WASHINGTON DC, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi roundtable dalam gelaran Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Washington DC, Rabu (18/02). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyaksikan langsung penandatanganan 11 Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan nilai total investasi mencapai USD38,4 miliar (sekitar Rp600 triliun).
Kesepakatan besar ini melibatkan sinergi antara pelaku usaha papan atas Indonesia dan Amerika Serikat. Cakupan kolaborasinya pun sangat luas, mulai dari hilirisasi mineral kritis, ketahanan energi, modernisasi agribisnis, hingga penguatan ekosistem teknologi semikonduktor dan manufaktur tekstil.
Fokus Strategis: Dari Energi hingga Teknologi Tinggi
Investasi ini menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Fokus utama kerja sama ini diarahkan pada sektor-sektor masa depan, seperti pengembangan mineral kritis yang menjadi tulang punggung industri baterai kendaraan listrik global, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor dunia.
Berikut adalah rincian 11 kesepakatan yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
No Bidang Kerja Sama Pihak yang Terlibat
1 Critical Mineral Memorandum of Agreement (MoA) Strategis
2 Energi (Oilfield Recovery) Pertamina & Halliburton
3 Agrikultur (Jagung) PT Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan, & Cargill Inc.
4 Tekstil (Cotton) Busana Apparel Group & U.S. National Cotton Council
5 Tekstil (Cotton) Daehan Global & U.S. National Cotton Council
6 Circular Economy (Textile) Asosiasi Garment & Tekstil Indonesia, PT Pan Brothers, & Ravel
7 Furnitur ASMINDO & Bingaman and Son Lumber, Inc.
8 Semikonduktor Galang Bumi Industri & Essence
9 Semikonduktor Galang Bumi Industri (GBI) & Tynergy Technology Group
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
10 Perdagangan (FTZ) Galang Bumi Industri & Solanna Group LLC (Transnational Free Trade Zone Friendship)
11 Produk Kayu/Mebel HIMKI & American Hardwood Export Council
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi
Langkah besar ini merupakan manifestasi dari diplomasi ekonomi Presiden Prabowo untuk menarik investasi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Hadirnya raksasa global seperti Halliburton dan Cargill, serta kolaborasi di sektor teknologi tinggi (semikonduktor), menegaskan kepercayaan investor Amerika Serikat terhadap iklim investasi dan kepemimpinan Indonesia di kancah global.
Pertemuan ini diharapkan menjadi katalisator bagi target pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mempererat kemitraan strategis komprehensif antara Jakarta dan Washington. (*)
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiEkonomi
Jawa Tengah, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung Yonif TP 888/Satria Sejati di Kec. Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Selasa (17/2/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan kekuatan pertahanan dimulai dari satuan yang disiplin, siap tempur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Dalam peninjauan tersebut, kehadiran Wapang TNI menjadi penegasan komitmen pimpinan TNI bahwa pembangunan kekuatan pertahanan nasional harus berakar pada profesionalisme prajurit serta kesiapan satuan di lapangan. Satuan yang solid, terlatih, dan berdisiplin tinggi diyakini menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus menghadirkan rasa aman dan menjawab kebutuhan keamanan masyarakat di wilayah penugasannya.
Yonif TP 888/Satria Sejati diharapkan tumbuh sebagai kekuatan teritorial yang profesional, solid, dan dicintai masyarakat. Keberadaan Yonif TP bukan hanya simbol kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga wujud kehadiran negara yang memberikan rasa aman, harapan, serta masa depan yang lebih kuat bagi keutuhan dan keberlanjutan NKRI. (*)
Foto: Tim Media SS
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
​DPRD Ogan Ilir Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT Kabupaten ke-22
Indralaya, WWW.DERIK-NASIONAL.COM // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna XXVII dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Ilir ke-22 pada Rabu, 7 Januari 2026. Bertempat di Gedung DPRD Ogan Ilir, acara ini menjadi momentum refleksi penting bagi seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan dalam merayakan perjalanan dua dekade lebih berdirinya kabupaten tersebut.
