SINTANG, DN-II Nasionaldetik.com – Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat kini menjadi sorotan tajam. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar diduga kuat sengaja membiarkan sejumlah proyek mangkrak dan fiktif demi memuluskan pencairan anggaran baru setiap tahunnya. Praktik ini dituding sebagai pola korupsi sistematis yang merugikan hak masyarakat di beranda terdepan NKRI. (6/1/2026).
Dugaan penyelewengan ini memicu reaksi keras dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GPN 08 dan masyarakat terdampak. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap manajemen perencanaan anggaran PLN Kalbar.
Modus Proyek Fiktif dan Infrastruktur “Setengah Hati”
Dugaan korupsi ini mencuat melalui temuan di lapangan terkait proyek yang diduga fiktif di Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Bugau, serta proyek mangkrak di Desa Sungai Kelik. Ketiga wilayah ini berada di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.
PLN dituding lebih memprioritaskan pengajuan anggaran baru daripada menuntaskan kewajiban proyek tahun anggaran 2023. Pola yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan—seperti pemasangan tiang tanpa kabel, atau kabel yang terpasang namun tidak dialiri arus listrik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alasan Teknis yang Dinilai Tidak Logis
Wakil Ketua Ormas GPN 08 DPC Sintang, Arbudin Jauharie, menegaskan bahwa PLN tidak boleh berlindung di balik alasan teknis yang tidak masuk akal untuk menghindari kewajiban menyalakan listrik ke rumah warga.
“Ini bukan sekadar masalah teknis mesin, ini adalah indikasi kejahatan anggaran. Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru terus dikucurkan? Kami menduga perencanaan ini sengaja dibuat ‘cacat’ agar menjadi lahan basah korupsi,” tegas Arbudin.
Ia menambahkan, alasan keterbatasan kapasitas mesin tidak logis karena secara teknis terdapat solusi yang lebih efisien, yakni penarikan jaringan sepanjang 6 kilometer ke Balai Karangan. Namun, solusi ini diduga sengaja diabaikan demi mempertahankan proyek yang berbiaya tinggi.
Kerugian Masyarakat: Lahan Sawit Tergusur, Listrik Tak Kunjung Nyala
Masyarakat di perbatasan kini menanggung kerugian ganda. Selain masih hidup dalam kegelapan, lahan sawit produktif milik warga telah dibersihkan (land clearing) untuk jalur kabel yang nyatanya hingga kini tidak berfungsi.
Negara ditaksir telah menggelontorkan miliaran rupiah, namun hasilnya hanya deretan tiang besi yang menjadi “monumen kegagalan” PLN di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Tuntutan Penegakan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN Kalbar belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Bungkamnya pihak PLN semakin memperkuat desakan publik untuk langkah hukum lebih lanjut.
Berdasarkan temuan tersebut, DPD GPN 08 Kalimantan Barat menyatakan tuntutan tegas:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan perencanaan PLN Kalbar.
BPK melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap alokasi dana Lisdes di Kabupaten Sintang tahun 2023-2026.
Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN Kalbar yang dinilai gagal mengelola proyek strategis nasional.
Laporan: Tim Redaksi Nasionaldetik / Prima
BREBES, DN-II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes sukses mencatatkan capaian gemilang dalam pengumpulan dana masyarakat sepanjang tahun 2025. Hingga tutup buku, total donasi yang terkumpul menyentuh angka Rp1,83 miliar, melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp1,7 miliar.
Ketua PMI Kabupaten Brebes, dr. Sri Gunadi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh masyarakat Brebes. Menurutnya, pencapaian ini merupakan cerminan tingginya rasa kemanusiaan dan kepercayaan publik terhadap PMI.
“Alhamdulillah, perolehan dana tahun 2025 melampaui target. Ini adalah capaian luar biasa. Kami melihat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan donasi melalui PMI semakin kuat,” ujar dr. Sri Gunadi saat memberikan keterangan pers, Selasa (6/1/2026).
Alokasi Dana: Dari Kemanusiaan hingga Kesiagaan Bencana
dr. Sri Gunadi menjelaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dikelola sesuai amanat UU dan Peraturan Pemerintah. Dana tersebut diprioritaskan untuk tiga pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penanggulangan Bencana: Respons cepat saat terjadi musibah.
