Sambas, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani turut mendukung pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih melalui kegiatan pengibaran dan pembagian 1.000 Bendera Merah Putih di kawasan Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. (11/8/2026).
Kegiatan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat ini berlangsung aman, tertib, serta mendapat antusiasme tinggi dari warga.
Pembagian bendera menjadi simbol penguatan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Danpos Gabma Temajuk, Letda Arm Muhammad Yasser Nimitz, menyampaikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan kuatnya rasa kebangsaan di wilayah perbatasan. Ia juga menegaskan bahwa Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani terus menjaga keamanan melalui patroli perbatasan, pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta patroli terpadu bersama Tentara Diraja Malaysia (TDM).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mempererat semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Red
BENGKAYANG, DN-II Semangat nasionalisme masyarakat perbatasan kembali terlihat dalam kegiatan Kirab Bendera Merah Putih berukuran 17 x 8 meter yang digelar di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk pelajar, masyarakat adat, Forkopimcam, serta personel TNI dan Polri.
Kegiatan diawali dengan apel pagi di depan Kantor Desa Jagoi pada pukul 08.00 WIB. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat turut menyampaikan pesan kebangsaan kepada seluruh peserta. Selanjutnya, pada pukul 08.30 WIB, peserta melaksanakan kirab membawa Bendera Merah Putih raksasa dari Kantor Desa Jagoi menuju kawasan PLBN Jagoi Babang.
Setibanya di kawasan Helipad Jagoi Babang sekitar pukul 10.00 WIB, masyarakat bersama unsur TNI dan Polri memasang Bendera Merah Putih berukuran 17 x 8 meter pada tebing. Pengibaran tersebut berlangsung penuh semangat dan diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kecintaan masyarakat perbatasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan Kirab Bendera Merah Putih berlangsung aman, tertib, dan lancar. Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani terus mendorong kegiatan yang memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta sinergi antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Polres Brebes melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) menggelar kegiatan Sosialisasi Training of Trainers (TOT) Program Paham AI kepada pelajar tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMKN 1 Brebes, Selasa (11/8/2026).
Sebanyak 120 siswa SMKN 1 Brebes mengikuti kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara positif, bijak, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan wawasan mengenai perkembangan teknologi AI serta berbagai potensi pemanfaatannya, khususnya sebagai sarana pendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Kabag SDM Polres Brebes Kompol Muawan Subagio mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada generasi muda agar mampu memahami perkembangan teknologi sekaligus memanfaatkannya secara tepat.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana memanfaatkannya secara positif, bijak, serta bertanggung jawab. Kami ingin para siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami peluang dan risikonya,” ujar Kompol Muawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan AI yang semakin pesat harus diimbangi dengan kemampuan dan literasi digital yang baik, terutama di kalangan pelajar. AI dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mendukung pembelajaran apabila digunakan secara proporsional dan tetap mengedepankan etika.
“AI dapat menjadi sarana yang sangat membantu dalam proses belajar, menggali informasi, mengembangkan kreativitas maupun meningkatkan kompetensi. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan etika, kejujuran akademik, keamanan data pribadi, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.
Kompol Muawan menambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan para pelajar dapat menjadi generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya.
“Harapan kami, para siswa dapat menjadi generasi yang melek teknologi, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki karakter, etika dan tanggung jawab. Jangan sampai teknologi justru mengurangi kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, AI harus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat, saat memberikan keterangan pada Rabu (12/8/2026), mengatakan bahwa kegiatan edukasi mengenai AI bagi pelajar akan terus didorong agar dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
Menurutnya, edukasi tidak cukup dilakukan hanya dalam satu kegiatan, mengingat perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat dan terus mengalami perubahan.
“Kegiatan seperti ini akan kami dorong untuk dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya agar pemahaman dan literasi AI di kalangan pelajar tidak berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kemajuan teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelajar, khususnya dalam membangun kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, produktif, aman, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin para pelajar memiliki pemahaman yang utuh bahwa AI bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tujuan kegiatan dapat tercapai dan lahir generasi muda yang semakin adaptif, kreatif, serta memiliki literasi digital yang baik,” tambahnya.
