LANNY JAYA, DN-II Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah penugasan, personel TNI dari Satgas Yonif 511/DY menggelar aksi sosial bertajuk “TNI Berbagi Berkat” di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Papua Pegunungan, pada Sabtu (20/06/2026).
Kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Satgas Yonif 511/DY ini menyasar keluarga prasejahtera serta masyarakat lanjut usia (lansia) di daerah tersebut. Paket sembako yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, serta sejumlah bantuan nutrisi tambahan guna membantu pemenuhan kebutuhan dapur warga sehari-hari.
Danpos Malagai, Kapten Inf Sena Nurjabbar S.Tr (Han), menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk senantiasa hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat.
“Kehadiran kami di tanah Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Papua. Aksi ‘Berbagi Berkat’ ini adalah wujud nyata kasih dan kepedulian kami. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi sekaligus membawa kebahagiaan bagi warga,” ujar Kapten Inf Sena Nurjabbar dalam keterangannya.
Proses pendistribusian bantuan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui metode door to door atau mendatangi rumah warga secara langsung. Selain memberikan bantuan, para prajurit menyempatkan diri untuk berinteraksi lebih dekat, guna mendengarkan aspirasi serta kondisi terkini masyarakat di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi simpatik ini pun mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Salah satu warga Kampung Numbukawi, Mama Cakra, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh personel Pos Malagai.
Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511/DY berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, menciptakan suasana yang harmonis, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Red
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan aset negara guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/06/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap penguatan aset nasional. Fokus utama kebijakan ini adalah mempercepat transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong sektor-sektor ekonomi baru sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional.
Optimalisasi Sektor Ekonomi Baru
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif ekonomi baru. Strategi yang diusung adalah integrasi pariwisata dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional (MICE). Langkah ini dinilai efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak kunjungan wisatawan, serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akselerasi Konsolidasi BUMN
Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden memberikan arahan khusus mengenai keberlanjutan proses konsolidasi dan transformasi BUMN. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya merampingkan struktur perusahaan pelat merah agar lebih lincah dan berdaya saing.
Data menunjukkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, pemerintah telah berhasil mengonsolidasikan sebanyak 258 entitas. Langkah perampingan ini diharapkan mampu membawa dampak signifikan, di antaranya:
Peningkatan Efisiensi: Menghilangkan tumpang tindih operasional antar-entitas.
Penguatan Tata Kelola: Menciptakan manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pengurangan Beban Negara: Menekan biaya operasional (cost of doing business) yang selama ini menjadi tanggungan negara.
Pemerintah optimistis bahwa transformasi yang dilakukan secara bertahap ini akan memperkokoh fondasi ekonomi nasional, sekaligus memastikan bahwa aset-aset negara dapat dikelola secara profesional demi kemakmuran rakyat yang lebih merata.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
BREBES, DN-II Suasana haru dan khidmat menyelimuti kawasan Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada Senin (22/6/2026). Ratusan warga, pelaku UMKM, hingga penggiat lingkungan berkumpul dalam kegiatan Istighosah bertajuk “Mengetuk Pintu Langit, Membuka Pintu Gerbang”.
Kegiatan ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan bentuk ikhtiar spiritual sekaligus pernyataan sikap tegas masyarakat atas penutupan akses pintu gerbang wisata Waduk Malahayu yang dinilai mematikan roda ekonomi lokal.
Menyuarakan Keresahan Ekonomi
Dalam forum curah pendapat, perwakilan Masjaka Babakan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Geger Halang memaparkan dampak nyata penutupan akses tersebut. Para pelaku UMKM mengeluhkan anjloknya pendapatan secara drastis sejak gerbang wisata tidak dapat diakses publik.
“Penutupan akses ini mematikan ekonomi kreatif dan perdagangan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan,” ungkap salah satu perwakilan pelaku UMKM di lokasi kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinyal Positif dari Pemerintah
Kepala Desa Malahayu, Djunaedi, dalam sambutannya memberikan kabar yang cukup melegakan bagi warga. Ia menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak berwenang terkait tuntutan pembukaan kembali akses tersebut.
“Alhamdulillah, tadi saya sudah berkomunikasi langsung dengan Bapak Kepala Balai. Beliau menyampaikan bahwa insya Allah, apa yang kita upayakan hari ini akan membuahkan hasil; gerbang akses wisata akan segera dibuka,” ujar Djunaedi yang disambut sorak sorai dan rasa syukur para hadirin.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes, pihak Provinsi yang hadir, serta rekan-rekan penggerak seperti Mas Caka yang telah mengawal proses advokasi ini.