​Rapat paripurna ini dibuka secara resmi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP. Beliau didampingi oleh Wakil Ketua I Wahyudi, S.T., dan Wakil Ketua II Ahmad Syafe’i. Suasana khidmat terasa sejak dimulainya persidangan yang dihadiri oleh seluruh jajaran anggota legislatif dan tamu undangan dari berbagai sektor.
​Kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, memberikan nilai tambah pada perayaan tahun ini. Ia hadir didampingi oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., dan Wakil Bupati H. Ardani, S.H., M.H. Turut hadir pula unsur Forkopimda serta tokoh masyarakat yang menjadi saksi sejarah perkembangan daerah yang dikenal dengan julukan “Bumi Caram Seguguk” ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam sambutannya, Bupati Panca Wijaya Akbar memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah berhasil diraih sepanjang usia kabupaten yang ke-22. Ia menegaskan bahwa refleksi perjalanan ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan akselerasi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
​Apresiasi juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Wakil Gubernur H. Cik Ujang. Dalam pidatonya, ia memuji kontribusi signifikan Kabupaten Ogan Ilir terhadap kemajuan ekonomi dan infrastruktur di tingkat provinsi. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin solid guna menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.
​Sebagai puncak acara dan penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng oleh jajaran pimpinan daerah sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian rapat paripurna berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh makna, membawa semangat kebersamaan untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir yang jauh lebih maju dan mandiri.
Report : JULIYAN
Anggota DPRD Ogan Ilir Dapil IV Serap Aspirasi Warga dalam Reses Tahap II di Muara Kuang
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV menggelar kegiatan Reses Tahap II Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi konstituen ini dipusatkan di Kelurahan Muara Kuang, tepatnya di Lingkungan 3, RT 06, pada Kamis (12/02/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di parlemen mengenai berbagai kendala pembangunan di wilayah tersebut.
​Hadir dalam kegiatan tersebut tiga legislator dari lintas fraksi, yakni Hipni dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hernawan dari Partai Gerindra, serta Sayuti, SH dari Fraksi PKS. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut langsung oleh pihak Kelurahan Muara Kuang beserta staf dan puluhan warga setempat. Kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai partai politik ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal pembangunan di Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat.
​Dalam sambutannya, Sayuti, SH memberikan penekanan moral yang mendalam dengan mengingatkan kembali bahwa amanah yang ia emban didasari oleh sumpah di atas Al-Qur’an. Hal ini ia sampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa tanggung jawab sebagai anggota dewan bukan sekadar jabatan formal, melainkan janji suci kepada Tuhan dan rakyat yang harus ditunaikan dengan penuh integritas dan kejujuran dalam memperjuangkan kesejahteraan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Lebih lanjut, Sayuti memaparkan sejumlah permasalahan mendesak (urgent) yang menjadi fokus utama dalam reses kali ini, di antaranya adalah usulan pengerukan kanal, perbaikan infrastruktur jalan,penguat sinyal, PDAM serta kegiatan tebas bayang di bahu jalan. Menurutnya, pembenahan akses jalan dan normalisasi aliran air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda lagi demi kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kelurahan Muara Kuang.
​Menanggapi harapan warga, Sayuti menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi tersebut bukan sekadar wacana atau imajinasi belaka, melainkan representasi nyata dari suara rakyat di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh usulan yang diterima telah dicatat dengan seksama dan sebelumnya pun sudah disampaikan secara resmi dalam forum Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir. Ia menekankan bahwa dirinya tetap mengingat dengan jelas setiap detail keluhan yang masuk sebagai dasar perjuangan anggaran ke depan.
​Kegiatan reses ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara warga dan para anggota dewan. Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pihak kelurahan, masyarakat, dan DPRD dapat semakin solid sehingga realisasi pembangunan infrastruktur yang telah diusulkan dapat segera dianggarkan oleh pemerintah daerah. Para anggota dewan berjanji akan terus mengawal hasil reses ini hingga masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahun mendatang.
Report : JILIYAN
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Cabang kios Pupuk Bersubsidi 3 Saudara menggelar pertemuan strategis guna mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan prosedur penebusan pupuk bersubsidi pada Senin (16/02/2026). Acara ini di hadiri jajaran PPL yang mewakili korlu yang tak bisa hadir di karenakan sakit,serta hadir seluruh Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Turut hadir pula perwakilan dari Kecamatan Lubuk Keliat yang diwakili oleh Koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia (TMI).