Selain mendapatkan materi dan wawasan mengenai AI, para peserta juga mendapatkan Sertifikat Paham AI dari Senopati Academy sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polres Brebes berharap kegiatan edukasi dan literasi AI tersebut dapat menjadi langkah positif dalam membekali pelajar menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus mendorong pemanfaatan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Red/Hms
Bireuen, DN-II Seorang oknum wartawan yang diketahui menjabat sebagai Kepala Perwakilan (Kaperwil) salah satu media di Aceh menjadi sorotan setelah diduga meminta sejumlah uang kepada seorang karyawan perusahaan di Jalan Bireuen Takengon, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Senin (10/08/2026), oknum tersebut diduga meminta uang sebesar Rp800 ribu dengan alasan untuk keperluan perjalanan ke Lhokseumawe.
Namun pihak yang dimintai hanya mampu memberikan Rp500 ribu.
Sehari kemudian, oknum berinisial Bn tersebut kembali menghubungi pihak yang sama dan meminta tambahan dana sebesar Rp500 ribu.
Dalam percakapan yang beredar, oknum tersebut disebut sempat mengatakan, “Mana cukup Rp500 ribu yang dikasih kemarin,” sebelum akhirnya menurunkan nominal permintaannya menjadi Rp300 ribu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan permintaan uang secara berulang.
Dalam percakapan itu juga terdapat kalimat yang berbunyi, “Ini nanti naik berita kaget bosnya,” sehingga memunculkan pertanyaan mengenai dugaan adanya kaitan antara permintaan uang dengan aktivitas pemberitaan.
Praktik meminta uang kepada narasumber atau pihak tertentu dengan mengaitkan tugas jurnalistik dinilai bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.
Wartawan dalam menjalankan profesinya wajib menjaga independensi, profesionalisme, serta tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi persoalan tersebut, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, menegaskan bahwa profesi wartawan merupakan profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan harus dijalankan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
“Seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib bersikap independen, profesional, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.
Apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang kepada narasumber atau pihak tertentu dengan mengaitkan pemberitaan, maka tindakan tersebut patut diduga bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dan dapat mencederai kehormatan profesi pers,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
“Saya meminta pimpinan redaksi dan perusahaan pers agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin terhadap anggotanya.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka yang bertanggung jawab adalah oknum yang melakukan perbuatan tersebut, bukan profesi wartawan secara keseluruhan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya klarifikasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Marwah pers harus dijaga. Wartawan yang profesional akan bekerja berdasarkan fakta, konfirmasi, dan kepentingan publik, bukan berdasarkan imbalan atau tekanan terhadap pihak tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD SWI Kabupaten Bener Meriah, Adis Atim Rohmansah, menyatakan bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi oknum dan tidak mencerminkan profesi wartawan secara keseluruhan.
“Pers harus menjaga marwah profesi dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Jika ada oknum yang menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi.
Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sembari menunggu penjelasan dari yang bersangkutan maupun pihak media tempatnya bernaung.
(Red)
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyambut kedatangan 65 pelajar dari berbagai wilayah pedalaman dan pegunungan Papua di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Para pelajar tersebut tiba setelah menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura untuk melanjutkan pendidikan di Tangerang.
Atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ribka menyampaikan selamat datang kepada para pelajar. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Papua tersebut.
Ribka mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan program pendidikan yang dijalankan Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) sejak 2023. Melalui program tersebut, para siswa mendapat pendampingan sejak jenjang SMP, termasuk fasilitas asrama, hingga akses untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Jadi begitu direkrut dari SMP sampai dengan difasilitasi asrama dan semuanya, kemudian juga difasilitasi sampai ke perguruan tinggi. Ini pekerjaan yang luar biasa,” lanjutnya.
Menurut Ribka, upaya membawa anak-anak dari wilayah pedalaman dan pegunungan Papua untuk memperoleh pendidikan lanjutan bukanlah pekerjaan mudah. Kondisi geografis dan berbagai keterbatasan yang dihadapi membuat upaya membuka akses pendidikan bagi mereka membutuhkan kerja keras dan dukungan banyak pihak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya hanya bisa ucapkan terima kasih atas nama seluruh masyarakat di Papua. Saya tadi katakan bahwa ini tidak gampang, satu pekerjaan menembus batas,” tuturnya.