Desakan Kepada Pemerintah Pusat
Meski telah mendapat sinyal positif, masyarakat tetap menegaskan posisi mereka. Ketua Pokdarwis Geger Halang, Suroto, menyatakan bahwa penutupan akses wisata selama ini bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Prinsip pariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat serta memelihara kelestarian alam. Penutupan akses justru mencederai semangat otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegas Suroto.
Sebagai langkah konkret, Pokdarwis Geger Halang bersama Masjaka Babakan, KPS Kabupaten Brebes, Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup BUMI SANG RATU, dan Pemerintah Desa Malahayu melayangkan permohonan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami memohon Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) untuk segera membuka kembali pintu gerbang akses masuk objek wisata Waduk Malahayu demi keberlangsungan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan,” pungkas Djunaedi.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama, berharap kebijakan yang diambil nantinya memberikan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem kawasan Waduk Malahayu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red) Casroni
Lokasi: Waduk Malahayu, Brebes
Tanggal: 22 Juni 2026
Kota Tegal, DN-II Warga RW 5 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, mengharapkan adanya keringanan skema pembayaran bagi warga yang ingin melakukan pemasangan sambungan baru air bersih dari PDAM Tirta Bahari Kota Tegal. (21/6/2926).
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PKK RW 5 Kelurahan Slerok, Ika Irmawati, di sela-sela kegiatan rapat rutin PKK di aula gedung serbaguna, Minggu (21/06/2026).
Ika menjelaskan bahwa saat ini biaya pemasangan sambungan baru mencapai Rp 2,5 juta per Kartu Keluarga (KK). Nominal tersebut dirasa cukup memberatkan warga karena mengharuskan uang muka (DP) sebesar Rp 1,5 juta, sementara sisa Rp 1 juta dicicil sebanyak 10 kali.
”Kami menginginkan adanya keringanan bagi warga. Kami mengusulkan agar uang muka bisa diturunkan menjadi Rp 500.000, dan sisanya dicicil Rp 200.000 sebanyak 10 kali,” ungkap Ika kepada awak media.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasi Humas PDAM Kota Tegal, Didik, yang hadir dalam acara sosialisasi sambungan pipa jaringan dan sambungan baru tersebut, memberikan penjelasannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Didik mengakui bahwa kebijakan pemasangan sambungan PDAM Tirta Bahari Kota Tegal untuk tahun 2026 ini memang diprioritaskan dengan sistem pembayaran tunai (cash). Namun, ia memastikan bahwa aspirasi warga RW 5 Kelurahan Slerok akan segera ditindaklanjuti.
”Usulan dari warga RW 5 Kelurahan Slerok ini akan saya sampaikan kepada atasan dan pihak manajemen agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut,” ujar Didik.
Selain membahas biaya pemasangan, dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan rincian biaya abonemen bulanan untuk penggunaan air sebesar 10 meter kubik. Rinciannya meliputi biaya pemakaian sebesar Rp 45.000, biaya perawatan Rp 8.000, dan biaya sampah Rp 3.000, sehingga total tagihan bulanan warga adalah sebesar Rp 56.000.
Reporter: Teguh
Purwokerto, DN-II Sorak sorai, tepuk tangan, dan gelak tawa pecinta sepak bola menggema di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 071/Wijayakusuma saat puluhan anggota dan masyarakat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026. Minggu (21/6/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan Makorem tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antara prajurit TNI, keluarga besar Korem, dan masyarakat.
Sejak beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, peserta mulai memadati lokasi nobar. Berbagai kalangan hadir, mulai dari prajurit, PNS, anggota Persit Kartika Chandra Kirana, hingga masyarakat umum yang memiliki kecintaan yang sama terhadap olahraga sepak bola.
Mereka duduk berdampingan tanpa sekat, menikmati suasana hangat yang penuh keakraban.
Layar monitor besar yang menayangkan pertandingan menjadi pusat perhatian. Namun di balik itu, tersimpan makna yang lebih besar. Nobar tersebut menjadi simbol bahwa olahraga mampu menyatukan berbagai latar belakang dalam satu semangat yang sama.