Kemanusiaan & Kesehatan: Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Bantuan Sosial: Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, sebagian dana dialokasikan untuk operasional posko dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) relawan agar pelayanan di lapangan semakin profesional.
Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem
Merespons cuaca ekstrem yang melanda wilayah Brebes belakangan ini, PMI telah menyiagakan personel penuh. Fokus utama adalah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
“Posko kami siaga 24 jam setiap hari. Relawan siap bergerak kapan pun ada laporan masuk. Kami berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap potensi bencana akibat cuaca buruk,” tegasnya.
Prinsip “Focus on People”
Terkait arah kebijakan tahun 2026, PMI Brebes tetap konsisten menitikberatkan bantuan pada keselamatan jiwa manusia (jiwa/raga), alih-alih pembangunan fisik.
“Fokus kami adalah manusianya. Jika ada rumah roboh atau kebakaran, prioritas utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar, keselamatan, dan kesehatan korban terpenuhi. Untuk ranah pembangunan fisik atau material secara luas, saat ini belum menjadi prioritas utama kami,” pungkas dr. Sri Gunadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
MUARA ENIM, DN-II Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencatatkan saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp340.857.527.599,49 per 31 Desember 2024. Namun, di balik angka tersebut, terdapat catatan krusial mengenai transparansi pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD SPME).
Latar Belakang dan Temuan BPK
Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Nomor: 40.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023), terungkap bahwa PD SPME tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023. BPK merekomendasikan Bupati Muara Enim untuk segera melakukan pembenahan manajemen sistem keuangan dan pelaporan pada perusahaan tersebut.
Menindaklanjuti hal ini, rencana aksi yang disepakati mencakup dua poin utama:
Penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal Pemkab pada PD SPME.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyampaian Laporan Keuangan 2023 atau pengajuan usulan pailit ke Kemenkumham, bergantung pada hasil kajian tersebut.
Kendala dalam Tindak Lanjut
Hingga semester II tahun 2024, rekomendasi tersebut tercatat belum tuntas dilaksanakan. Pemkab Muara Enim menghadapi sejumlah kendala teknis dan hukum, di antaranya:
Akses Data Terbatas: Terhambatnya dokumen pendukung akibat direktur utama definitif sedang menjalani proses hukum.
Keterbatasan SDM: Kurangnya tenaga ahli yang kompeten untuk melakukan kajian mendalam mengenai keberlangsungan (going concern) perusahaan.
Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan langkah koordinasi, termasuk bersurat kepada BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2024 terkait permohonan audit keuangan, serta meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada Januari 2025.
Langkah Strategis Pemulihan Manajemen
Sebagai upaya menjaga eksistensi dan tata kelola perusahaan, Pemkab Muara Enim telah mengambil langkah-langkah strategis sepanjang tahun 2024 dan awal 2025, yaitu:
Pengangkatan Plt. Dewan Pengawas untuk memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.
Pembentukan Panitia Seleksi Direksi melalui Keputusan Bupati Nomor 145/KPTS/V/2025 sebagai langkah regenerasi kepemimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menjaring direksi yang kompeten dan berintegritas.
Ketidakpatuhan dan Dampak Finansial
Meskipun upaya administratif telah dilakukan, hingga berakhirnya masa pemeriksaan pada 10 Mei 2025, PD SPME tetap tidak menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024. Kondisi ini dinilai melanggar Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Permanen Daerah dan Perda Muara Enim Nomor 3 Tahun 2023.
Akibat dari ketidakteraturan pelaporan ini, nilai investasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD SPME sebesar Rp3.286.691.742,18 tidak dapat diyakini kewajarannya dalam laporan keuangan daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Muara Enim menyatakan sependapat dengan hasil temuan ini dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Fokus utama ke depan adalah mempercepat penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal guna menentukan arah kebijakan PD SPME, apakah akan direstrukturisasi atau diambil langkah hukum lainnya.
Tim Prima
GROBOGAN, DN-II Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali mencuat di wilayah Jawa Tengah. Temuan ini terungkap saat Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com, Edi Supriadi, memantau langsung aktivitas mencurigakan di SPBU 44.595.14 Harjowinangun, Kabupaten Grobogan, baru-baru ini.