Ribka pun berpesan agar para pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh. Ia juga meminta mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru selama menjalani pendidikan di Tangerang.
“Ibu harap kalian belajar baik-baik di sini. Semua kebiasaan yang di sana kasih tinggal,” pesan Ribka.
Sebanyak 65 siswa kelas 7 hingga kelas 10 tersebut berasal dari sejumlah wilayah, antara lain Nalca, Korupun, Danowage, Daboto, Mokndoma, Waisai, Sentani, dan Tarup. Dalam perjalanan tersebut, mereka didampingi 32 orang yang terdiri atas rohaniawan, guru, dokter, perawat, dan tenaga medis.
Melalui program YPHP, para siswa memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SLH Gunung Moria, Tangerang, setelah menyelesaikan pendidikan dasar di daerah asal. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan lanjutan, tetapi juga membuka kesempatan bagi para siswa untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Red
SOLO, DN-II Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo bersama kepala daerah di bawah Kantor Regional 4 Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, Tegal, Purwokerto, dan Solo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor keuangan melalui Kajian Implementasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai Strategi Penguatan Permodalan dan Tata Kelola BPR Milik Pemerintah Daera-h yang diselenggarakan di Kantor OJK Solo, Jl. Slamet Riyadi Solo, Selasa (11/8/2026).
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono hadir didampingi Direktur Umum dan Operasional PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda), Tanto dan Kepala OJK Tegal, Kurnia Tri Puspita.
FGD yang diikuti para kepala daerah selaku pemegang saham BPR dan BPRS milik pemerintah daerah tersebut menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai strategi penguatan& industri perbankan daerah agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa penguatan permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi dan daya saing BPR maupun BPRS milik pemerintah daerah.
“Penguatan permodalan bukan hanya untuk memenuhi ketentuan OJK, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bank dalam berinvestasi, memperkuat tata kelola, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Hidayat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, semakin kuat permodalan yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan bank dalam melakukan transformasi usaha dan memperluas layanan kepada masyarakat.
“Semakin kuat permodalan, maka semakin kuat pula kemampuan BPR dan BPRS untuk tumbuh, bertransformasi, dan bersaing di industri jasa keuangan,” lanjutnya.
Hidayat menjelaskan, OJK mendorong BPR dan BPRS milik pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah strategis melalui empat fokus utama, yakni penguatan permodalan, sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan bisnis, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan manajemen risiko.
“Transformasi industri BPR harus dilakukan melalui penguatan permodalan, sinergi dan kolaborasi bisnis, penerapan tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyoroti pentingnya kemampuan BPR dalam memahami kapasitas dan potensi yang dimiliki agar mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.
“BPR harus mengerti kapasitasnya. Generation gap menjadi isu penting karena market demand terus berubah seiring bonus demografi yang kita miliki saat ini,” kata Respati.
Menurutnya, BPR juga perlu mulai mengarahkan strategi bisnis dan pembiayaan pada sektor-sektor usaha baru yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.
“Market lending harus mulai menyasar industri-industri baru yang potensial sehingga BPR dapat tumbuh dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Direktur Umum dan Operasional PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda), Tanto, mengatakan bahwa implementasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi salah satu strategi yang perlu dikaji secara matang dalam rangka memperkuat permodalan dan tata kelola BPR milik pemerintah daerah.
“Implementasi KUB sebagai upaya penguatan permodalan dan tata kelola BPR milik pemerintah daerah akan terus didiskusikan bersama para pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mekanisme maupun pemberlakuannya,” ujar Tanto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, BPR Bank Bahari akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami akan membangun kerja sama yang lebih erat dengan pelaku UMKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Diskoperindag untuk mendorong pengembangan usaha masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah,” pungkasnya.(* S. Bimantoro )
MOJOKERTO, DN-II Proyek strategis pembangunan pipa transmisi baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres senilai hampir Rp10 miliar yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Timur, terindikasi mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dugaan itu mencuat setelah sejumlah pekerja di lapangan kedapatan tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara layak dan memadai.
Pekerjaan fisik ini berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak nomor 000.3/116008/105.4/2026 tertanggal 6 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan selama 175 hari kalender.