Nobar yang diselenggarakan ini, merupakan salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi sosial sekaligus membangun kedekatan emosional antara TNI dan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sepak bola adalah bahasa universal yang dipahami semua kalangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan suasana yang hangat, membangun kebersamaan, serta mempererat silaturahmi antara prajurit dan masyarakat. Semangat sportivitas yang ditunjukkan para atlet dunia diharapkan dapat menginspirasi kita semua dalam kehidupan sehari-hari.
Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan sederhana seperti nobar memiliki nilai strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah beragam perbedaan yang ada, masyarakat dapat berkumpul dalam suasana yang positif dan penuh kegembiraan.
Suasana semakin semarak saat pertandingan memasuki momen-momen penting. Sorakan spontan terdengar ketika peluang emas tercipta, sementara tepuk tangan riuh mengiringi setiap aksi menarik yang tersaji di lapangan. Tidak sedikit mereka terlihat larut dalam euforia pertandingan, saling berdiskusi dan berbagi prediksi skor dengan penuh antusias.
Bagi sebagian peserta, kegiatan tersebut bukan hanya tentang sepak bola. Ada nilai kebersamaan yang dirasakan ketika dapat berkumpul dan berinteraksi dengan sesama warga maupun prajurit TNI dalam suasana yang santai dan bersahabat.
Salah seorang warga yang hadir mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar yang diselenggarakan Makorem 071/Wijayakusuma. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu menghadirkan kedekatan yang lebih nyata antara TNI dan masyarakat.
“Kami merasa sangat diterima. Suasananya hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Kegiatan seperti ini membuat kami semakin dekat dengan TNI karena bisa berinteraksi langsung dalam suasana yang santai,” tuturnya.
Kegiatan nobar Piala Dunia 2026 juga menjadi bagian dari upaya Korem 071/Wijayakusuma dalam memperkuat komunikasi sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, Korem terus berkomitmen membangun hubungan yang harmonis, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.
Di tengah perkembangan teknologi yang membuat interaksi sosial semakin banyak dilakukan secara virtual, kegiatan seperti nobar menjadi momen berharga yang mempertemukan masyarakat secara langsung. Dari layar pertandingan yang ditonton bersama, lahir percakapan, canda, dan rasa kebersamaan yang memperkuat ikatan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
Menjelang berakhirnya pertandingan, semangat para peserta tetap terjaga. Meski mendukung tim yang berbeda-beda, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh sportivitas. Nilai-nilai inilah yang menjadi pesan utama dari kegiatan tersebut, bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang dapat menyatukan.
Melalui kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini, Korem 071/Wijayakusuma berharap semangat persatuan, kerja sama, dan sportivitas yang ditampilkan para atlet dunia dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, memperkuat persaudaraan, serta bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sepak bola menyatukan jutaan manusia di seluruh dunia. Di Makorem 071/Wijayakusuma, semangat itu hadir dalam bentuk kebersamaan, persaudaraan, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Red
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.
Menurut Mendagri, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambung Mendagri.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Red
Makassar, DN-II Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional dan berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. (20/6/2026).
Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WITA tersebut diikuti oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS.
Menurut mereka, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus Jenderal Lapangan aksi, Hariandi, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan bagi rakyat di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menjawab kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, menyoroti tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami menyoroti tata kelola dan kinerja BGN yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi yang memadai dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat.
Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, apabila dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BGN merupakan langkah yang wajar dan perlu dilakukan.
“Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar setiap lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, apabila terdapat persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap kepemimpinan lembaga tersebut merupakan langkah yang wajar dan harus dilakukan,” tegasnya.
Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif, dalam orasinya menekankan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas.
“Kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk Program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan membangun fondasi ekonomi yang mandiri serta berdaulat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, menyoroti kondisi pendidikan nasional yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat.
Ia menilai ironis apabila anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program-program di luar sektor pendidikan.
“Di berbagai daerah masih terdapat banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional dan tidak tergerus oleh kepentingan di luar sektor pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua IMM Makassar Timur, Raihan Renanda H., menegaskan pentingnya restorasi menyeluruh terhadap aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Menurutnya, reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama.
“Sudah saatnya dilakukan restorasi menyeluruh terhadap aparat negara agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius.
Ia menyebut tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, serta sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya sebagai masalah yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Hingga hari ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja dan menjamin masa depan generasi muda Indonesia,” kata dia.
Melalui aksi tersebut, Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menyampaikan sejumlah catatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar seremonial maupun momentum sesaat, melainkan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal berbagai persoalan rakyat.