Dalam investigasi di lapangan, ditemukan setidaknya lima unit armada truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa atau yang lazim disebut sebagai armada “Heli”. Truk-truk tersebut diduga kuat digunakan untuk melangsir Solar subsidi dalam volume besar guna kepentingan komersial.
Kronologi Temuan di Lapangan
Peristiwa ini bermula saat tim melintasi jalur tersebut dalam rangkaian pemantauan arus lalu lintas. Di lokasi SPBU 44.595.14, terlihat antrean tidak wajar dari lima armada truk modifikasi yang sedang melakukan pengisian Solar secara leluasa.
Saat mencoba melakukan konfirmasi, seorang pria yang diduga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) di lokasi justru memberikan respons yang mengejutkan. Ia mengindikasikan bahwa aktivitas pengisian oleh armada “Heli” tersebut adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi “pemandangan harian” di SPBU tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik Keras Pimpinan Redaksi
Edi Supriadi menyatakan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, khususnya Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan BPH Migas.
“Bagaimana mungkin lima armada truk modifikasi bisa beroperasi secara terang-terangan di satu SPBU tanpa ada tindakan tegas? Ini bukan lagi sekadar kebocoran distribusi, tapi diduga kuat ada unsur kesengajaan yang terorganisir antara oknum SPBU dan pelaku pelangsiran,” tegas Edi. (6/1/2026).
Ia menambahkan bahwa praktik ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama rakyat kecil dan nelayan yang seringkali kesulitan mendapatkan akses Solar subsidi.
Aspek Hukum dan Sanksi
Secara regulasi, praktik pelangsiran BBM bersubsidi merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi terancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Desakan Tindakan Tegas
Pihak Nasionaldetik.com menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat berupa dokumentasi foto lengkap dengan titik koordinat lokasi kejadian.
“Kami mendesak Pertamina untuk segera turun tangan. Harus ada sanksi berat, bahkan jika perlu pencabutan izin operasional bagi SPBU 44.595.14 Harjowinangun. Jangan sampai subsidi negara justru dikuras oleh mafia demi keuntungan pribadi,” pungkas Edi.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak manajemen Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah terkait langkah pengawasan di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
BREBES, DN-II Merayakan hari jadi ke-348 yang jatuh pada bulan Januari ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui program Nikah Massal Gratis. Agenda tahunan ini ditujukan bagi warga Brebes yang ingin meresmikan ikatan pernikahan secara legal di mata negara tanpa kendala biaya.
Acara puncak nikah massal tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes.
Fasilitas dan Kemudahan bagi Warga
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga pelaksanaan akad nikah dalam program ini tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis). Langkah ini diambil untuk menekan angka pernikahan siri dan membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan kepastian hukum dalam rumah tangga.
“Program ini merupakan kado bagi masyarakat di Hari Jadi Brebes. Kami ingin memberikan kemudahan akses bagi pasangan yang selama ini terkendala biaya administrasi untuk mencatatkan pernikahannya,” tulis keterangan resmi panitia penyelenggara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alur Pendaftaran
Bagi masyarakat yang berminat menjadi peserta, berikut adalah langkah-langkah pendaftarannya:
Lokasi Pendaftaran: Calon peserta dapat mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Brebes.
Persyaratan: Membawa dokumen administrasi lengkap (KTP, KK, surat pengantar desa, dan persyaratan lain sesuai ketentuan Kemenag).
Waktu Pendaftaran: Mengingat kuota terbatas, masyarakat diimbau segera melapor ke KUA setempat sebelum batas waktu yang ditentukan.
Penyelenggaraan di Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diharapkan dapat memberikan suasana baru yang representatif dan nyaman bagi para calon pengantin serta keluarga yang mendampingi.
Melalui momentum Hari Jadi ke-348 ini, Pemkab Brebes berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih tertib administrasi kependudukan, dimulai dari legalitas ikatan pernikahan.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Sektor pendidikan di Kota Tegal menunjukkan performa gemilang di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di “Kota Bahari” ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, bahkan melampaui target visi pembangunan yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh, dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), mengungkapkan bahwa kualitas capaian pendidikan di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan. Hal ini tercermin dari angka indikator pendidikan yang kini menyentuh angka 13 poin lebih untuk RLS.