Bertindak sebagai pelaksana proyek adalah CV Nurdin Bersaudara, sementara pengawasan teknis dipercayakan kepada PT Konindo Panorama Konsultan. Kendati struktur pengawasan telah tertuang resmi dalam dokumen kontrak, implementasi di lapangan justru memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan dasar perlindungan tenaga kerja.
Minimnya pengawasan ketat serta kurangnya internalisasi K3 ditengarai menjadi pemicu utama diabaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini dinilai tidak hanya membahayakan keselamatan para pekerja, tetapi juga berisiko bagi keselamatan masyarakat di sekitar area proyek.
”Pengawasan memang ada di tangan PT Konindo Panorama Konsultan, tetapi fakta di lapangan justru tampak berbeda. Kepatuhan K3 dari para pekerja CV Nurdin Bersaudara masih jauh dari kata aman. Penyedia jasa diduga belum optimal menjamin pekerjanya untuk taat menggunakan APD dan mematuhi SOP K3,” ungkap seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (9/8/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kelalaian dalam penerapan aturan APD seperti helm pelindung, rompi keselamatan, hingga sepatu khusus kerja—pada proyek bernilai Rp9.929.789.218 ini memicu pertanyaan tajam dari publik terkait profesionalisme kontraktor pelaksana.
”Ini menimbulkan keraguan atas kompetensi perusahaan tersebut. Kami mempertanyakan kredibilitas CV Nurdin Bersaudara dalam menangani proyek miliaran rupiah. Dengan dana publik sebesar itu, standar keselamatan kerja seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Sorotan untuk Pengguna Anggaran
Selain menyoroti kontraktor dan konsultan pengawas, narasumber tersebut turut mengkritik lemahnya peranan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur yang dinilai kurang proaktif melakukan pengawasan langsung ke lokasi proyek.
”Jangan hanya duduk nyaman di balik meja. Turun, cek lokasi, dan berikan teguran tegas terhadap segala pelanggaran. Fungsi konsultan pengawas harus dimaksimalkan, bukan sekadar stempel belaka. Jika berani memegang APBD, maka harus berani pula turun ke lapangan,” tandasnya.
Tanggapan Kontraktor Pelaksana
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan pelaksana proyek dari CV Nurdin Bersaudara, Azis Fachrudin, memberikan klarifikasi dan menyampaikan komitmen perbaikan.
”Terima kasih atas teguran dan perhatiannya. Pada dasarnya semua pekerja wajib menggunakan APD. Kendala di lapangan sering kali muncul karena faktor kebiasaan pekerja yang merasa kurang nyaman, menganggap APD membatasi gerak, merasa sudah berpengalaman sehingga mengabaikan bahaya, serta kurangnya kesadaran,” jelas Azis, Minggu (9/8/2026).
Sebagai langkah korektif, pihak pelaksana berjanji akan memperketat kedisiplinan di lingkungan kerja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Solusi yang kami lakukan di antaranya adalah memberikan sanksi atau tindakan disiplin yang jelas bagi pelanggar, serta rutin menggelar safety talk setiap pagi guna mengingatkan pentingnya APD. Kami akan segera memperbaiki keteledoran tim kami,” imbuhnya.
Komitmen Pemberitaan Berimbang
Kasus ini menjadi catatan penting bahwa keselamatan kerja merupakan aspek mutlak yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pelaksanaan infrastruktur publik. APD adalah perlengkapan wajib untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja yang bersumber dari dana pajak masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi secara terpisah dari pihak DPRKPCK Provinsi Jawa Timur dan PT Konindo Panorama Konsultan selaku konsultan pengawas. Redaksi akan terus memantau perkembangan di lapangan secara objektif, transparan, serta tetap mengedepankan prinsip hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Tim Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes). Saat ini, ia tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.
“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran. Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.
“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” jelas Mendagri.
Mendagri menegaskan, dalam surat edaran tersebut juga akan dimuat aturan agar kematian warga di tingkat desa segera dilaporkan oleh kepala desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain memudahkan penerbitan akta kematian, pelaporan dari tingkat desa juga membantu Dukcapil dalam mendata kematian sehingga dinamika data kependudukan dapat tercatat. Dengan begitu, Mendagri berharap masyarakat tak perlu repot-repot mengurus secara mandiri ke kantor Dukcapil. Akta kematian dapat langsung diterbitkan setelah kematian warga dilaporkan.
“Saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan adalah kepala desa,” tutupnya.
Sebagai informasi, Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah pejabat lainnya di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Melalui layanan ini, data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah karena terus diperbarui berdasarkan peristiwa kependudukan yang terjadi di daerah.
“Kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat dan mereka terhubung dengan server Dukcapil. Jadi ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru dan selanjutnya. Itu bergerak setiap menit,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya, kata Mendagri, dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
“Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos, Rp600.000 tunai PKH, beras 10 kg, itu kalau itu terkonek semua, ketahuan,” katanya.
Pengalaman dalam mengintegrasikan data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan. Mendagri menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orang tua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, dapat dipangkas. Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
“Langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, digitalisasi tersebut tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta pejabat terkait lainnya. Red
Brebes, DN-II Semangat kemerdekaan semakin terasa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selasa (11/08/2026).
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat bersatu dan berjuang bersama menjadi energi bagi TNI dan masyarakat untuk terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan manfaat besar bagi warga.
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Desa Kedungoleng, Sertu Maryono, hadir langsung di lokasi untuk mendampingi dan membantu masyarakat. Kehadiran Babinsa menjadi wujud nyata pengabdian TNI AD kepada rakyat sekaligus implementasi tugas pembinaan teritorial dalam mendukung pembangunan di wilayah binaan.
Bersama masyarakat, Sertu Maryono ikut bergotong royong dalam berbagai tahapan pekerjaan pembangunan jembatan. Dengan penuh semangat dan kebersamaan, warga saling membantu menyiapkan material serta melaksanakan pekerjaan sesuai tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi gambaran nyata nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu bangsa. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membangun lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sertu Maryono menyampaikan bahwa momentum kemerdekaan hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan bekerja sama dalam membangun desa.
“Dengan semangat kemerdekaan, mari kita bersatu dan berjuang bersama. Pembangunan ini merupakan kepentingan masyarakat, sehingga semakin banyak yang terlibat dan bergotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan manfaatnya dapat segera dirasakan bersama,” ujar Sertu Maryono.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Beton Garuda bukan hanya menyangkut pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan, kepedulian, dan hubungan antara TNI dengan masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga juga diharapkan dapat memberikan motivasi agar masyarakat tetap bersemangat dalam menyelesaikan setiap tahapan pembangunan.
Jembatan Beton Garuda memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Kedungoleng. Setelah selesai dibangun, jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mempermudah akses dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Akses transportasi yang lebih baik juga akan mendukung kegiatan ekonomi, khususnya mobilitas dan distribusi hasil pertanian masyarakat.
Selain itu, keberadaan jembatan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan konektivitas wilayah yang semakin baik, peluang pengembangan potensi desa juga akan semakin terbuka.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan yang mengakar di tengah kehidupan warga. Masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dan waktu demi mewujudkan jembatan yang menjadi kebutuhan bersama.
Sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pembangunan. Komunikasi serta koordinasi yang baik terus dilakukan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
Bagi TNI, keterlibatan dalam pembangunan desa merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Babinsa sebagai aparat kewilayahan dituntut untuk selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat menghadapi berbagai kesulitan di wilayah binaannya.
Kodim 0713/Brebes melalui para Babinsa terus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semangat pengabdian tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan dalam mengisi kemerdekaan, yaitu bekerja bersama, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kemerdekaan, persatuan, dan perjuangan bersama, pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Kedungoleng diharapkan dapat terus berjalan hingga selesai dan segera dimanfaatkan masyarakat. Jembatan tersebut nantinya tidak hanya menjadi penghubung secara fisik, tetapi juga menjadi simbol kuatnya gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun negeri.
Semangat perjuangan yang ditunjukkan Babinsa dan masyarakat Desa Kedungoleng menjadi bukti bahwa kemerdekaan dapat diisi dengan karya nyata. Dari desa, melalui kebersamaan, pembangunan terus bergerak untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih mudah, maju, dan sejahtera. Red
You cannot copy content of this page