“Kami menegaskan bahwa aksi ini bukanlah seremonial dan momentum semata. Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar untuk terus menyuarakan berbagai isu yang kami bawa dan mengawal kepentingan rakyat,” tegas perwakilan Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat. (Red)***
Jakarta, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Polisi Suyudi Ario Seto, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu dini hari. (20/6/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi strategis lintas lembaga dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkotika yang kian kompleks. Dalam diskusi tersebut, Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan dinamika peredaran gelap narkotika yang kini menggunakan modus operandi semakin canggih, terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan perhatian khusus terhadap laporan capaian BNN, yang mencakup keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika serta penyitaan barang bukti dalam jumlah signifikan sebelum sempat beredar di tengah masyarakat.
Fokus pada Edukasi dan Pencegahan
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyoroti isu krusial terkait tren baru dalam penyalahgunaan zat berbahaya. Kepala BNN menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan rokok elektronik (vape) sebagai media konsumsi narkoba.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penting bagi kita untuk meningkatkan edukasi publik, terutama bagi generasi muda, agar lebih memahami risiko penyalahgunaan zat berbahaya yang dikemas dalam produk modern,” ujar pihak BNN.
Penguatan Sinergi Nasional
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas instansi guna memutus rantai peredaran gelap narkotika dari hulu ke hilir. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum, tetapi juga menitikberatkan pada tindakan preventif melalui edukasi berkelanjutan.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, serta mewujudkan visi Indonesia yang bersih dari narkoba (Indonesia Bersinar).
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Dr. Muhammad Taufiq, DEA., beserta jajaran Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) dan Pijar Foundation di Ruang Tamu Wamenhan Jakarta. Jum’at (19/6/2026)
Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI memaparkan transformasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang telah dilakukan melalui kolaborasi dengan Pijar Foundation.
Melalui platform pembelajaran digital, ASN memperoleh akses terhadap berbagai materi terkait future skills, transformasi digital, kepemimpinan, hingga pemanfaatan AI. Inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas ASN agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan global yang terus berkembang.
Menanggapi hal tersebut, Wamenhan RI menyampaikan apresiasi dan menyambut positif terjalinnya sinergi dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi dan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD), diharapkan lahir calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter, adaptif, inovatif, serta mampu berkompetisi dan berkontribusi secara optimal di kancah global.
Menurut Wamenhan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM Indonesia yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara (Best Hearts & Best Minds). Red
BEKASI, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia akan menggelar Konsolidasi Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting pada Minggu, 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan polisi terkait dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap organisasi profesi jurnalistik IWO Indonesia serta laporan pengaduan mengenai dugaan alih fungsi lahan sawah produktif di Kabupaten Bekasi. (20/6/2026).
Ketua Umum IWO Indonesia, NR. Icang Rahardian, SH., MH, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan organisasi merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan penegakan hukum, menjaga marwah profesi jurnalistik, serta mengawal kepentingan masyarakat yang terdampak oleh dugaan pelanggaran hukum.
“IWO Indonesia adalah organisasi profesi yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Kami tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pelecehan, penghinaan, maupun upaya yang merendahkan martabat organisasi dan profesi wartawan. Seluruh proses yang kami tempuh dilakukan melalui jalur hukum dan konstitusional,” tegas Icang Rahardian.
Menurutnya, konsolidasi nasional dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh pengurus dan anggota IWO Indonesia dari berbagai daerah dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan anggota IWO Indonesia untuk mengikuti konsolidasi nasional sebagai bentuk kesiapan organisasi dalam mengawal laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kami berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain persoalan dugaan pelecehan terhadap organisasi profesi wartawan, IWO Indonesia juga menaruh perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan alih fungsi lahan sawah produktif yang dinilai dapat berdampak terhadap ketahanan pangan dan tata ruang wilayah.
“Kami mendukung pembangunan yang sesuai aturan, namun setiap kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan harus dievaluasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
DPP IWO Indonesia juga mengajak seluruh anggota untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan sikap profesional dalam menyampaikan aspirasi.
“Aksi yang akan dilakukan merupakan aksi damai yang bertujuan menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat. Kami mengimbau seluruh peserta untuk tetap mematuhi ketentuan hukum dan menjaga ketertiban umum,” pungkas Ketua Umum IWO Indonesia.
Konsolidasi Nasional akan menjadi forum koordinasi untuk menentukan langkah-langkah organisasi ke depan, termasuk pengawalan terhadap laporan yang telah diajukan kepada aparat penegak hukum. Tim Red
You cannot copy content of this page