“Capaian kita sangat positif, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi se-Jawa Tengah. Angka ini sudah melampaui target visi yang kita canangkan,” ujar Dewi saat memaparkan hasil evaluasi data BPS tersebut.
Pergeseran Kualitas Lulusan ke Jenjang Pendidikan Tinggi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peningkatan indikator ini menjadi sinyal kuat adanya pergeseran tingkat pendidikan di masyarakat. Jika sebelumnya rata-rata pendidikan masyarakat didominasi lulusan tingkat dasar, kini tren tersebut bergeser ke arah pendidikan tinggi.
“Melihat angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) saat ini, masyarakat kita secara rata-rata telah menempuh pendidikan setara Diploma 3 (D3) atau setidaknya semester tiga perguruan tinggi. Ini adalah lompatan luar biasa bagi sumber daya manusia di Kota Tegal,” tambahnya.
Mitigasi Kendala Sarana dan Tantangan Cuaca
Meski mencatatkan angka yang impresif, Pemerintah Kota Tegal tetap memberikan perhatian pada tantangan klasik, terutama terkait pemeliharaan fisik bangunan sekolah. Saat ini, Kota Tegal mengelola 139 SD (negeri dan swasta) serta 34 SMP, dengan 19 di antaranya merupakan SMP Negeri.
Selain aspek infrastruktur, tantangan alam seperti banjir juga menjadi perhatian serius. Namun, Dewi menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat dalam melakukan mitigasi agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terganggu.
“Faktor cuaca seperti banjir tentu berpengaruh, namun penanganannya selalu menjadi prioritas. Seperti kejadian baru-baru ini yang bertepatan dengan masa libur, tim langsung bergerak melakukan pemompaan. Saat ini kondisi sekolah sudah kembali kering dan siap digunakan untuk menyambut siswa,” jelasnya.
Pesan Integritas untuk Tenaga Pendidik
Menutup keterangannya, Dewi Umaroh berpesan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Tegal untuk menjaga semangat juang dan integritas dalam mendidik. Inklusivitas pendidikan menjadi poin utama yang ia tekankan.
“Saya berharap para kepala sekolah tetap semangat memajukan pendidikan dalam kondisi apa pun, baik menghadapi tantangan sarana prasarana maupun keberagaman latar belakang siswa. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tujuan utama kita tetap satu: mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TEGAL, DN-II Singkong kering atau yang populer disebut gaplek tetap menjadi primadona dalam sektor pakan ternak nasional. Di sebuah sudut kota Tegal, gudang distribusi yang dikelola oleh Pak Ilo memegang peran strategis sebagai jembatan logistik yang menghubungkan hasil bumi Gunung Kidul dengan kebutuhan industri peternakan di Cikampek.
Dari Gunung Kidul Menuju Kandang Cikampek
Bahan baku gaplek ini didatangkan langsung dari lahan-lahan subur di Gunung Kidul, Yogyakarta. Meski terlihat tradisional, proses pengolahannya menuntut ketelatenan tinggi untuk menjaga kualitas nutrisi.
“Prosesnya dimulai dari pengupasan atau istilahnya dikocek, kemudian singkong dijemur di bawah sinar matahari hingga mengering sempurna menjadi gaplek sebelum akhirnya dikirim ke sini,” ujar Pak Ilo, Kepala Gudang, saat ditemui di lokasi operasional pada Selasa (6/1/2026).
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya sekadar tempat transit, operasional gudang ini juga menjadi penggerak ekonomi warga sekitar. Saat ini, Pak Ilo mempekerjakan 12 orang tenaga kerja yang terdiri dari 7 pekerja wanita dan 5 pekerja laki-laki.
Mengenai volume operasional, Pak Ilo menjelaskan bahwa kapasitas pengemasan harian bersifat fluktuatif mengikuti dinamika permintaan pasar. Namun, pada masa puncak permintaan, produktivitas gudang ini meningkat tajam.
“Kapasitas tidak menentu, tergantung permintaan. Tapi kalau sedang ramai, kami bisa mengemas hingga 5 ton per hari,” tambah Pak Ilo.