​Dalam arahannya, Hasan selaku perwakilan dari pihak penyalur menekankan bahwa pendistribusian pupuk subsidi tahun ini harus dilakukan dengan tertib administrasi. Ia menegaskan bahwa setiap pengambilan pupuk wajib didasari oleh syarat tertentu, yakni adanya surat pernyataan dan surat kuasa dari masing-masing anggota kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak dan terdaftar secara resmi.
​Hasan menjelaskan lebih lanjut bahwa validitas data pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi kunci utama dalam proses penebusan. Petani yang ingin mengambil jatah pupuk secara mandiri diwajibkan membawa KTP asli sebagai bukti identitas. Prosedur ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pendistribusian yang tidak tepat sasaran di tingkat lapangan.
​Pihak distributor juga sangat menyarankan agar para petani yang telah terdaftar di RDKK dapat melakukan penebusan secara langsung ke Kios Pupuk 3 Saudara. Selain meminimalisir kesalahan administrasi, pengambilan langsung juga menjamin transparansi harga. Adapun harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah adalah Rp90.000 untuk pupuk jenis Urea dan Rp92.000 untuk pupuk Phonska per karungnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Selain fokus pada ketersediaan pupuk, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi mengenai aspek teknis pertanian. Yudi Dwinata, selaku Ketua Korcam Tani Merdeka Indonesia (TMI) Lubuk Keliat, secara resmi membuka sesi pembahasan mengenai masa tanam pertama reguler. Koordinasi ini dinilai krusial agar jadwal pemupukan dapat selaras dengan siklus tanam yang akan segera dimulai oleh para petani di wilayah tersebut.
​Pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara distributor, penyuluh, dan kelompok tani. Dengan pemahaman yang jelas mengenai HET dan syarat administrasi, diharapkan tidak ada kendala berarti bagi petani dalam mendapatkan asupan nutrisi tanaman. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memastikan musim tanam reguler tahun 2026 dapat berjalan sukses demi tercapainya target ketahanan pangan daerah.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis regulasi terbaru mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, pemerintah mempertegas aturan main mengenai pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Langkah ini diambil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti,
untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran negara di sektor pendidikan dasar dan menengah. (16/2/2026).
Siapa Saja yang Berhak?
Dalam Pasal 43 aturan tersebut, pemerintah merinci syarat ketat bagi pendidik yang berhak menerima honor bulanan dari dana BOSP. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih pemberian tunjangan di lapangan.
Syarat bagi Guru:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk bisa menerima honor dari dana BOSP, seorang guru wajib memenuhi empat kriteria utama:
Status Non-ASN: Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terdata di Dapodik: Wajib terdaftar secara resmi dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan.
Memiliki NUPTK: Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bukti validasi profesi.
Tanpa Tunjangan Dobel: Belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Nasib Tenaga Kependidikan
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak hanya guru, tenaga kependidikan (seperti staf administrasi, pustakawan, atau operator sekolah) juga mendapat porsi perhatian. Syaratnya cenderung lebih sederhana namun tetap administratif:
Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Memiliki bukti penugasan resmi berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Penyelenggara Satuan Pendidikan.
Mengapa Ini Penting?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan ini menjadi payung hukum bagi kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran sekolah tanpa rasa takut akan pelanggaran administrasi. Pembayaran honor bulanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pendidik ujung tombak yang belum beralih status menjadi ASN.
Catatan Penting: Pembayaran honor dilakukan secara bulanan, menyesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Reporter: Teguh
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
HAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/02/2026). Menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah pertemuan bilateral yang membahas penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin negara tersebut diproyeksikan akan membahas berbagai kerja sama strategis, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas keamanan kawasan.
Dalam rombongan terbatas tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri ESDM mensinyalir adanya pembahasan serius terkait ketahanan energi dan investasi hijau antar kedua negara.(*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PALU, SULTENG, DN-IIÂ Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
​Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
​Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
​Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
​Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page