negara secara khusus menekankan agar setiap rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

​Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan, menyelamatkan kekayaan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Red