Bahan Baku Utama Penggemukan Sapi
Gaplek yang telah dikemas kemudian diberangkatkan menuju wilayah Cikampek untuk diproses lebih lanjut. Di sana, gaplek akan diserut dan diolah menjadi komponen utama pakan ternak. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada singkong kering menjadikannya pilihan favorit peternak untuk mempercepat proses penggemukan sapi.
Meski enggan merinci harga pasar karena sifat komoditas yang fluktuatif, Pak Ilo memastikan bahwa rantai pasok dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ini tetap stabil guna mendukung ketahanan pangan di sektor peternakan.
Ringkasan Operasional Gudang.
Aspek Keterangan
Pengelola Pak Ilo (Kepala Gudang)
Asal Bahan Baku Gunung Kidul, Yogyakarta
Tujuan Distribusi Cikampek, Jawa Barat
Kapasitas Maksimal ± 5 Ton per Hari (Musim Ramai)
Tenaga Kerja 12 Orang (7 Wanita, 5 Pria)
Kegunaan Produk Bahan baku utama pakan penggemukan sapi.
Reporter: Teguh
Nasional, DN-II Di tengah pesatnya transformasi digital, banyak pelaku usaha terjebak dalam pola pikir keliru bahwa membangun situs web (website) adalah proyek “sekali jadi”. Padahal, tanpa pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem, sebuah website dapat dengan cepat berubah menjadi aset yang lumpuh, bahkan menjadi pintu masuk utama bagi serangan siber yang membahayakan data perusahaan.
Keterlambatan dalam memperbarui sistem dan lisensi plugin bukan sekadar masalah teknis kecil. Hal ini ibarat membiarkan pintu rumah terbuka lebar bagi peretas (hacker) dan infeksi malware.
Analogi Kendaraan: Perawatan Adalah Investasi
Mengelola website sejatinya serupa dengan memiliki kendaraan bermotor. Tanggung jawab pemilik tidak berhenti setelah transaksi pembelian usai. Diperlukan servis berkala agar mesin tetap prima, serta perpanjangan dokumen agar kendaraan tetap legal dan aman digunakan.
Tanpa pemeliharaan sistem dan pembaruan lisensi yang rutin, performa website dipastikan akan menurun. Risiko “mogok” di tengah jalan—seperti error mendadak atau situs tidak bisa diakses—menjadi ancaman nyata yang dapat merusak kredibilitas bisnis dalam sekejap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Plugin: Fungsionalitas Sekaligus Celah Keamanan
Plugin adalah jantung dari fitur website modern. Namun, di balik kemudahannya, plugin yang kedaluwarsa sering kali menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Setidaknya ada tiga alasan mengapa pembaruan plugin bersifat wajib:
Keamanan (Security): Pembaruan membawa patch (tambalan) untuk menutup celah keamanan yang ditemukan pengembang.
Kompatibilitas: Memastikan fitur tambahan tetap sinkron dengan versi CMS (seperti WordPress) terbaru guna menghindari bentrokan sistem (system crash).
Optimasi Performa: Pembaruan rutin mencakup perbaikan kode agar website tetap ringan, cepat, dan responsif bagi pengguna.
Konsekuensi Fatal Pengabaian Sistem
Mengabaikan kesehatan aset digital dapat berakibat fatal. Website yang terbengkalai sangat rentan terhadap serangan malware, peretasan data pelanggan, hingga penurunan drastis pada peringkat mesin pencari (SEO). Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.
“Website adalah perangkat lunak yang dinamis dan sensitif. Ia harus diperlakukan sebagai aset yang bertumbuh, bukan barang instan yang dibiarkan tanpa pengawasan,” tulis laporan tersebut.
Langkah Preventif Menjaga Kesehatan Website
Agar ekosistem digital tetap aman, berikut adalah panduan singkat bagi pemilik website:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pencadangan (Backup) Rutin: Selalu miliki cadangan data terbaru sebelum melakukan pembaruan apa pun.
Audit Plugin Berkala: Hapus plugin yang tidak digunakan untuk mengurangi beban sistem dan meminimalisir celah masuknya peretas.
Monitoring Keamanan Aktif: Gunakan alat pemindai keamanan (security scanner) untuk mendeteksi kerentanan secara dini.
Dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemilik aset digital tidak hanya melindungi data mereka, tetapi juga memastikan investasi digital mereka terus memberikan nilai maksimal bagi bisnis.
Red
Pekanbaru, DN-II Penerangan Lanud Rsn. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, M.M.Pol., M.M.O.A.S., memimpin Upacara Bendera Awal Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Apron Base Ops Lanud Roesmin Nurjadin, Senin 5/1/2026. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh personel Lanud RSN yang terdiri dari perwira, bintara, tamtama, dan ASN, serta Insub meliputi Wing Udara 3.1 Tempur dan jajaran, Skatek 045, dan Pazam 733.
Dalam kesempatan tersebut, Danlanud RSN membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., yang mengajak seluruh prajurit dan ASN TNI AU untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pengabdian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Kasau menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 seraya berharap seluruh personel diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam mengemban amanah tugas. “Tahun 2025 kita tutup dengan berbagai capaian yang patut disyukuri, sebagai hasil kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh insan TNI Angkatan Udara,” tegas Kasau.
Kasau menekankan bahwa meskipun TNI Angkatan Udara dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang tidak ringan, transformasi menuju kekuatan udara yang AMPUH dan berdaya gentar tetap berjalan konsisten. Salah satu capaian strategis yang menjadi kebanggaan bersama adalah keberhasilan mempertahankan zero accident selama dua tahun berturut-turut. Namun demikian, Kasau mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri dan terus memperkuat disiplin serta kepatuhan terhadap prosedur guna menekan incident dan serious incident melalui penerapan generative safety culture di setiap lini penugasan.
Red
TEGAL, DN-II Aktivitas perbaikan dan pemeliharaan kapal di galangan Tegal Shipyard Utama (TSU) mulai menunjukkan peningkatan signifikan memasuki awal tahun 2025. Galangan yang berlokasi di pesisir Tegal ini melaporkan bahwa kuota antrean untuk proses docking (naik dok) telah terisi penuh hingga bulan Februari mendatang. (6/1/2026).
Staf Administrasi TSU, Mudi, menjelaskan bahwa galangan seluas 4.000 meter persegi tersebut saat ini difokuskan untuk melayani kapal-kapal dengan kapasitas hingga 20 Gross Tonnage (GT). Dengan kapasitas lahan yang ada, TSU mampu menampung dua kapal secara bersamaan dalam satu periode pengerjaan.
“Dalam satu bulan, rata-rata kami bisa menyelesaikan pengerjaan dua kapal. Saat ini, untuk bulan Februari saja bloknya sudah penuh dipesan oleh para pemilik kapal,” ujar Mudi saat ditemui di lokasi galangan.
Persiapan Menjelang Musim Melaut
Tercatat hingga awal Januari 2025, sudah ada sembilan kapal yang masuk dalam daftar tunggu. Mudi menambahkan bahwa tren peningkatan pendaftaran ini biasanya dipicu oleh persiapan para pemilik kapal menjelang masa operasional tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Rata-rata ini kapal persiapan untuk musim setelah puasa. Langganan tetap kami seperti armada milik Pak Toni, Pak Anto, hingga Haji Tambari sudah mendaftarkan kapal-kapal mereka untuk segera naik dok,” lanjutnya.
Sistem Operasional dan Layanan
Mengenai sistem biaya, TSU menerapkan tarif harian per kapal selama proses sandar di dok. Namun, untuk pengerjaan teknis seperti pengelasan dan pengecatan, galangan ini menggunakan sistem kolaborasi dengan tenaga ahli spesialis.
“Tugas kami di sini adalah mengelola pendaftaran serta proses naik-turunnya kapal. Untuk pengerjaan teknis seperti las, pengecatan, hingga perbaikan mesin, ada tim khusus sendiri yang standari di area dok,” jelas Mudi.
Estafet Kepemimpinan
Tegal Shipyard Utama merupakan galangan kapal yang memiliki sejarah panjang di Tegal, yang didirikan oleh almarhum Warjo, yang dikenal luas sebagai tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota dewan setempat. Saat ini, tongkat estafet kepemimpinan TSU diteruskan oleh putranya, Holid, guna memastikan keberlangsungan layanan bagi para nelayan dan pengusaha kapal di wilayah Tegal dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page